Political Consultant › SLIDES • Essential

Advokasi Kebijakan & Policy Development

Advokasi Kebijakan Publik, Visi Misi Kandidat, Evidence-Based Policy, dan Koalisi Sipil

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Memahami metodologi kampanye, survei, pemetaan suara, dan penanganan krisis politik di Indonesia.
Mampu merancang dan mengeksekusi strategi pemenangan kandidat secara komprehensif.

Daftar Isi

BAB 01: | Dasar-Dasar Advokasi Kebijakan Publik

40 pelajaran
  • 01. Dasar-Dasar Advokasi Kebijakan Publik
  • 02. Why: Kelompok Pendukung Berbeda Pendapat tentang Masalah Publik
  • 03. Outline: Masalah Publik Berbeda dari Slogan Politik; Jabatan Formal Berbeda dari Kendali atas Sumber Daya; Agenda Legislasi dan Distribusi Kuasa Komisi; Koalisi Minimal dan Koalisi yang Terlalu Besar; Organisasi Formal dan Jaringan Masyarakat Sipil; Kronologi, Sumber Langsung, dan Informasi Perantara
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menjelaskan Masalah Publik Berbeda dari Slogan Politik; Menganalisis Aktor Veto dan Koalisi Pengusul; Menilai Batas antara Dugaan, Temuan, dan Kesimpulan
  • 05. Masalah Publik Berbeda dari Slogan Politik
  • 06. Pilihan Instrumen serta Batas Kewenangan Jabatan
  • 07. Pemenang dan Penanggung Biaya suatu Kebijakan
  • 08. Biaya Fiskal, Kapasitas Pelaksana, dan Ketergantungan Institusi
  • 09. Perbedaan Janji Program dan Hasil yang Dapat Dipertanggungjawabkan
  • 10. Jabatan Formal Berbeda dari Kendali atas Sumber Daya
  • 11. Akses, Ketergantungan, dan Daya Tawar Aktor
  • 12. Kekuasaan Agenda dan Kekuasaan Veto
  • 13. Ancaman Keluar serta Nilai Alternatif Koalisi
  • 14. Perubahan Peta Kuasa setelah Pembagian Jabatan
  • 15. Agenda Legislasi dan Distribusi Kuasa Komisi
  • 16. Tahap Pembahasan serta Gerbang Persetujuan
  • 17. Aktor Veto dan Koalisi Pengusul
  • 18. Perbedaan Dukungan Publik dan Dukungan Suara Lembaga
  • 19. Perubahan Substansi selama Proses Perundingan Regulasi
  • 20. Koalisi Minimal dan Koalisi yang Terlalu Besar
  • 21. Office-seeking Berbeda dari Policy-seeking
  • 22. Pembagian Jabatan dan Distribusi Hak Keputusan
  • 23. Outside Option serta Posisi Pivotal dalam Perundingan
  • 24. Komitmen Koalisi yang Sulit Dipercaya
  • 25. Organisasi Formal dan Jaringan Masyarakat Sipil
  • 26. Kepentingan Anggota Berbeda dari Pilihan Pengurus
  • 27. Ketergantungan Pendanaan serta Otonomi Organisasi
  • 28. Hubungan Advokasi, Representasi, dan Kompetisi Politik
  • 29. Perpecahan Internal ketika Organisasi Mengambil Posisi Politik
  • 30. Kronologi, Sumber Langsung, dan Informasi Perantara
  • 31. Bukti Dokumenter Berbeda dari Desas-desus
  • 32. Koroborasi Temuan melalui Sumber Independen
  • 33. Kontradiksi Bukti dan Penjelasan Alternatif
  • 34. Batas antara Dugaan, Temuan, dan Kesimpulan
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Analisis Pemenang dan Penanggung Biaya suatu Kebijakan dalam Dasar-Dasar Advokasi Kebijakan Publik
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Janji Program Memiliki Batas Kewenangan dan Kapasitas
  • 37. Case Study (Hipotetis): Kelompok Pendukung Berbeda Pendapat tentang Masalah Publik
  • 38. Key Takeaways: Masalah Publik Berbeda dari Slogan Politik; Pembagian Jabatan dan Distribusi Hak Keputusan; Batas antara Dugaan, Temuan, dan Kesimpulan
  • 39. Closing: Kesimpulan dan Pertanyaan Terbuka tentang Kelompok Pendukung Berbeda Pendapat tentang Masalah Publik
  • 40. References: Riset Proses Kebijakan; Veto Players; Dokumen Anggaran, Regulasi, dan Evaluasi Program

BAB 02: | Analisis Kebijakan untuk Kandidat Politik

40 pelajaran
  • 01. Analisis Kebijakan untuk Kandidat Politik
  • 02. Why: Kebijakan Populer Memiliki Biaya yang Tidak Dinyatakan
  • 03. Outline: Status Quo sebagai Pembanding Kebijakan; Masalah Publik Berbeda dari Slogan Politik; Struktur Ekonomi Daerah dan Sumber Pekerjaan; Korelasi Masalah dan Bukti Mekanisme Penyebab; Jabatan Formal Berbeda dari Kendali atas Sumber Daya; Mandat Penyelenggara, Pengawas, dan Pemantau Pemilu
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menjelaskan Status Quo sebagai Pembanding Kebijakan; Menganalisis Kesenjangan Infrastruktur dan Akses Pasar; Menilai Perbedaan Keputusan Administratif dan Putusan Sengketa
  • 05. Status Quo sebagai Pembanding Kebijakan
  • 06. Trade-off Efisiensi, Distribusi, dan Kelayakan Politik
  • 07. Asumsi Sebab Akibat dalam Rancangan Program
  • 08. Ketidakpastian Estimasi Biaya serta Manfaat
  • 09. Kesimpulan Analitis Berbeda dari Pilihan Nilai Pembuat Keputusan
  • 10. Masalah Publik Berbeda dari Slogan Politik
  • 11. Pilihan Instrumen serta Batas Kewenangan Jabatan
  • 12. Pemenang dan Penanggung Biaya suatu Kebijakan
  • 13. Biaya Fiskal, Kapasitas Pelaksana, dan Ketergantungan Institusi
  • 14. Perbedaan Janji Program dan Hasil yang Dapat Dipertanggungjawabkan
  • 15. Struktur Ekonomi Daerah dan Sumber Pekerjaan
  • 16. Ruang Fiskal serta Ketergantungan Transfer
  • 17. Kesenjangan Infrastruktur dan Akses Pasar
  • 18. Penerima Manfaat serta Beban Distribusional Kebijakan
  • 19. Batas Kewenangan Daerah dalam Memengaruhi Perekonomian
  • 20. Korelasi Masalah dan Bukti Mekanisme Penyebab
  • 21. Riset Eksperimental Berbeda dari Studi Observasional
  • 22. Kualitas Data Administrasi untuk Analisis Kebijakan
  • 23. Transferability Temuan dari Wilayah atau Periode Lain
  • 24. Bukti yang Bertentangan dengan Kepentingan Pendukung Program
  • 25. Jabatan Formal Berbeda dari Kendali atas Sumber Daya
  • 26. Akses, Ketergantungan, dan Daya Tawar Aktor
  • 27. Kekuasaan Agenda dan Kekuasaan Veto
  • 28. Ancaman Keluar serta Nilai Alternatif Koalisi
  • 29. Perubahan Peta Kuasa setelah Pembagian Jabatan
  • 30. Mandat Penyelenggara, Pengawas, dan Pemantau Pemilu
  • 31. Tahapan Administrasi Berbeda dari Kompetisi Politik
  • 32. Hierarki Aturan serta Perbedaan Jenis Pemilihan
  • 33. Dokumen Resmi dan Status Versi yang Berlaku
  • 34. Perbedaan Keputusan Administratif dan Putusan Sengketa
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Analisis Asumsi Sebab Akibat dalam Rancangan Program dalam Analisis Kebijakan untuk Kandidat Politik
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Pilihan Kebijakan Membagi Manfaat dan Beban
  • 37. Case Study (Hipotetis): Kebijakan Populer Memiliki Biaya yang Tidak Dinyatakan
  • 38. Key Takeaways: Status Quo sebagai Pembanding Kebijakan; Kualitas Data Administrasi untuk Analisis Kebijakan; Perbedaan Keputusan Administratif dan Putusan Sengketa
  • 39. Closing: Kesimpulan dan Pertanyaan Terbuka tentang Kebijakan Populer Memiliki Biaya yang Tidak Dinyatakan
  • 40. References: Riset Proses Kebijakan; Veto Players; Dokumen Anggaran, Regulasi, dan Evaluasi Program

