Think Tank › SLIDES • Professional

Digital Economy & Fintech Policy

CBDC Digital Payments, Platform Gig Worker Protections, and Cryptocurrency Regulations

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai metodologi riset kebijakan tingkat lanjut dan strategic foresight.
Mampu memformulasikan analisis dan advokasi kebijakan publik secara komprehensif.

Daftar Isi

BAB 01: Digital Payment Systems & Central Bank Digital Currency (CBDC)

40 pelajaran
  • 01. Digital Payment Systems & Central Bank Digital Currency (CBDC)
  • 02. Why: Desain CBDC Mengubah Peran Bank dalam Penghimpunan Dana
  • 03. Outline: Infrastruktur Pembayaran Digital; Desain Central Bank Digital Currency; Konsumen Keuangan Digital; Ketahanan Infrastruktur Keuangan; Pemetaan Kerangka Hukum; Analisis Risiko Kebijakan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Infrastruktur Pembayaran Digital; Perbandingan Konsumen Keuangan Digital; Evaluasi Analisis Risiko Kebijakan
  • 05. Digital Payment Systems & Central Bank Digital Currency (CBDC): Finality dan Settlement
  • 06. Digital Payment Systems & Central Bank Digital Currency (CBDC): Peran Bank serta Nonbank
  • 07. Digital Payment Systems & Central Bank Digital Currency (CBDC): Interoperabilitas
  • 08. Digital Payment Systems & Central Bank Digital Currency (CBDC): Risiko Operasional
  • 09. Digital Payment Systems & Central Bank Digital Currency (CBDC): Perlindungan Pengguna
  • 10. Desain Central Bank Digital Currency: Retail dan Wholesale CBDC
  • 11. Desain Central Bank Digital Currency: Model Distribusi
  • 12. Desain Central Bank Digital Currency: Privasi serta Traceability
  • 13. Desain Central Bank Digital Currency: Dampak Intermediasi Bank
  • 14. Desain Central Bank Digital Currency: Uji Coba dan Kriteria Keputusan
  • 15. Digital Payment Systems & Central Bank Digital Currency (CBDC): Informasi Produk sebelum Transaksi
  • 16. Digital Payment Systems & Central Bank Digital Currency (CBDC): Biaya dan Risiko
  • 17. Digital Payment Systems & Central Bank Digital Currency (CBDC): Penanganan Fraud
  • 18. Digital Payment Systems & Central Bank Digital Currency (CBDC): Pengaduan serta Ganti Rugi
  • 19. Digital Payment Systems & Central Bank Digital Currency (CBDC): Pengawasan Perilaku Penyedia
  • 20. Digital Payment Systems & Central Bank Digital Currency (CBDC): Fungsi Kritis
  • 21. Digital Payment Systems & Central Bank Digital Currency (CBDC): Risiko Pihak Ketiga
  • 22. Digital Payment Systems & Central Bank Digital Currency (CBDC): Pengujian Ketahanan
  • 23. Digital Payment Systems & Central Bank Digital Currency (CBDC): Respons Gangguan Layanan
  • 24. Digital Payment Systems & Central Bank Digital Currency (CBDC): Pemulihan dan Pengawasan
  • 25. Digital Payment Systems & Central Bank Digital Currency (CBDC): Kewenangan serta Hierarki Aturan
  • 26. Digital Payment Systems & Central Bank Digital Currency (CBDC): Hak dan Kewajiban Pihak Terkait
  • 27. Digital Payment Systems & Central Bank Digital Currency (CBDC): Tanggal Efektif serta Peralihan
  • 28. Digital Payment Systems & Central Bank Digital Currency (CBDC): Konflik AntarInstrumen
  • 29. Digital Payment Systems & Central Bank Digital Currency (CBDC): Forum Peninjauan Keputusan
  • 30. Digital Payment Systems & Central Bank Digital Currency (CBDC): Sumber Bahaya dan Eksposur
  • 31. Digital Payment Systems & Central Bank Digital Currency (CBDC): Probabilitas serta Besaran Dampak
  • 32. Digital Payment Systems & Central Bank Digital Currency (CBDC): Ketidakpastian Penilaian
  • 33. Digital Payment Systems & Central Bank Digital Currency (CBDC): Mitigasi dan Risiko Residual
  • 34. Digital Payment Systems & Central Bank Digital Currency (CBDC): Pemicu Review serta Eskalasi
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Privasi serta Traceability
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Inovasi Keuangan Memerlukan Kejelasan Hak serta Pembagian Risiko (Digital Payment Systems & Central Bank Digital Currency (CBDC))
  • 37. Case Study (Hipotetis): Desain CBDC Mengubah Peran Bank dalam Penghimpunan Dana
  • 38. Key Takeaways: Infrastruktur Pembayaran Digital; Konsumen Keuangan Digital; Analisis Risiko Kebijakan
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Desain CBDC Mengubah Peran Bank dalam Penghimpunan Dana
  • 40. References: BIS dan CPMI; FSB; peraturan serta standar keuangan digital terkait (Digital Payment Systems & Central Bank Digital Currency (CBDC))

