Investment Banking › SLIDES • Foundation

Tax Structuring Cross-Border (Indonesia-Singapura)

Indonesia-Singapore Tax Treaty (P3B), Transfer Pricing, and WHT Optimization

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai konsep teoritis dan praktis terbaik dalam transaksi investasi di Indonesia.
Mampu memitigasi risiko hukum, pajak, dan regulasi terkait deal approval.

Daftar Isi

BAB 01: Indonesia-Singapore Tax Treaty (P3B)

40 pelajaran
  • 01. Indonesia-Singapore Tax Treaty (P3B)
  • 02. Why: Dampak Tax Residence dan Treaty Relief Claim Procedure pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Tax Residence; Treaty Covered Income; Beneficial Ownership for Treaty Relief; Treaty Anti-Abuse Tests; Treaty Documentation; Treaty Relief Claim Procedure
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Treaty Covered Income, Menilai Treaty Anti-Abuse Tests, dan Menyimpulkan Treaty Relief Claim Procedure
  • 05. Tax Residence: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 06. Tax Residence: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 07. Tax Residence: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 08. Tax Residence: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 09. Tax Residence: Domisili berdasarkan fakta kegiatan
  • 10. Treaty Covered Income: Pihak serta Penghasilan yang Dicakup
  • 11. Treaty Covered Income: Persyaratan Domisili dan Substansi Kegiatan
  • 12. Treaty Covered Income: Pengecualian serta Pembatasan Manfaat
  • 13. Treaty Covered Income: Dokumentasi Analisis dan Jalur Penyelesaian
  • 14. Treaty Covered Income: Klasifikasi jenis penghasilan
  • 15. Beneficial Ownership for Treaty Relief: Pihak serta Penghasilan yang Dicakup
  • 16. Beneficial Ownership for Treaty Relief: Persyaratan Domisili dan Substansi Kegiatan
  • 17. Beneficial Ownership for Treaty Relief: Pengecualian serta Pembatasan Manfaat
  • 18. Beneficial Ownership for Treaty Relief: Dokumentasi Analisis dan Jalur Penyelesaian
  • 19. Beneficial Ownership for Treaty Relief: Hak menikmati manfaat pembayaran
  • 20. Treaty Anti-Abuse Tests: Pihak serta Penghasilan yang Dicakup
  • 21. Treaty Anti-Abuse Tests: Persyaratan Domisili dan Substansi Kegiatan
  • 22. Treaty Anti-Abuse Tests: Pengecualian serta Pembatasan Manfaat
  • 23. Treaty Anti-Abuse Tests: Dokumentasi Analisis dan Jalur Penyelesaian
  • 24. Treaty Anti-Abuse Tests: Pengujian tujuan utama transaksi
  • 25. Treaty Documentation: Pihak serta Penghasilan yang Dicakup
  • 26. Treaty Documentation: Persyaratan Domisili dan Substansi Kegiatan
  • 27. Treaty Documentation: Pengecualian serta Pembatasan Manfaat
  • 28. Treaty Documentation: Dokumentasi Analisis dan Jalur Penyelesaian
  • 29. Treaty Documentation: Validitas surat domisili
  • 30. Treaty Relief Claim Procedure: Pihak serta Penghasilan yang Dicakup
  • 31. Treaty Relief Claim Procedure: Persyaratan Domisili dan Substansi Kegiatan
  • 32. Treaty Relief Claim Procedure: Pengecualian serta Pembatasan Manfaat
  • 33. Treaty Relief Claim Procedure: Dokumentasi Analisis dan Jalur Penyelesaian
  • 34. Treaty Relief Claim Procedure: Prosedur keberatan penolakan fasilitas
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Beneficial Ownership for Treaty Relief dengan Data Treaty Covered Income
  • 36. Quote Penting (Editorial): Tax Residence - Struktur Pajak Memerlukan Substansi Ekonomi serta Dokumen Pendukung
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Treaty Relief Claim Procedure ketika Treaty Anti-Abuse Tests Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Tax Residence, Beneficial Ownership for Treaty Relief, dan Treaty Relief Claim Procedure
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Treaty Relief Claim Procedure beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: DJP, P3B, IRAS, dan Dokumen Transaksi untuk Indonesia-Singapore Tax Treaty (P3B)

BAB 02: Transfer Pricing & APA (Advance Pricing Agreement)

