Ilmu Hukum › SLIDES • Foundation

Hukum Agraria Nasional

Studi Hukum Agraria, Hak Atas Tanah, Pendaftaran, dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Terlaris

5.0

320 peserta terdaftar

Dibuat oleh Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak. Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia

Rp50.000 Rp149.000

Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis

Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai konsep teoritis dan praktis UUPA serta pendaftaran tanah.

Siap menghadapi sengketa pertanahan dengan analisis hukum yang kuat.

Daftar Isi

BAB 01: Pengantar Hukum Agraria Nasional

22 pelajaran

01. Cover: Bab 1: Pengantar Hukum Agraria Nasional
02. Why: Transformasi dari Dualisme Hukum Agraria Kolonial ke Unifikasi Hukum Nasional Berbasis Hak Bangsa
03. Outline: Peta Pembahasan Definisi Luas Agraria, Latar Belakang Historis, Tujuan UUPA, dan Hierarki Sumber Hukum
04. Tujuan Pembelajaran: Penguasaan Konseptual Ruang Lingkup Agraria, Rekonstruksi Hukum Tanah Kolonial, dan Penerapan Yurisprudensi
05. 1.1. Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Agraria
06. 1.1.1. Pengertian Agraria dalam Arti Luas
07. 1.1.2. Hukum Agraria sebagai Kelompok Hukum
08. 1.2. Latar Belakang Historis UUPA
09. 1.2.1. Hukum Tanah Adat Sebelum Kolonial
10. 1.2.2. Politik Pertanahan Kolonial
11. 1.2.3. Pengesahan UUPA sebagai Unifikasi Hukum
12. 1.3. Tujuan UUPA
13. 1.4. Kedudukan UUPA dalam Sistem Hukum Nasional
14. 1.5. Sumber Hukum Agraria
15. 1.5.1. Hierarki Peraturan Perundang-undangan Agraria
16. 1.5.2. Hukum Adat sebagai Sumber Hukum
17. 1.5.3. Yurisprudensi
18. Worked Example: Analisis Validitas Klaim Hak Adat terhadap Konsesi Izin Usaha Sektoral Pasca-Berlakunya UUPA
19. Quote: Doktrin Hukum Agraria Nasional: Asas Unifikasi Hukum dan Pengakuan Bersyarat terhadap Hak Ulayat (Pasal 5 UUPA)
20. Case Study: Studi Kasus Bab 1: Sengketa Tumpang Tindih Izin Tambang & Kawasan Hutan Adat (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
21. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 1: Fondasi Filosofis dan Yuridis Hukum Agraria Nasional Indonesia
22. Referensi: UU No. 5/1960 (UUPA), Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, Boedi Harsono (Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah)

BAB 02: Asas-asas UUPA

17 pelajaran

01. Cover: Bab 2: Asas-asas UUPA
02. Why: Mengapa Asas Kebangsaan dan Fungsi Sosial Tanah Mengikat Seluruh Subjek dan Objek Hak Agraria
03. Outline: Peta Pembahasan Asas Kebangsaan, Hak Menguasai Negara, Pengakuan Adat, Fungsi Sosial, Batas Maksimum, dan Tata Guna
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menafsirkan Asas-Asas Fundamental UUPA dan Menilai Keabsahan Tindakan Hukum Pertanahan
05. 2.1. Asas Kebangsaan (Pasal 1 UUPA)
06. 2.1.1. Hak Bangsa Indonesia
07. 2.2. Asas Hak Menguasai dari Negara (Pasal 2 UUPA)
08. 2.3. Asas Pengakuan Hukum Adat (Pasal 5 UUPA)
09. 2.4. Asas Fungsi Sosial (Pasal 6 UUPA)
10. 2.5. Larangan Penguasaan Tanah Melampaui Batas (Pasal 17 UUPA)
11. 2.6. Asas Tata Guna Tanah (Pasal 14–15 UUPA)
12. 2.7. Asas Pendaftaran Tanah (Pasal 19 UUPA)
13. Worked Example: Analisis Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik oleh WNA melalui Perjanjian Nominee dan Kuasa Mutlak
14. Quote: Doktrin Fungsi Sosial Tanah: Hak Milik Bukanlah Kedaulatan Mutlak Tanpa Batas Kepentingan Umum (Pasal 6 UUPA)
15. Case Study: Studi Kasus Bab 2: Pelanggaran Asas Fungsi Sosial & Penyelundupan Hukum Nominee WNA (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
16. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 2: Pilar Fundamental dan Asas Pemandu Hukum Agraria Nasional
17. Referensi: UU No. 5/1960 (Pasal 1–19), PP No. 18/2021, Putusan Mahkamah Agung No. 3138 K/Pdt/2020

