CPNS › SLIDES • Advanced

SKD TWK — Pilar Negara & Ideologi

Pancasila Butir Pengamalan, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp25.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai trik cepat mengerjakan soal TIU, pilar kebangsaan TWK, dan materi situasional TKP.
Siap menghadapi tes berbasis komputer (CAT) dan wawancara seleksi.

Daftar Isi

BAB 01: Pancasila: Lima Sila, Nilai, dan Penerapannya

25 pelajaran
  • 01. Pancasila: Lima Sila, Nilai, dan Penerapannya
  • 02. Why: Tindakan Memuat Lebih dari Satu Nilai Sila
  • 03. Outline: Rumusan Lima Sila Pancasila hingga Analisis Tindakan berdasarkan Nilai Pancasila
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menilai Keputusan Layanan melalui Nilai Pancasila
  • 05. Rumusan Lima Sila Pancasila
  • 06. Pancasila dalam Pembukaan UUD
  • 07. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
  • 08. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
  • 09. Sila Persatuan Indonesia
  • 10. Sila Kerakyatan dan Permusyawaratan
  • 11. Sila Keadilan Sosial
  • 12. Hubungan Antarsila
  • 13. Nilai Dasar dan Penerapan
  • 14. Persamaan Martabat Manusia
  • 15. Musyawarah dan Kepentingan Bersama
  • 16. Keadilan dalam Pelayanan
  • 17. Persatuan tanpa Menyeragamkan
  • 18. Pemisahan Sila dan Butir Pengamalan
  • 19. Analisis Tindakan berdasarkan Nilai Pancasila
  • 20. Worked Example: Menilai Keputusan Layanan melalui Nilai Pancasila
  • 21. Quote Penting: Analisis Tindakan berdasarkan Nilai Pancasila
  • 22. Case Study (Simulasi): Tindakan Memuat Lebih dari Satu Nilai Sila
  • 23. Key Takeaways: Rumusan Lima Sila Pancasila; Analisis Tindakan berdasarkan Nilai Pancasila
  • 24. Closing: Latihan Menilai Keputusan Layanan melalui Nilai Pancasila
  • 25. References: Naskah UUD NRI Tahun 1945, Dokumen MPR, dan JDIH untuk Pancasila: Lima Sila, Nilai, dan Penerapannya

BAB 02: UUD NRI Tahun 1945: Struktur, Kewenangan, dan Hak Konstitusional

25 pelajaran
  • 01. UUD NRI Tahun 1945: Struktur, Kewenangan, dan Hak Konstitusional
  • 02. Why: Bunyi Pasal Lama Dipakai untuk Ketentuan Saat Ini
  • 03. Outline: Struktur UUD NRI Tahun 1945 hingga Pencarian Bunyi Pasal pada Naskah Resmi
  • 04. Tujuan dan Capaian: Memetakan Isu ke Kelompok Pasal Konstitusi
  • 05. Struktur UUD NRI Tahun 1945
  • 06. Pembukaan dan Pokok Tujuannya
  • 07. Kedaulatan dan Negara Hukum
  • 08. Bentuk Negara dan Pemerintahan
  • 09. Kewenangan Presiden
  • 10. Fungsi DPR
  • 11. Kedudukan DPD
  • 12. Kewenangan MPR
  • 13. Kekuasaan Kehakiman
  • 14. Pemeriksaan Keuangan Negara
  • 15. Hak Asasi Manusia
  • 16. Pendidikan dan Kebudayaan
  • 17. Perekonomian dan Kesejahteraan
  • 18. Perubahan UUD
  • 19. Pencarian Bunyi Pasal pada Naskah Resmi
  • 20. Worked Example: Memetakan Isu ke Kelompok Pasal Konstitusi
  • 21. Quote Penting: Pencarian Bunyi Pasal pada Naskah Resmi
  • 22. Case Study (Simulasi): Bunyi Pasal Lama Dipakai untuk Ketentuan Saat Ini
  • 23. Key Takeaways: Struktur UUD NRI Tahun 1945; Pencarian Bunyi Pasal pada Naskah Resmi
  • 24. Closing: Latihan Memetakan Isu ke Kelompok Pasal Konstitusi
  • 25. References: Naskah UUD NRI Tahun 1945, Dokumen MPR, dan JDIH untuk UUD NRI Tahun 1945: Struktur, Kewenangan, dan Hak Konstitusional