40 pelajaran
  • 01. Transfer Pricing & APA (Advance Pricing Agreement)
  • 02. Why: Dampak Related-Party Transaction Delineation dan Transfer Pricing Documentation pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Related-Party Transaction Delineation; Transfer Pricing Method Selection; Comparable Transaction Search; APA Scope and Term; APA Negotiation Evidence; Transfer Pricing Documentation
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Transfer Pricing Method Selection, Menilai APA Scope and Term, dan Menyimpulkan Transfer Pricing Documentation
  • 05. Related-Party Transaction Delineation: Fungsi, Aset, serta Risiko Para Pihak
  • 06. Related-Party Transaction Delineation: Karakteristik Transaksi yang Dianalisis
  • 07. Related-Party Transaction Delineation: Cakupan Tahun dan Metode yang Digunakan
  • 08. Related-Party Transaction Delineation: Dokumentasi Kesepakatan serta Perubahan Kondisi
  • 09. Related-Party Transaction Delineation: Pembedaan Perjanjian dan Perilaku Aktual
  • 10. Transfer Pricing Method Selection: Basis Harga dan Tanggal Penetapan
  • 11. Transfer Pricing Method Selection: Metrik Pembanding serta Kondisi Pasar
  • 12. Transfer Pricing Method Selection: Pengaruh Risiko, Likuiditas, dan Syarat Transaksi
  • 13. Transfer Pricing Method Selection: Sensitivitas Harga terhadap Asumsi Utama
  • 14. Transfer Pricing Method Selection: Alasan metode paling tepat
  • 15. Comparable Transaction Search: Pemilihan Pembanding dan Kesetaraan Objek
  • 16. Comparable Transaction Search: Normalisasi Metrik serta Tanggal Pengukuran
  • 17. Comparable Transaction Search: Penyesuaian Risiko, Pertumbuhan, dan Likuiditas
  • 18. Comparable Transaction Search: Rentang Nilai serta Keterbatasan Pembanding
  • 19. Comparable Transaction Search: Strategi pencarian data pembanding
  • 20. APA Scope and Term: Fungsi, Aset, serta Risiko Para Pihak
  • 21. APA Scope and Term: Karakteristik Transaksi yang Dianalisis
  • 22. APA Scope and Term: Cakupan Tahun dan Metode yang Digunakan
  • 23. APA Scope and Term: Dokumentasi Kesepakatan serta Perubahan Kondisi
  • 24. APA Scope and Term: Cakupan pihak serta periode
  • 25. APA Negotiation Evidence: Daftar Informasi serta Sumber Primer
  • 26. APA Negotiation Evidence: Kelengkapan, Konsistensi, dan Tanggal Data
  • 27. APA Negotiation Evidence: Penanggung Jawab Penyiapan serta Penelaahan
  • 28. APA Negotiation Evidence: Jejak Revisi dan Penyimpanan Bukti Persetujuan
  • 29. APA Negotiation Evidence: Fakta yang mendasari negosiasi
  • 30. Transfer Pricing Documentation: Basis Harga dan Tanggal Penetapan
  • 31. Transfer Pricing Documentation: Metrik Pembanding serta Kondisi Pasar
  • 32. Transfer Pricing Documentation: Pengaruh Risiko, Likuiditas, dan Syarat Transaksi
  • 33. Transfer Pricing Documentation: Sensitivitas Harga terhadap Asumsi Utama
  • 34. Transfer Pricing Documentation: Konsistensi dokumen dan pelaporan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Comparable Transaction Search dengan Data Transfer Pricing Method Selection
  • 36. Quote Penting (Editorial): Related-Party Transaction Delineation - Struktur Pajak Memerlukan Substansi Ekonomi serta Dokumen Pendukung
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Transfer Pricing Documentation ketika APA Scope and Term Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Related-Party Transaction Delineation, Comparable Transaction Search, dan Transfer Pricing Documentation
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Transfer Pricing Documentation beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: DJP, P3B, IRAS, dan Dokumen Transaksi untuk Transfer Pricing & APA (Advance Pricing Agreement)

