Investment Banking › SLIDES • Essential

Toll Road & Infrastructure Concession (PPP/KPBU)

KPBU/PPP Concession Framework, Traffic Forecast, and LMAN Land Acquisition

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai konsep teoritis dan praktis terbaik dalam transaksi investasi di Indonesia.
Mampu memitigasi risiko hukum, pajak, dan regulasi terkait deal approval.

Daftar Isi

BAB 01: KPBU/PPP Framework & Regulation

40 pelajaran
  • 01. KPBU/PPP Framework & Regulation
  • 02. Why: Dampak KPBU Project Preparation dan PPP Governance pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: KPBU Project Preparation; Public Contracting Authority; PPP Procurement Route; Project Bankability; PPP Financial Close; PPP Governance
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Public Contracting Authority, Menilai Project Bankability, dan Menyimpulkan PPP Governance
  • 05. KPBU Project Preparation: Kebutuhan Publik dan Model Penyediaan Layanan
  • 06. KPBU Project Preparation: Pembagian Risiko serta Dukungan yang Diperlukan
  • 07. KPBU Project Preparation: Kemampuan Arus Kas Menutup Pembiayaan
  • 08. KPBU Project Preparation: Prasyarat Pengadaan serta Penutupan Pendanaan
  • 09. KPBU Project Preparation: Kesiapan studi sebelum pengadaan
  • 10. Public Contracting Authority: Hak serta Kewajiban Setiap Pihak
  • 11. Public Contracting Authority: Kondisi Pendahuluan dan Kewenangan Persetujuan
  • 12. Public Contracting Authority: Pemicu Wanprestasi serta Upaya Perbaikan
  • 13. Public Contracting Authority: Dokumen Pelaksanaan dan Penyelesaian Sengketa
  • 14. Public Contracting Authority: Kewenangan penanggung jawab proyek
  • 15. PPP Procurement Route: Kebutuhan Publik dan Model Penyediaan Layanan
  • 16. PPP Procurement Route: Pembagian Risiko serta Dukungan yang Diperlukan
  • 17. PPP Procurement Route: Kemampuan Arus Kas Menutup Pembiayaan
  • 18. PPP Procurement Route: Prasyarat Pengadaan serta Penutupan Pendanaan
  • 19. PPP Procurement Route: Pilihan proses pengadaan mitra
  • 20. Project Bankability: Kebutuhan Publik dan Model Penyediaan Layanan
  • 21. Project Bankability: Pembagian Risiko serta Dukungan yang Diperlukan
  • 22. Project Bankability: Kemampuan Arus Kas Menutup Pembiayaan
  • 23. Project Bankability: Prasyarat Pengadaan serta Penutupan Pendanaan
  • 24. Project Bankability: Kebutuhan arus kas bankable
  • 25. PPP Financial Close: Urutan Pekerjaan dan Ketergantungan
  • 26. PPP Financial Close: Pemilik Tindakan serta Tanggal Penyelesaian
  • 27. PPP Financial Close: Dokumen yang Menjadi Prasyarat Lanjutan
  • 28. PPP Financial Close: Eskalasi Hambatan dan Bukti Penyelesaian
  • 29. PPP Financial Close: Komitmen pada tanggal efektif
  • 30. PPP Governance: Pembagian Mandat dan Batas Kewenangan
  • 31. PPP Governance: Independensi serta Potensi Konflik Kepentingan
  • 32. PPP Governance: Proses Persetujuan dan Pencatatan Keputusan
  • 33. PPP Governance: Pengawasan Pelaksanaan serta Pelaporan Pertanggungjawaban
  • 34. PPP Governance: Peran pengawasan setelah kontrak
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis PPP Procurement Route dengan Data Public Contracting Authority
  • 36. Quote Penting (Editorial): KPBU Project Preparation - Kelayakan Infrastruktur Bergantung pada Alokasi Risiko serta Kepastian Pembayaran
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan PPP Governance ketika Project Bankability Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan KPBU Project Preparation, PPP Procurement Route, dan PPP Governance
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan PPP Governance beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Dokumen KPBU, Perjanjian Konsesi, dan Model Project Finance untuk KPBU/PPP Framework & Regulation

BAB 02: Concession Agreement & Risk Allocation

40 pelajaran
  • 01. Concession Agreement & Risk Allocation
  • 02. Why: Dampak Concession Term dan Concession Lender Rights pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Concession Term; Concession Service Standards; Demand Risk Allocation; Construction Risk Allocation; Termination Compensation; Concession Lender Rights
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Concession Service Standards, Menilai Construction Risk Allocation, dan Menyimpulkan Concession Lender Rights
  • 05. Concession Term: Kewajiban Penyedia Layanan dan Pemberi Dukungan
  • 06. Concession Term: Rumus Pembayaran serta Kondisi Pencairan
  • 07. Concession Term: Alokasi Risiko Kinerja dan Perubahan Kebijakan
  • 08. Concession Term: Jaminan Pembayaran serta Ketentuan Pengakhiran
  • 09. Concession Term: Awal serta akhir masa
  • 10. Concession Service Standards: Kewajiban Penyedia Layanan dan Pemberi Dukungan
  • 11. Concession Service Standards: Rumus Pembayaran serta Kondisi Pencairan
  • 12. Concession Service Standards: Alokasi Risiko Kinerja dan Perubahan Kebijakan
  • 13. Concession Service Standards: Jaminan Pembayaran serta Ketentuan Pengakhiran
  • 14. Concession Service Standards: Ukuran layanan yang dibayar
  • 15. Demand Risk Allocation: Sumber Risiko dan Pemicu Kejadian
  • 16. Demand Risk Allocation: Pihak yang Menanggung Dampak Keuangan
  • 17. Demand Risk Allocation: Pengukuran Besaran serta Ketidakpastian
  • 18. Demand Risk Allocation: Alokasi Kontraktual dan Rencana Pengendalian
  • 19. Demand Risk Allocation: Pengaruh Pembatasan Tarif pada Risiko Permintaan
  • 20. Construction Risk Allocation: Sumber Risiko dan Pemicu Kejadian
  • 21. Construction Risk Allocation: Pihak yang Menanggung Dampak Keuangan
  • 22. Construction Risk Allocation: Pengukuran Besaran serta Ketidakpastian
  • 23. Construction Risk Allocation: Alokasi Kontraktual dan Rencana Pengendalian
  • 24. Construction Risk Allocation: Risiko pembengkakan selama pembangunan
  • 25. Termination Compensation: Pemicu Berakhirnya Perjanjian
  • 26. Termination Compensation: Hak Pembayaran serta Kewajiban yang Tersisa
  • 27. Termination Compensation: Dasar Perhitungan Kompensasi
  • 28. Termination Compensation: Prosedur Penyelesaian dan Dampak pada Kreditur
  • 29. Termination Compensation: Formula pembayaran saat berakhir
  • 30. Concession Lender Rights: Hak serta Kewajiban Setiap Pihak
  • 31. Concession Lender Rights: Kondisi Pendahuluan dan Kewenangan Persetujuan
  • 32. Concession Lender Rights: Pemicu Wanprestasi serta Upaya Perbaikan
  • 33. Concession Lender Rights: Dokumen Pelaksanaan dan Penyelesaian Sengketa
  • 34. Concession Lender Rights: Hak intervensi pemberi dana
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Demand Risk Allocation dengan Data Concession Service Standards
  • 36. Quote Penting (Editorial): Concession Term - Kelayakan Infrastruktur Bergantung pada Alokasi Risiko serta Kepastian Pembayaran
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Concession Lender Rights ketika Construction Risk Allocation Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Concession Term, Demand Risk Allocation, dan Concession Lender Rights
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Concession Lender Rights beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Dokumen KPBU, Perjanjian Konsesi, dan Model Project Finance untuk Concession Agreement & Risk Allocation

BAB 03: Traffic Forecast & Revenue Model

40 pelajaran
  • 01. Traffic Forecast & Revenue Model
  • 02. Why: Dampak Traffic Survey Data dan Traffic Revenue Sensitivity pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Traffic Survey Data; Traffic Ramp-up; Tariff Escalation; Toll Revenue Forecast; Traffic Diversion Risk; Traffic Revenue Sensitivity
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Traffic Ramp-up, Menilai Toll Revenue Forecast, dan Menyimpulkan Traffic Revenue Sensitivity
  • 05. Traffic Survey Data: Data Permintaan serta Periode Pengamatan
  • 06. Traffic Survey Data: Asumsi Pertumbuhan, Tarif, dan Ramp-up
  • 07. Traffic Survey Data: Pendapatan Bruto serta Penyesuaian Realisasi
  • 08. Traffic Survey Data: Sensitivitas terhadap Perubahan Perilaku Pengguna
  • 09. Traffic Survey Data: Cakupan waktu dan lokasi
  • 10. Traffic Ramp-up: Spesifikasi Input serta Produk yang Dihasilkan
  • 11. Traffic Ramp-up: Kapasitas Desain dan Utilisasi Aktual
  • 12. Traffic Ramp-up: Rendemen, Biaya Konversi, dan Margin
  • 13. Traffic Ramp-up: Hambatan Kapasitas serta Rencana Peningkatan
  • 14. Traffic Ramp-up: Asumsi pertumbuhan awal operasi
  • 15. Tariff Escalation: Data Permintaan serta Periode Pengamatan
  • 16. Tariff Escalation: Asumsi Pertumbuhan, Tarif, dan Ramp-up
  • 17. Tariff Escalation: Pendapatan Bruto serta Penyesuaian Realisasi
  • 18. Tariff Escalation: Sensitivitas terhadap Perubahan Perilaku Pengguna
  • 19. Tariff Escalation: Keterkaitan tarif dengan inflasi
  • 20. Toll Revenue Forecast: Hak atas Atribut serta Batas Klaim
  • 21. Toll Revenue Forecast: Metodologi dan Bukti Penerbitan
  • 22. Toll Revenue Forecast: Pemindahan, Penggunaan, dan Retirement
  • 23. Toll Revenue Forecast: Pencegahan Klaim Ganda antar-Pihak
  • 24. Toll Revenue Forecast: Pendapatan yang benar-benar tertagih
  • 25. Traffic Diversion Risk: Sumber Risiko dan Pemicu Kejadian
  • 26. Traffic Diversion Risk: Pihak yang Menanggung Dampak Keuangan
  • 27. Traffic Diversion Risk: Pengukuran Besaran serta Ketidakpastian
  • 28. Traffic Diversion Risk: Alokasi Kontraktual dan Rencana Pengendalian
  • 29. Traffic Diversion Risk: Jalan alternatif serta persaingan
  • 30. Traffic Revenue Sensitivity: Asumsi Dasar dan Variabel yang Diubah
  • 31. Traffic Revenue Sensitivity: Pemilihan Rentang serta Hubungan antar-Variabel
  • 32. Traffic Revenue Sensitivity: Pengaruh Perubahan terhadap Nilai atau Kas
  • 33. Traffic Revenue Sensitivity: Batas Toleransi dan Pilihan Mitigasi
  • 34. Traffic Revenue Sensitivity: Perubahan volume di bawah baseline
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Tariff Escalation dengan Data Traffic Ramp-up
  • 36. Quote Penting (Editorial): Traffic Survey Data - Kelayakan Infrastruktur Bergantung pada Alokasi Risiko serta Kepastian Pembayaran
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Traffic Revenue Sensitivity ketika Toll Revenue Forecast Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Traffic Survey Data, Tariff Escalation, dan Traffic Revenue Sensitivity
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Traffic Revenue Sensitivity beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Dokumen KPBU, Perjanjian Konsesi, dan Model Project Finance untuk Traffic Forecast & Revenue Model

BAB 04: Government Support (VGF, Availability Payment)

40 pelajaran
  • 01. Government Support (VGF, Availability Payment)
  • 02. Why: Dampak VGF Eligibility dan Public Support Cash Flow pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: VGF Eligibility; Availability Payment Formula; Service Performance Deduction; Public Payment Credit Risk; Support Disbursement Schedule; Public Support Cash Flow
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Availability Payment Formula, Menilai Public Payment Credit Risk, dan Menyimpulkan Public Support Cash Flow
  • 05. VGF Eligibility: Kriteria Kelayakan dan Batas Penggunaan
  • 06. VGF Eligibility: Data yang Dibutuhkan untuk Seleksi
  • 07. VGF Eligibility: Pengecualian serta Potensi Salah Klasifikasi
  • 08. VGF Eligibility: Pencatatan Hasil dan Peninjauan Berkala
  • 09. VGF Eligibility: Perimeter dukungan yang layak
  • 10. Availability Payment Formula: Kewajiban Penyedia Layanan dan Pemberi Dukungan
  • 11. Availability Payment Formula: Rumus Pembayaran serta Kondisi Pencairan
  • 12. Availability Payment Formula: Alokasi Risiko Kinerja dan Perubahan Kebijakan
  • 13. Availability Payment Formula: Jaminan Pembayaran serta Ketentuan Pengakhiran
  • 14. Availability Payment Formula: Komponen pembayaran berbasis ketersediaan
  • 15. Service Performance Deduction: Parameter Kinerja serta Tingkat Layanan
  • 16. Service Performance Deduction: Metode Pengukuran dan Bukti Lapangan
  • 17. Service Performance Deduction: Dampak Penyimpangan pada Pembayaran
  • 18. Service Performance Deduction: Pemeliharaan, Perbaikan, dan Kewajiban Akhir
  • 19. Service Performance Deduction: Sebab potongan kinerja
  • 20. Public Payment Credit Risk: Sumber Risiko dan Pemicu Kejadian
  • 21. Public Payment Credit Risk: Pihak yang Menanggung Dampak Keuangan
  • 22. Public Payment Credit Risk: Pengukuran Besaran serta Ketidakpastian
  • 23. Public Payment Credit Risk: Alokasi Kontraktual dan Rencana Pengendalian
  • 24. Public Payment Credit Risk: Risiko keterlambatan pemerintah
  • 25. Support Disbursement Schedule: Kebutuhan Dukungan dan Kelompok Penerima
  • 26. Support Disbursement Schedule: Sumber Anggaran serta Mekanisme Penyaluran
  • 27. Support Disbursement Schedule: Syarat Pencairan dan Bukti Penggunaan
  • 28. Support Disbursement Schedule: Pengukuran Manfaat serta Risiko Ketergantungan
  • 29. Support Disbursement Schedule: Prasyarat realisasi tiap pencairan
  • 30. Public Support Cash Flow: Kewajiban Penyedia Layanan dan Pemberi Dukungan
  • 31. Public Support Cash Flow: Rumus Pembayaran serta Kondisi Pencairan
  • 32. Public Support Cash Flow: Alokasi Risiko Kinerja dan Perubahan Kebijakan
  • 33. Public Support Cash Flow: Jaminan Pembayaran serta Ketentuan Pengakhiran
  • 34. Public Support Cash Flow: Kebutuhan dana sebelum pencairan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Service Performance Deduction dengan Data Availability Payment Formula
  • 36. Quote Penting (Editorial): VGF Eligibility - Kelayakan Infrastruktur Bergantung pada Alokasi Risiko serta Kepastian Pembayaran
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Public Support Cash Flow ketika Public Payment Credit Risk Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan VGF Eligibility, Service Performance Deduction, dan Public Support Cash Flow
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Public Support Cash Flow beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Dokumen KPBU, Perjanjian Konsesi, dan Model Project Finance untuk Government Support (VGF, Availability Payment)

BAB 05: Land Acquisition & LMAN Role

40 pelajaran
  • 01. Land Acquisition & LMAN Role
  • 02. Why: Dampak Land Acquisition Boundary dan Land Acquisition Delay Cost pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Land Acquisition Boundary; Land Compensation Valuation; Land Acquisition Funding; LMAN Funding Interface; Land Delivery Schedule; Land Acquisition Delay Cost
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Land Compensation Valuation, Menilai LMAN Funding Interface, dan Menyimpulkan Land Acquisition Delay Cost
  • 05. Land Acquisition Boundary: Identitas Bidang dan Dokumen Hak
  • 06. Land Acquisition Boundary: Penggunaan yang Diizinkan serta Batas Waktu
  • 07. Land Acquisition Boundary: Beban, Tumpang Tindih, dan Klaim Pihak Lain
  • 08. Land Acquisition Boundary: Dampak Status Hak pada Transaksi serta Pendanaan
  • 09. Land Acquisition Boundary: Batas bidang yang dibutuhkan
  • 10. Land Compensation Valuation: Objek, Tujuan, dan Tanggal Penilaian
  • 11. Land Compensation Valuation: Data Arus Kas serta Pemilihan Metode
  • 12. Land Compensation Valuation: Asumsi Risiko dan Dasar Penyesuaian
  • 13. Land Compensation Valuation: Rekonsiliasi Hasil serta Keterbatasan Penilaian
  • 14. Land Compensation Valuation: Dasar nilai ganti rugi
  • 15. Land Acquisition Funding: Identitas Bidang dan Dokumen Hak
  • 16. Land Acquisition Funding: Penggunaan yang Diizinkan serta Batas Waktu
  • 17. Land Acquisition Funding: Beban, Tumpang Tindih, dan Klaim Pihak Lain
  • 18. Land Acquisition Funding: Dampak Status Hak pada Transaksi serta Pendanaan
  • 19. Land Acquisition Funding: Pembayaran sebelum konstruksi
  • 20. LMAN Funding Interface: Kebutuhan Dukungan dan Kelompok Penerima
  • 21. LMAN Funding Interface: Sumber Anggaran serta Mekanisme Penyaluran
  • 22. LMAN Funding Interface: Syarat Pencairan dan Bukti Penggunaan
  • 23. LMAN Funding Interface: Pengukuran Manfaat serta Risiko Ketergantungan
  • 24. LMAN Funding Interface: Peran pendanaan dan pengadaan
  • 25. Land Delivery Schedule: Identitas Bidang dan Dokumen Hak
  • 26. Land Delivery Schedule: Penggunaan yang Diizinkan serta Batas Waktu
  • 27. Land Delivery Schedule: Beban, Tumpang Tindih, dan Klaim Pihak Lain
  • 28. Land Delivery Schedule: Dampak Status Hak pada Transaksi serta Pendanaan
  • 29. Land Delivery Schedule: Persentase area siap diserahkan
  • 30. Land Acquisition Delay Cost: Identitas Bidang dan Dokumen Hak
  • 31. Land Acquisition Delay Cost: Penggunaan yang Diizinkan serta Batas Waktu
  • 32. Land Acquisition Delay Cost: Beban, Tumpang Tindih, dan Klaim Pihak Lain
  • 33. Land Acquisition Delay Cost: Dampak Status Hak pada Transaksi serta Pendanaan
  • 34. Land Acquisition Delay Cost: Biaya keterlambatan bidang kritis
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Land Acquisition Funding dengan Data Land Compensation Valuation
  • 36. Quote Penting (Editorial): Land Acquisition Boundary - Kelayakan Infrastruktur Bergantung pada Alokasi Risiko serta Kepastian Pembayaran
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Land Acquisition Delay Cost ketika LMAN Funding Interface Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Land Acquisition Boundary, Land Acquisition Funding, dan Land Acquisition Delay Cost
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Land Acquisition Delay Cost beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Dokumen KPBU, Perjanjian Konsesi, dan Model Project Finance untuk Land Acquisition & LMAN Role

BAB 06: Construction Risk & EPC Contract

40 pelajaran
  • 01. Construction Risk & EPC Contract
  • 02. Why: Dampak EPC Scope Definition dan Construction Lender Monitoring pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: EPC Scope Definition; EPC Completion Guarantee; Construction Delay Damages; EPC Price Escalation Risk; Contractor Performance Security; Construction Lender Monitoring
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis EPC Completion Guarantee, Menilai EPC Price Escalation Risk, dan Menyimpulkan Construction Lender Monitoring
  • 05. EPC Scope Definition: Lingkup Pekerjaan dan Kriteria Penerimaan
  • 06. EPC Scope Definition: Jadwal, Biaya, serta Tanggung Jawab Pelaksana
  • 07. EPC Scope Definition: Pemeriksaan Kinerja dan Penanganan Kekurangan
  • 08. EPC Scope Definition: Bukti Penyelesaian serta Kewajiban yang Berlanjut
  • 09. EPC Scope Definition: Batas tanggung jawab antarkontrak
  • 10. EPC Completion Guarantee: Lingkup Pekerjaan dan Kriteria Penerimaan
  • 11. EPC Completion Guarantee: Jadwal, Biaya, serta Tanggung Jawab Pelaksana
  • 12. EPC Completion Guarantee: Pemeriksaan Kinerja dan Penanganan Kekurangan
  • 13. EPC Completion Guarantee: Bukti Penyelesaian serta Kewajiban yang Berlanjut
  • 14. EPC Completion Guarantee: Perbedaan penyelesaian fisik komersial
  • 15. Construction Delay Damages: Lingkup Pekerjaan dan Kriteria Penerimaan
  • 16. Construction Delay Damages: Jadwal, Biaya, serta Tanggung Jawab Pelaksana
  • 17. Construction Delay Damages: Pemeriksaan Kinerja dan Penanganan Kekurangan
  • 18. Construction Delay Damages: Bukti Penyelesaian serta Kewajiban yang Berlanjut
  • 19. Construction Delay Damages: Batas maksimum ganti rugi
  • 20. EPC Price Escalation Risk: Sumber Risiko dan Pemicu Kejadian
  • 21. EPC Price Escalation Risk: Pihak yang Menanggung Dampak Keuangan
  • 22. EPC Price Escalation Risk: Pengukuran Besaran serta Ketidakpastian
  • 23. EPC Price Escalation Risk: Alokasi Kontraktual dan Rencana Pengendalian
  • 24. EPC Price Escalation Risk: Pengecualian perubahan harga
  • 25. Contractor Performance Security: Identitas Aset, Pemberi, dan Penerima Jaminan
  • 26. Contractor Performance Security: Kepemilikan Aset serta Beban yang Sudah Ada
  • 27. Contractor Performance Security: Penyempurnaan Pengikatan dan Bukti Registrasi
  • 28. Contractor Performance Security: Prioritas, Eksekusi, serta Syarat Pelepasan
  • 29. Contractor Performance Security: Hak pencairan jaminan
  • 30. Construction Lender Monitoring: Kriteria Pengujian dan Bukti Pelaksanaan
  • 31. Construction Lender Monitoring: Temuan serta Tingkat Materialitas
  • 32. Construction Lender Monitoring: Penanggung Jawab dan Batas Waktu Perbaikan
  • 33. Construction Lender Monitoring: Verifikasi Penyelesaian serta Risiko yang Masih Tersisa
  • 34. Construction Lender Monitoring: Bukti kemajuan untuk pencairan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Construction Delay Damages dengan Data EPC Completion Guarantee
  • 36. Quote Penting (Editorial): EPC Scope Definition - Kelayakan Infrastruktur Bergantung pada Alokasi Risiko serta Kepastian Pembayaran
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Construction Lender Monitoring ketika EPC Price Escalation Risk Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan EPC Scope Definition, Construction Delay Damages, dan Construction Lender Monitoring
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Construction Lender Monitoring beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Dokumen KPBU, Perjanjian Konsesi, dan Model Project Finance untuk Construction Risk & EPC Contract

BAB 07: Operations & Maintenance (O&M)

40 pelajaran
  • 01. Operations & Maintenance (O&M)
  • 02. Why: Dampak Infrastructure Maintenance Plan dan O&M Contractor Performance pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Infrastructure Maintenance Plan; Routine O&M Cost; Major Maintenance Reserve; Service Availability; Lifecycle Asset Condition; O&M Contractor Performance
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Routine O&M Cost, Menilai Service Availability, dan Menyimpulkan O&M Contractor Performance
  • 05. Infrastructure Maintenance Plan: Lingkup Pekerjaan dan Kriteria Penerimaan
  • 06. Infrastructure Maintenance Plan: Jadwal, Biaya, serta Tanggung Jawab Pelaksana
  • 07. Infrastructure Maintenance Plan: Pemeriksaan Kinerja dan Penanganan Kekurangan
  • 08. Infrastructure Maintenance Plan: Bukti Penyelesaian serta Kewajiban yang Berlanjut
  • 09. Infrastructure Maintenance Plan: Jadwal kegiatan preventif
  • 10. Routine O&M Cost: Lingkup Pekerjaan dan Kriteria Penerimaan
  • 11. Routine O&M Cost: Jadwal, Biaya, serta Tanggung Jawab Pelaksana
  • 12. Routine O&M Cost: Pemeriksaan Kinerja dan Penanganan Kekurangan
  • 13. Routine O&M Cost: Bukti Penyelesaian serta Kewajiban yang Berlanjut
  • 14. Routine O&M Cost: Biaya minimum menjaga layanan
  • 15. Major Maintenance Reserve: Klasifikasi serta Tingkat Keyakinan Data
  • 16. Major Maintenance Reserve: Sampling, Estimasi, dan Asumsi Teknis
  • 17. Major Maintenance Reserve: Faktor Ekonomi yang Memengaruhi Kelayakan
  • 18. Major Maintenance Reserve: Batas Penggunaan Data dalam Penilaian Investasi
  • 19. Major Maintenance Reserve: Pendanaan untuk perbaikan besar
  • 20. Service Availability: Parameter Kinerja serta Tingkat Layanan
  • 21. Service Availability: Metode Pengukuran dan Bukti Lapangan
  • 22. Service Availability: Dampak Penyimpangan pada Pembayaran
  • 23. Service Availability: Pemeliharaan, Perbaikan, dan Kewajiban Akhir
  • 24. Service Availability: Waktu gangguan yang diperkenankan
  • 25. Lifecycle Asset Condition: Lingkup Pekerjaan dan Kriteria Penerimaan
  • 26. Lifecycle Asset Condition: Jadwal, Biaya, serta Tanggung Jawab Pelaksana
  • 27. Lifecycle Asset Condition: Pemeriksaan Kinerja dan Penanganan Kekurangan
  • 28. Lifecycle Asset Condition: Bukti Penyelesaian serta Kewajiban yang Berlanjut
  • 29. Lifecycle Asset Condition: Pengukuran kondisi aset
  • 30. O&M Contractor Performance: Hak serta Kewajiban Setiap Pihak
  • 31. O&M Contractor Performance: Kondisi Pendahuluan dan Kewenangan Persetujuan
  • 32. O&M Contractor Performance: Pemicu Wanprestasi serta Upaya Perbaikan
  • 33. O&M Contractor Performance: Dokumen Pelaksanaan dan Penyelesaian Sengketa
  • 34. O&M Contractor Performance: Konsekuensi kinerja penyedia
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Major Maintenance Reserve dengan Data Routine O&M Cost
  • 36. Quote Penting (Editorial): Infrastructure Maintenance Plan - Kelayakan Infrastruktur Bergantung pada Alokasi Risiko serta Kepastian Pembayaran
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan O&M Contractor Performance ketika Service Availability Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Infrastructure Maintenance Plan, Major Maintenance Reserve, dan O&M Contractor Performance
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan O&M Contractor Performance beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Dokumen KPBU, Perjanjian Konsesi, dan Model Project Finance untuk Operations & Maintenance (O&M)

BAB 08: Refinancing & Project Bond

40 pelajaran
  • 01. Refinancing & Project Bond
  • 02. Why: Dampak Infrastructure Debt Refinancing dan Bond Refinancing Risk pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Infrastructure Debt Refinancing; Project Bond Covenants; Refinancing Gain Allocation; Project Credit Rating; Debt Service Reserve; Bond Refinancing Risk
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Project Bond Covenants, Menilai Project Credit Rating, dan Menyimpulkan Bond Refinancing Risk
  • 05. Infrastructure Debt Refinancing: Kebutuhan Dana dan Profil Jatuh Tempo
  • 06. Infrastructure Debt Refinancing: Sumber Pembiayaan Pengganti serta Persyaratannya
  • 07. Infrastructure Debt Refinancing: Risiko Pasar saat Pendanaan Jatuh Tempo
  • 08. Infrastructure Debt Refinancing: Rencana Cadangan jika Pendanaan Tidak Tersedia
  • 09. Infrastructure Debt Refinancing: Saat layak refinancing
  • 10. Project Bond Covenants: Definisi dalam Dokumen Pembiayaan
  • 11. Project Bond Covenants: Tanggal Pengujian serta Data Pendukung
  • 12. Project Bond Covenants: Pelanggaran, Masa Perbaikan, dan Persetujuan Kreditur
  • 13. Project Bond Covenants: Bukti Kepatuhan serta Prosedur Eskalasi
  • 14. Project Bond Covenants: Pembatasan tambahan utang obligasi
  • 15. Refinancing Gain Allocation: Kebutuhan Dana dan Profil Jatuh Tempo
  • 16. Refinancing Gain Allocation: Sumber Pembiayaan Pengganti serta Persyaratannya
  • 17. Refinancing Gain Allocation: Risiko Pasar saat Pendanaan Jatuh Tempo
  • 18. Refinancing Gain Allocation: Rencana Cadangan jika Pendanaan Tidak Tersedia
  • 19. Refinancing Gain Allocation: Pembagian penghematan kepada pihak
  • 20. Project Credit Rating: Metodologi dan Tujuan Pemeringkatan
  • 21. Project Credit Rating: Data Kuantitatif serta Penilaian Kualitatif
  • 22. Project Credit Rating: Penyebab Perbedaan antar-Penyedia Rating
  • 23. Project Credit Rating: Batas Penggunaan Rating dalam Keputusan Investasi
  • 24. Project Credit Rating: Pendorong perubahan peringkat
  • 25. Debt Service Reserve: Arus Kas yang Tersedia untuk Pembayaran Utang
  • 26. Debt Service Reserve: Bunga, Pokok, dan Jadwal Jatuh Tempo
  • 27. Debt Service Reserve: Skenario Dasar serta Skenario Penurunan
  • 28. Debt Service Reserve: Batas Kelonggaran dan Kebutuhan Mitigasi
  • 29. Debt Service Reserve: Besaran kas yang dibatasi
  • 30. Bond Refinancing Risk: Kebutuhan Dana dan Profil Jatuh Tempo
  • 31. Bond Refinancing Risk: Sumber Pembiayaan Pengganti serta Persyaratannya
  • 32. Bond Refinancing Risk: Risiko Pasar saat Pendanaan Jatuh Tempo
  • 33. Bond Refinancing Risk: Rencana Cadangan jika Pendanaan Tidak Tersedia
  • 34. Bond Refinancing Risk: Risiko penutupan pasar
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Refinancing Gain Allocation dengan Data Project Bond Covenants
  • 36. Quote Penting (Editorial): Infrastructure Debt Refinancing - Kelayakan Infrastruktur Bergantung pada Alokasi Risiko serta Kepastian Pembayaran
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Bond Refinancing Risk ketika Project Credit Rating Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Infrastructure Debt Refinancing, Refinancing Gain Allocation, dan Bond Refinancing Risk
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Bond Refinancing Risk beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Dokumen KPBU, Perjanjian Konsesi, dan Model Project Finance untuk Refinancing & Project Bond

BAB 09: Force Majeure & Extension of Concession

40 pelajaran
  • 01. Force Majeure & Extension of Concession
  • 02. Why: Dampak Concession Force Majeure dan Concession Relief Valuation pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Concession Force Majeure; Relief Event Evidence; Concession Time Extension; Insurance Recovery; Prolonged Event Termination; Concession Relief Valuation
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Relief Event Evidence, Menilai Insurance Recovery, dan Menyimpulkan Concession Relief Valuation
  • 05. Concession Force Majeure: Kewajiban Penyedia Layanan dan Pemberi Dukungan
  • 06. Concession Force Majeure: Rumus Pembayaran serta Kondisi Pencairan
  • 07. Concession Force Majeure: Alokasi Risiko Kinerja dan Perubahan Kebijakan
  • 08. Concession Force Majeure: Jaminan Pembayaran serta Ketentuan Pengakhiran
  • 09. Concession Force Majeure: Definisi peristiwa menurut kontrak
  • 10. Relief Event Evidence: Daftar Informasi serta Sumber Primer
  • 11. Relief Event Evidence: Kelengkapan, Konsistensi, dan Tanggal Data
  • 12. Relief Event Evidence: Penanggung Jawab Penyiapan serta Penelaahan
  • 13. Relief Event Evidence: Jejak Revisi dan Penyimpanan Bukti Persetujuan
  • 14. Relief Event Evidence: Pembuktian dampak pada layanan
  • 15. Concession Time Extension: Kewajiban Penyedia Layanan dan Pemberi Dukungan
  • 16. Concession Time Extension: Rumus Pembayaran serta Kondisi Pencairan
  • 17. Concession Time Extension: Alokasi Risiko Kinerja dan Perubahan Kebijakan
  • 18. Concession Time Extension: Jaminan Pembayaran serta Ketentuan Pengakhiran
  • 19. Concession Time Extension: Hubungan relief dengan durasi
  • 20. Insurance Recovery: Pihak yang Dilindungi dan Objek Pertanggungan
  • 21. Insurance Recovery: Manfaat, Kontribusi, atau Premi
  • 22. Insurance Recovery: Pengecualian serta Batas Pertanggungan
  • 23. Insurance Recovery: Prosedur Klaim dan Penyelesaian Manfaat
  • 24. Insurance Recovery: Cakupan polis dan pengecualian
  • 25. Prolonged Event Termination: Pemicu Berakhirnya Perjanjian
  • 26. Prolonged Event Termination: Hak Pembayaran serta Kewajiban yang Tersisa
  • 27. Prolonged Event Termination: Dasar Perhitungan Kompensasi
  • 28. Prolonged Event Termination: Prosedur Penyelesaian dan Dampak pada Kreditur
  • 29. Prolonged Event Termination: Hak setelah peristiwa berkepanjangan
  • 30. Concession Relief Valuation: Objek, Tujuan, dan Tanggal Penilaian
  • 31. Concession Relief Valuation: Data Arus Kas serta Pemilihan Metode
  • 32. Concession Relief Valuation: Asumsi Risiko dan Dasar Penyesuaian
  • 33. Concession Relief Valuation: Rekonsiliasi Hasil serta Keterbatasan Penilaian
  • 34. Concession Relief Valuation: Biaya yang tidak dipulihkan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Concession Time Extension dengan Data Relief Event Evidence
  • 36. Quote Penting (Editorial): Concession Force Majeure - Kelayakan Infrastruktur Bergantung pada Alokasi Risiko serta Kepastian Pembayaran
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Concession Relief Valuation ketika Insurance Recovery Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Concession Force Majeure, Concession Time Extension, dan Concession Relief Valuation
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Concession Relief Valuation beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Dokumen KPBU, Perjanjian Konsesi, dan Model Project Finance untuk Force Majeure & Extension of Concession