BAB 02: Open Banking & API Standardization Policy

40 pelajaran
  • 01. Open Banking & API Standardization Policy
  • 02. Why: API Terbuka Tidak Memiliki Aturan Liabilitas yang Jelas
  • 03. Outline: Kebijakan Open Banking; Governance Data; Infrastruktur Pembayaran Digital; Standar serta Koordinasi Teknologi; Persaingan pada Pasar Digital; Desain Penegakan Aturan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Kebijakan Open Banking; Perbandingan Infrastruktur Pembayaran Digital; Evaluasi Desain Penegakan Aturan
  • 05. Open Banking & API Standardization Policy: Otorisasi Nasabah
  • 06. Open Banking & API Standardization Policy: Standar API
  • 07. Open Banking & API Standardization Policy: Peran Pihak Ketiga
  • 08. Open Banking & API Standardization Policy: Pembagian Liabilitas
  • 09. Open Banking & API Standardization Policy: Kontrol Keamanan Data
  • 10. Open Banking & API Standardization Policy: Tujuan dan Dasar Pemrosesan
  • 11. Open Banking & API Standardization Policy: Minimisasi serta Retensi Data
  • 12. Open Banking & API Standardization Policy: Hak Akses dan Keamanan
  • 13. Open Banking & API Standardization Policy: Transfer serta Pengungkapan Data
  • 14. Open Banking & API Standardization Policy: Akuntabilitas Pengendali dan Prosesor
  • 15. Open Banking & API Standardization Policy: Finality dan Settlement
  • 16. Open Banking & API Standardization Policy: Peran Bank serta Nonbank
  • 17. Open Banking & API Standardization Policy: Interoperabilitas
  • 18. Open Banking & API Standardization Policy: Risiko Operasional
  • 19. Open Banking & API Standardization Policy: Perlindungan Pengguna
  • 20. Open Banking & API Standardization Policy: Pembedaan Standar dan Regulasi
  • 21. Open Banking & API Standardization Policy: Peran Lembaga Standardisasi
  • 22. Open Banking & API Standardization Policy: Conformity Assessment
  • 23. Open Banking & API Standardization Policy: Interoperabilitas Lintas Negara
  • 24. Open Banking & API Standardization Policy: Pilihan Penyelarasan Kebijakan
  • 25. Open Banking & API Standardization Policy: Definisi Pasar dan Multi-Sided Platforms
  • 26. Open Banking & API Standardization Policy: Network Effects serta Switching Costs
  • 27. Open Banking & API Standardization Policy: Akses Data dan Hambatan Masuk
  • 28. Open Banking & API Standardization Policy: Self-Preferencing serta Eksklusi
  • 29. Open Banking & API Standardization Policy: Pilihan Remedi dan Pengawasan
  • 30. Open Banking & API Standardization Policy: Risiko Ketidakpatuhan
  • 31. Open Banking & API Standardization Policy: Informasi serta Inspeksi
  • 32. Open Banking & API Standardization Policy: Respons Bertingkat
  • 33. Open Banking & API Standardization Policy: Proporsionalitas Sanksi
  • 34. Open Banking & API Standardization Policy: Evaluasi Kepatuhan
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Hak Akses dan Keamanan (Open Banking & API Standardization Policy)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Inovasi Keuangan Memerlukan Kejelasan Hak serta Pembagian Risiko (Open Banking & API Standardization Policy)
  • 37. Case Study (Hipotetis): API Terbuka Tidak Memiliki Aturan Liabilitas yang Jelas
  • 38. Key Takeaways: Kebijakan Open Banking; Infrastruktur Pembayaran Digital; Desain Penegakan Aturan
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas API Terbuka Tidak Memiliki Aturan Liabilitas yang Jelas
  • 40. References: BIS dan CPMI; FSB; peraturan serta standar keuangan digital terkait (Open Banking & API Standardization Policy)