BAB 03: Thin Capitalization dan Pembatasan Pengurangan Biaya Pinjaman

40 pelajaran
  • 01. Thin Capitalization dan Pembatasan Pengurangan Biaya Pinjaman
  • 02. Why: Dampak Debt and Equity Classification dan Financing Tax Sensitivity pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Debt and Equity Classification; Interest Deductibility Perimeter; Debt-to-Equity Calculation; Related-Party Loan Pricing; Thin Capitalization Exceptions; Financing Tax Sensitivity
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Interest Deductibility Perimeter, Menilai Related-Party Loan Pricing, dan Menyimpulkan Financing Tax Sensitivity
  • 05. Debt and Equity Classification: Klasifikasi Penghasilan serta Instrumen
  • 06. Debt and Equity Classification: Substansi Ekonomi dan Hubungan Para Pihak
  • 07. Debt and Equity Classification: Yurisdiksi serta Dasar Penghitungan
  • 08. Debt and Equity Classification: Dokumen Pendukung dan Rekonsiliasi Fiskal
  • 09. Debt and Equity Classification: Substansi instrumen selain label
  • 10. Interest Deductibility Perimeter: Klasifikasi Penghasilan serta Instrumen
  • 11. Interest Deductibility Perimeter: Substansi Ekonomi dan Hubungan Para Pihak
  • 12. Interest Deductibility Perimeter: Yurisdiksi serta Dasar Penghitungan
  • 13. Interest Deductibility Perimeter: Dokumen Pendukung dan Rekonsiliasi Fiskal
  • 14. Interest Deductibility Perimeter: Pemisahan pinjaman berkepentingan khusus
  • 15. Debt-to-Equity Calculation: Klasifikasi Penghasilan serta Instrumen
  • 16. Debt-to-Equity Calculation: Substansi Ekonomi dan Hubungan Para Pihak
  • 17. Debt-to-Equity Calculation: Yurisdiksi serta Dasar Penghitungan
  • 18. Debt-to-Equity Calculation: Dokumen Pendukung dan Rekonsiliasi Fiskal
  • 19. Debt-to-Equity Calculation: Periode pengukuran saldo
  • 20. Related-Party Loan Pricing: Basis Harga dan Tanggal Penetapan
  • 21. Related-Party Loan Pricing: Metrik Pembanding serta Kondisi Pasar
  • 22. Related-Party Loan Pricing: Pengaruh Risiko, Likuiditas, dan Syarat Transaksi
  • 23. Related-Party Loan Pricing: Sensitivitas Harga terhadap Asumsi Utama
  • 24. Related-Party Loan Pricing: Pembanding bunga dan syarat
  • 25. Thin Capitalization Exceptions: Sumber Data dan Alur antar-Komponen
  • 26. Thin Capitalization Exceptions: Spesifikasi Pertukaran serta Kontrol Akses
  • 27. Thin Capitalization Exceptions: Validasi, Rekonsiliasi, dan Penanganan Gangguan
  • 28. Thin Capitalization Exceptions: Pengujian Perubahan serta Pemulihan Layanan
  • 29. Thin Capitalization Exceptions: Dasar pengecualian yang diuji
  • 30. Financing Tax Sensitivity: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 31. Financing Tax Sensitivity: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 32. Financing Tax Sensitivity: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 33. Financing Tax Sensitivity: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 34. Financing Tax Sensitivity: Dampak batas pengurang bunga
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Debt-to-Equity Calculation dengan Data Interest Deductibility Perimeter
  • 36. Quote Penting (Editorial): Debt and Equity Classification - Struktur Pajak Memerlukan Substansi Ekonomi serta Dokumen Pendukung
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Financing Tax Sensitivity ketika Related-Party Loan Pricing Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Debt and Equity Classification, Debt-to-Equity Calculation, dan Financing Tax Sensitivity
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Financing Tax Sensitivity beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: DJP, P3B, IRAS, dan Dokumen Transaksi untuk Thin Capitalization dan Pembatasan Pengurangan Biaya Pinjaman

