Investment Banking › SLIDES • Essential

BUMN Privatization & Strategic Divestment

BUMN Privatization Legal Framework, Valuation, and Employee Transition Management

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai konsep teoritis dan praktis terbaik dalam transaksi investasi di Indonesia.
Mampu memitigasi risiko hukum, pajak, dan regulasi terkait deal approval.

Daftar Isi

BAB 01: Kerangka Hukum Privatisasi, Divestasi, dan Penyertaan Modal Negara

40 pelajaran
  • 01. Kerangka Hukum Privatisasi, Divestasi, dan Penyertaan Modal Negara
  • 02. Why: Dampak State Ownership Transaction Perimeter dan Public Accountability in Privatization pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: State Ownership Transaction Perimeter; Privatization versus Capital Participation; Privatization Method Selection; State Asset Valuation Authority; Privatization Approval Path; Public Accountability in Privatization
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Privatization versus Capital Participation, Menilai State Asset Valuation Authority, dan Menyimpulkan Public Accountability in Privatization
  • 05. State Ownership Transaction Perimeter: Struktur Kepemilikan Langsung dan Tidak Langsung
  • 06. State Ownership Transaction Perimeter: Hak Ekonomi serta Hak Suara
  • 07. State Ownership Transaction Perimeter: Pihak Pengendali dan Pemilik Manfaat Akhir
  • 08. State Ownership Transaction Perimeter: Penelusuran Perubahan Kepemilikan akibat Transaksi
  • 09. State Ownership Transaction Perimeter: Kedudukan penjual dan pemilik
  • 10. Privatization versus Capital Participation: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 11. Privatization versus Capital Participation: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 12. Privatization versus Capital Participation: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 13. Privatization versus Capital Participation: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 14. Privatization versus Capital Participation: Perbedaan divestasi penambahan modal
  • 15. Privatization Method Selection: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 16. Privatization Method Selection: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 17. Privatization Method Selection: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 18. Privatization Method Selection: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 19. Privatization Method Selection: Pilihan penawaran atau investor
  • 20. State Asset Valuation Authority: Objek, Tujuan, dan Tanggal Penilaian
  • 21. State Asset Valuation Authority: Data Arus Kas serta Pemilihan Metode
  • 22. State Asset Valuation Authority: Asumsi Risiko dan Dasar Penyesuaian
  • 23. State Asset Valuation Authority: Rekonsiliasi Hasil serta Keterbatasan Penilaian
  • 24. State Asset Valuation Authority: Dasar penunjukan penilai
  • 25. Privatization Approval Path: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 26. Privatization Approval Path: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 27. Privatization Approval Path: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 28. Privatization Approval Path: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 29. Privatization Approval Path: Urutan persetujuan menurut transaksi
  • 30. Public Accountability in Privatization: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 31. Public Accountability in Privatization: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 32. Public Accountability in Privatization: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 33. Public Accountability in Privatization: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 34. Public Accountability in Privatization: Dokumentasi dasar keputusan publik
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Privatization Method Selection dengan Data Privatization versus Capital Participation
  • 36. Quote Penting (Editorial): State Ownership Transaction Perimeter - Nilai Transaksi Negara Memerlukan Dasar Penilaian dan Akuntabilitas
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Public Accountability in Privatization ketika State Asset Valuation Authority Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan State Ownership Transaction Perimeter, Privatization Method Selection, dan Public Accountability in Privatization
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Public Accountability in Privatization beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Peraturan BUMN, Dokumen Korporasi, dan Laporan Penilaian untuk Kerangka Hukum Privatisasi, Divestasi, dan Penyertaan Modal Negara