BAB 03: Bhinneka Tunggal Ika: Persatuan dan Penghormatan Keberagaman

25 pelajaran
  • 01. Bhinneka Tunggal Ika: Persatuan dan Penghormatan Keberagaman
  • 02. Why: Persatuan Disalahartikan sebagai Penghapusan Perbedaan
  • 03. Outline: Asal Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika hingga Penilaian Pilihan Tindakan yang Setara
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Layanan bagi Masyarakat Beragam
  • 05. Asal Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika
  • 06. Kakawin Sutasoma dan Konteks Sejarah
  • 07. Makna Persatuan dalam Keberagaman
  • 08. Kedudukan Semboyan pada Lambang Negara
  • 09. Kesetaraan Warga
  • 10. Penghormatan Identitas Budaya
  • 11. Toleransi dalam Ruang Publik
  • 12. Stereotip dan Prasangka
  • 13. Diskriminasi dalam Pelayanan
  • 14. Integrasi Sosial
  • 15. Kerja Sama Lintas Kelompok
  • 16. Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu
  • 17. Perbedaan Pendapat dalam Demokrasi
  • 18. Perilaku Inklusif di Tempat Kerja
  • 19. Penilaian Pilihan Tindakan yang Setara
  • 20. Worked Example: Menganalisis Layanan bagi Masyarakat Beragam
  • 21. Quote Penting: Penilaian Pilihan Tindakan yang Setara
  • 22. Case Study (Simulasi): Persatuan Disalahartikan sebagai Penghapusan Perbedaan
  • 23. Key Takeaways: Asal Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika; Penilaian Pilihan Tindakan yang Setara
  • 24. Closing: Latihan Menganalisis Layanan bagi Masyarakat Beragam
  • 25. References: Naskah UUD NRI Tahun 1945, Dokumen MPR, dan JDIH untuk Bhinneka Tunggal Ika: Persatuan dan Penghormatan Keberagaman

BAB 04: NKRI: Sejarah, Makna, & Tantangan dalam Soal

25 pelajaran
  • 01. NKRI: Sejarah, Makna, & Tantangan dalam Soal
  • 02. Why: Kebijakan Daerah Dianggap Tidak Terikat Konstitusi
  • 03. Outline: Bentuk Negara Kesatuan hingga Penerapan Persatuan dalam Tugas ASN
  • 04. Tujuan dan Capaian: Membedakan Otonomi dan Pemisahan Kedaulatan
  • 05. Bentuk Negara Kesatuan
  • 06. Republik sebagai Bentuk Pemerintahan
  • 07. Kedaulatan Negara
  • 08. Wilayah dan Karakter Kepulauan
  • 09. Persatuan dalam Sejarah Kemerdekaan
  • 10. Integrasi Wilayah
  • 11. Pemerintahan Pusat dan Daerah
  • 12. Otonomi dalam Negara Kesatuan
  • 13. Kewenangan berdasarkan Peraturan
  • 14. Keberagaman dan Kohesi Nasional
  • 15. Batas Negara dan Kepentingan Bersama
  • 16. Wawasan Nusantara sebagai Konsep
  • 17. Ancaman terhadap Persatuan
  • 18. Penyelesaian Perbedaan secara Konstitusional
  • 19. Penerapan Persatuan dalam Tugas ASN
  • 20. Worked Example: Membedakan Otonomi dan Pemisahan Kedaulatan
  • 21. Quote Penting: Penerapan Persatuan dalam Tugas ASN
  • 22. Case Study (Simulasi): Kebijakan Daerah Dianggap Tidak Terikat Konstitusi
  • 23. Key Takeaways: Bentuk Negara Kesatuan; Penerapan Persatuan dalam Tugas ASN
  • 24. Closing: Latihan Membedakan Otonomi dan Pemisahan Kedaulatan
  • 25. References: Naskah UUD NRI Tahun 1945, Dokumen MPR, dan JDIH untuk NKRI: Sejarah, Makna, & Tantangan dalam Soal