BAB 04: Permanent Establishment (BUT) Risk

40 pelajaran
  • 01. Permanent Establishment (BUT) Risk
  • 02. Why: Dampak Fixed Place PE dan PE Risk Mitigation Documentation pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Fixed Place PE; Dependent Agent PE; Service PE Assessment; Construction PE Assessment; Profit Attribution to PE; PE Risk Mitigation Documentation
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Dependent Agent PE, Menilai Construction PE Assessment, dan Menyimpulkan PE Risk Mitigation Documentation
  • 05. Fixed Place PE: Pihak serta Penghasilan yang Dicakup
  • 06. Fixed Place PE: Persyaratan Domisili dan Substansi Kegiatan
  • 07. Fixed Place PE: Pengecualian serta Pembatasan Manfaat
  • 08. Fixed Place PE: Dokumentasi Analisis dan Jalur Penyelesaian
  • 09. Fixed Place PE: Ketersediaan tempat bagi usaha
  • 10. Dependent Agent PE: Pihak serta Penghasilan yang Dicakup
  • 11. Dependent Agent PE: Persyaratan Domisili dan Substansi Kegiatan
  • 12. Dependent Agent PE: Pengecualian serta Pembatasan Manfaat
  • 13. Dependent Agent PE: Dokumentasi Analisis dan Jalur Penyelesaian
  • 14. Dependent Agent PE: Kewenangan agen menyepakati kontrak
  • 15. Service PE Assessment: Pihak serta Penghasilan yang Dicakup
  • 16. Service PE Assessment: Persyaratan Domisili dan Substansi Kegiatan
  • 17. Service PE Assessment: Pengecualian serta Pembatasan Manfaat
  • 18. Service PE Assessment: Dokumentasi Analisis dan Jalur Penyelesaian
  • 19. Service PE Assessment: Penggabungan durasi jasa
  • 20. Construction PE Assessment: Pihak serta Penghasilan yang Dicakup
  • 21. Construction PE Assessment: Persyaratan Domisili dan Substansi Kegiatan
  • 22. Construction PE Assessment: Pengecualian serta Pembatasan Manfaat
  • 23. Construction PE Assessment: Dokumentasi Analisis dan Jalur Penyelesaian
  • 24. Construction PE Assessment: Perhitungan kegiatan proyek
  • 25. Profit Attribution to PE: Klasifikasi Penghasilan serta Instrumen
  • 26. Profit Attribution to PE: Substansi Ekonomi dan Hubungan Para Pihak
  • 27. Profit Attribution to PE: Yurisdiksi serta Dasar Penghitungan
  • 28. Profit Attribution to PE: Dokumen Pendukung dan Rekonsiliasi Fiskal
  • 29. Profit Attribution to PE: Fungsi serta aset terkait
  • 30. PE Risk Mitigation Documentation: Daftar Informasi serta Sumber Primer
  • 31. PE Risk Mitigation Documentation: Kelengkapan, Konsistensi, dan Tanggal Data
  • 32. PE Risk Mitigation Documentation: Penanggung Jawab Penyiapan serta Penelaahan
  • 33. PE Risk Mitigation Documentation: Jejak Revisi dan Penyimpanan Bukti Persetujuan
  • 34. PE Risk Mitigation Documentation: Dokumentasi fakta kehadiran usaha
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Service PE Assessment dengan Data Dependent Agent PE
  • 36. Quote Penting (Editorial): Fixed Place PE - Struktur Pajak Memerlukan Substansi Ekonomi serta Dokumen Pendukung
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan PE Risk Mitigation Documentation ketika Construction PE Assessment Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Fixed Place PE, Service PE Assessment, dan PE Risk Mitigation Documentation
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan PE Risk Mitigation Documentation beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: DJP, P3B, IRAS, dan Dokumen Transaksi untuk Permanent Establishment (BUT) Risk

BAB 05: Withholding Tax Optimization

40 pelajaran
  • 01. Withholding Tax Optimization
  • 02. Why: Dampak Dividend Withholding dan Withholding Reconciliation pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Dividend Withholding; Interest Withholding; Royalty Withholding; Service Payment Characterization; Treaty Relief Evidence; Withholding Reconciliation
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Interest Withholding, Menilai Service Payment Characterization, dan Menyimpulkan Withholding Reconciliation
  • 05. Dividend Withholding: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 06. Dividend Withholding: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 07. Dividend Withholding: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 08. Dividend Withholding: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 09. Dividend Withholding: Status penerima dividen
  • 10. Interest Withholding: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 11. Interest Withholding: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 12. Interest Withholding: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 13. Interest Withholding: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 14. Interest Withholding: Hubungan bunga dengan instrumen
  • 15. Royalty Withholding: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 16. Royalty Withholding: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 17. Royalty Withholding: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 18. Royalty Withholding: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 19. Royalty Withholding: Karakter pembayaran pemanfaatan hak
  • 20. Service Payment Characterization: Klasifikasi Penghasilan serta Instrumen
  • 21. Service Payment Characterization: Substansi Ekonomi dan Hubungan Para Pihak
  • 22. Service Payment Characterization: Yurisdiksi serta Dasar Penghitungan
  • 23. Service Payment Characterization: Dokumen Pendukung dan Rekonsiliasi Fiskal
  • 24. Service Payment Characterization: Pemisahan jasa dan royalti
  • 25. Treaty Relief Evidence: Pihak serta Penghasilan yang Dicakup
  • 26. Treaty Relief Evidence: Persyaratan Domisili dan Substansi Kegiatan
  • 27. Treaty Relief Evidence: Pengecualian serta Pembatasan Manfaat
  • 28. Treaty Relief Evidence: Dokumentasi Analisis dan Jalur Penyelesaian
  • 29. Treaty Relief Evidence: Pemenuhan syarat administratif
  • 30. Withholding Reconciliation: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 31. Withholding Reconciliation: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 32. Withholding Reconciliation: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 33. Withholding Reconciliation: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 34. Withholding Reconciliation: Selisih pemotongan dan setoran
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Royalty Withholding dengan Data Interest Withholding
  • 36. Quote Penting (Editorial): Dividend Withholding - Struktur Pajak Memerlukan Substansi Ekonomi serta Dokumen Pendukung
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Withholding Reconciliation ketika Service Payment Characterization Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Dividend Withholding, Royalty Withholding, dan Withholding Reconciliation
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Withholding Reconciliation beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: DJP, P3B, IRAS, dan Dokumen Transaksi untuk Withholding Tax Optimization