BAB 02: Strategic Partnership & Joint Venture

40 pelajaran
  • 01. Strategic Partnership & Joint Venture
  • 02. Why: Dampak Strategic Partner Selection dan JV Deadlock and Exit pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Strategic Partner Selection; JV Capital Contribution; JV Reserved Matters; JV Business Plan; JV Dividend Distribution; JV Deadlock and Exit
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis JV Capital Contribution, Menilai JV Business Plan, dan Menyimpulkan JV Deadlock and Exit
  • 05. Strategic Partner Selection: Kontribusi Modal, Aset, dan Keahlian
  • 06. Strategic Partner Selection: Pembagian Hak Kontrol serta Hasil Usaha
  • 07. Strategic Partner Selection: Komitmen Kinerja dan Kebutuhan Pendanaan
  • 08. Strategic Partner Selection: Penyelesaian Kebuntuan serta Pilihan Keluar
  • 09. Strategic Partner Selection: Kontribusi mitra selain modal
  • 10. JV Capital Contribution: Pendapatan dan Biaya pada Unit yang Sama
  • 11. JV Capital Contribution: Pemisahan Biaya Variabel serta Biaya Tetap
  • 12. JV Capital Contribution: Volume Minimum untuk Menutup Biaya
  • 13. JV Capital Contribution: Sensitivitas Margin terhadap Harga dan Utilisasi
  • 14. JV Capital Contribution: Penilaian kontribusi aset nonkas
  • 15. JV Reserved Matters: Hak serta Kewajiban Setiap Pihak
  • 16. JV Reserved Matters: Kondisi Pendahuluan dan Kewenangan Persetujuan
  • 17. JV Reserved Matters: Pemicu Wanprestasi serta Upaya Perbaikan
  • 18. JV Reserved Matters: Dokumen Pelaksanaan dan Penyelesaian Sengketa
  • 19. JV Reserved Matters: Pembatasan keputusan yang dicadangkan
  • 20. JV Business Plan: Tujuan Perbaikan dan Kondisi Awal
  • 21. JV Business Plan: Asumsi Operasi serta Kebutuhan Pendanaan
  • 22. JV Business Plan: Rencana Tindakan dan Ukuran Keberhasilan
  • 23. JV Business Plan: Pengujian Kelayakan pada Skenario Penurunan
  • 24. JV Business Plan: Target operasi sebelum pendanaan
  • 25. JV Dividend Distribution: Kontribusi Modal, Aset, dan Keahlian
  • 26. JV Dividend Distribution: Pembagian Hak Kontrol serta Hasil Usaha
  • 27. JV Dividend Distribution: Komitmen Kinerja dan Kebutuhan Pendanaan
  • 28. JV Dividend Distribution: Penyelesaian Kebuntuan serta Pilihan Keluar
  • 29. JV Dividend Distribution: Pengaruh cadangan pada dividen
  • 30. JV Deadlock and Exit: Pihak, Cakupan, dan Jangka Waktu Kesepakatan
  • 31. JV Deadlock and Exit: Hak Pengambilan Keputusan selama Penundaan
  • 32. JV Deadlock and Exit: Pembatasan Tindakan serta Pertukaran Informasi
  • 33. JV Deadlock and Exit: Pemicu Berakhirnya Kesepakatan dan Pilihan Lanjutan
  • 34. JV Deadlock and Exit: Penanganan kebuntuan pemegang saham
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis JV Reserved Matters dengan Data JV Capital Contribution
  • 36. Quote Penting (Editorial): Strategic Partner Selection - Nilai Transaksi Negara Memerlukan Dasar Penilaian dan Akuntabilitas
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan JV Deadlock and Exit ketika JV Business Plan Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Strategic Partner Selection, JV Reserved Matters, dan JV Deadlock and Exit
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan JV Deadlock and Exit beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Peraturan BUMN, Dokumen Korporasi, dan Laporan Penilaian untuk Strategic Partnership & Joint Venture