BAB 10: Handover & Asset Transfer

40 pelajaran
  • 01. Handover & Asset Transfer
  • 02. Why: Dampak Handback Condition Standard dan Concession Close-out Liability pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Handback Condition Standard; Residual Asset Life; Handback Survey; Handback Remediation Reserve; Asset Transfer Documentation; Concession Close-out Liability
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Residual Asset Life, Menilai Handback Remediation Reserve, dan Menyimpulkan Concession Close-out Liability
  • 05. Handback Condition Standard: Lingkup Pekerjaan dan Kriteria Penerimaan
  • 06. Handback Condition Standard: Jadwal, Biaya, serta Tanggung Jawab Pelaksana
  • 07. Handback Condition Standard: Pemeriksaan Kinerja dan Penanganan Kekurangan
  • 08. Handback Condition Standard: Bukti Penyelesaian serta Kewajiban yang Berlanjut
  • 09. Handback Condition Standard: Standar kondisi pada penyerahan
  • 10. Residual Asset Life: Parameter Kinerja serta Tingkat Layanan
  • 11. Residual Asset Life: Metode Pengukuran dan Bukti Lapangan
  • 12. Residual Asset Life: Dampak Penyimpangan pada Pembayaran
  • 13. Residual Asset Life: Pemeliharaan, Perbaikan, dan Kewajiban Akhir
  • 14. Residual Asset Life: Cara menilai sisa manfaat
  • 15. Handback Survey: Lingkup Pekerjaan dan Kriteria Penerimaan
  • 16. Handback Survey: Jadwal, Biaya, serta Tanggung Jawab Pelaksana
  • 17. Handback Survey: Pemeriksaan Kinerja dan Penanganan Kekurangan
  • 18. Handback Survey: Bukti Penyelesaian serta Kewajiban yang Berlanjut
  • 19. Handback Survey: Jadwal pemeriksaan menjelang akhir
  • 20. Handback Remediation Reserve: Kriteria Pengujian dan Bukti Pelaksanaan
  • 21. Handback Remediation Reserve: Temuan serta Tingkat Materialitas
  • 22. Handback Remediation Reserve: Penanggung Jawab dan Batas Waktu Perbaikan
  • 23. Handback Remediation Reserve: Verifikasi Penyelesaian serta Risiko yang Masih Tersisa
  • 24. Handback Remediation Reserve: Cadangan menurut hasil survei
  • 25. Asset Transfer Documentation: Daftar Informasi serta Sumber Primer
  • 26. Asset Transfer Documentation: Kelengkapan, Konsistensi, dan Tanggal Data
  • 27. Asset Transfer Documentation: Penanggung Jawab Penyiapan serta Penelaahan
  • 28. Asset Transfer Documentation: Jejak Revisi dan Penyimpanan Bukti Persetujuan
  • 29. Asset Transfer Documentation: Daftar aset serta hak
  • 30. Concession Close-out Liability: Sumber Risiko dan Pemicu Kejadian
  • 31. Concession Close-out Liability: Pihak yang Menanggung Dampak Keuangan
  • 32. Concession Close-out Liability: Pengukuran Besaran serta Ketidakpastian
  • 33. Concession Close-out Liability: Alokasi Kontraktual dan Rencana Pengendalian
  • 34. Concession Close-out Liability: Kewajiban yang bertahan setelahnya
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Handback Survey dengan Data Residual Asset Life
  • 36. Quote Penting (Editorial): Handback Condition Standard - Kelayakan Infrastruktur Bergantung pada Alokasi Risiko serta Kepastian Pembayaran
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Concession Close-out Liability ketika Handback Remediation Reserve Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Handback Condition Standard, Handback Survey, dan Concession Close-out Liability
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Concession Close-out Liability beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Dokumen KPBU, Perjanjian Konsesi, dan Model Project Finance untuk Handover & Asset Transfer

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang keuangan korporasi atau hukum bisnis.

Deskripsi

Investasi infrastruktur melalui skema KPBU yang menjadi tulang punggung pembangunan Indonesia.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

IPO & Rights Issue di BEI
-66%
SLIDES Terlaris Expertise

IPO & Rights Issue di BEI

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Rights Issue & Private Placement
-66%
SLIDES Terlaris Essential

Rights Issue & Private Placement

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
M&A Lintas Grup Konglomerat
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

M&A Lintas Grup Konglomerat

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000