BAB 03: | Penyusunan Visi, Misi, dan Program Kerja

40 pelajaran
  • 01. Penyusunan Visi, Misi, dan Program Kerja
  • 02. Why: Janji Program Melampaui Wewenang Jabatan
  • 03. Outline: Visi sebagai Arah dan Program sebagai Komitmen Terukur; Masalah Publik Berbeda dari Slogan Politik; Status Quo sebagai Pembanding Kebijakan; Struktur Ekonomi Daerah dan Sumber Pekerjaan; Input, Aktivitas, Output, dan Outcome Kebijakan; Mandat Penyelenggara, Pengawas, dan Pemantau Pemilu
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menjelaskan Visi sebagai Arah dan Program sebagai Komitmen Terukur; Menganalisis Asumsi Sebab Akibat dalam Rancangan Program; Menilai Perbedaan Keputusan Administratif dan Putusan Sengketa
  • 05. Visi sebagai Arah dan Program sebagai Komitmen Terukur
  • 06. Kesesuaian Program dengan Wewenang Jabatan
  • 07. Hubungan Sasaran, Instrumen, Anggaran, dan Pelaksana
  • 08. Ketergantungan Janji pada Persetujuan Lembaga Lain
  • 09. Kriteria Evaluasi Realisasi Program setelah Menjabat
  • 10. Masalah Publik Berbeda dari Slogan Politik
  • 11. Pilihan Instrumen serta Batas Kewenangan Jabatan
  • 12. Pemenang dan Penanggung Biaya suatu Kebijakan
  • 13. Biaya Fiskal, Kapasitas Pelaksana, dan Ketergantungan Institusi
  • 14. Perbedaan Janji Program dan Hasil yang Dapat Dipertanggungjawabkan
  • 15. Status Quo sebagai Pembanding Kebijakan
  • 16. Trade-off Efisiensi, Distribusi, dan Kelayakan Politik
  • 17. Asumsi Sebab Akibat dalam Rancangan Program
  • 18. Ketidakpastian Estimasi Biaya serta Manfaat
  • 19. Kesimpulan Analitis Berbeda dari Pilihan Nilai Pembuat Keputusan
  • 20. Struktur Ekonomi Daerah dan Sumber Pekerjaan
  • 21. Ruang Fiskal serta Ketergantungan Transfer
  • 22. Kesenjangan Infrastruktur dan Akses Pasar
  • 23. Penerima Manfaat serta Beban Distribusional Kebijakan
  • 24. Batas Kewenangan Daerah dalam Memengaruhi Perekonomian
  • 25. Input, Aktivitas, Output, dan Outcome Kebijakan
  • 26. Target Program dan Baseline yang Dapat Dibandingkan
  • 27. Kelompok Pembanding serta Perubahan Eksternal
  • 28. Ketimpangan Hasil di Antara Penerima Program
  • 29. Temuan Evaluasi yang Tidak Mendukung Narasi Keberhasilan
  • 30. Mandat Penyelenggara, Pengawas, dan Pemantau Pemilu
  • 31. Tahapan Administrasi Berbeda dari Kompetisi Politik
  • 32. Hierarki Aturan serta Perbedaan Jenis Pemilihan
  • 33. Dokumen Resmi dan Status Versi yang Berlaku
  • 34. Perbedaan Keputusan Administratif dan Putusan Sengketa
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Analisis Hubungan Sasaran, Instrumen, Anggaran, dan Pelaksana dalam Penyusunan Visi, Misi, dan Program Kerja
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Program Memerlukan Hubungan yang Jelas antara Sasaran dan Instrumen
  • 37. Case Study (Hipotetis): Janji Program Melampaui Wewenang Jabatan
  • 38. Key Takeaways: Visi sebagai Arah dan Program sebagai Komitmen Terukur; Kesenjangan Infrastruktur dan Akses Pasar; Perbedaan Keputusan Administratif dan Putusan Sengketa
  • 39. Closing: Kesimpulan dan Pertanyaan Terbuka tentang Janji Program Melampaui Wewenang Jabatan
  • 40. References: Riset Proses Kebijakan; Veto Players; Dokumen Anggaran, Regulasi, dan Evaluasi Program

BAB 04: | Kebijakan Responsif Gender dan Inklusi

40 pelajaran
  • 01. Kebijakan Responsif Gender dan Inklusi
  • 02. Why: Keterwakilan Peserta Tidak Menjamin Pengaruh Keputusan
  • 03. Outline: Representasi Deskriptif dan Representasi Substantif; Identitas yang Beririsan dalam Pengalaman Politik; Masalah Publik Berbeda dari Slogan Politik; Konsultasi Terbuka dan Ketimpangan Kehadiran Peserta; Korelasi Masalah dan Bukti Mekanisme Penyebab; Input, Aktivitas, Output, dan Outcome Kebijakan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menjelaskan Representasi Deskriptif dan Representasi Substantif; Menganalisis Pemenang dan Penanggung Biaya suatu Kebijakan; Menilai Temuan Evaluasi yang Tidak Mendukung Narasi Keberhasilan
  • 05. Representasi Deskriptif dan Representasi Substantif
  • 06. Hambatan Institusional pada Akses Jabatan Politik
  • 07. Distribusi Sumber Daya dan Pembagian Peran Internal
  • 08. Variasi Pengalaman Politik di Dalam Kategori Gender
  • 09. Perbedaan Kehadiran Perempuan dan Kendali Keputusan
  • 10. Identitas yang Beririsan dalam Pengalaman Politik
  • 11. Interaksi Usia, Gender, Kelas, dan Lokasi
  • 12. Variasi Hambatan di Dalam Kategori yang Sama
  • 13. Batas Ukuran Agregat untuk Menilai Representasi
  • 14. Pengalaman Individu Berbeda dari Klaim tentang Seluruh Kelompok
  • 15. Masalah Publik Berbeda dari Slogan Politik
  • 16. Pilihan Instrumen serta Batas Kewenangan Jabatan
  • 17. Pemenang dan Penanggung Biaya suatu Kebijakan
  • 18. Biaya Fiskal, Kapasitas Pelaksana, dan Ketergantungan Institusi
  • 19. Perbedaan Janji Program dan Hasil yang Dapat Dipertanggungjawabkan
  • 20. Konsultasi Terbuka dan Ketimpangan Kehadiran Peserta
  • 21. Partisipasi Formal Berbeda dari Pengaruh pada Keputusan
  • 22. Keterwakilan Organisasi dan Klaim atas Kepentingan Warga
  • 23. Dokumentasi Usulan serta Respons Pembuat Kebijakan
  • 24. Biaya Partisipasi yang Membatasi Suara Kelompok Tertentu
  • 25. Korelasi Masalah dan Bukti Mekanisme Penyebab
  • 26. Riset Eksperimental Berbeda dari Studi Observasional
  • 27. Kualitas Data Administrasi untuk Analisis Kebijakan
  • 28. Transferability Temuan dari Wilayah atau Periode Lain
  • 29. Bukti yang Bertentangan dengan Kepentingan Pendukung Program
  • 30. Input, Aktivitas, Output, dan Outcome Kebijakan
  • 31. Target Program dan Baseline yang Dapat Dibandingkan
  • 32. Kelompok Pembanding serta Perubahan Eksternal
  • 33. Ketimpangan Hasil di Antara Penerima Program
  • 34. Temuan Evaluasi yang Tidak Mendukung Narasi Keberhasilan
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Analisis Distribusi Sumber Daya dan Pembagian Peran Internal dalam Kebijakan Responsif Gender dan Inklusi
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Kehadiran Formal Tidak Menjamin Kendali Agenda
  • 37. Case Study (Hipotetis): Keterwakilan Peserta Tidak Menjamin Pengaruh Keputusan
  • 38. Key Takeaways: Representasi Deskriptif dan Representasi Substantif; Keterwakilan Organisasi dan Klaim atas Kepentingan Warga; Temuan Evaluasi yang Tidak Mendukung Narasi Keberhasilan
  • 39. Closing: Kesimpulan dan Pertanyaan Terbuka tentang Keterwakilan Peserta Tidak Menjamin Pengaruh Keputusan
  • 40. References: Riset Proses Kebijakan; Veto Players; Dokumen Anggaran, Regulasi, dan Evaluasi Program