BAB 03: IPO of BUMN Subsidiaries

40 pelajaran
  • 01. IPO of BUMN Subsidiaries
  • 02. Why: Dampak Subsidiary IPO Eligibility dan Subsidiary IPO Readiness pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Subsidiary IPO Eligibility; Parent-Subsidiary Ownership; State Control after IPO; IPO Proceeds for Subsidiary; Subsidiary Related-Party Disclosure; Subsidiary IPO Readiness
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Parent-Subsidiary Ownership, Menilai IPO Proceeds for Subsidiary, dan Menyimpulkan Subsidiary IPO Readiness
  • 05. Subsidiary IPO Eligibility: Kelayakan Emiten dan Struktur Kepemilikan
  • 06. Subsidiary IPO Eligibility: Kesiapan Laporan Keuangan serta Tata Kelola
  • 07. Subsidiary IPO Eligibility: Kelengkapan Dokumen untuk Penawaran dan Pencatatan
  • 08. Subsidiary IPO Eligibility: Kesenjangan Kesiapan serta Rencana Pemenuhannya
  • 09. Subsidiary IPO Eligibility: Rekam jejak subsidiari
  • 10. Parent-Subsidiary Ownership: Struktur Kepemilikan Langsung dan Tidak Langsung
  • 11. Parent-Subsidiary Ownership: Hak Ekonomi serta Hak Suara
  • 12. Parent-Subsidiary Ownership: Pihak Pengendali dan Pemilik Manfaat Akhir
  • 13. Parent-Subsidiary Ownership: Penelusuran Perubahan Kepemilikan akibat Transaksi
  • 14. Parent-Subsidiary Ownership: Hak pemilik lama pasca-penawaran
  • 15. State Control after IPO: Hak Suara dan Kewenangan Pengambilan Keputusan
  • 16. State Control after IPO: Hak Penunjukan Pengurus serta Hak Veto
  • 17. State Control after IPO: Dampak Hak Istimewa terhadap Investor Lain
  • 18. State Control after IPO: Penilaian Hak berdasarkan Dokumen Perusahaan
  • 19. State Control after IPO: Batas hak kendali khusus
  • 20. IPO Proceeds for Subsidiary: Penerimaan Bruto serta Komponen Pengurang
  • 21. IPO Proceeds for Subsidiary: Biaya Transaksi dan Kewajiban yang Diselesaikan
  • 22. IPO Proceeds for Subsidiary: Pembagian Hasil kepada Para Pemilik Klaim
  • 23. IPO Proceeds for Subsidiary: Rekonsiliasi Nilai Transaksi dengan Kas Bersih
  • 24. IPO Proceeds for Subsidiary: Dana untuk entitas atau penjual
  • 25. Subsidiary Related-Party Disclosure: Daftar Informasi serta Sumber Primer
  • 26. Subsidiary Related-Party Disclosure: Kelengkapan, Konsistensi, dan Tanggal Data
  • 27. Subsidiary Related-Party Disclosure: Penanggung Jawab Penyiapan serta Penelaahan
  • 28. Subsidiary Related-Party Disclosure: Jejak Revisi dan Penyimpanan Bukti Persetujuan
  • 29. Subsidiary Related-Party Disclosure: Keterkaitan bisnis dengan induk
  • 30. Subsidiary IPO Readiness: Kelayakan Emiten dan Struktur Kepemilikan
  • 31. Subsidiary IPO Readiness: Kesiapan Laporan Keuangan serta Tata Kelola
  • 32. Subsidiary IPO Readiness: Kelengkapan Dokumen untuk Penawaran dan Pencatatan
  • 33. Subsidiary IPO Readiness: Kesenjangan Kesiapan serta Rencana Pemenuhannya
  • 34. Subsidiary IPO Readiness: Hambatan pemisahan laporan historis
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis State Control after IPO dengan Data Parent-Subsidiary Ownership
  • 36. Quote Penting (Editorial): Subsidiary IPO Eligibility - Nilai Transaksi Negara Memerlukan Dasar Penilaian dan Akuntabilitas
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Subsidiary IPO Readiness ketika IPO Proceeds for Subsidiary Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Subsidiary IPO Eligibility, State Control after IPO, dan Subsidiary IPO Readiness
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Subsidiary IPO Readiness beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Peraturan BUMN, Dokumen Korporasi, dan Laporan Penilaian untuk IPO of BUMN Subsidiaries

BAB 04: Valuation of State-Owned Assets

40 pelajaran
  • 01. Valuation of State-Owned Assets
  • 02. Why: Dampak State Asset Inventory dan State Asset Transaction Price pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: State Asset Inventory; State Asset Income Approach; State Asset Market Approach; Public Service Obligation Adjustment; State Asset Valuation Independence; State Asset Transaction Price
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis State Asset Income Approach, Menilai Public Service Obligation Adjustment, dan Menyimpulkan State Asset Transaction Price
  • 05. State Asset Inventory: Aliran Barang dan Kebutuhan Kapasitas
  • 06. State Asset Inventory: Biaya Penyimpanan, Pemrosesan, serta Pengiriman
  • 07. State Asset Inventory: Ketepatan Waktu, Kehilangan, dan Mutu Layanan
  • 08. State Asset Inventory: Utilisasi Jaringan serta Margin per Pesanan
  • 09. State Asset Inventory: Konsistensi daftar dengan kepemilikan
  • 10. State Asset Income Approach: Data Penghasilan atau Pembanding Pasar
  • 11. State Asset Income Approach: Pembatasan Penggunaan serta Kewajiban Layanan
  • 12. State Asset Income Approach: Penyesuaian Risiko dan Kondisi Aset
  • 13. State Asset Income Approach: Rekonsiliasi Hasil dengan Tujuan Penilaian
  • 14. State Asset Income Approach: Penyesuaian kewajiban layanan
  • 15. State Asset Market Approach: Data Penghasilan atau Pembanding Pasar
  • 16. State Asset Market Approach: Pembatasan Penggunaan serta Kewajiban Layanan
  • 17. State Asset Market Approach: Penyesuaian Risiko dan Kondisi Aset
  • 18. State Asset Market Approach: Rekonsiliasi Hasil dengan Tujuan Penilaian
  • 19. State Asset Market Approach: Pembanding aset dengan pembatasan
  • 20. Public Service Obligation Adjustment: Mandat Kelembagaan dan Pihak Berwenang
  • 21. Public Service Obligation Adjustment: Tujuan Kebijakan serta Kriteria Penilaian
  • 22. Public Service Obligation Adjustment: Bukti Permohonan dan Proses Koordinasi
  • 23. Public Service Obligation Adjustment: Perubahan Kebijakan serta Kewajiban Transparansi
  • 24. Public Service Obligation Adjustment: Subsidi yang masuk proyeksi
  • 25. State Asset Valuation Independence: Objek, Tujuan, dan Tanggal Penilaian
  • 26. State Asset Valuation Independence: Data Arus Kas serta Pemilihan Metode
  • 27. State Asset Valuation Independence: Asumsi Risiko dan Dasar Penyesuaian
  • 28. State Asset Valuation Independence: Rekonsiliasi Hasil serta Keterbatasan Penilaian
  • 29. State Asset Valuation Independence: Pemisahan penilai dari pengambil keputusan
  • 30. State Asset Transaction Price: Basis Harga dan Tanggal Penetapan
  • 31. State Asset Transaction Price: Metrik Pembanding serta Kondisi Pasar
  • 32. State Asset Transaction Price: Pengaruh Risiko, Likuiditas, dan Syarat Transaksi
  • 33. State Asset Transaction Price: Sensitivitas Harga terhadap Asumsi Utama
  • 34. State Asset Transaction Price: Rekonsiliasi nilai dan harga
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis State Asset Market Approach dengan Data State Asset Income Approach
  • 36. Quote Penting (Editorial): State Asset Inventory - Nilai Transaksi Negara Memerlukan Dasar Penilaian dan Akuntabilitas
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan State Asset Transaction Price ketika Public Service Obligation Adjustment Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan State Asset Inventory, State Asset Market Approach, dan State Asset Transaction Price
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan State Asset Transaction Price beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Peraturan BUMN, Dokumen Korporasi, dan Laporan Penilaian untuk Valuation of State-Owned Assets