BAB 03: Hak Menguasai Negara

18 pelajaran

01. Cover: Bab 3: Hak Menguasai Negara
02. Why: Mengapa Hak Menguasai Negara Dikonstruksikan sebagai Kewenangan Publik Bukan Kepemilikan Perdata (Domein)
03. Outline: Peta Pembahasan Konsep HMN, Lima Wujud Kewenangan Menguasai Negara, Hierarki Penguasaan, dan Relasi dengan Hak Ulayat
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Membedakan Hak Milik Publik dengan Hak Milik Privat dan Menguji Batas Kewenangan Negara
05. 3.1. Konsep Hak Menguasai dari Negara (HMN)
06. 3.1.1. Lima Wujud Kewenangan Menguasai Negara
07. 3.2. Hierarki Penguasaan Tanah menurut UUPA
08. 3.2.1. Tingkat 1: Hak Bangsa Indonesia
09. 3.2.2. Tingkat 2: Hak Menguasai dari Negara (HMN)
10. 3.2.3. Tingkat 3: Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
11. 3.2.4. Tingkat 4: Hak-hak Perorangan dan Badan Hukum
12. 3.3. Kedudukan dan Syarat Pengakuan Hak Ulayat
13. 3.3.1. Hubungan Hak Ulayat dengan Hak Menguasai Negara
14. Worked Example: Pengujian Batas Wewenang Publik Negara dalam Penerbitan Hak Pengelolaan (HPL) di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat
15. Quote: Doktrin Hak Menguasai Negara: Menolak Konsepsi Domeinverklaring Kolonial Demi Kesejahteraan Rakyat (Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003)
16. Case Study: Studi Kasus Bab 3: Penerbitan SHM & Konsesi Pelabuhan di Atas Wilayah Ulayat (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
17. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 3: Konsepsi Yuridis Negara sebagai Pengatur Agraria dan Penjaga Keadilan Distribusi
18. Referensi: UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), UU No. 5/1960 Pasal 2, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, PP No. 18/2021

BAB 04: Hak Milik (HM)

22 pelajaran

01. Cover: Bab 4: Hak Milik (HM)
02. Why: Mengapa Hak Milik Ditetapkan sebagai Hak Terkuat dan Terpenuhi Namun Memiliki Pembatasan Ketat Subjek Hukum
03. Outline: Peta Pembahasan Sifat Hak Milik, Subjek yang Berhak, Larangan Badan Hukum & WNA, Cara Perolehan, dan Penyebab Hapusnya Hak Milik
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Memverifikasi Legalitas Subjek Pemegang Hak Milik, Validitas Akta Pemindahan Hak, dan Pencegahan Cacat Formil
05. 4.1. Definisi, Sifat, dan Karakteristik Hak Milik
06. 4.1.1. Hak Turun-temurun, Terkuat, dan Terpenuh
07. 4.2. Subjek Hak Milik
08. 4.2.1. Hanya Warga Negara Indonesia Tunggal
09. 4.2.2. Badan Hukum Tertentu yang Ditetapkan Pemerintah
10. 4.3. Terjadinya Hak Milik
11. 4.3.1. Menurut Hukum Adat
12. 4.3.2. Karena Penetapan Pemerintah
13. 4.3.3. Karena Ketentuan Undang-Undang
14. 4.4. Peralihan Hak Milik
15. 4.5. Pembebanan Hak Milik
16. 4.5.1. Jaminan Utang dengan Hak Tanggungan
17. 4.6. Hapusnya Hak Milik
18. Worked Example: Analisis Kewajiban Pelepasan Hak Milik yang Diperoleh WNA akibat Kewarisan atau Percampuran Harta Perkawinan (Pasal 21 UUPA)
19. Quote: Doktrin Hak Milik: Hak Turun-temurun, Terkuat dan Terpenuhi dengan Pembatasan Subjek Hukum Tertutup (Pasal 20 & 21 UUPA)
20. Case Study: Studi Kasus Bab 4: Sengketa Hak Milik Waris WNA & Pembatalan AJB Girik Aspal (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
21. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 4: Hak Milik sebagai Titik Puncak Penguasaan Individual dalam Kerangka Kolektif Nasional
22. Referensi: UU No. 5/1960 Pasal 20–27, PP No. 38/1963 tentang Penunjukan Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik, PP No. 18/2021