BAB 05: GBHN dalam Sejarah dan Sistem Perencanaan Pembangunan

25 pelajaran
  • 01. GBHN dalam Sejarah dan Sistem Perencanaan Pembangunan
  • 02. Why: GBHN Historis Dipresentasikan sebagai Pedoman yang Masih Berlaku
  • 03. Outline: Konteks Historis GBHN hingga Pembacaan Dokumen dengan Penanda Tahun
  • 04. Tujuan dan Capaian: Memetakan Perbedaan GBHN dan RPJMN
  • 05. Konteks Historis GBHN
  • 06. Kewenangan MPR sebelum Perubahan UUD
  • 07. Hubungan GBHN dan Pemerintahan pada Masa Itu
  • 08. Perubahan Sistem setelah Amendemen
  • 09. Pemisahan GBHN Historis dan Aturan Kini
  • 10. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  • 11. RPJPN
  • 12. RPJMN
  • 13. RKP
  • 14. Hubungan Dokumen Jangka Panjang dan Menengah
  • 15. Visi-Misi dalam Dokumen Perencanaan
  • 16. Peran Lembaga Perencana
  • 17. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
  • 18. Wacana Haluan Negara versus Ketentuan Berlaku
  • 19. Pembacaan Dokumen dengan Penanda Tahun
  • 20. Worked Example: Memetakan Perbedaan GBHN dan RPJMN
  • 21. Quote Penting: Pembacaan Dokumen dengan Penanda Tahun
  • 22. Case Study (Simulasi): GBHN Historis Dipresentasikan sebagai Pedoman yang Masih Berlaku
  • 23. Key Takeaways: Konteks Historis GBHN; Pembacaan Dokumen dengan Penanda Tahun
  • 24. Closing: Latihan Memetakan Perbedaan GBHN dan RPJMN
  • 25. References: Naskah UUD NRI Tahun 1945, Dokumen MPR, dan JDIH untuk GBHN dalam Sejarah dan Sistem Perencanaan Pembangunan

BAB 06: Soal Hubungan Lembaga Negara

25 pelajaran
  • 01. Soal Hubungan Lembaga Negara
  • 02. Why: Kewenangan MK dan MA Tertukar
  • 03. Outline: Pemisahan dan Pembatasan Kekuasaan hingga Pemetaan Aktor berdasarkan Isu
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menentukan Lembaga yang Berwenang pada Skenario Konstitusi
  • 05. Pemisahan dan Pembatasan Kekuasaan
  • 06. Checks and Balances
  • 07. Presiden dan DPR dalam Legislasi
  • 08. DPR dan DPD dalam Bidang Tertentu
  • 09. MPR dan Perubahan UUD
  • 10. Presiden dan Wakil Presiden
  • 11. BPK dan Pemeriksaan Keuangan
  • 12. MA dan Badan Peradilan
  • 13. MK dan Pengujian Undang-Undang
  • 14. KY dan Kehormatan Hakim
  • 15. Pengujian Aturan di Bawah Undang-Undang
  • 16. Pengawasan Politik versus Peradilan
  • 17. Hubungan Pusat dan Daerah
  • 18. Kewenangan yang Tidak Dapat Dipertukarkan
  • 19. Pemetaan Aktor berdasarkan Isu
  • 20. Worked Example: Menentukan Lembaga yang Berwenang pada Skenario Konstitusi
  • 21. Quote Penting: Pemetaan Aktor berdasarkan Isu
  • 22. Case Study (Simulasi): Kewenangan MK dan MA Tertukar
  • 23. Key Takeaways: Pemisahan dan Pembatasan Kekuasaan; Pemetaan Aktor berdasarkan Isu
  • 24. Closing: Latihan Menentukan Lembaga yang Berwenang pada Skenario Konstitusi
  • 25. References: Naskah UUD NRI Tahun 1945, Dokumen MPR, dan JDIH untuk Soal Hubungan Lembaga Negara