BAB 05: Employee & Union Management

40 pelajaran
  • 01. Employee & Union Management
  • 02. Why: Dampak Employee Transfer Perimeter dan Post-Privatization Labor Integration pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Employee Transfer Perimeter; Union Consultation; Employee Benefit Continuity; Privatization Severance Exposure; Workforce Communication; Post-Privatization Labor Integration
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Union Consultation, Menilai Privatization Severance Exposure, dan Menyimpulkan Post-Privatization Labor Integration
  • 05. Employee Transfer Perimeter: Kelompok yang Terdampak serta Hubungan Hukum
  • 06. Employee Transfer Perimeter: Hak, Kewajiban, dan Bukti Pelaksanaannya
  • 07. Employee Transfer Perimeter: Biaya Pemenuhan serta Risiko Sengketa
  • 08. Employee Transfer Perimeter: Saluran Pengaduan dan Tindakan Perbaikan
  • 09. Employee Transfer Perimeter: Hak pekerja setelah perubahan
  • 10. Union Consultation: Kelompok yang Terdampak serta Hubungan Hukum
  • 11. Union Consultation: Hak, Kewajiban, dan Bukti Pelaksanaannya
  • 12. Union Consultation: Biaya Pemenuhan serta Risiko Sengketa
  • 13. Union Consultation: Saluran Pengaduan dan Tindakan Perbaikan
  • 14. Union Consultation: Waktu konsultasi sebelum keputusan
  • 15. Employee Benefit Continuity: Kelompok yang Terdampak serta Hubungan Hukum
  • 16. Employee Benefit Continuity: Hak, Kewajiban, dan Bukti Pelaksanaannya
  • 17. Employee Benefit Continuity: Biaya Pemenuhan serta Risiko Sengketa
  • 18. Employee Benefit Continuity: Saluran Pengaduan dan Tindakan Perbaikan
  • 19. Employee Benefit Continuity: Kewajiban manfaat dari masa lalu
  • 20. Privatization Severance Exposure: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 21. Privatization Severance Exposure: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 22. Privatization Severance Exposure: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 23. Privatization Severance Exposure: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 24. Privatization Severance Exposure: Pembagian tanggungan penjual pembeli
  • 25. Workforce Communication: Kelompok yang Terdampak serta Hubungan Hukum
  • 26. Workforce Communication: Hak, Kewajiban, dan Bukti Pelaksanaannya
  • 27. Workforce Communication: Biaya Pemenuhan serta Risiko Sengketa
  • 28. Workforce Communication: Saluran Pengaduan dan Tindakan Perbaikan
  • 29. Workforce Communication: Informasi yang belum dapat diumumkan
  • 30. Post-Privatization Labor Integration: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 31. Post-Privatization Labor Integration: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 32. Post-Privatization Labor Integration: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 33. Post-Privatization Labor Integration: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 34. Post-Privatization Labor Integration: Pemantauan kesepakatan ketenagakerjaan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Employee Benefit Continuity dengan Data Union Consultation
  • 36. Quote Penting (Editorial): Employee Transfer Perimeter - Nilai Transaksi Negara Memerlukan Dasar Penilaian dan Akuntabilitas
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Post-Privatization Labor Integration ketika Privatization Severance Exposure Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Employee Transfer Perimeter, Employee Benefit Continuity, dan Post-Privatization Labor Integration
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Post-Privatization Labor Integration beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Peraturan BUMN, Dokumen Korporasi, dan Laporan Penilaian untuk Employee & Union Management

BAB 06: Government Support & Viability Gap

40 pelajaran
  • 01. Government Support & Viability Gap
  • 02. Why: Dampak Public Service Funding Gap dan Support Monitoring pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Public Service Funding Gap; Government Support Instrument; Viability Gap Assessment; Support Disbursement Conditions; Government Contingent Liability; Support Monitoring
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Government Support Instrument, Menilai Support Disbursement Conditions, dan Menyimpulkan Support Monitoring
  • 05. Public Service Funding Gap: Komponen Penerimaan serta Pengeluaran
  • 06. Public Service Funding Gap: Jadwal Kebutuhan Dana dan Asumsi Dasar
  • 07. Public Service Funding Gap: Sumber Pendanaan serta Cadangan Likuiditas
  • 08. Public Service Funding Gap: Rekonsiliasi Proyeksi dengan Realisasi
  • 09. Public Service Funding Gap: Defisit dari kewajiban layanan
  • 10. Government Support Instrument: Kewajiban Penyedia Layanan dan Pemberi Dukungan
  • 11. Government Support Instrument: Rumus Pembayaran serta Kondisi Pencairan
  • 12. Government Support Instrument: Alokasi Risiko Kinerja dan Perubahan Kebijakan
  • 13. Government Support Instrument: Jaminan Pembayaran serta Ketentuan Pengakhiran
  • 14. Government Support Instrument: Perbedaan hibah penjaminan subsidi
  • 15. Viability Gap Assessment: Kebutuhan Dukungan dan Kelompok Penerima
  • 16. Viability Gap Assessment: Sumber Anggaran serta Mekanisme Penyaluran
  • 17. Viability Gap Assessment: Syarat Pencairan dan Bukti Penggunaan
  • 18. Viability Gap Assessment: Pengukuran Manfaat serta Risiko Ketergantungan
  • 19. Viability Gap Assessment: Sumber pendapatan sebelum dukungan
  • 20. Support Disbursement Conditions: Kebutuhan Dukungan dan Kelompok Penerima
  • 21. Support Disbursement Conditions: Sumber Anggaran serta Mekanisme Penyaluran
  • 22. Support Disbursement Conditions: Syarat Pencairan dan Bukti Penggunaan
  • 23. Support Disbursement Conditions: Pengukuran Manfaat serta Risiko Ketergantungan
  • 24. Support Disbursement Conditions: Bukti sebelum dana dicairkan
  • 25. Government Contingent Liability: Sumber Risiko dan Pemicu Kejadian
  • 26. Government Contingent Liability: Pihak yang Menanggung Dampak Keuangan
  • 27. Government Contingent Liability: Pengukuran Besaran serta Ketidakpastian
  • 28. Government Contingent Liability: Alokasi Kontraktual dan Rencana Pengendalian
  • 29. Government Contingent Liability: Pencatatan kewajiban tidak langsung
  • 30. Support Monitoring: Kriteria Pengujian dan Bukti Pelaksanaan
  • 31. Support Monitoring: Temuan serta Tingkat Materialitas
  • 32. Support Monitoring: Penanggung Jawab dan Batas Waktu Perbaikan
  • 33. Support Monitoring: Verifikasi Penyelesaian serta Risiko yang Masih Tersisa
  • 34. Support Monitoring: Pemilik pelaporan dukungan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Viability Gap Assessment dengan Data Government Support Instrument
  • 36. Quote Penting (Editorial): Public Service Funding Gap - Nilai Transaksi Negara Memerlukan Dasar Penilaian dan Akuntabilitas
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Support Monitoring ketika Support Disbursement Conditions Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Public Service Funding Gap, Viability Gap Assessment, dan Support Monitoring
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Support Monitoring beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Peraturan BUMN, Dokumen Korporasi, dan Laporan Penilaian untuk Government Support & Viability Gap