BAB 06: Indirect Transfer of Indonesian Assets

40 pelajaran
  • 01. Indirect Transfer of Indonesian Assets
  • 02. Why: Dampak Indirect Share Transfer Chain dan Tax Risk in Share Purchase Agreement pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Indirect Share Transfer Chain; Underlying Indonesian Asset; Transfer Jurisdiction Analysis; Indirect Transfer Valuation; Transaction Tax Reporting; Tax Risk in Share Purchase Agreement
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Underlying Indonesian Asset, Menilai Indirect Transfer Valuation, dan Menyimpulkan Tax Risk in Share Purchase Agreement
  • 05. Indirect Share Transfer Chain: Hak atas Atribut serta Batas Klaim
  • 06. Indirect Share Transfer Chain: Metodologi dan Bukti Penerbitan
  • 07. Indirect Share Transfer Chain: Pemindahan, Penggunaan, dan Retirement
  • 08. Indirect Share Transfer Chain: Pencegahan Klaim Ganda antar-Pihak
  • 09. Indirect Share Transfer Chain: Lapisan entitas di atas aset
  • 10. Underlying Indonesian Asset: Aset Dasar dan Rantai Kepemilikan
  • 11. Underlying Indonesian Asset: Nilai Aset terhadap Nilai Entitas
  • 12. Underlying Indonesian Asset: Hak Pengendalian serta Pengalihan Ekonomi
  • 13. Underlying Indonesian Asset: Dampak Struktur pada Pelaporan Transaksi
  • 14. Underlying Indonesian Asset: Proporsi nilai aset Indonesia
  • 15. Transfer Jurisdiction Analysis: Hierarki Sumber Hukum dan Ruang Lingkup
  • 16. Transfer Jurisdiction Analysis: Penentuan Kegiatan serta Pihak yang Tercakup
  • 17. Transfer Jurisdiction Analysis: Pembagian Kewenangan dan Persyaratan Proses
  • 18. Transfer Jurisdiction Analysis: Pemeriksaan Perubahan Aturan serta Ketentuan Transisi
  • 19. Transfer Jurisdiction Analysis: Hubungan ketentuan beberapa negara
  • 20. Indirect Transfer Valuation: Objek, Tujuan, dan Tanggal Penilaian
  • 21. Indirect Transfer Valuation: Data Arus Kas serta Pemilihan Metode
  • 22. Indirect Transfer Valuation: Asumsi Risiko dan Dasar Penyesuaian
  • 23. Indirect Transfer Valuation: Rekonsiliasi Hasil serta Keterbatasan Penilaian
  • 24. Indirect Transfer Valuation: Dasar nilai pada pengalihan
  • 25. Transaction Tax Reporting: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 26. Transaction Tax Reporting: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 27. Transaction Tax Reporting: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 28. Transaction Tax Reporting: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 29. Transaction Tax Reporting: Dokumen pihak penjual asing
  • 30. Tax Risk in Share Purchase Agreement: Hak serta Kewajiban Setiap Pihak
  • 31. Tax Risk in Share Purchase Agreement: Kondisi Pendahuluan dan Kewenangan Persetujuan
  • 32. Tax Risk in Share Purchase Agreement: Pemicu Wanprestasi serta Upaya Perbaikan
  • 33. Tax Risk in Share Purchase Agreement: Dokumen Pelaksanaan dan Penyelesaian Sengketa
  • 34. Tax Risk in Share Purchase Agreement: Klausul pemotongan dan indemnitas
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Transfer Jurisdiction Analysis dengan Data Underlying Indonesian Asset
  • 36. Quote Penting (Editorial): Indirect Share Transfer Chain - Struktur Pajak Memerlukan Substansi Ekonomi serta Dokumen Pendukung
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Tax Risk in Share Purchase Agreement ketika Indirect Transfer Valuation Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Indirect Share Transfer Chain, Transfer Jurisdiction Analysis, dan Tax Risk in Share Purchase Agreement
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Tax Risk in Share Purchase Agreement beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: DJP, P3B, IRAS, dan Dokumen Transaksi untuk Indirect Transfer of Indonesian Assets

BAB 07: Tax Holiday & Tax Allowance (Kemenkeu)