BAB 05: Hak Guna Usaha

17 pelajaran

01. Cover: Bab 5: Hak Guna Usaha
02. Why: Mengapa Hak Guna Usaha (HGU) Menjadi Instrumen Penguasaan Skala Besar Sektor Pertanian dan Perkebunan Berbatas Waktu
03. Outline: Peta Pembahasan Konsep HGU, Subjek Pemegang, Batas Waktu Pemberian & Perpanjangan, Kewajiban Pemegang, dan Kewajiban Plasma 20%
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Mengevaluasi Kepatuhan Pemegang HGU terhadap Kewajiban Statuter, Ketentuan Kebun Plasma, dan Pencegahan Penelantaran
05. 5.1. Definisi dan Karakteristik HGU
06. 5.2. Subjek HGU
07. 5.2.1. Warga Negara Indonesia
08. 5.2.2. Badan Hukum Indonesia
09. 5.3. Objek Tanah HGU
10. 5.4. Jangka Waktu, Perpanjangan, dan Pembaruan HGU
11. 5.5. Terjadinya, Peralihan, dan Hapusnya HGU
12. 5.6. Hak dan Kewajiban Pemegang HGU
13. Worked Example: Analisis Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (Plasma) 20% dalam Perpanjangan Izin HGU
14. Quote: Doktrin HGU: Hak Pengusahaan Produktif Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Kemitraan Agraria (PP No. 18/2021)
15. Case Study: Studi Kasus Bab 5: Penelantaran Lahan HGU Sawit & Tuntutan Kebun Plasma 20% (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
16. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 5: Instrumen Pengelolaan Agribisnis Berbasis Kepastian Usaha dan Keadilan Sosial
17. Referensi: UU No. 5/1960 Pasal 28–34, PP No. 18/2021, UU No. 39/2014 tentang Perkebunan, Permen ATR/BPN No. 18/2021

BAB 06: Hak Guna Bangunan

19 pelajaran

01. Cover: Bab 6: Hak Guna Bangunan
02. Why: Mengapa HGB Merupakan Fondasi Yuridis Investasi Properti, Industri, dan Bangunan Komersial di Atas Berbagai Alas Hak
03. Outline: Peta Pembahasan Definisi HGB, Subjek Pemegang, Tanah yang Dapat Diberikan HGB (Tanah Negara, HPL, Hak Milik), Jangka Waktu, dan Peralihan Hak
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menilai Konstruksi HGB di Atas HPL, Memastikan Perlindungan Kepentingan Investor, dan Menangani Berakhirnya Hak
05. 6.1. Definisi dan Karakteristik HGB
06. 6.2. Subjek HGB
07. 6.2.1. Warga Negara Indonesia
08. 6.2.2. Badan Hukum Indonesia
09. 6.3. Objek Tanah HGB
10. 6.3.1. Tanah Negara, HPL, dan Hak Milik
11. 6.4. Jangka Waktu, Perpanjangan, dan Pembaruan HGB
12. 6.5. Terjadinya, Peralihan, dan Hapusnya HGB
13. 6.6. Hak dan Kewajiban Pemegang HGB
14. 6.7. Perubahan HGB menjadi Hak Milik
15. Worked Example: Analisis Kedudukan Hukum Pemegang HGB di Atas Tanah HPL Pasca Berakhirnya Perjanjian Pemanfaatan Tanah (PPT)
16. Quote: Doktrin Hak Guna Bangunan: Pemisahan Horisontal antara Kepemilikan Bangunan dan Penguasaan Hak Atas Tanah
17. Case Study: Studi Kasus Bab 6: Berakhirnya HGB Kawasan Niaga di Atas Tanah Hak Pengelolaan (HPL) (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
18. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 6: Pilar Yuridis Sektor Komersial, Residensial, dan Infrastruktur Fisik
19. Referensi: UU No. 5/1960 Pasal 35–40, PP No. 18/2021 Bab IV, UU Cipta Kerja No. 6/2023, Permen ATR/BPN No. 18/2021