BAB 07: Pemetaan Kewenangan Persetujuan dan Pengawasan Transaksi BUMN

40 pelajaran
  • 01. Pemetaan Kewenangan Persetujuan dan Pengawasan Transaksi BUMN
  • 02. Why: Dampak Approval Authority Mapping dan Legislative Oversight Perimeter pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Approval Authority Mapping; Shareholder Approval for State Assets; Sector Ministry Coordination; Fiscal Authority Interface; Public Audit Evidence; Legislative Oversight Perimeter
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Shareholder Approval for State Assets, Menilai Fiscal Authority Interface, dan Menyimpulkan Legislative Oversight Perimeter
  • 05. Approval Authority Mapping: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 06. Approval Authority Mapping: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 07. Approval Authority Mapping: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 08. Approval Authority Mapping: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 09. Approval Authority Mapping: Pembagian kewenangan menurut objek
  • 10. Shareholder Approval for State Assets: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 11. Shareholder Approval for State Assets: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 12. Shareholder Approval for State Assets: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 13. Shareholder Approval for State Assets: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 14. Shareholder Approval for State Assets: Persetujuan pada tingkat entitas
  • 15. Sector Ministry Coordination: Ruang Lingkup Kewenangan serta Komitmen
  • 16. Sector Ministry Coordination: Pihak yang Menyiapkan Bukti Pemenuhan
  • 17. Sector Ministry Coordination: Prasyarat Transaksi dan Batas Perubahan
  • 18. Sector Ministry Coordination: Pemantauan Realisasi serta Tindak Lanjut
  • 19. Sector Ministry Coordination: Konsistensi mandat beberapa instansi
  • 20. Fiscal Authority Interface: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 21. Fiscal Authority Interface: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 22. Fiscal Authority Interface: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 23. Fiscal Authority Interface: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 24. Fiscal Authority Interface: Batas kewenangan keputusan fiskal
  • 25. Public Audit Evidence: Daftar Informasi serta Sumber Primer
  • 26. Public Audit Evidence: Kelengkapan, Konsistensi, dan Tanggal Data
  • 27. Public Audit Evidence: Penanggung Jawab Penyiapan serta Penelaahan
  • 28. Public Audit Evidence: Jejak Revisi dan Penyimpanan Bukti Persetujuan
  • 29. Public Audit Evidence: Arsip bukti pertimbangan
  • 30. Legislative Oversight Perimeter: Mandat Kelembagaan dan Pihak Berwenang
  • 31. Legislative Oversight Perimeter: Tujuan Kebijakan serta Kriteria Penilaian
  • 32. Legislative Oversight Perimeter: Bukti Permohonan dan Proses Koordinasi
  • 33. Legislative Oversight Perimeter: Perubahan Kebijakan serta Kewajiban Transparansi
  • 34. Legislative Oversight Perimeter: Perbedaan persetujuan dan pengawasan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Sector Ministry Coordination dengan Data Shareholder Approval for State Assets
  • 36. Quote Penting (Editorial): Approval Authority Mapping - Nilai Transaksi Negara Memerlukan Dasar Penilaian dan Akuntabilitas
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Legislative Oversight Perimeter ketika Fiscal Authority Interface Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Approval Authority Mapping, Sector Ministry Coordination, dan Legislative Oversight Perimeter
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Legislative Oversight Perimeter beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Peraturan BUMN, Dokumen Korporasi, dan Laporan Penilaian untuk Pemetaan Kewenangan Persetujuan dan Pengawasan Transaksi BUMN

BAB 08: Partial Divestment vs Full Divestment

40 pelajaran
  • 01. Partial Divestment vs Full Divestment
  • 02. Why: Dampak Partial Stake Sale dan Divestment Route Comparison pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Partial Stake Sale; Full Stake Sale; Retained State Control; Divestment Proceeds; Minority Investor Rights; Divestment Route Comparison
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Full Stake Sale, Menilai Divestment Proceeds, dan Menyimpulkan Divestment Route Comparison
  • 05. Partial Stake Sale: Pilihan Pembeli atau Pasar Tujuan
  • 06. Partial Stake Sale: Prasyarat Transaksi dan Batas Likuiditas
  • 07. Partial Stake Sale: Dampak Struktur terhadap Nilai yang Diterima
  • 08. Partial Stake Sale: Perbandingan Hasil Bersih serta Risiko Eksekusi
  • 09. Partial Stake Sale: Hak yang tetap dipertahankan
  • 10. Full Stake Sale: Pilihan Pembeli atau Pasar Tujuan
  • 11. Full Stake Sale: Prasyarat Transaksi dan Batas Likuiditas
  • 12. Full Stake Sale: Dampak Struktur terhadap Nilai yang Diterima
  • 13. Full Stake Sale: Perbandingan Hasil Bersih serta Risiko Eksekusi
  • 14. Full Stake Sale: Pembagian kewajiban sebelum pengalihan
  • 15. Retained State Control: Hak Suara dan Kewenangan Pengambilan Keputusan
  • 16. Retained State Control: Hak Penunjukan Pengurus serta Hak Veto
  • 17. Retained State Control: Dampak Hak Istimewa terhadap Investor Lain
  • 18. Retained State Control: Penilaian Hak berdasarkan Dokumen Perusahaan
  • 19. Retained State Control: Kontrol tanpa mayoritas ekonomi
  • 20. Divestment Proceeds: Ruang Lingkup Kewenangan serta Komitmen
  • 21. Divestment Proceeds: Pihak yang Menyiapkan Bukti Pemenuhan
  • 22. Divestment Proceeds: Prasyarat Transaksi dan Batas Perubahan
  • 23. Divestment Proceeds: Pemantauan Realisasi serta Tindak Lanjut
  • 24. Divestment Proceeds: Penerimaan negara setelah biaya
  • 25. Minority Investor Rights: Hak serta Kewajiban Setiap Pihak
  • 26. Minority Investor Rights: Kondisi Pendahuluan dan Kewenangan Persetujuan
  • 27. Minority Investor Rights: Pemicu Wanprestasi serta Upaya Perbaikan
  • 28. Minority Investor Rights: Dokumen Pelaksanaan dan Penyelesaian Sengketa
  • 29. Minority Investor Rights: Hak informasi investor kecil
  • 30. Divestment Route Comparison: Aset atau Saham yang Akan Dialihkan
  • 31. Divestment Route Comparison: Kelayakan Pembeli dan Pilihan Struktur
  • 32. Divestment Route Comparison: Nilai Bersih setelah Biaya Pengalihan
  • 33. Divestment Route Comparison: Prasyarat Pelaksanaan serta Risiko Eksekusi
  • 34. Divestment Route Comparison: Perbandingan manfaat dan kehilangan kontrol
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Retained State Control dengan Data Full Stake Sale
  • 36. Quote Penting (Editorial): Partial Stake Sale - Nilai Transaksi Negara Memerlukan Dasar Penilaian dan Akuntabilitas
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Divestment Route Comparison ketika Divestment Proceeds Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Partial Stake Sale, Retained State Control, dan Divestment Route Comparison
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Divestment Route Comparison beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Peraturan BUMN, Dokumen Korporasi, dan Laporan Penilaian untuk Partial Divestment vs Full Divestment

BAB 09: Golden Share & Special Rights

40 pelajaran
  • 01. Golden Share & Special Rights
  • 02. Why: Dampak Special Share Rights dan Special Rights Disclosure pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Special Share Rights; Reserved State Consent; Board Nomination Rights; Strategic Asset Protection; Investor Rights Compatibility; Special Rights Disclosure
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Reserved State Consent, Menilai Strategic Asset Protection, dan Menyimpulkan Special Rights Disclosure
  • 05. Special Share Rights: Hak Suara dan Kewenangan Pengambilan Keputusan
  • 06. Special Share Rights: Hak Penunjukan Pengurus serta Hak Veto
  • 07. Special Share Rights: Dampak Hak Istimewa terhadap Investor Lain
  • 08. Special Share Rights: Penilaian Hak berdasarkan Dokumen Perusahaan
  • 09. Special Share Rights: Keputusan yang memerlukan persetujuan
  • 10. Reserved State Consent: Klasifikasi serta Tingkat Keyakinan Data
  • 11. Reserved State Consent: Sampling, Estimasi, dan Asumsi Teknis
  • 12. Reserved State Consent: Faktor Ekonomi yang Memengaruhi Kelayakan
  • 13. Reserved State Consent: Batas Penggunaan Data dalam Penilaian Investasi
  • 14. Reserved State Consent: Batas intervensi pada operasi
  • 15. Board Nomination Rights: Pembagian Mandat dan Batas Kewenangan
  • 16. Board Nomination Rights: Independensi serta Potensi Konflik Kepentingan
  • 17. Board Nomination Rights: Proses Persetujuan dan Pencatatan Keputusan
  • 18. Board Nomination Rights: Pengawasan Pelaksanaan serta Pelaporan Pertanggungjawaban
  • 19. Board Nomination Rights: Peran penunjukan organ perusahaan
  • 20. Strategic Asset Protection: Ruang Lingkup Kewenangan serta Komitmen
  • 21. Strategic Asset Protection: Pihak yang Menyiapkan Bukti Pemenuhan
  • 22. Strategic Asset Protection: Prasyarat Transaksi dan Batas Perubahan
  • 23. Strategic Asset Protection: Pemantauan Realisasi serta Tindak Lanjut
  • 24. Strategic Asset Protection: Transaksi terhadap aset strategis
  • 25. Investor Rights Compatibility: Hak serta Kewajiban Setiap Pihak
  • 26. Investor Rights Compatibility: Kondisi Pendahuluan dan Kewenangan Persetujuan
  • 27. Investor Rights Compatibility: Pemicu Wanprestasi serta Upaya Perbaikan
  • 28. Investor Rights Compatibility: Dokumen Pelaksanaan dan Penyelesaian Sengketa
  • 29. Investor Rights Compatibility: Kesesuaian hak khusus dan modal
  • 30. Special Rights Disclosure: Daftar Informasi serta Sumber Primer
  • 31. Special Rights Disclosure: Kelengkapan, Konsistensi, dan Tanggal Data
  • 32. Special Rights Disclosure: Penanggung Jawab Penyiapan serta Penelaahan
  • 33. Special Rights Disclosure: Jejak Revisi dan Penyimpanan Bukti Persetujuan
  • 34. Special Rights Disclosure: Keterbukaan kepada calon investor
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Board Nomination Rights dengan Data Reserved State Consent
  • 36. Quote Penting (Editorial): Special Share Rights - Nilai Transaksi Negara Memerlukan Dasar Penilaian dan Akuntabilitas
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Special Rights Disclosure ketika Strategic Asset Protection Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Special Share Rights, Board Nomination Rights, dan Special Rights Disclosure
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Special Rights Disclosure beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Peraturan BUMN, Dokumen Korporasi, dan Laporan Penilaian untuk Golden Share & Special Rights