40 pelajaran
  • 01. Tax Holiday & Tax Allowance (Kemenkeu)
  • 02. Why: Dampak Tax Incentive Eligibility dan Incentive Clawback Exposure pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Tax Incentive Eligibility; Investment Commitment Evidence; Tax Holiday Benefit Assessment; Tax Allowance Benefit Assessment; Incentive Compliance Conditions; Incentive Clawback Exposure
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Investment Commitment Evidence, Menilai Tax Allowance Benefit Assessment, dan Menyimpulkan Incentive Clawback Exposure
  • 05. Tax Incentive Eligibility: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 06. Tax Incentive Eligibility: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 07. Tax Incentive Eligibility: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 08. Tax Incentive Eligibility: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 09. Tax Incentive Eligibility: Kegiatan yang memenuhi klasifikasi
  • 10. Investment Commitment Evidence: Ruang Lingkup Kewenangan serta Komitmen
  • 11. Investment Commitment Evidence: Pihak yang Menyiapkan Bukti Pemenuhan
  • 12. Investment Commitment Evidence: Prasyarat Transaksi dan Batas Perubahan
  • 13. Investment Commitment Evidence: Pemantauan Realisasi serta Tindak Lanjut
  • 14. Investment Commitment Evidence: Bukti realisasi investasi
  • 15. Tax Holiday Benefit Assessment: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 16. Tax Holiday Benefit Assessment: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 17. Tax Holiday Benefit Assessment: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 18. Tax Holiday Benefit Assessment: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 19. Tax Holiday Benefit Assessment: Periode manfaat dan kondisi
  • 20. Tax Allowance Benefit Assessment: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 21. Tax Allowance Benefit Assessment: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 22. Tax Allowance Benefit Assessment: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 23. Tax Allowance Benefit Assessment: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 24. Tax Allowance Benefit Assessment: Perbedaan komponen fasilitas
  • 25. Incentive Compliance Conditions: Kriteria Pengujian dan Bukti Pelaksanaan
  • 26. Incentive Compliance Conditions: Temuan serta Tingkat Materialitas
  • 27. Incentive Compliance Conditions: Penanggung Jawab dan Batas Waktu Perbaikan
  • 28. Incentive Compliance Conditions: Verifikasi Penyelesaian serta Risiko yang Masih Tersisa
  • 29. Incentive Compliance Conditions: Kewajiban pelaporan penerima
  • 30. Incentive Clawback Exposure: Sumber Risiko dan Pemicu Kejadian
  • 31. Incentive Clawback Exposure: Pihak yang Menanggung Dampak Keuangan
  • 32. Incentive Clawback Exposure: Pengukuran Besaran serta Ketidakpastian
  • 33. Incentive Clawback Exposure: Alokasi Kontraktual dan Rencana Pengendalian
  • 34. Incentive Clawback Exposure: Peristiwa pemicu pengembalian manfaat
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Tax Holiday Benefit Assessment dengan Data Investment Commitment Evidence
  • 36. Quote Penting (Editorial): Tax Incentive Eligibility - Struktur Pajak Memerlukan Substansi Ekonomi serta Dokumen Pendukung
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Incentive Clawback Exposure ketika Tax Allowance Benefit Assessment Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Tax Incentive Eligibility, Tax Holiday Benefit Assessment, dan Incentive Clawback Exposure
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Incentive Clawback Exposure beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: DJP, P3B, IRAS, dan Dokumen Transaksi untuk Tax Holiday & Tax Allowance (Kemenkeu)