BAB 07: Hak Pakai dan Lainnya

18 pelajaran

01. Cover: Bab 7: Hak Pakai dan Lainnya
02. Why: Mengapa Hak Pakai Memiliki Fleksibilitas Tinggi untuk Instansi Pemerintah, Perwakilan Asing, Badan Usaha, dan WNA
03. Outline: Peta Pembahasan Hak Pakai Berjangka Waktu vs Hak Pakai Selama Dipergunakan, Hak Pengelolaan (HPL), Hak Sewa Bangunan, dan Hak Membuka Tanah
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Mengidentifikasi Ruang Lingkup Hak Pakai, Konstruksi HPL sebagai Hak Pengelolaan Publik, dan Status Hak Turunan
05. 7.1. Hak Pakai
06. 7.1.1. Definisi dan Karakteristik
07. 7.1.2. Subjek Hak Pakai (Termasuk Pihak Asing)
08. 7.1.3. Jangka Waktu, Peralihan, dan Hapusnya
09. 7.2. Hak Sewa untuk Bangunan
10. 7.3. Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan
11. 7.4. Hak Guna Air, Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan
12. 7.5. Hak Guna Ruang Angkasa
13. 7.6. Hak Pengelolaan (HPL)
14. Worked Example: Analisis Batas Kewenangan Pemegang Hak Pengelolaan (HPL) dalam Memberikan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai kepada Pihak Ketiga
15. Quote: Doktrin Hak Pakai: Fleksibilitas Penguasaan Hak Publik dan Privat bagi Kepentingan Pembangunan dan Hubungan Internasional
16. Case Study: Studi Kasus Bab 7: Kepemilikan Kondominium Mewah oleh WNA & Sengketa Hak Pakai BUMN (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
17. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 7: Spektrum Hak Penguasaan Sekunder dalam Pemanfaatan Sumber Daya Pertanahan
18. Referensi: UU No. 5/1960 Pasal 41–48, PP No. 18/2021, Permen ATR/BPN No. 18/2021

BAB 08: Pendaftaran Tanah

20 pelajaran

01. Cover: Bab 8: Pendaftaran Tanah
02. Why: Mengapa Pendaftaran Tanah Merupakan Kunci Jaminan Kepastian Hukum (Rechtzekerheid) dan Perlindungan Pihak Ketiga Beritikad Baik
03. Outline: Peta Pembahasan Asas Pendaftaran Tanah, Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif (Rechtsverwerking), PTSL, dan Transformasi Sertipikat Elektronik
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Membedakan Kekuatan Pembuktian Sertipikat Hak Atas Tanah, Menganalisis Cacat Administrasi, dan Menguji Pasal 32 PP 24/1997
05. 8.1. Tujuan dan Asas Pendaftaran Tanah
06. 8.2. Sistem Publikasi yang Dianut
07. 8.2.1. Sistem Publikasi Negatif yang Mengandung Unsur Positif
08. 8.3. Objek Pendaftaran Tanah
09. 8.4. Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali (Ajudikasi)
10. 8.4.1. Sistematik (misal: PTSL)
11. 8.4.2. Sporadik (atas permohonan individu)
12. 8.5. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah
13. 8.6. Alat Bukti Hak: Sertipikat
14. 8.6.1. Fungsi dan Kekuatan Pembuktian Sertipikat
15. 8.7. Organisasi Penyelenggara: Badan Pertanahan Nasional (BPN)
16. Worked Example: Analisis Penerapan Lembaga Rechtsverwerking terhadap Gugatan Pembatalan Sertipikat Hak Milik yang Telah Terbit Lebih dari 5 Tahun
17. Quote: Doktrin Pendaftaran Tanah: Sistem Publikasi Negatif Bertendensi Positif Demi Menjaga Kepastian Hukum Pihak Ketiga (Pasal 32 ayat 2 PP 24/1997)
18. Case Study: Studi Kasus Bab 8: Gugatan Pembatalan SHM Berusia 8 Tahun Akibat Cacat Ukur PTSL (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
19. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 8: Jaminan Kepastian Hukum Fisik dan Yuridis Hak Atas Tanah Menuju Era Digital
20. Referensi: UU No. 5/1960 Pasal 19, PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, Permen ATR/BPN No. 1/2021 (Sertipikat Elektronik), PP No. 18/2021