BAB 05: | Advokasi Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based)

40 pelajaran
  • 01. Advokasi Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based)
  • 02. Why: Temuan Riset Tidak Mendukung Klaim Program
  • 03. Outline: Korelasi Masalah dan Bukti Mekanisme Penyebab; Populasi Pemilih, Sampel, dan Unit Observasi; Status Quo sebagai Pembanding Kebijakan; Input, Aktivitas, Output, dan Outcome Kebijakan; Kronologi, Sumber Langsung, dan Informasi Perantara; Visi sebagai Arah dan Program sebagai Komitmen Terukur
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menjelaskan Korelasi Masalah dan Bukti Mekanisme Penyebab; Menganalisis Asumsi Sebab Akibat dalam Rancangan Program; Menilai Kriteria Evaluasi Realisasi Program setelah Menjabat
  • 05. Korelasi Masalah dan Bukti Mekanisme Penyebab
  • 06. Riset Eksperimental Berbeda dari Studi Observasional
  • 07. Kualitas Data Administrasi untuk Analisis Kebijakan
  • 08. Transferability Temuan dari Wilayah atau Periode Lain
  • 09. Bukti yang Bertentangan dengan Kepentingan Pendukung Program
  • 10. Populasi Pemilih, Sampel, dan Unit Observasi
  • 11. Perbedaan Opini, Preferensi, dan Pilihan Aktual
  • 12. Sampling Frame dan Penduduk yang Tidak Tercakup
  • 13. Probability Sampling dan Sampel Nonprobabilitas
  • 14. Batas Klaim Survei terhadap Perilaku di Bilik Suara
  • 15. Status Quo sebagai Pembanding Kebijakan
  • 16. Trade-off Efisiensi, Distribusi, dan Kelayakan Politik
  • 17. Asumsi Sebab Akibat dalam Rancangan Program
  • 18. Ketidakpastian Estimasi Biaya serta Manfaat
  • 19. Kesimpulan Analitis Berbeda dari Pilihan Nilai Pembuat Keputusan
  • 20. Input, Aktivitas, Output, dan Outcome Kebijakan
  • 21. Target Program dan Baseline yang Dapat Dibandingkan
  • 22. Kelompok Pembanding serta Perubahan Eksternal
  • 23. Ketimpangan Hasil di Antara Penerima Program
  • 24. Temuan Evaluasi yang Tidak Mendukung Narasi Keberhasilan
  • 25. Kronologi, Sumber Langsung, dan Informasi Perantara
  • 26. Bukti Dokumenter Berbeda dari Desas-desus
  • 27. Koroborasi Temuan melalui Sumber Independen
  • 28. Kontradiksi Bukti dan Penjelasan Alternatif
  • 29. Batas antara Dugaan, Temuan, dan Kesimpulan
  • 30. Visi sebagai Arah dan Program sebagai Komitmen Terukur
  • 31. Kesesuaian Program dengan Wewenang Jabatan
  • 32. Hubungan Sasaran, Instrumen, Anggaran, dan Pelaksana
  • 33. Ketergantungan Janji pada Persetujuan Lembaga Lain
  • 34. Kriteria Evaluasi Realisasi Program setelah Menjabat
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Analisis Kualitas Data Administrasi untuk Analisis Kebijakan dalam Advokasi Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Bukti Dapat Bertentangan dengan Kepentingan Pengusul
  • 37. Case Study (Hipotetis): Temuan Riset Tidak Mendukung Klaim Program
  • 38. Key Takeaways: Korelasi Masalah dan Bukti Mekanisme Penyebab; Kelompok Pembanding serta Perubahan Eksternal; Kriteria Evaluasi Realisasi Program setelah Menjabat
  • 39. Closing: Kesimpulan dan Pertanyaan Terbuka tentang Temuan Riset Tidak Mendukung Klaim Program
  • 40. References: Riset Proses Kebijakan; Veto Players; Dokumen Anggaran, Regulasi, dan Evaluasi Program

BAB 06: | Komunikasi Kebijakan ke Publik

40 pelajaran
  • 01. Komunikasi Kebijakan ke Publik
  • 02. Why: Penjelasan Ringkas Menghilangkan Trade-off Kebijakan
  • 03. Outline: Penjelasan Kebijakan Berbeda dari Penjualan Citra; Masalah Publik Berbeda dari Slogan Politik; Framing sebagai Pemilihan Aspek serta Penonjolan Makna; Agenda Publik, Agenda Media, dan Agenda Elite; Kronologi, Sumber Langsung, dan Informasi Perantara; Perbedaan Literasi Baca dan Pemahaman Pertanyaan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menjelaskan Penjelasan Kebijakan Berbeda dari Penjualan Citra; Menganalisis Frame Berbeda Dapat Menggunakan Fakta yang Sama; Menilai Uji Kognitif Instrumen pada Partisipan Penelitian
  • 05. Penjelasan Kebijakan Berbeda dari Penjualan Citra
  • 06. Angka Absolut, Proporsi, dan Ketidakpastian Hasil
  • 07. Perbedaan Bahasa Teknis dan Pemahaman Publik
  • 08. Penyederhanaan yang Menghilangkan Trade-off Kebijakan
  • 09. Pertanyaan Publik yang Belum Terjawab dalam Dokumen Resmi
  • 10. Masalah Publik Berbeda dari Slogan Politik
  • 11. Pilihan Instrumen serta Batas Kewenangan Jabatan
  • 12. Pemenang dan Penanggung Biaya suatu Kebijakan
  • 13. Biaya Fiskal, Kapasitas Pelaksana, dan Ketergantungan Institusi
  • 14. Perbedaan Janji Program dan Hasil yang Dapat Dipertanggungjawabkan
  • 15. Framing sebagai Pemilihan Aspek serta Penonjolan Makna
  • 16. Definisi Masalah, Atribusi Penyebab, dan Penilaian Solusi
  • 17. Frame Berbeda Dapat Menggunakan Fakta yang Sama
  • 18. Batas Efek Frame ketika Berhadapan dengan Pengalaman Publik
  • 19. Membedakan Analisis Frame dan Penilaian Kebenaran Klaim
  • 20. Agenda Publik, Agenda Media, dan Agenda Elite
  • 21. Salience Isu Berbeda dari Sikap terhadap Isu
  • 22. Agenda Setting dan Persaingan atas Perhatian
  • 23. Nondecision sebagai Bentuk Kekuasaan Agenda
  • 24. Bukti Hubungan Waktu antara Liputan dan Perhatian Publik
  • 25. Kronologi, Sumber Langsung, dan Informasi Perantara
  • 26. Bukti Dokumenter Berbeda dari Desas-desus
  • 27. Koroborasi Temuan melalui Sumber Independen
  • 28. Kontradiksi Bukti dan Penjelasan Alternatif
  • 29. Batas antara Dugaan, Temuan, dan Kesimpulan
  • 30. Perbedaan Literasi Baca dan Pemahaman Pertanyaan
  • 31. Konteks Bahasa serta Makna Pilihan Jawaban
  • 32. Pictorial Scale dan Risiko Salah Interpretasi
  • 33. Pengaruh Pewawancara terhadap Jawaban Responden
  • 34. Uji Kognitif Instrumen pada Partisipan Penelitian
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Analisis Perbedaan Bahasa Teknis dan Pemahaman Publik dalam Komunikasi Kebijakan ke Publik
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Penyederhanaan Tidak Menghapus Trade-off
  • 37. Case Study (Hipotetis): Penjelasan Ringkas Menghilangkan Trade-off Kebijakan
  • 38. Key Takeaways: Penjelasan Kebijakan Berbeda dari Penjualan Citra; Agenda Setting dan Persaingan atas Perhatian; Uji Kognitif Instrumen pada Partisipan Penelitian
  • 39. Closing: Kesimpulan dan Pertanyaan Terbuka tentang Penjelasan Ringkas Menghilangkan Trade-off Kebijakan
  • 40. References: Riset Proses Kebijakan; Veto Players; Dokumen Anggaran, Regulasi, dan Evaluasi Program