BAB 08: CFC (Controlled Foreign Company) Rule

40 pelajaran
  • 01. CFC (Controlled Foreign Company) Rule
  • 02. Why: Dampak Foreign Entity Control dan CFC Cash Tax Projection pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Foreign Entity Control; Foreign Entity Income Profile; CFC Deemed Income Assessment; Foreign Tax Credit; CFC Ownership Documentation; CFC Cash Tax Projection
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Foreign Entity Income Profile, Menilai Foreign Tax Credit, dan Menyimpulkan CFC Cash Tax Projection
  • 05. Foreign Entity Control: Klasifikasi Penghasilan serta Instrumen
  • 06. Foreign Entity Control: Substansi Ekonomi dan Hubungan Para Pihak
  • 07. Foreign Entity Control: Yurisdiksi serta Dasar Penghitungan
  • 08. Foreign Entity Control: Dokumen Pendukung dan Rekonsiliasi Fiskal
  • 09. Foreign Entity Control: Pengendalian langsung tidak langsung
  • 10. Foreign Entity Income Profile: Klasifikasi Penghasilan serta Instrumen
  • 11. Foreign Entity Income Profile: Substansi Ekonomi dan Hubungan Para Pihak
  • 12. Foreign Entity Income Profile: Yurisdiksi serta Dasar Penghitungan
  • 13. Foreign Entity Income Profile: Dokumen Pendukung dan Rekonsiliasi Fiskal
  • 14. Foreign Entity Income Profile: Jenis penghasilan entitas luar
  • 15. CFC Deemed Income Assessment: Klasifikasi Penghasilan serta Instrumen
  • 16. CFC Deemed Income Assessment: Substansi Ekonomi dan Hubungan Para Pihak
  • 17. CFC Deemed Income Assessment: Yurisdiksi serta Dasar Penghitungan
  • 18. CFC Deemed Income Assessment: Dokumen Pendukung dan Rekonsiliasi Fiskal
  • 19. CFC Deemed Income Assessment: Waktu dianggap menerima penghasilan
  • 20. Foreign Tax Credit: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 21. Foreign Tax Credit: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 22. Foreign Tax Credit: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 23. Foreign Tax Credit: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 24. Foreign Tax Credit: Batas pengkreditan pajak luar
  • 25. CFC Ownership Documentation: Klasifikasi Penghasilan serta Instrumen
  • 26. CFC Ownership Documentation: Substansi Ekonomi dan Hubungan Para Pihak
  • 27. CFC Ownership Documentation: Yurisdiksi serta Dasar Penghitungan
  • 28. CFC Ownership Documentation: Dokumen Pendukung dan Rekonsiliasi Fiskal
  • 29. CFC Ownership Documentation: Penelusuran rantai kepemilikan
  • 30. CFC Cash Tax Projection: Klasifikasi Penghasilan serta Instrumen
  • 31. CFC Cash Tax Projection: Substansi Ekonomi dan Hubungan Para Pihak
  • 32. CFC Cash Tax Projection: Yurisdiksi serta Dasar Penghitungan
  • 33. CFC Cash Tax Projection: Dokumen Pendukung dan Rekonsiliasi Fiskal
  • 34. CFC Cash Tax Projection: Ketidaksesuaian waktu pajak kas
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis CFC Deemed Income Assessment dengan Data Foreign Entity Income Profile
  • 36. Quote Penting (Editorial): Foreign Entity Control - Struktur Pajak Memerlukan Substansi Ekonomi serta Dokumen Pendukung
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan CFC Cash Tax Projection ketika Foreign Tax Credit Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Foreign Entity Control, CFC Deemed Income Assessment, dan CFC Cash Tax Projection
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan CFC Cash Tax Projection beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: DJP, P3B, IRAS, dan Dokumen Transaksi untuk CFC (Controlled Foreign Company) Rule

BAB 09: VAT on Cross-Border Services

40 pelajaran
  • 01. VAT on Cross-Border Services
  • 02. Why: Dampak Cross-Border Service Place of Use dan Cross-Border VAT Reconciliation pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Cross-Border Service Place of Use; Imported Service VAT; Digital Service VAT Collection; VAT Invoice Evidence; Input VAT Recovery; Cross-Border VAT Reconciliation
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Imported Service VAT, Menilai VAT Invoice Evidence, dan Menyimpulkan Cross-Border VAT Reconciliation
  • 05. Cross-Border Service Place of Use: Klasifikasi Penghasilan serta Instrumen
  • 06. Cross-Border Service Place of Use: Substansi Ekonomi dan Hubungan Para Pihak
  • 07. Cross-Border Service Place of Use: Yurisdiksi serta Dasar Penghitungan
  • 08. Cross-Border Service Place of Use: Dokumen Pendukung dan Rekonsiliasi Fiskal
  • 09. Cross-Border Service Place of Use: Pemanfaatan jasa di yurisdiksi
  • 10. Imported Service VAT: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 11. Imported Service VAT: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 12. Imported Service VAT: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 13. Imported Service VAT: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 14. Imported Service VAT: Pihak yang memungut kewajiban
  • 15. Digital Service VAT Collection: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 16. Digital Service VAT Collection: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 17. Digital Service VAT Collection: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 18. Digital Service VAT Collection: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 19. Digital Service VAT Collection: Status penyedia jasa digital
  • 20. VAT Invoice Evidence: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 21. VAT Invoice Evidence: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 22. VAT Invoice Evidence: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 23. VAT Invoice Evidence: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 24. VAT Invoice Evidence: Bukti pembayaran serta faktur
  • 25. Input VAT Recovery: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 26. Input VAT Recovery: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 27. Input VAT Recovery: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 28. Input VAT Recovery: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 29. Input VAT Recovery: Penggunaan terkait kegiatan kena pajak
  • 30. Cross-Border VAT Reconciliation: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 31. Cross-Border VAT Reconciliation: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 32. Cross-Border VAT Reconciliation: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 33. Cross-Border VAT Reconciliation: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 34. Cross-Border VAT Reconciliation: Pencocokan kewajiban lintas periode
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Digital Service VAT Collection dengan Data Imported Service VAT
  • 36. Quote Penting (Editorial): Cross-Border Service Place of Use - Struktur Pajak Memerlukan Substansi Ekonomi serta Dokumen Pendukung
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Cross-Border VAT Reconciliation ketika VAT Invoice Evidence Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Cross-Border Service Place of Use, Digital Service VAT Collection, dan Cross-Border VAT Reconciliation
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Cross-Border VAT Reconciliation beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: DJP, P3B, IRAS, dan Dokumen Transaksi untuk VAT on Cross-Border Services