BAB 09: Pengadaan Tanah

20 pelajaran

01. Cover: Bab 9: Pengadaan Tanah
02. Why: Mengapa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Harus Menyeimbangkan Kepentingan Strategis dan Perlindungan Hak Warga
03. Outline: Peta Pembahasan 4 Tahapan Pengadaan Tanah (Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, Penyerahan), Penilaian KJPP Wajar, dan Mekanisme Konsinyasi
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menilai Prosedur Hukum Pengadaan Tanah, Menguji Penetapan Lokasi (Penlok), dan Mengadvokasi Keberatan Ganti Kerugian
05. 9.1. Definisi dan Asas Pengadaan Tanah
06. 9.2. Subjek dan Objek Pengadaan Tanah
07. 9.3. Kepentingan Umum sebagai Syarat Utama
08. 9.3.1. Daftar Jenis Pembangunan untuk Kepentingan Umum
09. 9.4. Tahapan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
10. 9.4.1. Perencanaan
11. 9.4.2. Persiapan (Pemberitahuan, Pendataan, Konsultasi Publik)
12. 9.4.3. Pelaksanaan (Penilaian, Musyawarah, Pemberian Ganti Kerugian)
13. 9.4.4. Penyerahan Hasil
14. 9.5. Bentuk dan Mekanisme Pemberian Ganti Kerugian
15. 9.6. Penyelesaian Keberatan dan Sengketa
16. Worked Example: Analisis Prosedur dan Alasan Hukum Pengajuan Keberatan Besaran Ganti Kerugian Hasil Penilaian KJPP ke Pengadilan Negeri
17. Quote: Doktrin Pengadaan Tanah: Ganti Kerugian yang Layak dan Adil (Indemnity Principles) Mencakup Kerugian Materiil dan Immateriil (UU No. 2/2012)
18. Case Study: Studi Kasus Bab 9: Keberatan Nilai Appraisal Tol PSN & Konsinyasi Ganti Rugi di PN (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
19. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 9: Rekonsiliasi Yuridis Kepentingan Publik Pembangunan dan Perlindungan Kepemilikan Privat Warga
20. Referensi: UU No. 2/2012 jo. UU Cipta Kerja No. 6/2023, PP No. 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah, Perma No. 3/2016 jo. Perma No. 2/2021

BAB 10: Landreform (Pembaruan Agraria)

19 pelajaran

01. Cover: Bab 10: Landreform (Pembaruan Agraria)
02. Why: Mengapa Pembatasan Penguasaan Tanah Pertanian Esensial untuk Mencegah Feodalisme Agraria dan Mendorong Keadilan Distribusi
03. Outline: Peta Pembahasan Prinsip Landreform, Larangan Tanah Absentee/Guntai, Batas Luas Maksimum Tanah Pertanian, dan Redistribusi TORA
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Mengidentifikasi Pelanggaran Kepemilikan Absentee, Memahami Mekanisme Redistribusi TORA, dan Mencegah Monopoli Tanah
05. 10.1. Definisi dan Tujuan Landreform Indonesia
06. 10.2. Objek dan Subjek Landreform
07. 10.3. Program Utama Landreform
08. 10.3.1. Pembatasan Kepemilikan Tanah
09. 10.3.2. Larangan Pemilikan Tanah secara Absente (Guntai)
10. 10.3.3. Redistribusi Tanah Objek Landreform
11. 10.4. Reforma Agraria dalam Konteks Modern
12. 10.4.1. Legalisasi Aset dan Redistribusi Tanah
13. 10.4.2. Perhutanan Sosial
14. 10.5. Tantangan dalam Implementasi Landreform
15. Worked Example: Analisis Konsekuensi Hukum dan Mekanisme Pengalihan Kepemilikan Tanah Pertanian Absentee akibat Pewarisan dan Perpindahan Domisili
16. Quote: Doktrin Landreform: Tanah untuk Petani Penggarap Demi Terwujudnya Keadilan Sosial dan Produktivitas Pangan (UU No. 56 Prp 1960)
17. Case Study: Studi Kasus Bab 10: Gugatan Tanah Pertanian Absentee & Redistribusi TORA Eks-HGU (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
18. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 10: Reforma Agraria sebagai Mandat Konstitusional Penataan Ulang Struktur Penguasaan Tanah
19. Referensi: UU No. 56 Prp 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, PP No. 224/1961, Perpres No. 86/2018 jo. Perpres No. 62/2023 tentang Reforma Agraria