BAB 03: Platform Economy Regulation & Gig Worker Protection

40 pelajaran
  • 01. Platform Economy Regulation & Gig Worker Protection
  • 02. Why: Kendali Platform Tinggi tetapi Status Pekerja Tidak Jelas
  • 03. Outline: Kerja pada Platform; Pasar Kerja dan Migrasi; Governance Data; Audit Algoritma; Asuransi Sosial dan Pensiun; Desain Penegakan Aturan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Kerja pada Platform; Perbandingan Governance Data; Evaluasi Desain Penegakan Aturan
  • 05. Kerja pada Platform: Klasifikasi Hubungan Kerja
  • 06. Kerja pada Platform: Kendali Algoritmik
  • 07. Kerja pada Platform: Pendapatan serta Biaya Pekerja
  • 08. Kerja pada Platform: Perlindungan Sosial
  • 09. Kerja pada Platform: Pengaduan dan Transparansi Keputusan
  • 10. Platform Economy Regulation & Gig Worker Protection: Permintaan serta Penawaran Tenaga Kerja
  • 11. Platform Economy Regulation & Gig Worker Protection: Upah dan Produktivitas
  • 12. Platform Economy Regulation & Gig Worker Protection: Mobilitas Keterampilan
  • 13. Platform Economy Regulation & Gig Worker Protection: Remitansi dan Brain Drain
  • 14. Platform Economy Regulation & Gig Worker Protection: Dampak Distribusi serta Integrasi Pekerja
  • 15. Platform Economy Regulation & Gig Worker Protection: Tujuan dan Dasar Pemrosesan
  • 16. Platform Economy Regulation & Gig Worker Protection: Minimisasi serta Retensi Data
  • 17. Platform Economy Regulation & Gig Worker Protection: Hak Akses dan Keamanan
  • 18. Platform Economy Regulation & Gig Worker Protection: Transfer serta Pengungkapan Data
  • 19. Platform Economy Regulation & Gig Worker Protection: Akuntabilitas Pengendali dan Prosesor
  • 20. Platform Economy Regulation & Gig Worker Protection: Tujuan Sistem dan Outcome
  • 21. Platform Economy Regulation & Gig Worker Protection: Data serta Keterwakilan Populasi
  • 22. Platform Economy Regulation & Gig Worker Protection: Ukuran Akurasi dan Bias
  • 23. Platform Economy Regulation & Gig Worker Protection: Traceability Keputusan
  • 24. Platform Economy Regulation & Gig Worker Protection: Tindakan Perbaikan serta Audit Ulang
  • 25. Platform Economy Regulation & Gig Worker Protection: Cakupan Pekerja
  • 26. Platform Economy Regulation & Gig Worker Protection: Kontribusi serta Manfaat
  • 27. Platform Economy Regulation & Gig Worker Protection: Risiko Demografi
  • 28. Platform Economy Regulation & Gig Worker Protection: Kecukupan Pendapatan Pensiun
  • 29. Platform Economy Regulation & Gig Worker Protection: Keberlanjutan Finansial
  • 30. Platform Economy Regulation & Gig Worker Protection: Risiko Ketidakpatuhan
  • 31. Platform Economy Regulation & Gig Worker Protection: Informasi serta Inspeksi
  • 32. Platform Economy Regulation & Gig Worker Protection: Respons Bertingkat
  • 33. Platform Economy Regulation & Gig Worker Protection: Proporsionalitas Sanksi
  • 34. Platform Economy Regulation & Gig Worker Protection: Evaluasi Kepatuhan
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Mobilitas Keterampilan (Platform Economy Regulation & Gig Worker Protection)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Inovasi Keuangan Memerlukan Kejelasan Hak serta Pembagian Risiko (Platform Economy Regulation & Gig Worker Protection)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Kendali Platform Tinggi tetapi Status Pekerja Tidak Jelas
  • 38. Key Takeaways: Kerja pada Platform; Governance Data; Desain Penegakan Aturan
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Kendali Platform Tinggi tetapi Status Pekerja Tidak Jelas
  • 40. References: BIS dan CPMI; FSB; peraturan serta standar keuangan digital terkait (Platform Economy Regulation & Gig Worker Protection)