BAB 07: Sistem Pemerintahan Indonesia

25 pelajaran
  • 01. Sistem Pemerintahan Indonesia
  • 02. Why: Menteri Dianggap Bertanggung Jawab Politik kepada Parlemen
  • 03. Outline: Karakter Sistem Presidensial hingga Analisis berdasarkan Naskah Konstitusi
  • 04. Tujuan dan Capaian: Membedakan Ciri Presidensial dan Parlementer
  • 05. Karakter Sistem Presidensial
  • 06. Presiden sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan
  • 07. Menteri sebagai Pembantu Presiden
  • 08. Masa Jabatan menurut Konstitusi
  • 09. Pemilihan Presiden
  • 10. DPR dalam Fungsi Legislasi
  • 11. DPR dalam Fungsi Anggaran
  • 12. DPR dalam Fungsi Pengawasan
  • 13. Otonomi Daerah
  • 14. Hubungan Eksekutif dan Legislatif
  • 15. Proses Pembentukan Undang-Undang
  • 16. Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka
  • 17. Akuntabilitas Penyelenggara Negara
  • 18. Sistem Presidensial versus Parlementer
  • 19. Analisis berdasarkan Naskah Konstitusi
  • 20. Worked Example: Membedakan Ciri Presidensial dan Parlementer
  • 21. Quote Penting: Analisis berdasarkan Naskah Konstitusi
  • 22. Case Study (Simulasi): Menteri Dianggap Bertanggung Jawab Politik kepada Parlemen
  • 23. Key Takeaways: Karakter Sistem Presidensial; Analisis berdasarkan Naskah Konstitusi
  • 24. Closing: Latihan Membedakan Ciri Presidensial dan Parlementer
  • 25. References: Naskah UUD NRI Tahun 1945, Dokumen MPR, dan JDIH untuk Sistem Pemerintahan Indonesia

BAB 08: Sejarah Proklamasi & Rengasdengklok

25 pelajaran
  • 01. Sejarah Proklamasi & Rengasdengklok
  • 02. Why: Peran Tokoh Tertukar karena Hafalan Nama
  • 03. Outline: Konteks Menjelang Agustus 1945 hingga Kronologi sebab dan akibat Peristiwa
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menyusun Urutan Rengasdengklok hingga Proklamasi
  • 05. Konteks Menjelang Agustus 1945
  • 06. Berita Kekalahan Jepang
  • 07. Perbedaan Sikap Golongan Muda dan Tua
  • 08. Latar Peristiwa Rengasdengklok
  • 09. Tokoh dalam Rengasdengklok
  • 10. Kembalinya Soekarno dan Hatta
  • 11. Perumusan Naskah Proklamasi
  • 12. Peran Tempat Perumusan Naskah
  • 13. Pengetikan Naskah
  • 14. Penandatanganan Naskah
  • 15. Pembacaan Proklamasi
  • 16. Penyebaran Berita Kemerdekaan
  • 17. Makna Politik Proklamasi
  • 18. Pemisahan Fakta dan Detail yang Perlu Sumber
  • 19. Kronologi sebab dan akibat Peristiwa
  • 20. Worked Example: Menyusun Urutan Rengasdengklok hingga Proklamasi
  • 21. Quote Penting: Kronologi sebab dan akibat Peristiwa
  • 22. Case Study (Simulasi): Peran Tokoh Tertukar karena Hafalan Nama
  • 23. Key Takeaways: Konteks Menjelang Agustus 1945; Kronologi sebab dan akibat Peristiwa
  • 24. Closing: Latihan Menyusun Urutan Rengasdengklok hingga Proklamasi
  • 25. References: Naskah UUD NRI Tahun 1945, Dokumen MPR, dan JDIH untuk Sejarah Proklamasi & Rengasdengklok