BAB 11: Hak Tanggungan

20 pelajaran

01. Cover: Bab 11: Hak Tanggungan
02. Why: Mengapa Hak Tanggungan Merupakan Satu-satunya Lembaga Jaminan Kebendaan Atas Tanah yang Memberikan Kepastian Eksekusi
03. Outline: Peta Pembahasan Asas Droit de Preference & Droit de Suite, Pembuatan APHT, Pendaftaran HT Elektronik, Sertipikat HT Berirah-irah, dan Eksekusi Parate
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menyusun Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Bebas Cacat Yuridis dan Memilih Mekanisme Eksekusi Jaminan Efektif
05. 11.1. Definisi, Sifat, dan Asas Hak Tanggungan
06. 11.2. Objek Hak Tanggungan
07. 11.3. Subjek (Pemberi dan Pemegang) Hak Tanggungan
08. 11.4. Prosedur Pemberian dan Pendaftaran
09. 11.4.1. Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT
10. 11.4.2. Pendaftaran di Kantor Pertanahan
11. 11.5. Eksekusi Hak Tanggungan
12. 11.5.1. Penjualan melalui Lelang Umum
13. 11.5.2. Penjualan di Bawah Tangan
14. 11.5.3. Parate Eksekusi
15. 11.6. Hapusnya Hak Tanggungan (Roya)
16. Worked Example: Analisis Keabsahan Eksekusi Parate Lelang Hak Tanggungan Melalui KPKNL terhadap Debitur yang Sedang dalam Keadaan Pailit
17. Quote: Doktrin Hak Tanggungan: Droit de Preference, Droit de Suite, dan Kekuatan Eksekutorial Demi Kepastian Kreditur (UU No. 4/1996)
18. Case Study: Studi Kasus Bab 11: Eksekusi Lelang Parate Hak Tanggungan Pabrik Debitur Pailit (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
19. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 11: Instrumen Pengikat Jaminan Kebendaan Tanah Terkuat dalam Sistem Hukum Pembiayaan Perbankan
20. Referensi: UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, UU No. 37/2004, Permen ATR/BPN No. 9/2019

BAB 12: Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

17 pelajaran

01. Cover: Bab 12: Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
02. Why: Mengapa Kepemilikan Hunian Vertikal Menuntut Konstruksi Hukum Khusus Mengenai Bagian, Benda, dan Tanah Bersama
03. Outline: Peta Pembahasan Konsep HMSRS, Pembedaan Hak Bersama vs Satuan Privat, Nilai Perbandingan Proporsional (NPP), Akta Pemisahan & Pertelaan, Peran PPPSRS
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menelaah Dokumen Pertelaan, Menghitung NPP, dan Menguji Legalitas Pembentukan serta Keputusan PPPSRS
05. 12.1. Definisi dan Konsep Rumah Susun
06. 12.2. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS)
07. 12.2.1. Sifat Kepemilikan yang Bersama dan Perseorangan
08. 12.3. Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama
09. 12.4. Pembangunan dan Pertelaan Rumah Susun
10. 12.5. Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS)
11. 12.5.1. Peran dan Kewenangannya dalam Pengelolaan
12. 12.6. Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS)
13. Worked Example: Analisis Sengketa Penguasaan dan Komersialisasi Benda Bersama oleh Pengembang Rusun yang Melanggar Hak Pemilik Satuan
14. Quote: Doktrin Rumah Susun: Keseimbangan antara Kepemilikan Privat Satuan Unit dan Pengelolaan Kolektif Benda Bersama (UU No. 20/2011)
15. Case Study: Studi Kasus Bab 12: Sengketa Pertelaan NPP, Fasilitas Bersama, & Dualisme PPPSRS Rusun (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
16. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 12: Struktur Yuridis Properti Vertikal dan Dinamika Kolektivitas Pemilik
17. Referensi: UU No. 20/2011 jo. UU Cipta Kerja No. 6/2023 tentang Rumah Susun, PP No. 13/2021, Permen PUPR No. 14/2021

