CPNS › SLIDES • Essential

SKD TWK — Kebijakan Pemerintah Terkini

Nawa Cita Prioritas, UU Cipta Kerja, BPJS KIS PKH, dan Visi Misi Presiden

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp25.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai trik cepat mengerjakan soal TIU, pilar kebangsaan TWK, dan materi situasional TKP.
Siap menghadapi tes berbasis komputer (CAT) dan wawancara seleksi.

Daftar Isi

BAB 01: Nawa Cita dalam Sejarah dan Prioritas Pembangunan Antarperiode

25 pelajaran
  • 01. Nawa Cita dalam Sejarah dan Prioritas Pembangunan Antarperiode
  • 02. Why: Program Lama Dipresentasikan sebagai Prioritas Terkini
  • 03. Outline: Nawa Cita dalam Konteks Pemerintahan Terdahulu hingga Perbandingan Prioritas Antarperiode
  • 04. Tujuan dan Capaian: Membandingkan Dokumen Prioritas Dua Periode
  • 05. Nawa Cita dalam Konteks Pemerintahan Terdahulu
  • 06. Penanda Periode Kebijakan
  • 07. RPJPN 2025–2045
  • 08. RPJMN 2025–2029
  • 09. Visi dan Arah Pembangunan
  • 10. Asta Cita dalam Dokumen Perencanaan
  • 11. Prioritas Nasional
  • 12. Program dan Target
  • 13. Rencana Kerja Pemerintah
  • 14. Hubungan Pusat dan Daerah
  • 15. Indikator Kinerja Pembangunan
  • 16. Pelaksanaan versus Pengumuman Program
  • 17. Sumber Resmi Bappenas
  • 18. Pembaruan berdasarkan Tanggal Dokumen
  • 19. Perbandingan Prioritas Antarperiode
  • 20. Worked Example: Membandingkan Dokumen Prioritas Dua Periode
  • 21. Quote Penting: Perbandingan Prioritas Antarperiode
  • 22. Case Study (Simulasi): Program Lama Dipresentasikan sebagai Prioritas Terkini
  • 23. Key Takeaways: Nawa Cita dalam Konteks Pemerintahan Terdahulu; Perbandingan Prioritas Antarperiode
  • 24. Closing: Latihan Membandingkan Dokumen Prioritas Dua Periode
  • 25. References: JDIH, Bappenas, Sekretariat Negara, dan Situs Kementerian Terkait untuk Nawa Cita dalam Sejarah dan Prioritas Pembangunan Antarperiode

BAB 02: Kabinet dan Menteri: Struktur, Tugas, dan Verifikasi Informasi

25 pelajaran
  • 01. Kabinet dan Menteri: Struktur, Tugas, dan Verifikasi Informasi
  • 02. Why: Infografis Kabinet Lama Beredar Kembali
  • 03. Outline: Struktur Kabinet hingga Checklist Verifikasi Informasi Pejabat
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menyusun Tabel Jabatan dan Sumber Verifikasinya
  • 05. Struktur Kabinet
  • 06. Kementerian dan Bidang Tugas
  • 07. Nama Jabatan versus Nama Pejabat
  • 08. Pengangkatan melalui Keputusan Resmi
  • 09. Perubahan Susunan Kabinet
  • 10. Reshuffle dan Tanggal Berlaku
  • 11. Menteri Koordinator
  • 12. Menteri dan Wakil Menteri
  • 13. Pembagian Urusan Pemerintahan
  • 14. Sumber Resmi Presiden dan Sekretariat Negara
  • 15. Tanggal Pemutakhiran Daftar
  • 16. Pencegahan Penggunaan Daftar Lama
  • 17. Pemetaan Jabatan ke Urusan
  • 18. Pembedaan Kementerian yang Namanya Berubah
  • 19. Checklist Verifikasi Informasi Pejabat
  • 20. Worked Example: Menyusun Tabel Jabatan dan Sumber Verifikasinya
  • 21. Quote Penting: Checklist Verifikasi Informasi Pejabat
  • 22. Case Study (Simulasi): Infografis Kabinet Lama Beredar Kembali
  • 23. Key Takeaways: Struktur Kabinet; Checklist Verifikasi Informasi Pejabat
  • 24. Closing: Latihan Menyusun Tabel Jabatan dan Sumber Verifikasinya
  • 25. References: JDIH, Bappenas, Sekretariat Negara, dan Situs Kementerian Terkait untuk Kabinet dan Menteri: Struktur, Tugas, dan Verifikasi Informasi

BAB 03: Regulasi Cipta Kerja: Kronologi, Sumber Hukum, dan Pembaruan

25 pelajaran
  • 01. Regulasi Cipta Kerja: Kronologi, Sumber Hukum, dan Pembaruan
  • 02. Why: Ringkasan Lama Dipakai setelah Ada Perubahan atau Putusan
  • 03. Outline: Kronologi Pembentukan Regulasi Cipta Kerja hingga Pencatatan Versi Sumber Hukum
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menelusuri Dasar Aturan untuk Satu Isu Perizinan
  • 05. Kronologi Pembentukan Regulasi Cipta Kerja
  • 06. UU Nomor 6 Tahun 2023 sebagai Titik Rujukan
  • 07. Pembacaan Status Regulasi di JDIH
  • 08. Putusan MK dan Dampak terhadap Pembacaan
  • 09. Peraturan Pelaksana
  • 10. Perizinan Berusaha
  • 11. Pendekatan Berbasis Risiko
  • 12. Ketenagakerjaan sebagai Bidang yang Perlu Verifikasi
  • 13. Kemudahan Berusaha
  • 14. Hubungan Aturan Umum dan Sektoral
  • 15. Ketentuan Peralihan
  • 16. Tanggal Berlaku
  • 17. Ringkasan versus Bunyi Pasal
  • 18. Pemetaan Isu ke Regulasi dan Putusan
  • 19. Pencatatan Versi Sumber Hukum
  • 20. Worked Example: Menelusuri Dasar Aturan untuk Satu Isu Perizinan
  • 21. Quote Penting: Pencatatan Versi Sumber Hukum
  • 22. Case Study (Simulasi): Ringkasan Lama Dipakai setelah Ada Perubahan atau Putusan
  • 23. Key Takeaways: Kronologi Pembentukan Regulasi Cipta Kerja; Pencatatan Versi Sumber Hukum
  • 24. Closing: Latihan Menelusuri Dasar Aturan untuk Satu Isu Perizinan
  • 25. References: JDIH, Bappenas, Sekretariat Negara, dan Situs Kementerian Terkait untuk Regulasi Cipta Kerja: Kronologi, Sumber Hukum, dan Pembaruan

BAB 04: Regulasi 2024–2026: Penelusuran Status dan Perubahan

25 pelajaran
  • 01. Regulasi 2024–2026: Penelusuran Status dan Perubahan
  • 02. Why: Rancangan Undang-Undang Dianggap Sudah Berlaku
  • 03. Outline: Nomor dan Tahun Undang-Undang hingga Register Regulasi dengan Tanggal Verifikasi
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menyusun Matriks Regulasi 2024–2026 dari Sumber Resmi
  • 05. Nomor dan Tahun Undang-Undang
  • 06. Judul Resmi Regulasi
  • 07. Tanggal Pengundangan
  • 08. Tanggal Mulai Berlaku
  • 09. Status Berlaku, Diubah, atau Dicabut
  • 10. Perubahan Sebagian Pasal
  • 11. Hubungan Undang-Undang dan Aturan Pelaksana
  • 12. Ketentuan Peralihan
  • 13. Putusan Pengadilan yang Relevan
  • 14. Pencarian melalui JDIH
  • 15. Pencarian melalui Database Peraturan
  • 16. Pemeriksaan Dokumen Asli
  • 17. Pemisahan RUU dan UU
  • 18. Penyusunan Ringkasan Perubahan
  • 19. Register Regulasi dengan Tanggal Verifikasi
  • 20. Worked Example: Menyusun Matriks Regulasi 2024–2026 dari Sumber Resmi
  • 21. Quote Penting: Register Regulasi dengan Tanggal Verifikasi
  • 22. Case Study (Simulasi): Rancangan Undang-Undang Dianggap Sudah Berlaku
  • 23. Key Takeaways: Nomor dan Tahun Undang-Undang; Register Regulasi dengan Tanggal Verifikasi
  • 24. Closing: Latihan Menyusun Matriks Regulasi 2024–2026 dari Sumber Resmi
  • 25. References: JDIH, Bappenas, Sekretariat Negara, dan Situs Kementerian Terkait untuk Regulasi 2024–2026: Penelusuran Status dan Perubahan

BAB 05: Program dan Penyelenggara Layanan: KIS, KIP, BPJS, dan PKH

25 pelajaran
  • 01. Program dan Penyelenggara Layanan: KIS, KIP, BPJS, dan PKH
  • 02. Why: Kartu Bantuan Disamakan dengan Badan Penyelenggara
  • 03. Outline: Program Kesehatan dan Jaminan Sosial hingga Pemetaan Kebutuhan ke Kanal Layanan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Membedakan Lembaga Penyelenggara dan Program Bantuan
  • 05. Program Kesehatan dan Jaminan Sosial
  • 06. KIS dan Konteks JKN
  • 07. BPJS Kesehatan sebagai Badan Penyelenggara
  • 08. BPJS Ketenagakerjaan
  • 09. KIP dan Bantuan Pendidikan
  • 10. PKH dan Bantuan Sosial
  • 11. Perbedaan Program, Kartu, dan Lembaga
  • 12. Sasaran Penerima berdasarkan Ketentuan Program
  • 13. Persyaratan dan Proses Verifikasi
  • 14. Pembaruan Data Penerima
  • 15. Kanal Informasi Resmi Program
  • 16. Pengaduan Masalah Kepesertaan
  • 17. Pencegahan Informasi Bantuan Palsu
  • 18. Perubahan Ketentuan Antarperiode
  • 19. Pemetaan Kebutuhan ke Kanal Layanan
  • 20. Worked Example: Membedakan Lembaga Penyelenggara dan Program Bantuan
  • 21. Quote Penting: Pemetaan Kebutuhan ke Kanal Layanan
  • 22. Case Study (Simulasi): Kartu Bantuan Disamakan dengan Badan Penyelenggara
  • 23. Key Takeaways: Program Kesehatan dan Jaminan Sosial; Pemetaan Kebutuhan ke Kanal Layanan
  • 24. Closing: Latihan Membedakan Lembaga Penyelenggara dan Program Bantuan
  • 25. References: JDIH, Bappenas, Sekretariat Negara, dan Situs Kementerian Terkait untuk Program dan Penyelenggara Layanan: KIS, KIP, BPJS, dan PKH

BAB 06: Kebijakan Ekonomi: UMKM, Digital, & Ekspor

25 pelajaran
  • 01. Kebijakan Ekonomi: UMKM, Digital, & Ekspor
  • 02. Why: Digitalisasi Dianggap Cukup tanpa Kesiapan Usaha
  • 03. Outline: UMKM dalam Struktur Ekonomi hingga Verifikasi Ketentuan Program Ekonomi
  • 04. Tujuan dan Capaian: Memetakan Kebutuhan UMKM ke Instrumen Kebijakan
  • 05. UMKM dalam Struktur Ekonomi
  • 06. Legalitas dan Perizinan Usaha
  • 07. Pembiayaan Usaha
  • 08. Keterampilan dan Pendampingan
  • 09. Akses Pasar
  • 10. Transformasi Digital
  • 11. Pembayaran Digital
  • 12. Keamanan Transaksi
  • 13. Pemberdayaan Ekonomi Daerah
  • 14. Kebijakan Ekspor
  • 15. Standar dan Persyaratan Produk Ekspor
  • 16. Peran Kementerian dan Lembaga
  • 17. Program versus Hasil Kebijakan
  • 18. Indikator Evaluasi yang Relevan
  • 19. Verifikasi Ketentuan Program Ekonomi
  • 20. Worked Example: Memetakan Kebutuhan UMKM ke Instrumen Kebijakan
  • 21. Quote Penting: Verifikasi Ketentuan Program Ekonomi
  • 22. Case Study (Simulasi): Digitalisasi Dianggap Cukup tanpa Kesiapan Usaha
  • 23. Key Takeaways: UMKM dalam Struktur Ekonomi; Verifikasi Ketentuan Program Ekonomi
  • 24. Closing: Latihan Memetakan Kebutuhan UMKM ke Instrumen Kebijakan
  • 25. References: JDIH, Bappenas, Sekretariat Negara, dan Situs Kementerian Terkait untuk Kebijakan Ekonomi: UMKM, Digital, & Ekspor

BAB 07: Kementerian & Lembaga Non-Kementerian

25 pelajaran
  • 01. Kementerian & Lembaga Non-Kementerian
  • 02. Why: Semua Lembaga di Luar Kementerian Disebut LPNK
  • 03. Outline: Kementerian dalam Struktur Pemerintahan hingga Pemeriksaan Struktur pada Tanggal Acuan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Mengelompokkan Institusi berdasarkan Dasar dan Fungsinya
  • 05. Kementerian dalam Struktur Pemerintahan
  • 06. Dasar Pembentukan Organisasi
  • 07. Menteri sebagai Pembantu Presiden
  • 08. Lembaga Pemerintah Nonkementerian
  • 09. Lembaga Nonstruktural
  • 10. Lembaga Negara Konstitusional
  • 11. Tugas dan Fungsi
  • 12. Koordinasi dan Pertanggungjawaban
  • 13. Perbedaan Nama dan Status Lembaga
  • 14. Peraturan Organisasi sebagai Sumber
  • 15. Perubahan Nomenklatur
  • 16. Pemetaan Urusan Pemerintahan
  • 17. Layanan yang Diselenggarakan
  • 18. Pencegahan Salah Atribusi Kewenangan
  • 19. Pemeriksaan Struktur pada Tanggal Acuan
  • 20. Worked Example: Mengelompokkan Institusi berdasarkan Dasar dan Fungsinya
  • 21. Quote Penting: Pemeriksaan Struktur pada Tanggal Acuan
  • 22. Case Study (Simulasi): Semua Lembaga di Luar Kementerian Disebut LPNK
  • 23. Key Takeaways: Kementerian dalam Struktur Pemerintahan; Pemeriksaan Struktur pada Tanggal Acuan
  • 24. Closing: Latihan Mengelompokkan Institusi berdasarkan Dasar dan Fungsinya
  • 25. References: JDIH, Bappenas, Sekretariat Negara, dan Situs Kementerian Terkait untuk Kementerian & Lembaga Non-Kementerian

BAB 08: Visi-Misi Pemerintahan dan Penjabarannya dalam Perencanaan

25 pelajaran
  • 01. Visi-Misi Pemerintahan dan Penjabarannya dalam Perencanaan
  • 02. Why: Slogan Politik Dianggap Sama dengan Aturan Operasional
  • 03. Outline: Visi sebagai Arah Jangka Panjang hingga Pemetaan Misi ke Program dengan Bukti
  • 04. Tujuan dan Capaian: Membaca Hubungan Visi, Misi, dan RPJMN
  • 05. Visi sebagai Arah Jangka Panjang
  • 06. Misi sebagai Penjabaran Arah
  • 07. Dokumen Kampanye dan Dokumen Pemerintahan
  • 08. Penerjemahan ke RPJMN
  • 09. Agenda Prioritas
  • 10. Target dan Indikator
  • 11. Program dan Kegiatan
  • 12. Peran Presiden dan Wakil Presiden
  • 13. Pelaksanaan oleh Kementerian dan Lembaga
  • 14. Keselarasan dengan RPJPN
  • 15. Anggaran dan Kapasitas Pelaksanaan
  • 16. Evaluasi Capaian
  • 17. Sumber Resmi dan Tanggal Dokumen
  • 18. Pemisahan Janji dan Kebijakan Berlaku
  • 19. Pemetaan Misi ke Program dengan Bukti
  • 20. Worked Example: Membaca Hubungan Visi, Misi, dan RPJMN
  • 21. Quote Penting: Pemetaan Misi ke Program dengan Bukti
  • 22. Case Study (Simulasi): Slogan Politik Dianggap Sama dengan Aturan Operasional
  • 23. Key Takeaways: Visi sebagai Arah Jangka Panjang; Pemetaan Misi ke Program dengan Bukti
  • 24. Closing: Latihan Membaca Hubungan Visi, Misi, dan RPJMN
  • 25. References: JDIH, Bappenas, Sekretariat Negara, dan Situs Kementerian Terkait untuk Visi-Misi Pemerintahan dan Penjabarannya dalam Perencanaan