BAB 09: UUD 1945 Sebelum & Sesudah Amandemen

25 pelajaran
  • 01. UUD 1945 Sebelum & Sesudah Amandemen
  • 02. Why: Ketentuan Pra-Amendemen Diberlakukan pada Soal Masa Kini
  • 03. Outline: Empat Tahap Perubahan UUD hingga Tabel Perbandingan Bunyi Pasal
  • 04. Tujuan dan Capaian: Membandingkan Kewenangan MPR pada Dua Periode
  • 05. Empat Tahap Perubahan UUD
  • 06. Alasan Perubahan Konstitusi
  • 07. Kedaulatan sebelum dan sesudah Perubahan
  • 08. Perubahan Kedudukan MPR
  • 09. Pembatasan Masa Jabatan Presiden
  • 10. Pemilihan Presiden secara Langsung
  • 11. Penguatan Fungsi DPR
  • 12. Pembentukan DPD
  • 13. Pembentukan MK
  • 14. Pembentukan KY
  • 15. Pengaturan HAM
  • 16. Perubahan Mekanisme Pemberhentian Presiden
  • 17. Penghapusan DPA
  • 18. Ketentuan Bentuk NKRI
  • 19. Tabel Perbandingan Bunyi Pasal
  • 20. Worked Example: Membandingkan Kewenangan MPR pada Dua Periode
  • 21. Quote Penting: Tabel Perbandingan Bunyi Pasal
  • 22. Case Study (Simulasi): Ketentuan Pra-Amendemen Diberlakukan pada Soal Masa Kini
  • 23. Key Takeaways: Empat Tahap Perubahan UUD; Tabel Perbandingan Bunyi Pasal
  • 24. Closing: Latihan Membandingkan Kewenangan MPR pada Dua Periode
  • 25. References: Naskah UUD NRI Tahun 1945, Dokumen MPR, dan JDIH untuk UUD 1945 Sebelum & Sesudah Amandemen

BAB 10: Konstitusi R.I.: Hak & Kewajiban Warga Negara

25 pelajaran
  • 01. Konstitusi R.I.: Hak & Kewajiban Warga Negara
  • 02. Why: Hak Seseorang Dipakai untuk Mengabaikan Hak Pihak Lain
  • 03. Outline: Warga Negara dan Penduduk hingga Pemeriksaan Dasar Pasal
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Hak dan Kewajiban dalam Satu Skenario
  • 05. Warga Negara dan Penduduk
  • 06. Persamaan Kedudukan dalam Hukum
  • 07. Hak atas Pekerjaan
  • 08. Hak atas Pendidikan
  • 09. Kebebasan Beragama
  • 10. Kebebasan Berpendapat
  • 11. Hak atas Informasi
  • 12. Perlindungan dari Diskriminasi
  • 13. Kewajiban Menaati Hukum
  • 14. Bela Negara
  • 15. Pertahanan dan Keamanan
  • 16. Penghormatan Hak Orang Lain
  • 17. Pembatasan Hak menurut Konstitusi
  • 18. Hak Konstitusional versus Layanan Administratif
  • 19. Pemeriksaan Dasar Pasal
  • 20. Worked Example: Menganalisis Hak dan Kewajiban dalam Satu Skenario
  • 21. Quote Penting: Pemeriksaan Dasar Pasal
  • 22. Case Study (Simulasi): Hak Seseorang Dipakai untuk Mengabaikan Hak Pihak Lain
  • 23. Key Takeaways: Warga Negara dan Penduduk; Pemeriksaan Dasar Pasal
  • 24. Closing: Latihan Menganalisis Hak dan Kewajiban dalam Satu Skenario
  • 25. References: Naskah UUD NRI Tahun 1945, Dokumen MPR, dan JDIH untuk Konstitusi R.I.: Hak & Kewajiban Warga Negara

Persyaratan

  • Memiliki niat untuk mendaftar seleksi CPNS Indonesia.

Deskripsi

Studi mendalam butir Pancasila, konstitusi UUD 1945 sebelum/sesudah amandemen, serta sistem tata negara.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

SKD TIU — Logika Numerik
-83%
SLIDES Terlaris Essential

SKD TIU — Logika Numerik

Konsuli Team

5.0
(1)
250 Slide • Sertifikat
Rp25.000 Rp149.000
SKD TIU — Logika Verbal
-83%
SLIDES Terlaris Foundation

SKD TIU — Logika Verbal

Konsuli Team

5.0
(1)
250 Slide • Sertifikat
Rp25.000 Rp149.000
SKD TIU — Logika Figural
-83%
SLIDES Terlaris Professional

SKD TIU — Logika Figural

Konsuli Team

5.0
(1)
250 Slide • Sertifikat
Rp25.000 Rp149.000
Harga Rp25.000