BAB 13: Hukum Tata Ruang

18 pelajaran

01. Cover: Bab 13: Hukum Tata Ruang
02. Why: Mengapa Rencana Tata Ruang Mengikat Seluruh Pemanfaatan Tanah dan Menjadi Syarat Mutlak Perizinan Berusaha
03. Outline: Peta Pembahasan Hierarki Tata Ruang (RTRWN, RTRWP, RTRWK, RDTR), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), dan Pengendalian Ruang
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menganalisis Kepatuhan Proyek terhadap KKPR, Mengidentifikasi Pelanggaran Tata Ruang, dan Memitigasi Sanksi Administratif
05. 13.1. Definisi dan Proses Penataan Ruang
06. 13.2. Klasifikasi Rencana Tata Ruang (RTR)
07. 13.2.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
08. 13.2.2. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
09. 13.3. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
10. 13.4. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
11. 13.4.1. KKPR sebagai Syarat untuk Memperoleh Perizinan Berusaha
12. 13.5. Hubungan antara Rencana Tata Ruang dengan Hak Atas Tanah
13. 13.6. Sanksi dalam Pelanggaran Tata Ruang
14. Worked Example: Analisis Yuridis Penolakan Konfirmasi KKPR Otomatis Akibat Tumpang Tindih dengan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Sanksi Pembongkaran
15. Quote: Doktrin Penataan Ruang: Keberlanjutan Ruang Hidup dan Keterpaduan Pemanfaatan Tanah Nasional (UU No. 26/2007)
16. Case Study: Studi Kasus Bab 13: Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Menjadi Pabrik Tanpa KKPR (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
17. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 13: Tata Ruang sebagai Kendali Pembatas Pemanfaatan Tanah dan Pembangunan Berkelanjutan
18. Referensi: UU No. 26/2007 jo. UU Cipta Kerja No. 6/2023 tentang Penataan Ruang, PP No. 21/2021, Permen ATR/BPN No. 13/2021

BAB 14: Sengketa Agraria

20 pelajaran

01. Cover: Bab 14: Sengketa Agraria
02. Why: Mengapa Tipologi Sengketa Tanah Menuntut Pemahaman Jalur Mediasi, Perdata, Tata Usaha Negara, dan Penegakan Pidana
03. Outline: Peta Pembahasan Tipologi Kasus Pertanahan, Jalur Mediasi BPN, Gugatan PMH di Peradilan Umum, Pembatalan Sertipikat di PTUN, dan Delik Pidana Tanah
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Memetakan Yurisdiksi Forum Peradilan yang Tepat, Mencegah Eksekusi Putusan Saling Bertentangan, dan Menangani Mafia Tanah
05. 14.1. Tipologi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan
06. 14.2. Penyebab Umum Timbulnya Sengketa Agraria
07. 14.3. Penyelesaian Sengketa melalui Jalur Administratif
08. 14.3.1. Mediasi di Kantor Pertanahan
09. 14.3.2. Pembatalan Sertipikat oleh Menteri ATR/BPN
10. 14.4. Penyelesaian Sengketa melalui Jalur Perdata
11. 14.4.1. Gugatan di Pengadilan Negeri
12. 14.5. Penyelesaian Sengketa melalui Jalur Tata Usaha Negara (PTUN)
13. 14.5.1. Gugatan terhadap Keputusan Pejabat BPN
14. 14.6. Aspek Pidana dalam Sengketa Pertanahan
15. 14.6.1. Pemalsuan Surat, Penyerobotan Tanah (Mafia Tanah)
16. Worked Example: Analisis Penyelesaian Putusan PTUN yang Berkekuatan Hukum Tetap Membatalkan Sertipikat Terhadap Sertipikat Hak Tanggungan yang Dikuasai Bank
17. Quote: Doktrin Sengketa Pertanahan: Memisahkan Sengketa Kepemilikan Keperdataan dari Pengujian Legalitas Tindakan Pejabat Administrasi Tata Usaha Negara
18. Case Study: Studi Kasus Bab 14: Praktik Mafia Tanah Sertipikat Ganda & Eksekusi Putusan PTUN (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
19. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 14: Strategi Litigasi dan Resolusi Konflik Pertanahan Komprehensif
20. Referensi: Permen ATR/BPN No. 21/2020 tentang Penanganan Kasus Pertanahan, UU Peradilan TUN No. 5/1986 jo. UU 51/2009, SEMA No. 10/2020