BAB 07: | Lobbying untuk RUU dan Peraturan Daerah

40 pelajaran
  • 01. Lobbying untuk RUU dan Peraturan Daerah
  • 02. Why: Pengusul Memiliki Dukungan Publik tetapi Tidak Menguasai Agenda
  • 03. Outline: Agenda Legislasi dan Distribusi Kuasa Komisi; Koalisi Minimal dan Koalisi yang Terlalu Besar; Jabatan Formal Berbeda dari Kendali atas Sumber Daya; Outside Option dalam Perundingan Politik; Mandat Penyelenggara, Pengawas, dan Pemantau Pemilu; Aktor Veto Formal dan Informal dalam Keputusan Politik
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menjelaskan Agenda Legislasi dan Distribusi Kuasa Komisi; Menganalisis Kekuasaan Agenda dan Kekuasaan Veto; Menilai Perubahan Daya Tawar setelah Aturan atau Koalisi Bergeser
  • 05. Agenda Legislasi dan Distribusi Kuasa Komisi
  • 06. Tahap Pembahasan serta Gerbang Persetujuan
  • 07. Aktor Veto dan Koalisi Pengusul
  • 08. Perbedaan Dukungan Publik dan Dukungan Suara Lembaga
  • 09. Perubahan Substansi selama Proses Perundingan Regulasi
  • 10. Koalisi Minimal dan Koalisi yang Terlalu Besar
  • 11. Office-seeking Berbeda dari Policy-seeking
  • 12. Pembagian Jabatan dan Distribusi Hak Keputusan
  • 13. Outside Option serta Posisi Pivotal dalam Perundingan
  • 14. Komitmen Koalisi yang Sulit Dipercaya
  • 15. Jabatan Formal Berbeda dari Kendali atas Sumber Daya
  • 16. Akses, Ketergantungan, dan Daya Tawar Aktor
  • 17. Kekuasaan Agenda dan Kekuasaan Veto
  • 18. Ancaman Keluar serta Nilai Alternatif Koalisi
  • 19. Perubahan Peta Kuasa setelah Pembagian Jabatan
  • 20. Outside Option dalam Perundingan Politik
  • 21. Daya Tawar Aktor Pivotal
  • 22. Informasi Privat serta Klaim Posisi Tawar
  • 23. Masalah Komitmen pada Janji Pembagian Jabatan
  • 24. Perubahan Nilai Kesepakatan ketika Koalisi Berubah
  • 25. Mandat Penyelenggara, Pengawas, dan Pemantau Pemilu
  • 26. Tahapan Administrasi Berbeda dari Kompetisi Politik
  • 27. Hierarki Aturan serta Perbedaan Jenis Pemilihan
  • 28. Dokumen Resmi dan Status Versi yang Berlaku
  • 29. Perbedaan Keputusan Administratif dan Putusan Sengketa
  • 30. Aktor Veto Formal dan Informal dalam Keputusan Politik
  • 31. Jumlah Aktor Veto dan Ruang Perubahan Kebijakan
  • 32. Posisi Pivotal yang Tidak Mengikuti Ukuran Organisasi
  • 33. Hak Menghalangi Berbeda dari Kemampuan Menentukan Hasil
  • 34. Perubahan Daya Tawar setelah Aturan atau Koalisi Bergeser
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Analisis Aktor Veto dan Koalisi Pengusul dalam Lobbying untuk RUU dan Peraturan Daerah
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Dukungan Publik Tidak Selalu Menjadi Suara Lembaga
  • 37. Case Study (Hipotetis): Pengusul Memiliki Dukungan Publik tetapi Tidak Menguasai Agenda
  • 38. Key Takeaways: Agenda Legislasi dan Distribusi Kuasa Komisi; Informasi Privat serta Klaim Posisi Tawar; Perubahan Daya Tawar setelah Aturan atau Koalisi Bergeser
  • 39. Closing: Kesimpulan dan Pertanyaan Terbuka tentang Pengusul Memiliki Dukungan Publik tetapi Tidak Menguasai Agenda
  • 40. References: Riset Proses Kebijakan; Veto Players; Dokumen Anggaran, Regulasi, dan Evaluasi Program

BAB 08: | Partisipasi Masyarakat dalam Formulasi Kebijakan

40 pelajaran
  • 01. Partisipasi Masyarakat dalam Formulasi Kebijakan
  • 02. Why: Konsultasi Terbuka Didominasi Organisasi yang Sama
  • 03. Outline: Konsultasi Terbuka dan Ketimpangan Kehadiran Peserta; Organisasi Formal dan Jaringan Masyarakat Sipil; Jabatan Formal Berbeda dari Kendali atas Sumber Daya; Masalah Publik Berbeda dari Slogan Politik; Kronologi, Sumber Langsung, dan Informasi Perantara; Input, Aktivitas, Output, dan Outcome Kebijakan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menjelaskan Konsultasi Terbuka dan Ketimpangan Kehadiran Peserta; Menganalisis Kekuasaan Agenda dan Kekuasaan Veto; Menilai Temuan Evaluasi yang Tidak Mendukung Narasi Keberhasilan
  • 05. Konsultasi Terbuka dan Ketimpangan Kehadiran Peserta
  • 06. Partisipasi Formal Berbeda dari Pengaruh pada Keputusan
  • 07. Keterwakilan Organisasi dan Klaim atas Kepentingan Warga
  • 08. Dokumentasi Usulan serta Respons Pembuat Kebijakan
  • 09. Biaya Partisipasi yang Membatasi Suara Kelompok Tertentu
  • 10. Organisasi Formal dan Jaringan Masyarakat Sipil
  • 11. Kepentingan Anggota Berbeda dari Pilihan Pengurus
  • 12. Ketergantungan Pendanaan serta Otonomi Organisasi
  • 13. Hubungan Advokasi, Representasi, dan Kompetisi Politik
  • 14. Perpecahan Internal ketika Organisasi Mengambil Posisi Politik
  • 15. Jabatan Formal Berbeda dari Kendali atas Sumber Daya
  • 16. Akses, Ketergantungan, dan Daya Tawar Aktor
  • 17. Kekuasaan Agenda dan Kekuasaan Veto
  • 18. Ancaman Keluar serta Nilai Alternatif Koalisi
  • 19. Perubahan Peta Kuasa setelah Pembagian Jabatan
  • 20. Masalah Publik Berbeda dari Slogan Politik
  • 21. Pilihan Instrumen serta Batas Kewenangan Jabatan
  • 22. Pemenang dan Penanggung Biaya suatu Kebijakan
  • 23. Biaya Fiskal, Kapasitas Pelaksana, dan Ketergantungan Institusi
  • 24. Perbedaan Janji Program dan Hasil yang Dapat Dipertanggungjawabkan
  • 25. Kronologi, Sumber Langsung, dan Informasi Perantara
  • 26. Bukti Dokumenter Berbeda dari Desas-desus
  • 27. Koroborasi Temuan melalui Sumber Independen
  • 28. Kontradiksi Bukti dan Penjelasan Alternatif
  • 29. Batas antara Dugaan, Temuan, dan Kesimpulan
  • 30. Input, Aktivitas, Output, dan Outcome Kebijakan
  • 31. Target Program dan Baseline yang Dapat Dibandingkan
  • 32. Kelompok Pembanding serta Perubahan Eksternal
  • 33. Ketimpangan Hasil di Antara Penerima Program
  • 34. Temuan Evaluasi yang Tidak Mendukung Narasi Keberhasilan
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Analisis Keterwakilan Organisasi dan Klaim atas Kepentingan Warga dalam Partisipasi Masyarakat dalam Formulasi Kebijakan
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Kehadiran Konsultasi Tidak Sama dengan Pengaruh Keputusan
  • 37. Case Study (Hipotetis): Konsultasi Terbuka Didominasi Organisasi yang Sama
  • 38. Key Takeaways: Konsultasi Terbuka dan Ketimpangan Kehadiran Peserta; Pemenang dan Penanggung Biaya suatu Kebijakan; Temuan Evaluasi yang Tidak Mendukung Narasi Keberhasilan
  • 39. Closing: Kesimpulan dan Pertanyaan Terbuka tentang Konsultasi Terbuka Didominasi Organisasi yang Sama
  • 40. References: Riset Proses Kebijakan; Veto Players; Dokumen Anggaran, Regulasi, dan Evaluasi Program

BAB 09: | Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan

40 pelajaran
  • 01. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan
  • 02. Why: Capaian Aktivitas Tidak Menghasilkan Outcome yang Diharapkan
  • 03. Outline: Input, Aktivitas, Output, dan Outcome Kebijakan; Visi sebagai Arah dan Program sebagai Komitmen Terukur; Output Kegiatan Berbeda dari Perubahan Hasil; Korelasi Masalah dan Bukti Mekanisme Penyebab; Temuan Terverifikasi dan Temuan yang Masih Memerlukan Konfirmasi; Kronologi, Sumber Langsung, dan Informasi Perantara
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menjelaskan Input, Aktivitas, Output, dan Outcome Kebijakan; Menganalisis Kelompok Pembanding dan Perubahan yang Akan Tetap Terjadi; Menilai Batas antara Dugaan, Temuan, dan Kesimpulan
  • 05. Input, Aktivitas, Output, dan Outcome Kebijakan
  • 06. Target Program dan Baseline yang Dapat Dibandingkan
  • 07. Kelompok Pembanding serta Perubahan Eksternal
  • 08. Ketimpangan Hasil di Antara Penerima Program
  • 09. Temuan Evaluasi yang Tidak Mendukung Narasi Keberhasilan
  • 10. Visi sebagai Arah dan Program sebagai Komitmen Terukur
  • 11. Kesesuaian Program dengan Wewenang Jabatan
  • 12. Hubungan Sasaran, Instrumen, Anggaran, dan Pelaksana
  • 13. Ketergantungan Janji pada Persetujuan Lembaga Lain
  • 14. Kriteria Evaluasi Realisasi Program setelah Menjabat
  • 15. Output Kegiatan Berbeda dari Perubahan Hasil
  • 16. Selection Bias dalam Evaluasi Program Lapangan
  • 17. Kelompok Pembanding dan Perubahan yang Akan Tetap Terjadi
  • 18. Spillover serta Ketergantungan Antarwilayah
  • 19. Ketidakpastian Estimasi Dampak dan Batas Klaim Kausal
  • 20. Korelasi Masalah dan Bukti Mekanisme Penyebab
  • 21. Riset Eksperimental Berbeda dari Studi Observasional
  • 22. Kualitas Data Administrasi untuk Analisis Kebijakan
  • 23. Transferability Temuan dari Wilayah atau Periode Lain
  • 24. Bukti yang Bertentangan dengan Kepentingan Pendukung Program
  • 25. Temuan Terverifikasi dan Temuan yang Masih Memerlukan Konfirmasi
  • 26. Agregasi Laporan tanpa Menghapus Detail Kejadian
  • 27. Perbedaan Frekuensi Laporan dan Luas Kejadian Aktual
  • 28. Rantai Koreksi serta Pembaruan Informasi
  • 29. Pemisahan Fakta Lapangan dan Rekomendasi Institusional
  • 30. Kronologi, Sumber Langsung, dan Informasi Perantara
  • 31. Bukti Dokumenter Berbeda dari Desas-desus
  • 32. Koroborasi Temuan melalui Sumber Independen
  • 33. Kontradiksi Bukti dan Penjelasan Alternatif
  • 34. Batas antara Dugaan, Temuan, dan Kesimpulan
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Analisis Kelompok Pembanding serta Perubahan Eksternal dalam Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Capaian Aktivitas Berbeda dari Perubahan Outcome
  • 37. Case Study (Hipotetis): Capaian Aktivitas Tidak Menghasilkan Outcome yang Diharapkan
  • 38. Key Takeaways: Input, Aktivitas, Output, dan Outcome Kebijakan; Kualitas Data Administrasi untuk Analisis Kebijakan; Batas antara Dugaan, Temuan, dan Kesimpulan
  • 39. Closing: Kesimpulan dan Pertanyaan Terbuka tentang Capaian Aktivitas Tidak Menghasilkan Outcome yang Diharapkan
  • 40. References: Riset Proses Kebijakan; Veto Players; Dokumen Anggaran, Regulasi, dan Evaluasi Program

BAB 10: | Kebijakan Ekonomi untuk Daerah Tertinggal

40 pelajaran
  • 01. Kebijakan Ekonomi untuk Daerah Tertinggal
  • 02. Why: Program Ekonomi Bergantung pada Kewenangan Lembaga Lain
  • 03. Outline: Struktur Ekonomi Daerah dan Sumber Pekerjaan; Status Quo sebagai Pembanding Kebijakan; Akses Pendidikan serta Layanan Kesehatan sebagai Masalah Publik; Konsesi, Perizinan, dan Pembagian Rente Sumber Daya; Jabatan Formal Berbeda dari Kendali atas Sumber Daya; Input, Aktivitas, Output, dan Outcome Kebijakan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menjelaskan Struktur Ekonomi Daerah dan Sumber Pekerjaan; Menganalisis Cakupan Layanan Berbeda dari Mutu Hasil; Menilai Temuan Evaluasi yang Tidak Mendukung Narasi Keberhasilan
  • 05. Struktur Ekonomi Daerah dan Sumber Pekerjaan
  • 06. Ruang Fiskal serta Ketergantungan Transfer
  • 07. Kesenjangan Infrastruktur dan Akses Pasar
  • 08. Penerima Manfaat serta Beban Distribusional Kebijakan
  • 09. Batas Kewenangan Daerah dalam Memengaruhi Perekonomian
  • 10. Status Quo sebagai Pembanding Kebijakan
  • 11. Trade-off Efisiensi, Distribusi, dan Kelayakan Politik
  • 12. Asumsi Sebab Akibat dalam Rancangan Program
  • 13. Ketidakpastian Estimasi Biaya serta Manfaat
  • 14. Kesimpulan Analitis Berbeda dari Pilihan Nilai Pembuat Keputusan
  • 15. Akses Pendidikan serta Layanan Kesehatan sebagai Masalah Publik
  • 16. Pembiayaan, Tenaga Pelaksana, dan Kapasitas Fasilitas
  • 17. Cakupan Layanan Berbeda dari Mutu Hasil
  • 18. Perbedaan Mandat Pusat, Daerah, dan Penyedia
  • 19. Ukuran Hasil yang Tidak Tercermin dalam Jumlah Kegiatan
  • 20. Konsesi, Perizinan, dan Pembagian Rente Sumber Daya
  • 21. Kepentingan Pemerintah Pusat, Daerah, dan Komunitas
  • 22. Ketergantungan Fiskal pada Satu Sektor
  • 23. Konflik Lahan serta Perubahan Dukungan Elite
  • 24. Perbedaan Harga Komoditas dan Risiko Politik Aset
  • 25. Jabatan Formal Berbeda dari Kendali atas Sumber Daya
  • 26. Akses, Ketergantungan, dan Daya Tawar Aktor
  • 27. Kekuasaan Agenda dan Kekuasaan Veto
  • 28. Ancaman Keluar serta Nilai Alternatif Koalisi
  • 29. Perubahan Peta Kuasa setelah Pembagian Jabatan
  • 30. Input, Aktivitas, Output, dan Outcome Kebijakan
  • 31. Target Program dan Baseline yang Dapat Dibandingkan
  • 32. Kelompok Pembanding serta Perubahan Eksternal
  • 33. Ketimpangan Hasil di Antara Penerima Program
  • 34. Temuan Evaluasi yang Tidak Mendukung Narasi Keberhasilan
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Analisis Kesenjangan Infrastruktur dan Akses Pasar dalam Kebijakan Ekonomi untuk Daerah Tertinggal
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Batas Kewenangan Daerah dalam Memengaruhi Perekonomian
  • 37. Case Study (Hipotetis): Program Ekonomi Bergantung pada Kewenangan Lembaga Lain
  • 38. Key Takeaways: Struktur Ekonomi Daerah dan Sumber Pekerjaan; Ketergantungan Fiskal pada Satu Sektor; Temuan Evaluasi yang Tidak Mendukung Narasi Keberhasilan
  • 39. Closing: Kesimpulan dan Pertanyaan Terbuka tentang Program Ekonomi Bergantung pada Kewenangan Lembaga Lain
  • 40. References: Riset Proses Kebijakan; Veto Players; Dokumen Anggaran, Regulasi, dan Evaluasi Program

BAB 11: | Kebijakan Lingkungan dan Perubahan Iklim

40 pelajaran
  • 01. Kebijakan Lingkungan dan Perubahan Iklim
  • 02. Why: Manfaat Proyek dan Beban Lingkungan Tidak Terbagi Merata
  • 03. Outline: Manfaat Ekonomi dan Beban Lingkungan yang Tidak Seimbang; Konsesi, Perizinan, dan Pembagian Rente Sumber Daya; Status Quo sebagai Pembanding Kebijakan; Struktur Ekonomi Daerah dan Sumber Pekerjaan; Korelasi Masalah dan Bukti Mekanisme Penyebab; Input, Aktivitas, Output, dan Outcome Kebijakan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menjelaskan Manfaat Ekonomi dan Beban Lingkungan yang Tidak Seimbang; Menganalisis Asumsi Sebab Akibat dalam Rancangan Program; Menilai Temuan Evaluasi yang Tidak Mendukung Narasi Keberhasilan
  • 05. Manfaat Ekonomi dan Beban Lingkungan yang Tidak Seimbang
  • 06. Izin, Pengawasan, dan Kepentingan Aktor Sumber Daya
  • 07. Risiko Iklim serta Ketidakpastian Horizon Waktu
  • 08. Kapasitas Fiskal dan Teknis Pelaksanaan Kebijakan
  • 09. Konflik Antara Klaim Pertumbuhan dan Bukti Dampak
  • 10. Konsesi, Perizinan, dan Pembagian Rente Sumber Daya
  • 11. Kepentingan Pemerintah Pusat, Daerah, dan Komunitas
  • 12. Ketergantungan Fiskal pada Satu Sektor
  • 13. Konflik Lahan serta Perubahan Dukungan Elite
  • 14. Perbedaan Harga Komoditas dan Risiko Politik Aset
  • 15. Status Quo sebagai Pembanding Kebijakan
  • 16. Trade-off Efisiensi, Distribusi, dan Kelayakan Politik
  • 17. Asumsi Sebab Akibat dalam Rancangan Program
  • 18. Ketidakpastian Estimasi Biaya serta Manfaat
  • 19. Kesimpulan Analitis Berbeda dari Pilihan Nilai Pembuat Keputusan
  • 20. Struktur Ekonomi Daerah dan Sumber Pekerjaan
  • 21. Ruang Fiskal serta Ketergantungan Transfer
  • 22. Kesenjangan Infrastruktur dan Akses Pasar
  • 23. Penerima Manfaat serta Beban Distribusional Kebijakan
  • 24. Batas Kewenangan Daerah dalam Memengaruhi Perekonomian
  • 25. Korelasi Masalah dan Bukti Mekanisme Penyebab
  • 26. Riset Eksperimental Berbeda dari Studi Observasional
  • 27. Kualitas Data Administrasi untuk Analisis Kebijakan
  • 28. Transferability Temuan dari Wilayah atau Periode Lain
  • 29. Bukti yang Bertentangan dengan Kepentingan Pendukung Program
  • 30. Input, Aktivitas, Output, dan Outcome Kebijakan
  • 31. Target Program dan Baseline yang Dapat Dibandingkan
  • 32. Kelompok Pembanding serta Perubahan Eksternal
  • 33. Ketimpangan Hasil di Antara Penerima Program
  • 34. Temuan Evaluasi yang Tidak Mendukung Narasi Keberhasilan
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Analisis Risiko Iklim serta Ketidakpastian Horizon Waktu dalam Kebijakan Lingkungan dan Perubahan Iklim
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Konflik Antara Klaim Pertumbuhan dan Bukti Dampak
  • 37. Case Study (Hipotetis): Manfaat Proyek dan Beban Lingkungan Tidak Terbagi Merata
  • 38. Key Takeaways: Manfaat Ekonomi dan Beban Lingkungan yang Tidak Seimbang; Kesenjangan Infrastruktur dan Akses Pasar; Temuan Evaluasi yang Tidak Mendukung Narasi Keberhasilan
  • 39. Closing: Kesimpulan dan Pertanyaan Terbuka tentang Manfaat Proyek dan Beban Lingkungan Tidak Terbagi Merata
  • 40. References: Riset Proses Kebijakan; Veto Players; Dokumen Anggaran, Regulasi, dan Evaluasi Program

