Think Tank › SLIDES • Essential

AI & Emerging Technology Policy

AI Governance Sandboxes, Algorithmic Accountability, and Semiconductor Sovereignty Strategy

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai metodologi riset kebijakan tingkat lanjut dan strategic foresight.
Mampu memformulasikan analisis dan advokasi kebijakan publik secara komprehensif.

Daftar Isi

BAB 01: AI Governance & Regulatory Sandboxes

40 pelajaran
  • 01. AI Governance & Regulatory Sandboxes
  • 02. Why: Peserta Sandbox Tidak Memiliki Kriteria Keluar
  • 03. Outline: Governance Sistem AI; Regulatory Sandbox; Analisis Risiko Kebijakan; Governance Data; Desain Penegakan Aturan; Monitoring dan Evaluasi
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Governance Sistem AI; Perbandingan Analisis Risiko Kebijakan; Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
  • 05. AI Governance & Regulatory Sandboxes: Peran Pengembang serta Pengguna
  • 06. AI Governance & Regulatory Sandboxes: Klasifikasi Risiko menurut Penggunaan
  • 07. AI Governance & Regulatory Sandboxes: Validasi dan Dokumentasi Sistem
  • 08. AI Governance & Regulatory Sandboxes: Human Oversight
  • 09. AI Governance & Regulatory Sandboxes: Monitoring setelah Implementasi
  • 10. AI Governance & Regulatory Sandboxes: Tujuan serta Batas Uji Coba
  • 11. AI Governance & Regulatory Sandboxes: Kriteria Peserta dan Kelayakan
  • 12. AI Governance & Regulatory Sandboxes: Safeguard Pengguna selama Uji
  • 13. AI Governance & Regulatory Sandboxes: Metrik Keberhasilan Eksperimen
  • 14. AI Governance & Regulatory Sandboxes: Exit atau Perluasan setelah Evaluasi
  • 15. AI Governance & Regulatory Sandboxes: Sumber Bahaya dan Eksposur
  • 16. AI Governance & Regulatory Sandboxes: Probabilitas serta Besaran Dampak
  • 17. AI Governance & Regulatory Sandboxes: Ketidakpastian Penilaian
  • 18. AI Governance & Regulatory Sandboxes: Mitigasi dan Risiko Residual
  • 19. AI Governance & Regulatory Sandboxes: Pemicu Review serta Eskalasi
  • 20. AI Governance & Regulatory Sandboxes: Tujuan dan Dasar Pemrosesan
  • 21. AI Governance & Regulatory Sandboxes: Minimisasi serta Retensi Data
  • 22. AI Governance & Regulatory Sandboxes: Hak Akses dan Keamanan
  • 23. AI Governance & Regulatory Sandboxes: Transfer serta Pengungkapan Data
  • 24. AI Governance & Regulatory Sandboxes: Akuntabilitas Pengendali dan Prosesor
  • 25. AI Governance & Regulatory Sandboxes: Risiko Ketidakpatuhan
  • 26. AI Governance & Regulatory Sandboxes: Informasi serta Inspeksi
  • 27. AI Governance & Regulatory Sandboxes: Respons Bertingkat
  • 28. AI Governance & Regulatory Sandboxes: Proporsionalitas Sanksi
  • 29. AI Governance & Regulatory Sandboxes: Evaluasi Kepatuhan
  • 30. AI Governance & Regulatory Sandboxes: Theory of Change Program
  • 31. AI Governance & Regulatory Sandboxes: Indikator Input hingga Outcome
  • 32. AI Governance & Regulatory Sandboxes: Baseline serta Sumber Data
  • 33. AI Governance & Regulatory Sandboxes: Rancangan Evaluasi Dampak
  • 34. AI Governance & Regulatory Sandboxes: Penggunaan Temuan untuk Koreksi
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Safeguard Pengguna selama Uji
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Governance Teknologi Perlu Mengikuti Fungsi serta Risiko Penggunaan (AI Governance & Regulatory Sandboxes)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Peserta Sandbox Tidak Memiliki Kriteria Keluar
  • 38. Key Takeaways: Governance Sistem AI; Analisis Risiko Kebijakan; Monitoring dan Evaluasi
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Peserta Sandbox Tidak Memiliki Kriteria Keluar
  • 40. References: NIST AI RMF; OECD AI; standar teknis dan peraturan teknologi terkait (AI Governance & Regulatory Sandboxes)

BAB 02: Algorithmic Accountability & Auditing

40 pelajaran
  • 01. Algorithmic Accountability & Auditing
  • 02. Why: Audit AI Melaporkan Akurasi Agregat tanpa Memeriksa Kelompok
  • 03. Outline: Audit Algoritma; Data Skala Besar; Governance Data; Dampak Distribusional; Standar serta Koordinasi Teknologi; Monitoring dan Evaluasi
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Audit Algoritma; Perbandingan Governance Data; Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
  • 05. Algorithmic Accountability & Auditing: Tujuan Sistem dan Outcome
  • 06. Algorithmic Accountability & Auditing: Data serta Keterwakilan Populasi
  • 07. Algorithmic Accountability & Auditing: Ukuran Akurasi dan Bias
  • 08. Algorithmic Accountability & Auditing: Traceability Keputusan
  • 09. Algorithmic Accountability & Auditing: Tindakan Perbaikan serta Audit Ulang
  • 10. Algorithmic Accountability & Auditing: Sumber Data dan Keterwakilan
  • 11. Algorithmic Accountability & Auditing: Data Linkage serta Identitas
  • 12. Algorithmic Accountability & Auditing: Missingness dan Bias Cakupan
  • 13. Algorithmic Accountability & Auditing: Validasi terhadap Sumber Pembanding
  • 14. Algorithmic Accountability & Auditing: Reproducibility Pipeline Analisis
  • 15. Algorithmic Accountability & Auditing: Tujuan dan Dasar Pemrosesan
  • 16. Algorithmic Accountability & Auditing: Minimisasi serta Retensi Data
  • 17. Algorithmic Accountability & Auditing: Hak Akses dan Keamanan
  • 18. Algorithmic Accountability & Auditing: Transfer serta Pengungkapan Data
  • 19. Algorithmic Accountability & Auditing: Akuntabilitas Pengendali dan Prosesor
  • 20. Algorithmic Accountability & Auditing: Kelompok Penerima Manfaat
  • 21. Algorithmic Accountability & Auditing: Kelompok Penanggung Biaya
  • 22. Algorithmic Accountability & Auditing: Perbedaan Dampak Antar Wilayah
  • 23. Algorithmic Accountability & Auditing: Efek Jangka Pendek dan Panjang
  • 24. Algorithmic Accountability & Auditing: Pilihan Kompensasi serta Transisi
  • 25. Algorithmic Accountability & Auditing: Pembedaan Standar dan Regulasi
  • 26. Algorithmic Accountability & Auditing: Peran Lembaga Standardisasi
  • 27. Algorithmic Accountability & Auditing: Conformity Assessment
  • 28. Algorithmic Accountability & Auditing: Interoperabilitas Lintas Negara
  • 29. Algorithmic Accountability & Auditing: Pilihan Penyelarasan Kebijakan
  • 30. Algorithmic Accountability & Auditing: Theory of Change Program
  • 31. Algorithmic Accountability & Auditing: Indikator Input hingga Outcome
  • 32. Algorithmic Accountability & Auditing: Baseline serta Sumber Data
  • 33. Algorithmic Accountability & Auditing: Rancangan Evaluasi Dampak
  • 34. Algorithmic Accountability & Auditing: Penggunaan Temuan untuk Koreksi
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Missingness dan Bias Cakupan (Algorithmic Accountability & Auditing)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Governance Teknologi Perlu Mengikuti Fungsi serta Risiko Penggunaan (Algorithmic Accountability & Auditing)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Audit AI Melaporkan Akurasi Agregat tanpa Memeriksa Kelompok
  • 38. Key Takeaways: Audit Algoritma; Governance Data; Monitoring dan Evaluasi
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Audit AI Melaporkan Akurasi Agregat tanpa Memeriksa Kelompok
  • 40. References: NIST AI RMF; OECD AI; standar teknis dan peraturan teknologi terkait (Algorithmic Accountability & Auditing)

BAB 03: Autonomous Weapon Systems: Kendali Manusia, Hukum, dan Tanggung Jawab

40 pelajaran
  • 01. Autonomous Weapon Systems: Kendali Manusia, Hukum, dan Tanggung Jawab
  • 02. Why: Mandat Penggunaan Sistem Otonom Tidak Menetapkan Tanggung Jawab
  • 03. Outline: Governance Sistem Senjata Otonom; Doktrin dan Struktur Kekuatan; Pemetaan Kerangka Hukum; Pengawasan Kebijakan Intelijen; Deterensi dan Stabilitas Strategis; Standar serta Koordinasi Teknologi
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Governance Sistem Senjata Otonom; Perbandingan Pemetaan Kerangka Hukum; Evaluasi Standar serta Koordinasi Teknologi
  • 05. Governance Sistem Senjata Otonom: Definisi Fungsi Otonomi
  • 06. Governance Sistem Senjata Otonom: Human Control dan Tanggung Jawab
  • 07. Governance Sistem Senjata Otonom: Penilaian Kepatuhan Hukum Humaniter
  • 08. Governance Sistem Senjata Otonom: Reliabilitas dalam Batas Penggunaan
  • 09. Governance Sistem Senjata Otonom: Posisi Negara dalam Pembahasan Internasional
  • 10. Autonomous Weapon Systems: Kendali Manusia, Hukum, dan Tanggung Jawab: Tujuan Politik serta Mandat Pertahanan
  • 11. Autonomous Weapon Systems: Kendali Manusia, Hukum, dan Tanggung Jawab: Ancaman dan Kebutuhan Kapabilitas
  • 12. Autonomous Weapon Systems: Kendali Manusia, Hukum, dan Tanggung Jawab: Hubungan Doktrin dengan Struktur
  • 13. Autonomous Weapon Systems: Kendali Manusia, Hukum, dan Tanggung Jawab: Kesiapan serta Sustainment
  • 14. Autonomous Weapon Systems: Kendali Manusia, Hukum, dan Tanggung Jawab: Trade-Off Kapabilitas dalam Batas Sumber Daya
  • 15. Autonomous Weapon Systems: Kendali Manusia, Hukum, dan Tanggung Jawab: Kewenangan serta Hierarki Aturan
  • 16. Autonomous Weapon Systems: Kendali Manusia, Hukum, dan Tanggung Jawab: Hak dan Kewajiban Pihak Terkait
  • 17. Autonomous Weapon Systems: Kendali Manusia, Hukum, dan Tanggung Jawab: Tanggal Efektif serta Peralihan
  • 18. Autonomous Weapon Systems: Kendali Manusia, Hukum, dan Tanggung Jawab: Konflik AntarInstrumen
  • 19. Autonomous Weapon Systems: Kendali Manusia, Hukum, dan Tanggung Jawab: Forum Peninjauan Keputusan
  • 20. Autonomous Weapon Systems: Kendali Manusia, Hukum, dan Tanggung Jawab: Mandat Pengumpulan dan Analisis
  • 21. Autonomous Weapon Systems: Kendali Manusia, Hukum, dan Tanggung Jawab: Otorisasi serta Batas Kewenangan
  • 22. Autonomous Weapon Systems: Kendali Manusia, Hukum, dan Tanggung Jawab: Pengawasan Eksekutif, Legislatif, dan Yudisial
  • 23. Autonomous Weapon Systems: Kendali Manusia, Hukum, dan Tanggung Jawab: Klasifikasi serta Perlindungan Sumber
  • 24. Autonomous Weapon Systems: Kendali Manusia, Hukum, dan Tanggung Jawab: Penanganan Penyalahgunaan Wewenang
  • 25. Autonomous Weapon Systems: Kendali Manusia, Hukum, dan Tanggung Jawab: Kapabilitas, Kredibilitas, serta Komunikasi
  • 26. Autonomous Weapon Systems: Kendali Manusia, Hukum, dan Tanggung Jawab: Deterrence by Denial dan Punishment
  • 27. Autonomous Weapon Systems: Kendali Manusia, Hukum, dan Tanggung Jawab: Risiko Salah Persepsi
  • 28. Autonomous Weapon Systems: Kendali Manusia, Hukum, dan Tanggung Jawab: Crisis Stability dan Arms-Race Stability
  • 29. Autonomous Weapon Systems: Kendali Manusia, Hukum, dan Tanggung Jawab: Pengurangan Risiko Eskalasi
  • 30. Autonomous Weapon Systems: Kendali Manusia, Hukum, dan Tanggung Jawab: Pembedaan Standar dan Regulasi
  • 31. Autonomous Weapon Systems: Kendali Manusia, Hukum, dan Tanggung Jawab: Peran Lembaga Standardisasi
  • 32. Autonomous Weapon Systems: Kendali Manusia, Hukum, dan Tanggung Jawab: Conformity Assessment
  • 33. Autonomous Weapon Systems: Kendali Manusia, Hukum, dan Tanggung Jawab: Interoperabilitas Lintas Negara
  • 34. Autonomous Weapon Systems: Kendali Manusia, Hukum, dan Tanggung Jawab: Pilihan Penyelarasan Kebijakan
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Hubungan Doktrin dengan Struktur (Autonomous Weapon Systems: Kendali Manusia, Hukum, dan Tanggung Jawab)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Governance Teknologi Perlu Mengikuti Fungsi serta Risiko Penggunaan (Autonomous Weapon Systems: Kendali Manusia, Hukum, dan Tanggung Jawab)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Mandat Penggunaan Sistem Otonom Tidak Menetapkan Tanggung Jawab
  • 38. Key Takeaways: Governance Sistem Senjata Otonom; Pemetaan Kerangka Hukum; Standar serta Koordinasi Teknologi
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Mandat Penggunaan Sistem Otonom Tidak Menetapkan Tanggung Jawab
  • 40. References: NIST AI RMF; OECD AI; standar teknis dan peraturan teknologi terkait (Autonomous Weapon Systems: Kendali Manusia, Hukum, dan Tanggung Jawab)

BAB 04: Data Governance & Training Data Rights

40 pelajaran
  • 01. Data Governance & Training Data Rights
  • 02. Why: Dataset Pelatihan Mengandung Materi dengan Hak Penggunaan Tidak Jelas
  • 03. Outline: Hak atas Data Pelatihan; Governance Data; Pemetaan Kerangka Hukum; Data Skala Besar; Governance Sistem AI; Desain Penegakan Aturan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Hak atas Data Pelatihan; Perbandingan Pemetaan Kerangka Hukum; Evaluasi Desain Penegakan Aturan
  • 05. Hak atas Data Pelatihan: Sumber dan Dokumentasi Dataset
  • 06. Hak atas Data Pelatihan: Hak Cipta serta Lisensi
  • 07. Hak atas Data Pelatihan: Data Pribadi dalam Dataset
  • 08. Hak atas Data Pelatihan: Pembatasan Tujuan Penggunaan
  • 09. Hak atas Data Pelatihan: Prosedur Penghapusan serta Koreksi
  • 10. Data Governance & Training Data Rights: Tujuan dan Dasar Pemrosesan
  • 11. Data Governance & Training Data Rights: Minimisasi serta Retensi Data
  • 12. Data Governance & Training Data Rights: Hak Akses dan Keamanan
  • 13. Data Governance & Training Data Rights: Transfer serta Pengungkapan Data
  • 14. Data Governance & Training Data Rights: Akuntabilitas Pengendali dan Prosesor
  • 15. Data Governance & Training Data Rights: Kewenangan serta Hierarki Aturan
  • 16. Data Governance & Training Data Rights: Hak dan Kewajiban Pihak Terkait
  • 17. Data Governance & Training Data Rights: Tanggal Efektif serta Peralihan
  • 18. Data Governance & Training Data Rights: Konflik AntarInstrumen
  • 19. Data Governance & Training Data Rights: Forum Peninjauan Keputusan
  • 20. Data Governance & Training Data Rights: Sumber Data dan Keterwakilan
  • 21. Data Governance & Training Data Rights: Data Linkage serta Identitas
  • 22. Data Governance & Training Data Rights: Missingness dan Bias Cakupan
  • 23. Data Governance & Training Data Rights: Validasi terhadap Sumber Pembanding
  • 24. Data Governance & Training Data Rights: Reproducibility Pipeline Analisis
  • 25. Data Governance & Training Data Rights: Peran Pengembang serta Pengguna
  • 26. Data Governance & Training Data Rights: Klasifikasi Risiko menurut Penggunaan
  • 27. Data Governance & Training Data Rights: Validasi dan Dokumentasi Sistem
  • 28. Data Governance & Training Data Rights: Human Oversight
  • 29. Data Governance & Training Data Rights: Monitoring setelah Implementasi
  • 30. Data Governance & Training Data Rights: Risiko Ketidakpatuhan
  • 31. Data Governance & Training Data Rights: Informasi serta Inspeksi
  • 32. Data Governance & Training Data Rights: Respons Bertingkat
  • 33. Data Governance & Training Data Rights: Proporsionalitas Sanksi
  • 34. Data Governance & Training Data Rights: Evaluasi Kepatuhan
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Hak Akses dan Keamanan (Data Governance & Training Data Rights)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Governance Teknologi Perlu Mengikuti Fungsi serta Risiko Penggunaan (Data Governance & Training Data Rights)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Dataset Pelatihan Mengandung Materi dengan Hak Penggunaan Tidak Jelas
  • 38. Key Takeaways: Hak atas Data Pelatihan; Pemetaan Kerangka Hukum; Desain Penegakan Aturan
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Dataset Pelatihan Mengandung Materi dengan Hak Penggunaan Tidak Jelas
  • 40. References: NIST AI RMF; OECD AI; standar teknis dan peraturan teknologi terkait (Data Governance & Training Data Rights)

BAB 05: Semiconductor & Chip Sovereignty Strategy

40 pelajaran
  • 01. Semiconductor & Chip Sovereignty Strategy
  • 02. Why: Insentif Industri Chip Tidak Menyelesaikan Ketergantungan Input
  • 03. Outline: Kebijakan Semikonduktor; Rantai Pasok Mineral Kritis; Global Value Chains; Pengadaan dan Basis Industri; Kebijakan Investasi Asing; Analisis Sanksi Ekonomi
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Kebijakan Semikonduktor; Perbandingan Global Value Chains; Evaluasi Analisis Sanksi Ekonomi
  • 05. Semiconductor & Chip Sovereignty Strategy: Rantai Desain, Fabrikasi, dan Packaging
  • 06. Semiconductor & Chip Sovereignty Strategy: Konsentrasi Kapasitas Produksi
  • 07. Semiconductor & Chip Sovereignty Strategy: Insentif Investasi Industri
  • 08. Semiconductor & Chip Sovereignty Strategy: Kontrol Ekspor serta Akses Teknologi
  • 09. Semiconductor & Chip Sovereignty Strategy: Trade-Off Ketahanan dan Efisiensi
  • 10. Semiconductor & Chip Sovereignty Strategy: Konsentrasi Cadangan serta Produksi
  • 11. Semiconductor & Chip Sovereignty Strategy: Risiko Pengolahan dan Pemurnian
  • 12. Semiconductor & Chip Sovereignty Strategy: Diversifikasi Pemasok
  • 13. Semiconductor & Chip Sovereignty Strategy: Dampak Lingkungan serta Sosial
  • 14. Semiconductor & Chip Sovereignty Strategy: Daur Ulang dan Substitusi Material
  • 15. Semiconductor & Chip Sovereignty Strategy: Trade in Value Added
  • 16. Semiconductor & Chip Sovereignty Strategy: Backward dan Forward Linkages
  • 17. Semiconductor & Chip Sovereignty Strategy: Posisi dalam Rantai Produksi
  • 18. Semiconductor & Chip Sovereignty Strategy: Ketergantungan Input Impor
  • 19. Semiconductor & Chip Sovereignty Strategy: Pilihan Upgrading Industri
  • 20. Semiconductor & Chip Sovereignty Strategy: Kebutuhan Operasional sebelum Pemilihan Produk
  • 21. Semiconductor & Chip Sovereignty Strategy: Kapasitas Produksi Domestik
  • 22. Semiconductor & Chip Sovereignty Strategy: Life-Cycle Cost Sistem
  • 23. Semiconductor & Chip Sovereignty Strategy: Ketergantungan Teknologi Asing
  • 24. Semiconductor & Chip Sovereignty Strategy: Evaluasi Kinerja Kontrak
  • 25. Semiconductor & Chip Sovereignty Strategy: Motif serta Jenis FDI
  • 26. Semiconductor & Chip Sovereignty Strategy: Batas Kepemilikan dan Screening
  • 27. Semiconductor & Chip Sovereignty Strategy: Spillover Teknologi
  • 28. Semiconductor & Chip Sovereignty Strategy: Insentif serta Additionality
  • 29. Semiconductor & Chip Sovereignty Strategy: Dampak pada Pelaku Domestik
  • 30. Semiconductor & Chip Sovereignty Strategy: Kaitan Yurisdiksi Transaksi
  • 31. Semiconductor & Chip Sovereignty Strategy: Pihak dan Sektor yang Dibatasi
  • 32. Semiconductor & Chip Sovereignty Strategy: Pengecualian serta Lisensi
  • 33. Semiconductor & Chip Sovereignty Strategy: Dampak Perdagangan serta Substitusi
  • 34. Semiconductor & Chip Sovereignty Strategy: Efek Kemanusiaan dan Ketidakpastian
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Diversifikasi Pemasok
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Governance Teknologi Perlu Mengikuti Fungsi serta Risiko Penggunaan (Semiconductor & Chip Sovereignty Strategy)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Insentif Industri Chip Tidak Menyelesaikan Ketergantungan Input
  • 38. Key Takeaways: Kebijakan Semikonduktor; Global Value Chains; Analisis Sanksi Ekonomi
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Insentif Industri Chip Tidak Menyelesaikan Ketergantungan Input
  • 40. References: NIST AI RMF; OECD AI; standar teknis dan peraturan teknologi terkait (Semiconductor & Chip Sovereignty Strategy)

BAB 06: Quantum Computing Policy & Cryptographic Transition

40 pelajaran
  • 01. Quantum Computing Policy & Cryptographic Transition
  • 02. Why: Migrasi Kriptografi Dimulai tanpa Inventaris Sistem
  • 03. Outline: Transisi Kriptografi Pascakuantum; Kebijakan Enkripsi; Keamanan Rantai Pasok Teknologi; Pengadaan dan Basis Industri; Standar serta Koordinasi Teknologi; Pelaksanaan Kebijakan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Transisi Kriptografi Pascakuantum; Perbandingan Keamanan Rantai Pasok Teknologi; Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
  • 05. Transisi Kriptografi Pascakuantum: Inventaris Sistem Kriptografi
  • 06. Transisi Kriptografi Pascakuantum: Risiko Data Berumur Panjang
  • 07. Transisi Kriptografi Pascakuantum: Prioritas Migrasi Algoritma
  • 08. Transisi Kriptografi Pascakuantum: Interoperabilitas serta Pengadaan
  • 09. Transisi Kriptografi Pascakuantum: Governance Jadwal Transisi
  • 10. Quantum Computing Policy & Cryptographic Transition: Peran Enkripsi dalam Keamanan Data
  • 11. Quantum Computing Policy & Cryptographic Transition: Permintaan Akses menurut Hukum
  • 12. Quantum Computing Policy & Cryptographic Transition: Risiko Sistemik Pengecualian Akses
  • 13. Quantum Computing Policy & Cryptographic Transition: Pengawasan dan Prosedur Otorisasi
  • 14. Quantum Computing Policy & Cryptographic Transition: Trade-Off Privasi serta Investigasi
  • 15. Quantum Computing Policy & Cryptographic Transition: Ketergantungan Pemasok Kritis
  • 16. Quantum Computing Policy & Cryptographic Transition: Due Diligence Penyedia
  • 17. Quantum Computing Policy & Cryptographic Transition: Jaminan Keamanan dalam Pengadaan
  • 18. Quantum Computing Policy & Cryptographic Transition: Monitoring Risiko Pihak Ketiga
  • 19. Quantum Computing Policy & Cryptographic Transition: Rencana Pergantian Penyedia
  • 20. Quantum Computing Policy & Cryptographic Transition: Kebutuhan Operasional sebelum Pemilihan Produk
  • 21. Quantum Computing Policy & Cryptographic Transition: Kapasitas Produksi Domestik
  • 22. Quantum Computing Policy & Cryptographic Transition: Life-Cycle Cost Sistem
  • 23. Quantum Computing Policy & Cryptographic Transition: Ketergantungan Teknologi Asing
  • 24. Quantum Computing Policy & Cryptographic Transition: Evaluasi Kinerja Kontrak
  • 25. Quantum Computing Policy & Cryptographic Transition: Pembedaan Standar dan Regulasi
  • 26. Quantum Computing Policy & Cryptographic Transition: Peran Lembaga Standardisasi
  • 27. Quantum Computing Policy & Cryptographic Transition: Conformity Assessment
  • 28. Quantum Computing Policy & Cryptographic Transition: Interoperabilitas Lintas Negara
  • 29. Quantum Computing Policy & Cryptographic Transition: Pilihan Penyelarasan Kebijakan
  • 30. Quantum Computing Policy & Cryptographic Transition: Lembaga Penanggung Jawab
  • 31. Quantum Computing Policy & Cryptographic Transition: Urutan Tindakan dan Ketergantungan
  • 32. Quantum Computing Policy & Cryptographic Transition: Kebutuhan Anggaran serta Kapasitas
  • 33. Quantum Computing Policy & Cryptographic Transition: Hambatan Operasional Pelaksana
  • 34. Quantum Computing Policy & Cryptographic Transition: Pilot serta Kriteria Perluasan
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Risiko Sistemik Pengecualian Akses
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Governance Teknologi Perlu Mengikuti Fungsi serta Risiko Penggunaan (Quantum Computing Policy & Cryptographic Transition)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Migrasi Kriptografi Dimulai tanpa Inventaris Sistem
  • 38. Key Takeaways: Transisi Kriptografi Pascakuantum; Keamanan Rantai Pasok Teknologi; Pelaksanaan Kebijakan
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Migrasi Kriptografi Dimulai tanpa Inventaris Sistem
  • 40. References: NIST AI RMF; OECD AI; standar teknis dan peraturan teknologi terkait (Quantum Computing Policy & Cryptographic Transition)

BAB 07: Biotechnology & Synthetic Biology Governance

40 pelajaran
  • 01. Biotechnology & Synthetic Biology Governance
  • 02. Why: Pengawasan Bioteknologi Tidak Mengikuti Perubahan Penggunaan
  • 03. Outline: Governance Bioteknologi; Pengawasan Riset Penggunaan Ganda; Pemetaan Kerangka Hukum; Analisis Risiko Kebijakan; Standar serta Koordinasi Teknologi; Monitoring dan Evaluasi
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Governance Bioteknologi; Perbandingan Pemetaan Kerangka Hukum; Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
  • 05. Biotechnology & Synthetic Biology Governance: Klasifikasi Kegiatan serta Risiko
  • 06. Biotechnology & Synthetic Biology Governance: Peran Otoritas Pengawas
  • 07. Biotechnology & Synthetic Biology Governance: Penilaian Manfaat serta Bahaya
  • 08. Biotechnology & Synthetic Biology Governance: Pengawasan Penggunaan Ganda
  • 09. Biotechnology & Synthetic Biology Governance: Akuntabilitas Pengembang dan Pengguna
  • 10. Biotechnology & Synthetic Biology Governance: Penetapan Kegiatan yang Memerlukan Review
  • 11. Biotechnology & Synthetic Biology Governance: Penilaian Risiko serta Manfaat
  • 12. Biotechnology & Synthetic Biology Governance: Tanggung Jawab Institusi
  • 13. Biotechnology & Synthetic Biology Governance: Kontrol Akses dan Informasi
  • 14. Biotechnology & Synthetic Biology Governance: Review Berkelanjutan Proyek
  • 15. Biotechnology & Synthetic Biology Governance: Kewenangan serta Hierarki Aturan
  • 16. Biotechnology & Synthetic Biology Governance: Hak dan Kewajiban Pihak Terkait
  • 17. Biotechnology & Synthetic Biology Governance: Tanggal Efektif serta Peralihan
  • 18. Biotechnology & Synthetic Biology Governance: Konflik AntarInstrumen
  • 19. Biotechnology & Synthetic Biology Governance: Forum Peninjauan Keputusan
  • 20. Biotechnology & Synthetic Biology Governance: Sumber Bahaya dan Eksposur
  • 21. Biotechnology & Synthetic Biology Governance: Probabilitas serta Besaran Dampak
  • 22. Biotechnology & Synthetic Biology Governance: Ketidakpastian Penilaian
  • 23. Biotechnology & Synthetic Biology Governance: Mitigasi dan Risiko Residual
  • 24. Biotechnology & Synthetic Biology Governance: Pemicu Review serta Eskalasi
  • 25. Biotechnology & Synthetic Biology Governance: Pembedaan Standar dan Regulasi
  • 26. Biotechnology & Synthetic Biology Governance: Peran Lembaga Standardisasi
  • 27. Biotechnology & Synthetic Biology Governance: Conformity Assessment
  • 28. Biotechnology & Synthetic Biology Governance: Interoperabilitas Lintas Negara
  • 29. Biotechnology & Synthetic Biology Governance: Pilihan Penyelarasan Kebijakan
  • 30. Biotechnology & Synthetic Biology Governance: Theory of Change Program
  • 31. Biotechnology & Synthetic Biology Governance: Indikator Input hingga Outcome
  • 32. Biotechnology & Synthetic Biology Governance: Baseline serta Sumber Data
  • 33. Biotechnology & Synthetic Biology Governance: Rancangan Evaluasi Dampak
  • 34. Biotechnology & Synthetic Biology Governance: Penggunaan Temuan untuk Koreksi
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Tanggung Jawab Institusi
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Governance Teknologi Perlu Mengikuti Fungsi serta Risiko Penggunaan (Biotechnology & Synthetic Biology Governance)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Pengawasan Bioteknologi Tidak Mengikuti Perubahan Penggunaan
  • 38. Key Takeaways: Governance Bioteknologi; Pemetaan Kerangka Hukum; Monitoring dan Evaluasi
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Pengawasan Bioteknologi Tidak Mengikuti Perubahan Penggunaan
  • 40. References: NIST AI RMF; OECD AI; standar teknis dan peraturan teknologi terkait (Biotechnology & Synthetic Biology Governance)

BAB 08: Digital Identity & Biometric Regulation

40 pelajaran
  • 01. Digital Identity & Biometric Regulation
  • 02. Why: Kesalahan Biometrik Menghalangi Pengguna Mengakses Layanan
  • 03. Outline: Identitas Digital dan Biometrik; Governance Data; Audit Algoritma; Kebijakan Aksesibilitas; Layanan Publik Digital; Desain Penegakan Aturan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Identitas Digital dan Biometrik; Perbandingan Audit Algoritma; Evaluasi Desain Penegakan Aturan
  • 05. Digital Identity & Biometric Regulation: Pembedaan Identifikasi serta Autentikasi
  • 06. Digital Identity & Biometric Regulation: Dasar Pengolahan Data Biometrik
  • 07. Digital Identity & Biometric Regulation: False Match serta Risiko Eksklusi
  • 08. Digital Identity & Biometric Regulation: Kontrol Retensi dan Akses
  • 09. Digital Identity & Biometric Regulation: Mekanisme Keberatan Pengguna
  • 10. Digital Identity & Biometric Regulation: Tujuan dan Dasar Pemrosesan
  • 11. Digital Identity & Biometric Regulation: Minimisasi serta Retensi Data
  • 12. Digital Identity & Biometric Regulation: Hak Akses dan Keamanan
  • 13. Digital Identity & Biometric Regulation: Transfer serta Pengungkapan Data
  • 14. Digital Identity & Biometric Regulation: Akuntabilitas Pengendali dan Prosesor
  • 15. Digital Identity & Biometric Regulation: Tujuan Sistem dan Outcome
  • 16. Digital Identity & Biometric Regulation: Data serta Keterwakilan Populasi
  • 17. Digital Identity & Biometric Regulation: Ukuran Akurasi dan Bias
  • 18. Digital Identity & Biometric Regulation: Traceability Keputusan
  • 19. Digital Identity & Biometric Regulation: Tindakan Perbaikan serta Audit Ulang
  • 20. Digital Identity & Biometric Regulation: Hambatan Fisik dan Digital
  • 21. Digital Identity & Biometric Regulation: Desain Layanan Inklusif
  • 22. Digital Identity & Biometric Regulation: Penyesuaian yang Diperlukan
  • 23. Digital Identity & Biometric Regulation: Pelibatan Pengguna
  • 24. Digital Identity & Biometric Regulation: Pengawasan Akses serta Pengaduan
  • 25. Digital Identity & Biometric Regulation: Peta Kebutuhan Pengguna
  • 26. Digital Identity & Biometric Regulation: Integrasi Identitas serta Data
  • 27. Digital Identity & Biometric Regulation: Pilihan Kanal Nondigital
  • 28. Digital Identity & Biometric Regulation: SLA dan Mekanisme Pengaduan
  • 29. Digital Identity & Biometric Regulation: Evaluasi Kualitas serta Akses
  • 30. Digital Identity & Biometric Regulation: Risiko Ketidakpatuhan
  • 31. Digital Identity & Biometric Regulation: Informasi serta Inspeksi
  • 32. Digital Identity & Biometric Regulation: Respons Bertingkat
  • 33. Digital Identity & Biometric Regulation: Proporsionalitas Sanksi
  • 34. Digital Identity & Biometric Regulation: Evaluasi Kepatuhan
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Hak Akses dan Keamanan (Digital Identity & Biometric Regulation)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Governance Teknologi Perlu Mengikuti Fungsi serta Risiko Penggunaan (Digital Identity & Biometric Regulation)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Kesalahan Biometrik Menghalangi Pengguna Mengakses Layanan
  • 38. Key Takeaways: Identitas Digital dan Biometrik; Audit Algoritma; Desain Penegakan Aturan
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Kesalahan Biometrik Menghalangi Pengguna Mengakses Layanan
  • 40. References: NIST AI RMF; OECD AI; standar teknis dan peraturan teknologi terkait (Digital Identity & Biometric Regulation)

BAB 09: Platform Antitrust & AI Market Concentration

40 pelajaran
  • 01. Platform Antitrust & AI Market Concentration
  • 02. Why: Akses Data Platform Menjadi Hambatan bagi Pendatang Baru
  • 03. Outline: Persaingan pada Pasar Digital; Governance Sistem AI; Kebijakan Semikonduktor; Global Value Chains; Pemetaan Kerangka Hukum; Desain Penegakan Aturan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Persaingan pada Pasar Digital; Perbandingan Kebijakan Semikonduktor; Evaluasi Desain Penegakan Aturan
  • 05. Platform Antitrust & AI Market Concentration: Definisi Pasar dan Multi-Sided Platforms
  • 06. Platform Antitrust & AI Market Concentration: Network Effects serta Switching Costs
  • 07. Platform Antitrust & AI Market Concentration: Akses Data dan Hambatan Masuk
  • 08. Platform Antitrust & AI Market Concentration: Self-Preferencing serta Eksklusi
  • 09. Platform Antitrust & AI Market Concentration: Pilihan Remedi dan Pengawasan
  • 10. Platform Antitrust & AI Market Concentration: Peran Pengembang serta Pengguna
  • 11. Platform Antitrust & AI Market Concentration: Klasifikasi Risiko menurut Penggunaan
  • 12. Platform Antitrust & AI Market Concentration: Validasi dan Dokumentasi Sistem
  • 13. Platform Antitrust & AI Market Concentration: Human Oversight
  • 14. Platform Antitrust & AI Market Concentration: Monitoring setelah Implementasi
  • 15. Platform Antitrust & AI Market Concentration: Rantai Desain, Fabrikasi, dan Packaging
  • 16. Platform Antitrust & AI Market Concentration: Konsentrasi Kapasitas Produksi
  • 17. Platform Antitrust & AI Market Concentration: Insentif Investasi Industri
  • 18. Platform Antitrust & AI Market Concentration: Kontrol Ekspor serta Akses Teknologi
  • 19. Platform Antitrust & AI Market Concentration: Trade-Off Ketahanan dan Efisiensi
  • 20. Platform Antitrust & AI Market Concentration: Trade in Value Added
  • 21. Platform Antitrust & AI Market Concentration: Backward dan Forward Linkages
  • 22. Platform Antitrust & AI Market Concentration: Posisi dalam Rantai Produksi
  • 23. Platform Antitrust & AI Market Concentration: Ketergantungan Input Impor
  • 24. Platform Antitrust & AI Market Concentration: Pilihan Upgrading Industri
  • 25. Platform Antitrust & AI Market Concentration: Kewenangan serta Hierarki Aturan
  • 26. Platform Antitrust & AI Market Concentration: Hak dan Kewajiban Pihak Terkait
  • 27. Platform Antitrust & AI Market Concentration: Tanggal Efektif serta Peralihan
  • 28. Platform Antitrust & AI Market Concentration: Konflik AntarInstrumen
  • 29. Platform Antitrust & AI Market Concentration: Forum Peninjauan Keputusan
  • 30. Platform Antitrust & AI Market Concentration: Risiko Ketidakpatuhan
  • 31. Platform Antitrust & AI Market Concentration: Informasi serta Inspeksi
  • 32. Platform Antitrust & AI Market Concentration: Respons Bertingkat
  • 33. Platform Antitrust & AI Market Concentration: Proporsionalitas Sanksi
  • 34. Platform Antitrust & AI Market Concentration: Evaluasi Kepatuhan
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Validasi dan Dokumentasi Sistem (Platform Antitrust & AI Market Concentration)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Governance Teknologi Perlu Mengikuti Fungsi serta Risiko Penggunaan (Platform Antitrust & AI Market Concentration)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Akses Data Platform Menjadi Hambatan bagi Pendatang Baru
  • 38. Key Takeaways: Persaingan pada Pasar Digital; Kebijakan Semikonduktor; Desain Penegakan Aturan
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Akses Data Platform Menjadi Hambatan bagi Pendatang Baru
  • 40. References: NIST AI RMF; OECD AI; standar teknis dan peraturan teknologi terkait (Platform Antitrust & AI Market Concentration)

BAB 10: International AI Standards & Diplomatic Alignment

40 pelajaran
  • 01. International AI Standards & Diplomatic Alignment
  • 02. Why: Standar AI Domestik Tidak Selaras dengan Sistem Penilaian Mitra
  • 03. Outline: Governance Sistem AI; Standar serta Koordinasi Teknologi; Ratifikasi dan Harmonisasi; Aliansi dan Keamanan Kolektif; Pemetaan Pemangku Kepentingan; Pelaksanaan Kebijakan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Governance Sistem AI; Perbandingan Ratifikasi dan Harmonisasi; Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
  • 05. International AI Standards & Diplomatic Alignment: Peran Pengembang serta Pengguna
  • 06. International AI Standards & Diplomatic Alignment: Klasifikasi Risiko menurut Penggunaan
  • 07. International AI Standards & Diplomatic Alignment: Validasi dan Dokumentasi Sistem
  • 08. International AI Standards & Diplomatic Alignment: Human Oversight
  • 09. International AI Standards & Diplomatic Alignment: Monitoring setelah Implementasi
  • 10. International AI Standards & Diplomatic Alignment: Pembedaan Standar dan Regulasi
  • 11. International AI Standards & Diplomatic Alignment: Peran Lembaga Standardisasi
  • 12. International AI Standards & Diplomatic Alignment: Conformity Assessment
  • 13. International AI Standards & Diplomatic Alignment: Interoperabilitas Lintas Negara
  • 14. International AI Standards & Diplomatic Alignment: Pilihan Penyelarasan Kebijakan
  • 15. International AI Standards & Diplomatic Alignment: Kewenangan Penandatanganan
  • 16. International AI Standards & Diplomatic Alignment: Proses Persetujuan Domestik
  • 17. International AI Standards & Diplomatic Alignment: Entry into Force
  • 18. International AI Standards & Diplomatic Alignment: Penyesuaian Aturan Nasional
  • 19. International AI Standards & Diplomatic Alignment: Monitoring Kewajiban Perjanjian
  • 20. International AI Standards & Diplomatic Alignment: Komitmen Dukungan Antar Anggota
  • 21. International AI Standards & Diplomatic Alignment: Pembagian Beban serta Kapabilitas
  • 22. International AI Standards & Diplomatic Alignment: Interoperabilitas dan Koordinasi
  • 23. International AI Standards & Diplomatic Alignment: Risiko Entrapment serta Abandonment
  • 24. International AI Standards & Diplomatic Alignment: Konsultasi ketika Kepentingan Berbeda
  • 25. International AI Standards & Diplomatic Alignment: Mandat serta Kepentingan Aktor
  • 26. International AI Standards & Diplomatic Alignment: Pengaruh dalam Pengambilan Keputusan
  • 27. International AI Standards & Diplomatic Alignment: Konflik Tujuan Antar Lembaga
  • 28. International AI Standards & Diplomatic Alignment: Kanal Pelibatan dan Umpan Balik
  • 29. International AI Standards & Diplomatic Alignment: Pembagian Peran serta Akuntabilitas
  • 30. International AI Standards & Diplomatic Alignment: Lembaga Penanggung Jawab
  • 31. International AI Standards & Diplomatic Alignment: Urutan Tindakan dan Ketergantungan
  • 32. International AI Standards & Diplomatic Alignment: Kebutuhan Anggaran serta Kapasitas
  • 33. International AI Standards & Diplomatic Alignment: Hambatan Operasional Pelaksana
  • 34. International AI Standards & Diplomatic Alignment: Pilot serta Kriteria Perluasan
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Conformity Assessment
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Governance Teknologi Perlu Mengikuti Fungsi serta Risiko Penggunaan (International AI Standards & Diplomatic Alignment)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Standar AI Domestik Tidak Selaras dengan Sistem Penilaian Mitra
  • 38. Key Takeaways: Governance Sistem AI; Ratifikasi dan Harmonisasi; Pelaksanaan Kebijakan
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Standar AI Domestik Tidak Selaras dengan Sistem Penilaian Mitra
  • 40. References: NIST AI RMF; OECD AI; standar teknis dan peraturan teknologi terkait (International AI Standards & Diplomatic Alignment)

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang kebijakan publik atau riset sosial.

Deskripsi

Regulasi AI, akuntabilitas algoritmik, kedaulatan semikonduktor, etika teknologi, dan tata kelola bioteknologi.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

Policy Research & Analytics
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

Policy Research & Analytics

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Cybersecurity Policy
-66%
SLIDES Terlaris Professional

Cybersecurity Policy

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Defense & National Security
-66%
SLIDES Terlaris Advanced

Defense & National Security

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000