BAB 04: Cross-Border Data Flows & Data Localization Debates

40 pelajaran
  • 01. Cross-Border Data Flows & Data Localization Debates
  • 02. Why: Lokalisasi Data Menambah Biaya tanpa Penilaian Risiko Pembanding
  • 03. Outline: Perdagangan Digital; Governance Data; Pemetaan Kerangka Hukum; Analisis Biaya dan Manfaat; Keamanan Rantai Pasok Teknologi; Penilaian Alternatif Kebijakan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Perdagangan Digital; Perbandingan Pemetaan Kerangka Hukum; Evaluasi Penilaian Alternatif Kebijakan
  • 05. Cross-Border Data Flows & Data Localization Debates: Transaksi Digital serta Pengiriman Layanan
  • 06. Cross-Border Data Flows & Data Localization Debates: Komitmen Arus Data
  • 07. Cross-Border Data Flows & Data Localization Debates: Persyaratan Lokalisasi
  • 08. Cross-Border Data Flows & Data Localization Debates: Perlindungan Konsumen
  • 09. Cross-Border Data Flows & Data Localization Debates: Pengecualian Kebijakan Publik
  • 10. Cross-Border Data Flows & Data Localization Debates: Tujuan dan Dasar Pemrosesan
  • 11. Cross-Border Data Flows & Data Localization Debates: Minimisasi serta Retensi Data
  • 12. Cross-Border Data Flows & Data Localization Debates: Hak Akses dan Keamanan
  • 13. Cross-Border Data Flows & Data Localization Debates: Transfer serta Pengungkapan Data
  • 14. Cross-Border Data Flows & Data Localization Debates: Akuntabilitas Pengendali dan Prosesor
  • 15. Cross-Border Data Flows & Data Localization Debates: Kewenangan serta Hierarki Aturan
  • 16. Cross-Border Data Flows & Data Localization Debates: Hak dan Kewajiban Pihak Terkait
  • 17. Cross-Border Data Flows & Data Localization Debates: Tanggal Efektif serta Peralihan
  • 18. Cross-Border Data Flows & Data Localization Debates: Konflik AntarInstrumen
  • 19. Cross-Border Data Flows & Data Localization Debates: Forum Peninjauan Keputusan
  • 20. Cross-Border Data Flows & Data Localization Debates: Biaya Langsung serta Opportunity Cost
  • 21. Cross-Border Data Flows & Data Localization Debates: Manfaat yang Dapat Dimonetisasi
  • 22. Cross-Border Data Flows & Data Localization Debates: Discounting dan Horizon Analisis
  • 23. Cross-Border Data Flows & Data Localization Debates: Dampak yang Tidak Dimonetisasi
  • 24. Cross-Border Data Flows & Data Localization Debates: Sensitivity Analysis atas Asumsi
  • 25. Cross-Border Data Flows & Data Localization Debates: Ketergantungan Pemasok Kritis
  • 26. Cross-Border Data Flows & Data Localization Debates: Due Diligence Penyedia
  • 27. Cross-Border Data Flows & Data Localization Debates: Jaminan Keamanan dalam Pengadaan
  • 28. Cross-Border Data Flows & Data Localization Debates: Monitoring Risiko Pihak Ketiga
  • 29. Cross-Border Data Flows & Data Localization Debates: Rencana Pergantian Penyedia
  • 30. Cross-Border Data Flows & Data Localization Debates: Opsi Status Quo
  • 31. Cross-Border Data Flows & Data Localization Debates: Instrumen Regulasi dan Nonregulasi
  • 32. Cross-Border Data Flows & Data Localization Debates: Kriteria Efektivitas serta Kelayakan
  • 33. Cross-Border Data Flows & Data Localization Debates: Trade-Off Antar Tujuan
  • 34. Cross-Border Data Flows & Data Localization Debates: Alasan Memilih atau Menolak Opsi
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Hak Akses dan Keamanan (Cross-Border Data Flows & Data Localization Debates)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Inovasi Keuangan Memerlukan Kejelasan Hak serta Pembagian Risiko (Cross-Border Data Flows & Data Localization Debates)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Lokalisasi Data Menambah Biaya tanpa Penilaian Risiko Pembanding
  • 38. Key Takeaways: Perdagangan Digital; Pemetaan Kerangka Hukum; Penilaian Alternatif Kebijakan
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Lokalisasi Data Menambah Biaya tanpa Penilaian Risiko Pembanding
  • 40. References: BIS dan CPMI; FSB; peraturan serta standar keuangan digital terkait (Cross-Border Data Flows & Data Localization Debates)

BAB 05: Consumer Protection in Digital Financial Services

40 pelajaran
  • 01. Consumer Protection in Digital Financial Services
  • 02. Why: Pengaduan Konsumen Digital Berpindah Antar Penyedia
  • 03. Outline: Konsumen Keuangan Digital; Infrastruktur Pembayaran Digital; Governance Data; Regulasi Aset Kripto; Pemetaan Kerangka Hukum; Desain Penegakan Aturan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Konsumen Keuangan Digital; Perbandingan Governance Data; Evaluasi Desain Penegakan Aturan
  • 05. Consumer Protection in Digital Financial Services: Informasi Produk sebelum Transaksi
  • 06. Consumer Protection in Digital Financial Services: Biaya dan Risiko
  • 07. Consumer Protection in Digital Financial Services: Penanganan Fraud
  • 08. Consumer Protection in Digital Financial Services: Pengaduan serta Ganti Rugi
  • 09. Consumer Protection in Digital Financial Services: Pengawasan Perilaku Penyedia
  • 10. Consumer Protection in Digital Financial Services: Finality dan Settlement
  • 11. Consumer Protection in Digital Financial Services: Peran Bank serta Nonbank
  • 12. Consumer Protection in Digital Financial Services: Interoperabilitas
  • 13. Consumer Protection in Digital Financial Services: Risiko Operasional
  • 14. Consumer Protection in Digital Financial Services: Perlindungan Pengguna
  • 15. Consumer Protection in Digital Financial Services: Tujuan dan Dasar Pemrosesan
  • 16. Consumer Protection in Digital Financial Services: Minimisasi serta Retensi Data
  • 17. Consumer Protection in Digital Financial Services: Hak Akses dan Keamanan
  • 18. Consumer Protection in Digital Financial Services: Transfer serta Pengungkapan Data
  • 19. Consumer Protection in Digital Financial Services: Akuntabilitas Pengendali dan Prosesor
  • 20. Consumer Protection in Digital Financial Services: Klasifikasi Instrumen
  • 21. Consumer Protection in Digital Financial Services: Custody serta Segregasi Aset
  • 22. Consumer Protection in Digital Financial Services: Cadangan dan Redemption Stablecoin
  • 23. Consumer Protection in Digital Financial Services: Risiko Pasar serta Likuiditas
  • 24. Consumer Protection in Digital Financial Services: Pengawasan Penyedia Layanan
  • 25. Consumer Protection in Digital Financial Services: Kewenangan serta Hierarki Aturan
  • 26. Consumer Protection in Digital Financial Services: Hak dan Kewajiban Pihak Terkait
  • 27. Consumer Protection in Digital Financial Services: Tanggal Efektif serta Peralihan
  • 28. Consumer Protection in Digital Financial Services: Konflik AntarInstrumen
  • 29. Consumer Protection in Digital Financial Services: Forum Peninjauan Keputusan
  • 30. Consumer Protection in Digital Financial Services: Risiko Ketidakpatuhan
  • 31. Consumer Protection in Digital Financial Services: Informasi serta Inspeksi
  • 32. Consumer Protection in Digital Financial Services: Respons Bertingkat
  • 33. Consumer Protection in Digital Financial Services: Proporsionalitas Sanksi
  • 34. Consumer Protection in Digital Financial Services: Evaluasi Kepatuhan
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Interoperabilitas (Consumer Protection in Digital Financial Services)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Inovasi Keuangan Memerlukan Kejelasan Hak serta Pembagian Risiko (Consumer Protection in Digital Financial Services)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Pengaduan Konsumen Digital Berpindah Antar Penyedia
  • 38. Key Takeaways: Konsumen Keuangan Digital; Governance Data; Desain Penegakan Aturan
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Pengaduan Konsumen Digital Berpindah Antar Penyedia
  • 40. References: BIS dan CPMI; FSB; peraturan serta standar keuangan digital terkait (Consumer Protection in Digital Financial Services)

BAB 06: Cryptocurrency Asset Regulation & Stablecoin Policy

40 pelajaran
  • 01. Cryptocurrency Asset Regulation & Stablecoin Policy
  • 02. Why: Redemption Stablecoin Terganggu ketika Likuiditas Cadangan Menurun
  • 03. Outline: Regulasi Aset Kripto; Infrastruktur Pembayaran Digital; Ketahanan Infrastruktur Keuangan; Konsumen Keuangan Digital; Standar serta Koordinasi Teknologi; Desain Penegakan Aturan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Regulasi Aset Kripto; Perbandingan Ketahanan Infrastruktur Keuangan; Evaluasi Desain Penegakan Aturan
  • 05. Cryptocurrency Asset Regulation & Stablecoin Policy: Klasifikasi Instrumen
  • 06. Cryptocurrency Asset Regulation & