Investment Banking › SLIDES • Expertise

Sharia-Compliant Investment Structuring

DSN-MUI Sharia Compliance, Mudharabah/Musyarakah, and Sharia-Compliant LBOs

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai konsep teoritis dan praktis terbaik dalam transaksi investasi di Indonesia.
Mampu memitigasi risiko hukum, pajak, dan regulasi terkait deal approval.

Daftar Isi

BAB 01: DSN-MUI Fatwa & Sharia Compliance

40 pelajaran
  • 01. DSN-MUI Fatwa & Sharia Compliance
  • 02. Why: Dampak Sharia Transaction Perimeter dan Sharia Noncompliance Remediation pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Sharia Transaction Perimeter; Fatwa Applicability; Prohibited Transaction Elements; Sharia Contract Documentation; Sharia Review Evidence; Sharia Noncompliance Remediation
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Fatwa Applicability, Menilai Sharia Contract Documentation, dan Menyimpulkan Sharia Noncompliance Remediation
  • 05. Sharia Transaction Perimeter: Kegiatan serta Akad yang Menjadi Dasar
  • 06. Sharia Transaction Perimeter: Hak, Kewajiban, dan Alur Dana Para Pihak
  • 07. Sharia Transaction Perimeter: Bukti Pemenuhan Ketentuan Syariah
  • 08. Sharia Transaction Perimeter: Pengawasan serta Penanganan Ketidaksesuaian
  • 09. Sharia Transaction Perimeter: Rujukan fatwa menurut aktivitas
  • 10. Fatwa Applicability: Kegiatan serta Akad yang Menjadi Dasar
  • 11. Fatwa Applicability: Hak, Kewajiban, dan Alur Dana Para Pihak
  • 12. Fatwa Applicability: Bukti Pemenuhan Ketentuan Syariah
  • 13. Fatwa Applicability: Pengawasan serta Penanganan Ketidaksesuaian
  • 14. Fatwa Applicability: Batas penerapan pada akad
  • 15. Prohibited Transaction Elements: Kegiatan serta Akad yang Menjadi Dasar
  • 16. Prohibited Transaction Elements: Hak, Kewajiban, dan Alur Dana Para Pihak
  • 17. Prohibited Transaction Elements: Bukti Pemenuhan Ketentuan Syariah
  • 18. Prohibited Transaction Elements: Pengawasan serta Penanganan Ketidaksesuaian
  • 19. Prohibited Transaction Elements: Unsur yang memerlukan klarifikasi
  • 20. Sharia Contract Documentation: Hak serta Kewajiban Setiap Pihak
  • 21. Sharia Contract Documentation: Kondisi Pendahuluan dan Kewenangan Persetujuan
  • 22. Sharia Contract Documentation: Pemicu Wanprestasi serta Upaya Perbaikan
  • 23. Sharia Contract Documentation: Dokumen Pelaksanaan dan Penyelesaian Sengketa
  • 24. Sharia Contract Documentation: Keterkaitan dokumen dengan pelaksanaan
  • 25. Sharia Review Evidence: Daftar Informasi serta Sumber Primer
  • 26. Sharia Review Evidence: Kelengkapan, Konsistensi, dan Tanggal Data
  • 27. Sharia Review Evidence: Penanggung Jawab Penyiapan serta Penelaahan
  • 28. Sharia Review Evidence: Jejak Revisi dan Penyimpanan Bukti Persetujuan
  • 29. Sharia Review Evidence: Jejak persetujuan review syariah
  • 30. Sharia Noncompliance Remediation: Kriteria Pengujian dan Bukti Pelaksanaan
  • 31. Sharia Noncompliance Remediation: Temuan serta Tingkat Materialitas
  • 32. Sharia Noncompliance Remediation: Penanggung Jawab dan Batas Waktu Perbaikan
  • 33. Sharia Noncompliance Remediation: Verifikasi Penyelesaian serta Risiko yang Masih Tersisa
  • 34. Sharia Noncompliance Remediation: Penanganan temuan setelah transaksi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Prohibited Transaction Elements dengan Data Fatwa Applicability
  • 36. Quote Penting (Editorial): Sharia Transaction Perimeter - Kesesuaian Syariah Harus Mencakup Akad serta Pelaksanaannya
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Sharia Noncompliance Remediation ketika Sharia Contract Documentation Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Sharia Transaction Perimeter, Prohibited Transaction Elements, dan Sharia Noncompliance Remediation
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Sharia Noncompliance Remediation beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: DSN-MUI, OJK, dan Dokumen Akad untuk DSN-MUI Fatwa & Sharia Compliance

BAB 02: Mudharabah & Musyarakah Structure

40 pelajaran
  • 01. Mudharabah & Musyarakah Structure
  • 02. Why: Dampak Mudharabah Capital Contribution dan Partnership Exit Settlement pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Mudharabah Capital Contribution; Mudharabah Profit Allocation; Musyarakah Capital Participation; Musyarakah Loss Allocation; Managing Partner Duties; Partnership Exit Settlement
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Mudharabah Profit Allocation, Menilai Musyarakah Loss Allocation, dan Menyimpulkan Partnership Exit Settlement
  • 05. Mudharabah Capital Contribution: Pendapatan dan Biaya pada Unit yang Sama
  • 06. Mudharabah Capital Contribution: Pemisahan Biaya Variabel serta Biaya Tetap
  • 07. Mudharabah Capital Contribution: Volume Minimum untuk Menutup Biaya
  • 08. Mudharabah Capital Contribution: Sensitivitas Margin terhadap Harga dan Utilisasi
  • 09. Mudharabah Capital Contribution: Perbedaan modal dan pengelolaan
  • 10. Mudharabah Profit Allocation: Modal, Pengelola, dan Kegiatan Usaha
  • 11. Mudharabah Profit Allocation: Nisbah Laba serta Dasar Perhitungan
  • 12. Mudharabah Profit Allocation: Pembebanan Kerugian dan Tanggung Jawab Pengelola
  • 13. Mudharabah Profit Allocation: Pelaporan Hasil serta Penyelesaian Kerja Sama
  • 14. Mudharabah Profit Allocation: Nisbah versus hasil nominal
  • 15. Musyarakah Capital Participation: Struktur Kepemilikan Langsung dan Tidak Langsung
  • 16. Musyarakah Capital Participation: Hak Ekonomi serta Hak Suara
  • 17. Musyarakah Capital Participation: Pihak Pengendali dan Pemilik Manfaat Akhir
  • 18. Musyarakah Capital Participation: Penelusuran Perubahan Kepemilikan akibat Transaksi
  • 19. Musyarakah Capital Participation: Kontribusi nonkas para mitra
  • 20. Musyarakah Loss Allocation: Modal, Pengelola, dan Kegiatan Usaha
  • 21. Musyarakah Loss Allocation: Nisbah Laba serta Dasar Perhitungan
  • 22. Musyarakah Loss Allocation: Pembebanan Kerugian dan Tanggung Jawab Pengelola
  • 23. Musyarakah Loss Allocation: Pelaporan Hasil serta Penyelesaian Kerja Sama
  • 24. Musyarakah Loss Allocation: Kerugian usaha versus kelalaian
  • 25. Managing Partner Duties: Kontribusi Modal, Aset, dan Keahlian
  • 26. Managing Partner Duties: Pembagian Hak Kontrol serta Hasil Usaha
  • 27. Managing Partner Duties: Komitmen Kinerja dan Kebutuhan Pendanaan
  • 28. Managing Partner Duties: Penyelesaian Kebuntuan serta Pilihan Keluar
  • 29. Managing Partner Duties: Pembatasan kewenangan pengelola
  • 30. Partnership Exit Settlement: Pilihan Pembeli atau Pasar Tujuan
  • 31. Partnership Exit Settlement: Prasyarat Transaksi dan Batas Likuiditas
  • 32. Partnership Exit Settlement: Dampak Struktur terhadap Nilai yang Diterima
  • 33. Partnership Exit Settlement: Perbandingan Hasil Bersih serta Risiko Eksekusi
  • 34. Partnership Exit Settlement: Penilaian hak saat keluar
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Musyarakah Capital Participation dengan Data Mudharabah Profit Allocation
  • 36. Quote Penting (Editorial): Mudharabah Capital Contribution - Kesesuaian Syariah Harus Mencakup Akad serta Pelaksanaannya
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Partnership Exit Settlement ketika Musyarakah Loss Allocation Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Mudharabah Capital Contribution, Musyarakah Capital Participation, dan Partnership Exit Settlement
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Partnership Exit Settlement beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: DSN-MUI, OJK, dan Dokumen Akad untuk Mudharabah & Musyarakah Structure

BAB 03: Ijarah & Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik

40 pelajaran
  • 01. Ijarah & Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik
  • 02. Why: Dampak Ijarah Asset Ownership dan Lease Default Remedies pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Ijarah Asset Ownership; Ijarah Rental Schedule; Asset Maintenance Responsibility; Ijarah Ownership Transfer; IMBT Purchase Undertaking; Lease Default Remedies
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Ijarah Rental Schedule, Menilai Ijarah Ownership Transfer, dan Menyimpulkan Lease Default Remedies
  • 05. Ijarah Asset Ownership: Struktur Kepemilikan Langsung dan Tidak Langsung
  • 06. Ijarah Asset Ownership: Hak Ekonomi serta Hak Suara
  • 07. Ijarah Asset Ownership: Pihak Pengendali dan Pemilik Manfaat Akhir
  • 08. Ijarah Asset Ownership: Penelusuran Perubahan Kepemilikan akibat Transaksi
  • 09. Ijarah Asset Ownership: Kepemilikan sebelum manfaat disewakan
  • 10. Ijarah Rental Schedule: Kepemilikan Aset dan Hak Manfaat
  • 11. Ijarah Rental Schedule: Imbalan Sewa serta Jadwal Pembayaran
  • 12. Ijarah Rental Schedule: Pemeliharaan Aset dan Tanggung Jawab Para Pihak
  • 13. Ijarah Rental Schedule: Pengakhiran Akad serta Penyelesaian Hak
  • 14. Ijarah Rental Schedule: Perbedaan ujrah dan pembayaran lain
  • 15. Asset Maintenance Responsibility: Lingkup Pekerjaan dan Kriteria Penerimaan
  • 16. Asset Maintenance Responsibility: Jadwal, Biaya, serta Tanggung Jawab Pelaksana
  • 17. Asset Maintenance Responsibility: Pemeriksaan Kinerja dan Penanganan Kekurangan
  • 18. Asset Maintenance Responsibility: Bukti Penyelesaian serta Kewajiban yang Berlanjut
  • 19. Asset Maintenance Responsibility: Pembagian biaya kepemilikan pemakaian
  • 20. Ijarah Ownership Transfer: Struktur Kepemilikan Langsung dan Tidak Langsung
  • 21. Ijarah Ownership Transfer: Hak Ekonomi serta Hak Suara
  • 22. Ijarah Ownership Transfer: Pihak Pengendali dan Pemilik Manfaat Akhir
  • 23. Ijarah Ownership Transfer: Penelusuran Perubahan Kepemilikan akibat Transaksi
  • 24. Ijarah Ownership Transfer: Saat perpindahan hak milik
  • 25. IMBT Purchase Undertaking: Hak serta Kewajiban Setiap Pihak
  • 26. IMBT Purchase Undertaking: Kondisi Pendahuluan dan Kewenangan Persetujuan
  • 27. IMBT Purchase Undertaking: Pemicu Wanprestasi serta Upaya Perbaikan
  • 28. IMBT Purchase Undertaking: Dokumen Pelaksanaan dan Penyelesaian Sengketa
  • 29. IMBT Purchase Undertaking: Hubungan janji dan akad
  • 30. Lease Default Remedies: Kriteria Pengujian dan Bukti Pelaksanaan
  • 31. Lease Default Remedies: Temuan serta Tingkat Materialitas
  • 32. Lease Default Remedies: Penanggung Jawab dan Batas Waktu Perbaikan
  • 33. Lease Default Remedies: Verifikasi Penyelesaian serta Risiko yang Masih Tersisa
  • 34. Lease Default Remedies: Kerusakan aset serta akibat
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Asset Maintenance Responsibility dengan Data Ijarah Rental Schedule
  • 36. Quote Penting (Editorial): Ijarah Asset Ownership - Kesesuaian Syariah Harus Mencakup Akad serta Pelaksanaannya
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Lease Default Remedies ketika Ijarah Ownership Transfer Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Ijarah Asset Ownership, Asset Maintenance Responsibility, dan Lease Default Remedies
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Lease Default Remedies beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: DSN-MUI, OJK, dan Dokumen Akad untuk Ijarah & Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik

BAB 04: Sukuk Ijarah vs Sukuk Mudharabah

40 pelajaran
  • 01. Sukuk Ijarah vs Sukuk Mudharabah
  • 02. Why: Dampak Ijarah Sukuk Cash Flow dan Sukuk Maturity Settlement pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Ijarah Sukuk Cash Flow; Mudharabah Sukuk Cash Flow; Sukuk Underlying Asset; Sukuk Investor Risk; Sukuk Payment Waterfall; Sukuk Maturity Settlement
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Mudharabah Sukuk Cash Flow, Menilai Sukuk Investor Risk, dan Menyimpulkan Sukuk Maturity Settlement
  • 05. Ijarah Sukuk Cash Flow: Kepemilikan Aset dan Hak Manfaat
  • 06. Ijarah Sukuk Cash Flow: Imbalan Sewa serta Jadwal Pembayaran
  • 07. Ijarah Sukuk Cash Flow: Pemeliharaan Aset dan Tanggung Jawab Para Pihak
  • 08. Ijarah Sukuk Cash Flow: Pengakhiran Akad serta Penyelesaian Hak
  • 09. Ijarah Sukuk Cash Flow: Penelusuran sewa kepada investor
  • 10. Mudharabah Sukuk Cash Flow: Modal, Pengelola, dan Kegiatan Usaha
  • 11. Mudharabah Sukuk Cash Flow: Nisbah Laba serta Dasar Perhitungan
  • 12. Mudharabah Sukuk Cash Flow: Pembebanan Kerugian dan Tanggung Jawab Pengelola
  • 13. Mudharabah Sukuk Cash Flow: Pelaporan Hasil serta Penyelesaian Kerja Sama
  • 14. Mudharabah Sukuk Cash Flow: Risiko hasil usaha tidak tetap
  • 15. Sukuk Underlying Asset: Kepemilikan Aset dan Hak Manfaat
  • 16. Sukuk Underlying Asset: Imbalan Sewa serta Jadwal Pembayaran
  • 17. Sukuk Underlying Asset: Pemeliharaan Aset dan Tanggung Jawab Para Pihak
  • 18. Sukuk Underlying Asset: Pengakhiran Akad serta Penyelesaian Hak
  • 19. Sukuk Underlying Asset: Hak manfaat dibanding hak milik
  • 20. Sukuk Investor Risk: Sumber Risiko dan Pemicu Kejadian
  • 21. Sukuk Investor Risk: Pihak yang Menanggung Dampak Keuangan
  • 22. Sukuk Investor Risk: Pengukuran Besaran serta Ketidakpastian
  • 23. Sukuk Investor Risk: Alokasi Kontraktual dan Rencana Pengendalian
  • 24. Sukuk Investor Risk: Pembagian risiko menurut akad
  • 25. Sukuk Payment Waterfall: Urutan Hak atas Arus Kas atau Hasil Eksekusi
  • 26. Sukuk Payment Waterfall: Kondisi yang Menunda Pembayaran Pihak Junior
  • 27. Sukuk Payment Waterfall: Interaksi Kreditur Berjaminan dan Tidak Berjaminan
  • 28. Sukuk Payment Waterfall: Pembagian Hasil serta Penanganan Kekurangan Dana
  • 29. Sukuk Payment Waterfall: Biaya sebelum pembagian hasil
  • 30. Sukuk Maturity Settlement: Pembayaran Pokok dan Hak atas Aset
  • 31. Sukuk Maturity Settlement: Sumber Dana Pelunasan
  • 32. Sukuk Maturity Settlement: Peristiwa Gagal Bayar dan Penyelesaian
  • 33. Sukuk Maturity Settlement: Dokumen Pengakhiran serta Distribusi kepada Investor
  • 34. Sukuk Maturity Settlement: Pelunasan dan pengakhiran hak
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Sukuk Underlying Asset dengan Data Mudharabah Sukuk Cash Flow
  • 36. Quote Penting (Editorial): Ijarah Sukuk Cash Flow - Kesesuaian Syariah Harus Mencakup Akad serta Pelaksanaannya
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Sukuk Maturity Settlement ketika Sukuk Investor Risk Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Ijarah Sukuk Cash Flow, Sukuk Underlying Asset, dan Sukuk Maturity Settlement
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Sukuk Maturity Settlement beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: DSN-MUI, OJK, dan Dokumen Akad untuk Sukuk Ijarah vs Sukuk Mudharabah

BAB 05: Sharia Screening (Business Activity & Financial)

40 pelajaran
  • 01. Sharia Screening (Business Activity & Financial)
  • 02. Why: Dampak Prohibited Business Activity dan Periodic Sharia Rescreening pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Prohibited Business Activity; Sharia Financial Ratio Screening; Screening Data Sources; Screening Threshold Applicability; Noncompliant Income Purification; Periodic Sharia Rescreening
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Sharia Financial Ratio Screening, Menilai Screening Threshold Applicability, dan Menyimpulkan Periodic Sharia Rescreening
  • 05. Prohibited Business Activity: Kegiatan Usaha Aktual dan Kode Klasifikasi
  • 06. Prohibited Business Activity: Identitas Pelaku Usaha serta Lokasi
  • 07. Prohibited Business Activity: Keterkaitan Klasifikasi dengan Perizinan
  • 08. Prohibited Business Activity: Pembaruan Data saat Kegiatan Berubah
  • 09. Prohibited Business Activity: Pendapatan dari aktivitas campuran
  • 10. Sharia Financial Ratio Screening: Kriteria Kelayakan dan Batas Penggunaan
  • 11. Sharia Financial Ratio Screening: Data yang Dibutuhkan untuk Seleksi
  • 12. Sharia Financial Ratio Screening: Pengecualian serta Potensi Salah Klasifikasi
  • 13. Sharia Financial Ratio Screening: Pencatatan Hasil dan Peninjauan Berkala
  • 14. Sharia Financial Ratio Screening: Konsistensi pembilang penyebut rasio
  • 15. Screening Data Sources: Daftar Informasi serta Sumber Primer
  • 16. Screening Data Sources: Kelengkapan, Konsistensi, dan Tanggal Data
  • 17. Screening Data Sources: Penanggung Jawab Penyiapan serta Penelaahan
  • 18. Screening Data Sources: Jejak Revisi dan Penyimpanan Bukti Persetujuan
  • 19. Screening Data Sources: Tanggal informasi yang dipakai
  • 20. Screening Threshold Applicability: Kriteria Kelayakan dan Batas Penggunaan
  • 21. Screening Threshold Applicability: Data yang Dibutuhkan untuk Seleksi
  • 22. Screening Threshold Applicability: Pengecualian serta Potensi Salah Klasifikasi
  • 23. Screening Threshold Applicability: Pencatatan Hasil dan Peninjauan Berkala
  • 24. Screening Threshold Applicability: Penerapan menurut pasar terkait
  • 25. Noncompliant Income Purification: Identifikasi Sumber Penghasilan
  • 26. Noncompliant Income Purification: Pemisahan dari Penghasilan yang Memenuhi Ketentuan
  • 27. Noncompliant Income Purification: Dasar Perlakuan menurut Penilaian Syariah
  • 28. Noncompliant Income Purification: Rekonsiliasi Nilai dan Bukti Penyaluran
  • 29. Noncompliant Income Purification: Penentuan bagian penghasilan tidak sesuai
  • 30. Periodic Sharia Rescreening: Kriteria Kelayakan dan Batas Penggunaan
  • 31. Periodic Sharia Rescreening: Data yang Dibutuhkan untuk Seleksi
  • 32. Periodic Sharia Rescreening: Pengecualian serta Potensi Salah Klasifikasi
  • 33. Periodic Sharia Rescreening: Pencatatan Hasil dan Peninjauan Berkala
  • 34. Periodic Sharia Rescreening: Perubahan status setelah pembelian
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Screening Data Sources dengan Data Sharia Financial Ratio Screening
  • 36. Quote Penting (Editorial): Prohibited Business Activity - Kesesuaian Syariah Harus Mencakup Akad serta Pelaksanaannya
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Periodic Sharia Rescreening ketika Screening Threshold Applicability Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Prohibited Business Activity, Screening Data Sources, dan Periodic Sharia Rescreening
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Periodic Sharia Rescreening beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: DSN-MUI, OJK, dan Dokumen Akad untuk Sharia Screening (Business Activity & Financial)

BAB 06: Sharia Governance & DPS (Dewan Pengawas Syariah)

40 pelajaran
  • 01. Sharia Governance & DPS (Dewan Pengawas Syariah)
  • 02. Why: Dampak DPS Mandate dan Sharia Governance Reporting pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: DPS Mandate; DPS Independence; Sharia Product Approval; Sharia Internal Audit; Sharia Breach Escalation; Sharia Governance Reporting
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis DPS Independence, Menilai Sharia Internal Audit, dan Menyimpulkan Sharia Governance Reporting
  • 05. DPS Mandate: Pembagian Mandat dan Batas Kewenangan
  • 06. DPS Mandate: Independensi serta Potensi Konflik Kepentingan
  • 07. DPS Mandate: Proses Persetujuan dan Pencatatan Keputusan
  • 08. DPS Mandate: Pengawasan Pelaksanaan serta Pelaporan Pertanggungjawaban
  • 09. DPS Mandate: Cakupan pengawasan produk operasional
  • 10. DPS Independence: Pembagian Mandat dan Batas Kewenangan
  • 11. DPS Independence: Independensi serta Potensi Konflik Kepentingan
  • 12. DPS Independence: Proses Persetujuan dan Pencatatan Keputusan
  • 13. DPS Independence: Pengawasan Pelaksanaan serta Pelaporan Pertanggungjawaban
  • 14. DPS Independence: Pengungkapan potensi hubungan ekonomi
  • 15. Sharia Product Approval: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 16. Sharia Product Approval: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 17. Sharia Product Approval: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 18. Sharia Product Approval: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 19. Sharia Product Approval: Dokumen sebelum persetujuan produk
  • 20. Sharia Internal Audit: Kriteria Pengujian dan Bukti Pelaksanaan
  • 21. Sharia Internal Audit: Temuan serta Tingkat Materialitas
  • 22. Sharia Internal Audit: Penanggung Jawab dan Batas Waktu Perbaikan
  • 23. Sharia Internal Audit: Verifikasi Penyelesaian serta Risiko yang Masih Tersisa
  • 24. Sharia Internal Audit: Pengujian implementasi setelah peluncuran
  • 25. Sharia Breach Escalation: Kegiatan serta Akad yang Menjadi Dasar
  • 26. Sharia Breach Escalation: Hak, Kewajiban, dan Alur Dana Para Pihak
  • 27. Sharia Breach Escalation: Bukti Pemenuhan Ketentuan Syariah
  • 28. Sharia Breach Escalation: Pengawasan serta Penanganan Ketidaksesuaian
  • 29. Sharia Breach Escalation: Eskalasi temuan material
  • 30. Sharia Governance Reporting: Pembagian Mandat dan Batas Kewenangan
  • 31. Sharia Governance Reporting: Independensi serta Potensi Konflik Kepentingan
  • 32. Sharia Governance Reporting: Proses Persetujuan dan Pencatatan Keputusan
  • 33. Sharia Governance Reporting: Pengawasan Pelaksanaan serta Pelaporan Pertanggungjawaban
  • 34. Sharia Governance Reporting: Laporan tindak lanjut pengawasan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Sharia Product Approval dengan Data DPS Independence
  • 36. Quote Penting (Editorial): DPS Mandate - Kesesuaian Syariah Harus Mencakup Akad serta Pelaksanaannya
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Sharia Governance Reporting ketika Sharia Internal Audit Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan DPS Mandate, Sharia Product Approval, dan Sharia Governance Reporting
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Sharia Governance Reporting beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: DSN-MUI, OJK, dan Dokumen Akad untuk Sharia Governance & DPS (Dewan Pengawas Syariah)

BAB 07: Sharia PE/VC (Profit-Loss Sharing)

40 pelajaran
  • 01. Sharia PE/VC (Profit-Loss Sharing)
  • 02. Why: Dampak Sharia Fund Mandate dan Sharia Fund Distribution pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Sharia Fund Mandate; Profit-Loss Sharing Agreement; Venture Governance Rights; Sharia Investment Screening; Sharia Venture Exit; Sharia Fund Distribution
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Profit-Loss Sharing Agreement, Menilai Sharia Investment Screening, dan Menyimpulkan Sharia Fund Distribution
  • 05. Sharia Fund Mandate: Pembagian Mandat dan Batas Kewenangan
  • 06. Sharia Fund Mandate: Independensi serta Potensi Konflik Kepentingan
  • 07. Sharia Fund Mandate: Proses Persetujuan dan Pencatatan Keputusan
  • 08. Sharia Fund Mandate: Pengawasan Pelaksanaan serta Pelaporan Pertanggungjawaban
  • 09. Sharia Fund Mandate: Batas sektor serta instrumen
  • 10. Profit-Loss Sharing Agreement: Hak serta Kewajiban Setiap Pihak
  • 11. Profit-Loss Sharing Agreement: Kondisi Pendahuluan dan Kewenangan Persetujuan
  • 12. Profit-Loss Sharing Agreement: Pemicu Wanprestasi serta Upaya Perbaikan
  • 13. Profit-Loss Sharing Agreement: Dokumen Pelaksanaan dan Penyelesaian Sengketa
  • 14. Profit-Loss Sharing Agreement: Hubungan laba dengan kinerja
  • 15. Venture Governance Rights: Pembagian Mandat dan Batas Kewenangan
  • 16. Venture Governance Rights: Independensi serta Potensi Konflik Kepentingan
  • 17. Venture Governance Rights: Proses Persetujuan dan Pencatatan Keputusan
  • 18. Venture Governance Rights: Pengawasan Pelaksanaan serta Pelaporan Pertanggungjawaban
  • 19. Venture Governance Rights: Hak pengawasan investor minoritas
  • 20. Sharia Investment Screening: Kriteria Kelayakan dan Batas Penggunaan
  • 21. Sharia Investment Screening: Data yang Dibutuhkan untuk Seleksi
  • 22. Sharia Investment Screening: Pengecualian serta Potensi Salah Klasifikasi
  • 23. Sharia Investment Screening: Pencatatan Hasil dan Peninjauan Berkala
  • 24. Sharia Investment Screening: Uji kepatuhan portofolio berkala
  • 25. Sharia Venture Exit: Pilihan Pembeli atau Pasar Tujuan
  • 26. Sharia Venture Exit: Prasyarat Transaksi dan Batas Likuiditas
  • 27. Sharia Venture Exit: Dampak Struktur terhadap Nilai yang Diterima
  • 28. Sharia Venture Exit: Perbandingan Hasil Bersih serta Risiko Eksekusi
  • 29. Sharia Venture Exit: Pembayaran hasil saat divestasi
  • 30. Sharia Fund Distribution: Kegiatan serta Akad yang Menjadi Dasar
  • 31. Sharia Fund Distribution: Hak, Kewajiban, dan Alur Dana Para Pihak
  • 32. Sharia Fund Distribution: Bukti Pemenuhan Ketentuan Syariah
  • 33. Sharia Fund Distribution: Pengawasan serta Penanganan Ketidaksesuaian
  • 34. Sharia Fund Distribution: Pembagian biaya sebelum distribusi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Venture Governance Rights dengan Data Profit-Loss Sharing Agreement
  • 36. Quote Penting (Editorial): Sharia Fund Mandate - Kesesuaian Syariah Harus Mencakup Akad serta Pelaksanaannya
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Sharia Fund Distribution ketika Sharia Investment Screening Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Sharia Fund Mandate, Venture Governance Rights, dan Sharia Fund Distribution
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Sharia Fund Distribution beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: DSN-MUI, OJK, dan Dokumen Akad untuk Sharia PE/VC (Profit-Loss Sharing)

BAB 08: Takaful & Re-takaful Investment

40 pelajaran
  • 01. Takaful & Re-takaful Investment
  • 02. Why: Dampak Participant Risk Fund dan Takaful Surplus Allocation pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Participant Risk Fund; Takaful Operator Fee; Retakaful Arrangement; Sharia Investment Portfolio; Takaful Investment Liquidity; Takaful Surplus Allocation
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Takaful Operator Fee, Menilai Sharia Investment Portfolio, dan Menyimpulkan Takaful Surplus Allocation
  • 05. Participant Risk Fund: Sumber Risiko dan Pemicu Kejadian
  • 06. Participant Risk Fund: Pihak yang Menanggung Dampak Keuangan
  • 07. Participant Risk Fund: Pengukuran Besaran serta Ketidakpastian
  • 08. Participant Risk Fund: Alokasi Kontraktual dan Rencana Pengendalian
  • 09. Participant Risk Fund: Pemisahan dana peserta operator
  • 10. Takaful Operator Fee: Pihak yang Dilindungi dan Objek Pertanggungan
  • 11. Takaful Operator Fee: Manfaat, Kontribusi, atau Premi
  • 12. Takaful Operator Fee: Pengecualian serta Batas Pertanggungan
  • 13. Takaful Operator Fee: Prosedur Klaim dan Penyelesaian Manfaat
  • 14. Takaful Operator Fee: Dasar imbalan pengelolaan
  • 15. Retakaful Arrangement: Pihak yang Dilindungi dan Objek Pertanggungan
  • 16. Retakaful Arrangement: Manfaat, Kontribusi, atau Premi
  • 17. Retakaful Arrangement: Pengecualian serta Batas Pertanggungan
  • 18. Retakaful Arrangement: Prosedur Klaim dan Penyelesaian Manfaat
  • 19. Retakaful Arrangement: Pembagian risiko kepada mitra
  • 20. Sharia Investment Portfolio: Kegiatan serta Akad yang Menjadi Dasar
  • 21. Sharia Investment Portfolio: Hak, Kewajiban, dan Alur Dana Para Pihak
  • 22. Sharia Investment Portfolio: Bukti Pemenuhan Ketentuan Syariah
  • 23. Sharia Investment Portfolio: Pengawasan serta Penanganan Ketidaksesuaian
  • 24. Sharia Investment Portfolio: Batas investasi dana peserta
  • 25. Takaful Investment Liquidity: Pihak yang Dilindungi dan Objek Pertanggungan
  • 26. Takaful Investment Liquidity: Manfaat, Kontribusi, atau Premi
  • 27. Takaful Investment Liquidity: Pengecualian serta Batas Pertanggungan
  • 28. Takaful Investment Liquidity: Prosedur Klaim dan Penyelesaian Manfaat
  • 29. Takaful Investment Liquidity: Kebutuhan dana untuk klaim
  • 30. Takaful Surplus Allocation: Pihak yang Dilindungi dan Objek Pertanggungan
  • 31. Takaful Surplus Allocation: Manfaat, Kontribusi, atau Premi
  • 32. Takaful Surplus Allocation: Pengecualian serta Batas Pertanggungan
  • 33. Takaful Surplus Allocation: Prosedur Klaim dan Penyelesaian Manfaat
  • 34. Takaful Surplus Allocation: Dasar serta pihak penerima surplus
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Retakaful Arrangement dengan Data Takaful Operator Fee
  • 36. Quote Penting (Editorial): Participant Risk Fund - Kesesuaian Syariah Harus Mencakup Akad serta Pelaksanaannya
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Takaful Surplus Allocation ketika Sharia Investment Portfolio Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Participant Risk Fund, Retakaful Arrangement, dan Takaful Surplus Allocation
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Takaful Surplus Allocation beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: DSN-MUI, OJK, dan Dokumen Akad untuk Takaful & Re-takaful Investment

BAB 09: Sharia-Compliant LBO Structure

40 pelajaran
  • 01. Sharia-Compliant LBO Structure
  • 02. Why: Dampak Sharia Acquisition Financing dan Sharia LBO Exit pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Sharia Acquisition Financing; Asset-Backed Financing Structure; Acquisition SPV; Sharia Leverage Assessment; Sharia Acquisition Cash Flow; Sharia LBO Exit
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Asset-Backed Financing Structure, Menilai Sharia Leverage Assessment, dan Menyimpulkan Sharia LBO Exit
  • 05. Sharia Acquisition Financing: Kegiatan serta Akad yang Menjadi Dasar
  • 06. Sharia Acquisition Financing: Hak, Kewajiban, dan Alur Dana Para Pihak
  • 07. Sharia Acquisition Financing: Bukti Pemenuhan Ketentuan Syariah
  • 08. Sharia Acquisition Financing: Pengawasan serta Penanganan Ketidaksesuaian
  • 09. Sharia Acquisition Financing: Kebutuhan dana akuisisi saham
  • 10. Asset-Backed Financing Structure: Kebutuhan Dana, Tujuan, dan Sumber Pembayaran
  • 11. Asset-Backed Financing Structure: Kelayakan Debitur serta Bukti Transaksi
  • 12. Asset-Backed Financing Structure: Harga, Tenor, dan Pengamanan Pembiayaan
  • 13. Asset-Backed Financing Structure: Pemantauan Penggunaan Dana serta Pelunasan
  • 14. Asset-Backed Financing Structure: Hak atas aset pendukung
  • 15. Acquisition SPV: Tujuan Pendirian dan Batas Kegiatan
  • 16. Acquisition SPV: Aliran Modal, Utang, dan Pembayaran
  • 17. Acquisition SPV: Pemisahan Aset serta Tanggung Jawab
  • 18. Acquisition SPV: Kontrol Investor dan Pembatasan Distribusi
  • 19. Acquisition SPV: Pemisahan kegiatan dalam kendaraan
  • 20. Sharia Leverage Assessment: Definisi Utang dan Basis Penilaian
  • 21. Sharia Leverage Assessment: Konsistensi Periode serta Penyesuaian Metrik
  • 22. Sharia Leverage Assessment: Dampak Perubahan Laba atau Nilai Agunan
  • 23. Sharia Leverage Assessment: Headroom, Batas Kontrak, dan Risiko Pelanggaran
  • 24. Sharia Leverage Assessment: Batas struktur utang instrumen
  • 25. Sharia Acquisition Cash Flow: Kegiatan serta Akad yang Menjadi Dasar
  • 26. Sharia Acquisition Cash Flow: Hak, Kewajiban, dan Alur Dana Para Pihak
  • 27. Sharia Acquisition Cash Flow: Bukti Pemenuhan Ketentuan Syariah
  • 28. Sharia Acquisition Cash Flow: Pengawasan serta Penanganan Ketidaksesuaian
  • 29. Sharia Acquisition Cash Flow: Hubungan pembayaran dengan pendapatan
  • 30. Sharia LBO Exit: Pilihan Pembeli atau Pasar Tujuan
  • 31. Sharia LBO Exit: Prasyarat Transaksi dan Batas Likuiditas
  • 32. Sharia LBO Exit: Dampak Struktur terhadap Nilai yang Diterima
  • 33. Sharia LBO Exit: Perbandingan Hasil Bersih serta Risiko Eksekusi
  • 34. Sharia LBO Exit: Penyelesaian hak ketika divestasi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Acquisition SPV dengan Data Asset-Backed Financing Structure
  • 36. Quote Penting (Editorial): Sharia Acquisition Financing - Kesesuaian Syariah Harus Mencakup Akad serta Pelaksanaannya
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Sharia LBO Exit ketika Sharia Leverage Assessment Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Sharia Acquisition Financing, Acquisition SPV, dan Sharia LBO Exit
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Sharia LBO Exit beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: DSN-MUI, OJK, dan Dokumen Akad untuk Sharia-Compliant LBO Structure

BAB 10: Conversion from Conventional to Sharia

40 pelajaran
  • 01. Conversion from Conventional to Sharia
  • 02. Why: Dampak Conversion Asset Review dan Post-Conversion Sharia Review pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Conversion Asset Review; Conventional Liability Resolution; Sharia Contract Replacement; Noncompliant Income Treatment; Conversion Customer Communication; Post-Conversion Sharia Review
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Conventional Liability Resolution, Menilai Noncompliant Income Treatment, dan Menyimpulkan Post-Conversion Sharia Review
  • 05. Conversion Asset Review: Kriteria Pengujian dan Bukti Pelaksanaan
  • 06. Conversion Asset Review: Temuan serta Tingkat Materialitas
  • 07. Conversion Asset Review: Penanggung Jawab dan Batas Waktu Perbaikan
  • 08. Conversion Asset Review: Verifikasi Penyelesaian serta Risiko yang Masih Tersisa
  • 09. Conversion Asset Review: Aset yang perlu dialihkan
  • 10. Conventional Liability Resolution: Sumber Risiko dan Pemicu Kejadian
  • 11. Conventional Liability Resolution: Pihak yang Menanggung Dampak Keuangan
  • 12. Conventional Liability Resolution: Pengukuran Besaran serta Ketidakpastian
  • 13. Conventional Liability Resolution: Alokasi Kontraktual dan Rencana Pengendalian
  • 14. Conventional Liability Resolution: Kewajiban kontrak sebelum konversi
  • 15. Sharia Contract Replacement: Hak serta Kewajiban Setiap Pihak
  • 16. Sharia Contract Replacement: Kondisi Pendahuluan dan Kewenangan Persetujuan
  • 17. Sharia Contract Replacement: Pemicu Wanprestasi serta Upaya Perbaikan
  • 18. Sharia Contract Replacement: Dokumen Pelaksanaan dan Penyelesaian Sengketa
  • 19. Sharia Contract Replacement: Pemetaan produk ke akad
  • 20. Noncompliant Income Treatment: Identifikasi Sumber Penghasilan
  • 21. Noncompliant Income Treatment: Pemisahan dari Penghasilan yang Memenuhi Ketentuan
  • 22. Noncompliant Income Treatment: Dasar Perlakuan menurut Penilaian Syariah
  • 23. Noncompliant Income Treatment: Rekonsiliasi Nilai dan Bukti Penyaluran
  • 24. Noncompliant Income Treatment: Sumber penghasilan yang dipisahkan
  • 25. Conversion Customer Communication: Pihak Sasaran dan Informasi yang Dibutuhkan
  • 26. Conversion Customer Communication: Pesan yang Didukung Fakta serta Kewenangan Bicara
  • 27. Conversion Customer Communication: Saluran Komunikasi dan Pencatatan Respons
  • 28. Conversion Customer Communication: Eskalasi Masalah serta Pemantauan Tindak Lanjut
  • 29. Conversion Customer Communication: Penjelasan perubahan kepada pengguna
  • 30. Post-Conversion Sharia Review: Kriteria Pengujian dan Bukti Pelaksanaan
  • 31. Post-Conversion Sharia Review: Temuan serta Tingkat Materialitas
  • 32. Post-Conversion Sharia Review: Penanggung Jawab dan Batas Waktu Perbaikan
  • 33. Post-Conversion Sharia Review: Verifikasi Penyelesaian serta Risiko yang Masih Tersisa
  • 34. Post-Conversion Sharia Review: Audit setelah masa konversi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Sharia Contract Replacement dengan Data Conventional Liability Resolution
  • 36. Quote Penting (Editorial): Conversion Asset Review - Kesesuaian Syariah Harus Mencakup Akad serta Pelaksanaannya
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Post-Conversion Sharia Review ketika Noncompliant Income Treatment Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Conversion Asset Review, Sharia Contract Replacement, dan Post-Conversion Sharia Review
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Post-Conversion Sharia Review beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: DSN-MUI, OJK, dan Dokumen Akad untuk Conversion from Conventional to Sharia

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang keuangan korporasi atau hukum bisnis.

Deskripsi

Strukturisasi transaksi investasi sesuai prinsip syariah yang berkembang pesat di Indonesia.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

IPO & Rights Issue di BEI
-66%
SLIDES Terlaris Expertise

IPO & Rights Issue di BEI

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Rights Issue & Private Placement
-66%
SLIDES Terlaris Essential

Rights Issue & Private Placement

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
M&A Lintas Grup Konglomerat
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

M&A Lintas Grup Konglomerat

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000