BAB 10: BEPS Action Plan & Indonesia Implementation

40 pelajaran
  • 01. BEPS Action Plan & Indonesia Implementation
  • 02. Why: Dampak BEPS Profit Shifting Risk dan BEPS Implementation Gap pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: BEPS Profit Shifting Risk; Transfer Pricing Substance; Treaty Abuse Prevention; Country-by-Country Reporting; Global Minimum Tax Perimeter; BEPS Implementation Gap
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Transfer Pricing Substance, Menilai Country-by-Country Reporting, dan Menyimpulkan BEPS Implementation Gap
  • 05. BEPS Profit Shifting Risk: Laba yang Diatribusikan kepada Pemegang Saham Biasa
  • 06. BEPS Profit Shifting Risk: Saham Rata-Rata Tertimbang dan Waktu Penerbitan
  • 07. BEPS Profit Shifting Risk: Efek Konversi serta Instrumen Antidilutif
  • 08. BEPS Profit Shifting Risk: Rekonsiliasi Dampak Penerbitan terhadap Laba per Saham
  • 09. BEPS Profit Shifting Risk: Pergeseran laba tanpa fungsi
  • 10. Transfer Pricing Substance: Basis Harga dan Tanggal Penetapan
  • 11. Transfer Pricing Substance: Metrik Pembanding serta Kondisi Pasar
  • 12. Transfer Pricing Substance: Pengaruh Risiko, Likuiditas, dan Syarat Transaksi
  • 13. Transfer Pricing Substance: Sensitivitas Harga terhadap Asumsi Utama
  • 14. Transfer Pricing Substance: Hubungan kontrak dengan aktivitas
  • 15. Treaty Abuse Prevention: Pihak serta Penghasilan yang Dicakup
  • 16. Treaty Abuse Prevention: Persyaratan Domisili dan Substansi Kegiatan
  • 17. Treaty Abuse Prevention: Pengecualian serta Pembatasan Manfaat
  • 18. Treaty Abuse Prevention: Dokumentasi Analisis dan Jalur Penyelesaian
  • 19. Treaty Abuse Prevention: Penilaian penggunaan perjanjian pajak
  • 20. Country-by-Country Reporting: Daftar Informasi serta Sumber Primer
  • 21. Country-by-Country Reporting: Kelengkapan, Konsistensi, dan Tanggal Data
  • 22. Country-by-Country Reporting: Penanggung Jawab Penyiapan serta Penelaahan
  • 23. Country-by-Country Reporting: Jejak Revisi dan Penyimpanan Bukti Persetujuan
  • 24. Country-by-Country Reporting: Konsistensi data lintas entitas
  • 25. Global Minimum Tax Perimeter: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 26. Global Minimum Tax Perimeter: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 27. Global Minimum Tax Perimeter: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 28. Global Minimum Tax Perimeter: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 29. Global Minimum Tax Perimeter: Entitas yang masuk perimeter
  • 30. BEPS Implementation Gap: Laba yang Diatribusikan kepada Pemegang Saham Biasa
  • 31. BEPS Implementation Gap: Saham Rata-Rata Tertimbang dan Waktu Penerbitan
  • 32. BEPS Implementation Gap: Efek Konversi serta Instrumen Antidilutif
  • 33. BEPS Implementation Gap: Rekonsiliasi Dampak Penerbitan terhadap Laba per Saham
  • 34. BEPS Implementation Gap: Kesiapan data untuk perubahan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Treaty Abuse Prevention dengan Data Transfer Pricing Substance
  • 36. Quote Penting (Editorial): BEPS Profit Shifting Risk - Struktur Pajak Memerlukan Substansi Ekonomi serta Dokumen Pendukung
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan BEPS Implementation Gap ketika Country-by-Country Reporting Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan BEPS Profit Shifting Risk, Treaty Abuse Prevention, dan BEPS Implementation Gap
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan BEPS Implementation Gap beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: DJP, P3B, IRAS, dan Dokumen Transaksi untuk BEPS Action Plan & Indonesia Implementation

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang keuangan korporasi atau hukum bisnis.

Deskripsi

Optimasi struktur pajak untuk transaksi lintas batas yang sangat umum antara Indonesia dan Singapura.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

IPO & Rights Issue di BEI
-66%
SLIDES Terlaris Expertise

IPO & Rights Issue di BEI

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Rights Issue & Private Placement
-66%
SLIDES Terlaris Essential

Rights Issue & Private Placement

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
M&A Lintas Grup Konglomerat
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

M&A Lintas Grup Konglomerat

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000