BAB 09: Infrastruktur & Proyek Strategis Nasional

25 pelajaran
  • 01. Infrastruktur & Proyek Strategis Nasional
  • 02. Why: Pengumuman Proyek Disamakan dengan Proyek Selesai
  • 03. Outline: Infrastruktur dan Tujuan Pembangunan hingga Tanggal Acuan Status Proyek
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menyusun Profil Proyek dari Dokumen Resmi
  • 05. Infrastruktur dan Tujuan Pembangunan
  • 06. Konektivitas Wilayah
  • 07. Akses Layanan Dasar
  • 08. Proyek Strategis Nasional
  • 09. Dasar Penetapan Daftar Proyek
  • 10. Perubahan Status Proyek
  • 11. Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan
  • 12. Pembiayaan Proyek
  • 13. Koordinasi Pusat dan Daerah
  • 14. Pengadaan Tanah dalam Kerangka Aturan
  • 15. Dampak Sosial dan Lingkungan
  • 16. Manfaat dan Indikator Kinerja
  • 17. Pengawasan Pelaksanaan
  • 18. Informasi Proyek dari Sumber Resmi
  • 19. Tanggal Acuan Status Proyek
  • 20. Worked Example: Menyusun Profil Proyek dari Dokumen Resmi
  • 21. Quote Penting: Tanggal Acuan Status Proyek
  • 22. Case Study (Simulasi): Pengumuman Proyek Disamakan dengan Proyek Selesai
  • 23. Key Takeaways: Infrastruktur dan Tujuan Pembangunan; Tanggal Acuan Status Proyek
  • 24. Closing: Latihan Menyusun Profil Proyek dari Dokumen Resmi
  • 25. References: JDIH, Bappenas, Sekretariat Negara, dan Situs Kementerian Terkait untuk Infrastruktur & Proyek Strategis Nasional

BAB 10: Soal Kebijakan Luar Negeri Indonesia

25 pelajaran
  • 01. Soal Kebijakan Luar Negeri Indonesia
  • 02. Why: Bebas Aktif Disamakan dengan Netral pada Semua Isu
  • 03. Outline: Tujuan Negara dalam Hubungan Internasional hingga Analisis Kebijakan tanpa Klaim di Luar Sumber
  • 04. Tujuan dan Capaian: Mengidentifikasi Prinsip dalam Pernyataan Diplomatik
  • 05. Tujuan Negara dalam Hubungan Internasional
  • 06. Politik Luar Negeri Bebas Aktif
  • 07. Kedaulatan dan Kepentingan Nasional
  • 08. Diplomasi Bilateral
  • 09. Diplomasi Multilateral
  • 10. Peran Indonesia di ASEAN
  • 11. Peran Indonesia di PBB
  • 12. Perlindungan WNI di Luar Negeri
  • 13. Diplomasi Ekonomi
  • 14. Diplomasi Kemanusiaan
  • 15. Perjanjian Internasional dan Proses Nasional
  • 16. Sikap Resmi versus Pendapat Individu
  • 17. Sumber Resmi Kementerian Luar Negeri
  • 18. Perubahan Isu dan Tanggal Pernyataan
  • 19. Analisis Kebijakan tanpa Klaim di Luar Sumber
  • 20. Worked Example: Mengidentifikasi Prinsip dalam Pernyataan Diplomatik
  • 21. Quote Penting: Analisis Kebijakan tanpa Klaim di Luar Sumber
  • 22. Case Study (Simulasi): Bebas Aktif Disamakan dengan Netral pada Semua Isu
  • 23. Key Takeaways: Tujuan Negara dalam Hubungan Internasional; Analisis Kebijakan tanpa Klaim di Luar Sumber
  • 24. Closing: Latihan Mengidentifikasi Prinsip dalam Pernyataan Diplomatik
  • 25. References: JDIH, Bappenas, Sekretariat Negara, dan Situs Kementerian Terkait untuk Soal Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Persyaratan

  • Memiliki niat untuk mendaftar seleksi CPNS Indonesia.

Deskripsi

Memahami program strategis nasional, undang-undang terbaru, struktur kabinet, dan kebijakan luar negeri.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

SKD TIU — Logika Numerik
-83%
SLIDES Terlaris Essential

SKD TIU — Logika Numerik

Konsuli Team

5.0
(1)
250 Slide • Sertifikat
Rp25.000 Rp149.000
SKD TIU — Logika Verbal
-83%
SLIDES Terlaris Foundation

SKD TIU — Logika Verbal

Konsuli Team

5.0
(1)
250 Slide • Sertifikat
Rp25.000 Rp149.000
SKD TIU — Logika Figural
-83%
SLIDES Terlaris Professional

SKD TIU — Logika Figural

Konsuli Team

5.0
(1)
250 Slide • Sertifikat
Rp25.000 Rp149.000
Harga Rp25.000