BAB 10: Post-Privatization Monitoring

40 pelajaran
  • 01. Post-Privatization Monitoring
  • 02. Why: Dampak Privatization Performance Baseline dan Privatization Outcome Reporting pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Privatization Performance Baseline; Investment Commitment Tracking; Public Service Performance; Employment Commitment Review; Post-Sale Governance; Privatization Outcome Reporting
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Investment Commitment Tracking, Menilai Employment Commitment Review, dan Menyimpulkan Privatization Outcome Reporting
  • 05. Privatization Performance Baseline: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 06. Privatization Performance Baseline: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 07. Privatization Performance Baseline: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 08. Privatization Performance Baseline: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 09. Privatization Performance Baseline: Baseline sebelum alih kepemilikan
  • 10. Investment Commitment Tracking: Ruang Lingkup Kewenangan serta Komitmen
  • 11. Investment Commitment Tracking: Pihak yang Menyiapkan Bukti Pemenuhan
  • 12. Investment Commitment Tracking: Prasyarat Transaksi dan Batas Perubahan
  • 13. Investment Commitment Tracking: Pemantauan Realisasi serta Tindak Lanjut
  • 14. Investment Commitment Tracking: Perbedaan janji dan realisasi
  • 15. Public Service Performance: Mandat Kelembagaan dan Pihak Berwenang
  • 16. Public Service Performance: Tujuan Kebijakan serta Kriteria Penilaian
  • 17. Public Service Performance: Bukti Permohonan dan Proses Koordinasi
  • 18. Public Service Performance: Perubahan Kebijakan serta Kewajiban Transparansi
  • 19. Public Service Performance: Standar kualitas layanan publik
  • 20. Employment Commitment Review: Kriteria Pengujian dan Bukti Pelaksanaan
  • 21. Employment Commitment Review: Temuan serta Tingkat Materialitas
  • 22. Employment Commitment Review: Penanggung Jawab dan Batas Waktu Perbaikan
  • 23. Employment Commitment Review: Verifikasi Penyelesaian serta Risiko yang Masih Tersisa
  • 24. Employment Commitment Review: Tanggung jawab pelaporan pekerja
  • 25. Post-Sale Governance: Pembagian Mandat dan Batas Kewenangan
  • 26. Post-Sale Governance: Independensi serta Potensi Konflik Kepentingan
  • 27. Post-Sale Governance: Proses Persetujuan dan Pencatatan Keputusan
  • 28. Post-Sale Governance: Pengawasan Pelaksanaan serta Pelaporan Pertanggungjawaban
  • 29. Post-Sale Governance: Efektivitas hak pengawasan tersisa
  • 30. Privatization Outcome Reporting: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 31. Privatization Outcome Reporting: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 32. Privatization Outcome Reporting: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 33. Privatization Outcome Reporting: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 34. Privatization Outcome Reporting: Indikator keberhasilan selain harga
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Public Service Performance dengan Data Investment Commitment Tracking
  • 36. Quote Penting (Editorial): Privatization Performance Baseline - Nilai Transaksi Negara Memerlukan Dasar Penilaian dan Akuntabilitas
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Privatization Outcome Reporting ketika Employment Commitment Review Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Privatization Performance Baseline, Public Service Performance, dan Privatization Outcome Reporting
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Privatization Outcome Reporting beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Peraturan BUMN, Dokumen Korporasi, dan Laporan Penilaian untuk Post-Privatization Monitoring

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang keuangan korporasi atau hukum bisnis.

Deskripsi

Privatisasi dan divestasi aset BUMN yang merupakan agenda pemerintah berkelanjutan.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

IPO & Rights Issue di BEI
-66%
SLIDES Terlaris Expertise

IPO & Rights Issue di BEI

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Rights Issue & Private Placement
-66%
SLIDES Terlaris Essential

Rights Issue & Private Placement

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
M&A Lintas Grup Konglomerat
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

M&A Lintas Grup Konglomerat

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000