BAB 12: | Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan

40 pelajaran
  • 01. Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan
  • 02. Why: Perluasan Layanan Tidak Diikuti Kapasitas Pelaksana
  • 03. Outline: Akses Pendidikan serta Layanan Kesehatan sebagai Masalah Publik; Status Quo sebagai Pembanding Kebijakan; Struktur Ekonomi Daerah dan Sumber Pekerjaan; Korelasi Masalah dan Bukti Mekanisme Penyebab; Konsultasi Terbuka dan Ketimpangan Kehadiran Peserta; Input, Aktivitas, Output, dan Outcome Kebijakan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menjelaskan Akses Pendidikan serta Layanan Kesehatan sebagai Masalah Publik; Menganalisis Kesenjangan Infrastruktur dan Akses Pasar; Menilai Temuan Evaluasi yang Tidak Mendukung Narasi Keberhasilan
  • 05. Akses Pendidikan serta Layanan Kesehatan sebagai Masalah Publik
  • 06. Pembiayaan, Tenaga Pelaksana, dan Kapasitas Fasilitas
  • 07. Cakupan Layanan Berbeda dari Mutu Hasil
  • 08. Perbedaan Mandat Pusat, Daerah, dan Penyedia
  • 09. Ukuran Hasil yang Tidak Tercermin dalam Jumlah Kegiatan
  • 10. Status Quo sebagai Pembanding Kebijakan
  • 11. Trade-off Efisiensi, Distribusi, dan Kelayakan Politik
  • 12. Asumsi Sebab Akibat dalam Rancangan Program
  • 13. Ketidakpastian Estimasi Biaya serta Manfaat
  • 14. Kesimpulan Analitis Berbeda dari Pilihan Nilai Pembuat Keputusan
  • 15. Struktur Ekonomi Daerah dan Sumber Pekerjaan
  • 16. Ruang Fiskal serta Ketergantungan Transfer
  • 17. Kesenjangan Infrastruktur dan Akses Pasar
  • 18. Penerima Manfaat serta Beban Distribusional Kebijakan
  • 19. Batas Kewenangan Daerah dalam Memengaruhi Perekonomian
  • 20. Korelasi Masalah dan Bukti Mekanisme Penyebab
  • 21. Riset Eksperimental Berbeda dari Studi Observasional
  • 22. Kualitas Data Administrasi untuk Analisis Kebijakan
  • 23. Transferability Temuan dari Wilayah atau Periode Lain
  • 24. Bukti yang Bertentangan dengan Kepentingan Pendukung Program
  • 25. Konsultasi Terbuka dan Ketimpangan Kehadiran Peserta
  • 26. Partisipasi Formal Berbeda dari Pengaruh pada Keputusan
  • 27. Keterwakilan Organisasi dan Klaim atas Kepentingan Warga
  • 28. Dokumentasi Usulan serta Respons Pembuat Kebijakan
  • 29. Biaya Partisipasi yang Membatasi Suara Kelompok Tertentu
  • 30. Input, Aktivitas, Output, dan Outcome Kebijakan
  • 31. Target Program dan Baseline yang Dapat Dibandingkan
  • 32. Kelompok Pembanding serta Perubahan Eksternal
  • 33. Ketimpangan Hasil di Antara Penerima Program
  • 34. Temuan Evaluasi yang Tidak Mendukung Narasi Keberhasilan
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Analisis Cakupan Layanan Berbeda dari Mutu Hasil dalam Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Ukuran Hasil yang Tidak Tercermin dalam Jumlah Kegiatan
  • 37. Case Study (Hipotetis): Perluasan Layanan Tidak Diikuti Kapasitas Pelaksana
  • 38. Key Takeaways: Akses Pendidikan serta Layanan Kesehatan sebagai Masalah Publik; Kualitas Data Administrasi untuk Analisis Kebijakan; Temuan Evaluasi yang Tidak Mendukung Narasi Keberhasilan
  • 39. Closing: Kesimpulan dan Pertanyaan Terbuka tentang Perluasan Layanan Tidak Diikuti Kapasitas Pelaksana
  • 40. References: Riset Proses Kebijakan; Veto Players; Dokumen Anggaran, Regulasi, dan Evaluasi Program

BAB 13: | Advokasi Kebijakan melalui Media Massa

40 pelajaran
  • 01. Advokasi Kebijakan melalui Media Massa
  • 02. Why: Liputan Tinggi Tidak Menjamin Perubahan Keputusan Kebijakan
  • 03. Outline: Penjelasan Kebijakan Berbeda dari Penjualan Citra; Kepemilikan Media dan Kepentingan Redaksional; Agenda Publik, Agenda Media, dan Agenda Elite; Framing sebagai Pemilihan Aspek serta Penonjolan Makna; Kronologi, Sumber Langsung, dan Informasi Perantara; Kepercayaan pada Kompetensi, Integritas, dan Kedekatan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menjelaskan Penjelasan Kebijakan Berbeda dari Penjualan Citra; Menganalisis Agenda Setting dan Persaingan atas Perhatian; Menilai Dampak Informasi yang Bertentangan terhadap Penilaian Publik
  • 05. Penjelasan Kebijakan Berbeda dari Penjualan Citra
  • 06. Angka Absolut, Proporsi, dan Ketidakpastian Hasil
  • 07. Perbedaan Bahasa Teknis dan Pemahaman Publik
  • 08. Penyederhanaan yang Menghilangkan Trade-off Kebijakan
  • 09. Pertanyaan Publik yang Belum Terjawab dalam Dokumen Resmi
  • 10. Kepemilikan Media dan Kepentingan Redaksional
  • 11. Akses Narasumber serta Gatekeeping Berita
  • 12. Newsworthiness dan Ketimpangan Sorotan Publik
  • 13. Perbedaan Liputan, Endorsement, dan Konten Berbayar
  • 14. Pengaruh Agenda Media yang Tidak Seragam Antarpublik
  • 15. Agenda Publik, Agenda Media, dan Agenda Elite
  • 16. Salience Isu Berbeda dari Sikap terhadap Isu
  • 17. Agenda Setting dan Persaingan atas Perhatian
  • 18. Nondecision sebagai Bentuk Kekuasaan Agenda
  • 19. Bukti Hubungan Waktu antara Liputan dan Perhatian Publik
  • 20. Framing sebagai Pemilihan Aspek serta Penonjolan Makna
  • 21. Definisi Masalah, Atribusi Penyebab, dan Penilaian Solusi
  • 22. Frame Berbeda Dapat Menggunakan Fakta yang Sama
  • 23. Batas Efek Frame ketika Berhadapan dengan Pengalaman Publik
  • 24. Membedakan Analisis Frame dan Penilaian Kebenaran Klaim
  • 25. Kronologi, Sumber Langsung, dan Informasi Perantara
  • 26. Bukti Dokumenter Berbeda dari Desas-desus
  • 27. Koroborasi Temuan melalui Sumber Independen
  • 28. Kontradiksi Bukti dan Penjelasan Alternatif
  • 29. Batas antara Dugaan, Temuan, dan Kesimpulan
  • 30. Kepercayaan pada Kompetensi, Integritas, dan Kedekatan
  • 31. Reputasi sebagai Akumulasi Informasi serta Pengalaman
  • 32. Janji Publik dan Kemampuan Memenuhi Ekspektasi
  • 33. Perbedaan Kepercayaan Personal dan Institusional
  • 34. Dampak Informasi yang Bertentangan terhadap Penilaian Publik
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Analisis Perbedaan Bahasa Teknis dan Pemahaman Publik dalam Advokasi Kebijakan melalui Media Massa
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Penyederhanaan Tidak Menghapus Trade-off
  • 37. Case Study (Hipotetis): Liputan Tinggi Tidak Menjamin Perubahan Keputusan Kebijakan
  • 38. Key Takeaways: Penjelasan Kebijakan Berbeda dari Penjualan Citra; Frame Berbeda Dapat Menggunakan Fakta yang Sama; Dampak Informasi yang Bertentangan terhadap Penilaian Publik
  • 39. Closing: Kesimpulan dan Pertanyaan Terbuka tentang Liputan Tinggi Tidak Menjamin Perubahan Keputusan Kebijakan
  • 40. References: Riset Proses Kebijakan; Veto Players; Dokumen Anggaran, Regulasi, dan Evaluasi Program