BAB 15: Hak Tanah Adat & Pra-UUPA serta Konversinya

19 pelajaran

01. Cover: Bab 15: Hak Tanah Adat & Pra-UUPA serta Konversinya
02. Why: Mengapa Menelusuri Hak Lama Pra-UUPA (Adat dan Barat) Esensial untuk Memvalidasi Riwayat Tanah dan Mengakhiri Klaim Masa Lalu
03. Outline: Peta Pembahasan Dualisme Agraria Pra-UUPA, Hak Barat (Eigendom, Erfpacht, Opstal), Bukti Adat (Girik, Petok, Letter C), dan Rezim Konversi UUPA
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Meneliti Riwayat Tanah Kuno, Menilai Keberlakuan Bukti Girik/Letter C Pasca PP 18/2021, dan Menafsirkan Hak Konversi
05. 15.1. Dualisme Hukum Pertanahan Pra-UUPA
06. 15.1.1. Keberlakuan Hukum Tanah Adat bagi Pribumi
07. 15.1.2. Keberlakuan Hukum Tanah Barat (Burgerlijk Wetboek)
08. 15.1.3. Problematika dan Ketidakpastian Hukum Akibat Dualisme
09. 15.2. Hak-hak Tanah dari Hukum Barat (Pra-UUPA)
10. 15.2.1. Hak Eigendom (termasuk Eigendom Verponding)
11. 15.2.2. Hak Erfpacht
12. 15.2.3. Hak Opstal
13. 15.2.4. Hak Gebruik (Hak Pakai versi lama)
14. 15.3. Hak-hak Tanah dari Pemerintahan Swapraja dan Kotapraja
15. Worked Example: Analisis Kekuatan Pembuktian Surat Girik/Letter C Setelah Berlakunya Batas Waktu 5 Tahun Berdasarkan Ketentuan Pasal 96 PP No. 18/2021
16. Quote: Doktrin Konversi UUPA: Menghapuskan Feodalisme dan Dualisme Kolonial Menuju Satu Sistem Hak Kebangsaan (Diktum Kedua UUPA)
17. Case Study: Studi Kasus Bab 15: Klaim Surat Eigendom Verponding Pra-UUPA Melawan Penguasaan Fisik Warga (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
18. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 15: Transformasi Menyeluruh dari Dualisme Kolonial Menuju Unifikasi Hukum Tanah Nasional
19. Referensi: Diktum Kedua UUPA No. 5/1960 (Ketentuan Konversi), PP No. 18/2021 Pasal 96, Putusan Mahkamah Agung No. 2481 K/Pdt/2016

Persyaratan

Memiliki pemahaman dasar tentang hukum perdata dan tata negara.

Deskripsi

Materi profesional komprehensif mengenai Hukum Agraria Nasional di Indonesia.

Instruktur

Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak.

S.H., S.Psi., M.M., M.T., MBA., M.A., M.Sc., PMP, IPM, CRP, C.Med., ACPE, PMP

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 54 Ebook Interaktif

Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak., S.H., S.Psi., M.M., M.T., MBA., M.A., M.Sc., PMP, IPM, CRP, C.Med., ACPE, PMP memberikan solusi: Hukum, Teknik, Data Science, Akuntansi, Keuangan, dan Psikologi. Pengalaman profesional 12 tahun lebih di bidang engineering teknis, kontraktual, dan analis strategis di Pertamina, Jasamarga, Telkom, serta dosen tetap Universitas Muhammadiyah.