BAB 14: | Membangun Koalisi untuk Dukungan Kebijakan

40 pelajaran
  • 01. Membangun Koalisi untuk Dukungan Kebijakan
  • 02. Why: Koalisi Setuju pada Tujuan tetapi Berselisih tentang Instrumen
  • 03. Outline: Koalisi Minimal dan Koalisi yang Terlalu Besar; Organisasi Formal dan Jaringan Masyarakat Sipil; Agenda Legislasi dan Distribusi Kuasa Komisi; Jabatan Formal Berbeda dari Kendali atas Sumber Daya; Outside Option dalam Perundingan Politik; Konsultasi Terbuka dan Ketimpangan Kehadiran Peserta
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menjelaskan Koalisi Minimal dan Koalisi yang Terlalu Besar; Menganalisis Aktor Veto dan Koalisi Pengusul; Menilai Biaya Partisipasi yang Membatasi Suara Kelompok Tertentu
  • 05. Koalisi Minimal dan Koalisi yang Terlalu Besar
  • 06. Office-seeking Berbeda dari Policy-seeking
  • 07. Pembagian Jabatan dan Distribusi Hak Keputusan
  • 08. Outside Option serta Posisi Pivotal dalam Perundingan
  • 09. Komitmen Koalisi yang Sulit Dipercaya
  • 10. Organisasi Formal dan Jaringan Masyarakat Sipil
  • 11. Kepentingan Anggota Berbeda dari Pilihan Pengurus
  • 12. Ketergantungan Pendanaan serta Otonomi Organisasi
  • 13. Hubungan Advokasi, Representasi, dan Kompetisi Politik
  • 14. Perpecahan Internal ketika Organisasi Mengambil Posisi Politik
  • 15. Agenda Legislasi dan Distribusi Kuasa Komisi
  • 16. Tahap Pembahasan serta Gerbang Persetujuan
  • 17. Aktor Veto dan Koalisi Pengusul
  • 18. Perbedaan Dukungan Publik dan Dukungan Suara Lembaga
  • 19. Perubahan Substansi selama Proses Perundingan Regulasi
  • 20. Jabatan Formal Berbeda dari Kendali atas Sumber Daya
  • 21. Akses, Ketergantungan, dan Daya Tawar Aktor
  • 22. Kekuasaan Agenda dan Kekuasaan Veto
  • 23. Ancaman Keluar serta Nilai Alternatif Koalisi
  • 24. Perubahan Peta Kuasa setelah Pembagian Jabatan
  • 25. Outside Option dalam Perundingan Politik
  • 26. Daya Tawar Aktor Pivotal
  • 27. Informasi Privat serta Klaim Posisi Tawar
  • 28. Masalah Komitmen pada Janji Pembagian Jabatan
  • 29. Perubahan Nilai Kesepakatan ketika Koalisi Berubah
  • 30. Konsultasi Terbuka dan Ketimpangan Kehadiran Peserta
  • 31. Partisipasi Formal Berbeda dari Pengaruh pada Keputusan
  • 32. Keterwakilan Organisasi dan Klaim atas Kepentingan Warga
  • 33. Dokumentasi Usulan serta Respons Pembuat Kebijakan
  • 34. Biaya Partisipasi yang Membatasi Suara Kelompok Tertentu
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Analisis Pembagian Jabatan dan Distribusi Hak Keputusan dalam Membangun Koalisi untuk Dukungan Kebijakan
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Kesepakatan Bertahan Selama Kepentingan Penopangnya Masih Bertemu
  • 37. Case Study (Hipotetis): Koalisi Setuju pada Tujuan tetapi Berselisih tentang Instrumen
  • 38. Key Takeaways: Koalisi Minimal dan Koalisi yang Terlalu Besar; Kekuasaan Agenda dan Kekuasaan Veto; Biaya Partisipasi yang Membatasi Suara Kelompok Tertentu
  • 39. Closing: Kesimpulan dan Pertanyaan Terbuka tentang Koalisi Setuju pada Tujuan tetapi Berselisih tentang Instrumen
  • 40. References: Riset Proses Kebijakan; Veto Players; Dokumen Anggaran, Regulasi, dan Evaluasi Program

BAB 15: | Studi Kasus Kebijakan Sukses di Indonesia

40 pelajaran
  • 01. Studi Kasus Kebijakan Sukses di Indonesia
  • 02. Why: Klaim Keberhasilan Kebijakan Tidak Memiliki Bukti Sebab Akibat
  • 03. Outline: Status Quo sebagai Pembanding Kebijakan; Input, Aktivitas, Output, dan Outcome Kebijakan; Korelasi Masalah dan Bukti Mekanisme Penyebab; Jabatan Formal Berbeda dari Kendali atas Sumber Daya; Kronologi, Sumber Langsung, dan Informasi Perantara; Hasil Akhir Berbeda dari Mutu Proses Organisasi
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menjelaskan Status Quo sebagai Pembanding Kebijakan; Menganalisis Kualitas Data Administrasi untuk Analisis Kebijakan; Menilai Pelajaran yang Didukung Bukti Berbeda dari Pembenaran Internal
  • 05. Status Quo sebagai Pembanding Kebijakan
  • 06. Trade-off Efisiensi, Distribusi, dan Kelayakan Politik
  • 07. Asumsi Sebab Akibat dalam Rancangan Program
  • 08. Ketidakpastian Estimasi Biaya serta Manfaat
  • 09. Kesimpulan Analitis Berbeda dari Pilihan Nilai Pembuat Keputusan
  • 10. Input, Aktivitas, Output, dan Outcome Kebijakan
  • 11. Target Program dan Baseline yang Dapat Dibandingkan
  • 12. Kelompok Pembanding serta Perubahan Eksternal
  • 13. Ketimpangan Hasil di Antara Penerima Program
  • 14. Temuan Evaluasi yang Tidak Mendukung Narasi Keberhasilan
  • 15. Korelasi Masalah dan Bukti Mekanisme Penyebab
  • 16. Riset Eksperimental Berbeda dari Studi Observasional
  • 17. Kualitas Data Administrasi untuk Analisis Kebijakan
  • 18. Transferability Temuan dari Wilayah atau Periode Lain
  • 19. Bukti yang Bertentangan dengan Kepentingan Pendukung Program
  • 20. Jabatan Formal Berbeda dari Kendali atas Sumber Daya
  • 21. Akses, Ketergantungan, dan Daya Tawar Aktor
  • 22. Kekuasaan Agenda dan Kekuasaan Veto
  • 23. Ancaman Keluar serta Nilai Alternatif Koalisi
  • 24. Perubahan Peta Kuasa setelah Pembagian Jabatan
  • 25. Kronologi, Sumber Langsung, dan Informasi Perantara
  • 26. Bukti Dokumenter Berbeda dari Desas-desus
  • 27. Koroborasi Temuan melalui Sumber Independen
  • 28. Kontradiksi Bukti dan Penjelasan Alternatif
  • 29. Batas antara Dugaan, Temuan, dan Kesimpulan
  • 30. Hasil Akhir Berbeda dari Mutu Proses Organisasi
  • 31. Hindsight Bias dalam Penjelasan Kemenangan dan Kekalahan
  • 32. Atribusi Kesalahan kepada Orang atau Struktur
  • 33. Perbandingan Rencana, Realisasi, dan Bukti Lapangan
  • 34. Pelajaran yang Didukung Bukti Berbeda dari Pembenaran Internal
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Analisis Asumsi Sebab Akibat dalam Rancangan Program dalam Studi Kasus Kebijakan Sukses di Indonesia
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Pilihan Kebijakan Membagi Manfaat dan Beban
  • 37. Case Study (Hipotetis): Klaim Keberhasilan Kebijakan Tidak Memiliki Bukti Sebab Akibat
  • 38. Key Takeaways: Status Quo sebagai Pembanding Kebijakan; Kekuasaan Agenda dan Kekuasaan Veto; Pelajaran yang Didukung Bukti Berbeda dari Pembenaran Internal
  • 39. Closing: Kesimpulan dan Pertanyaan Terbuka tentang Klaim Keberhasilan Kebijakan Tidak Memiliki Bukti Sebab Akibat
  • 40. References: Riset Proses Kebijakan; Veto Players; Dokumen Anggaran, Regulasi, dan Evaluasi Program

Persyaratan

  • Memiliki ketertarikan pada politik, kampanye, atau analisis pemilu.

Deskripsi

Perumusan program kerja visi-misi kandidat, advokasi regulasi daerah, koalisi sipil, dan analisis kebijakan berbasis bukti.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

Survei Elektabilitas & Riset Pemilih
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

Survei Elektabilitas & Riset Pemilih

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Pemetaan Kantong Suara (Canvassing & Voter Mapping)
-66%
SLIDES Terlaris Professional

Pemetaan Kantong Suara (Canvassing & Voter Mapping)

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Strategi Klientelistik & Vote Buying
-66%
SLIDES Terlaris Advanced

Strategi Klientelistik & Vote Buying

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000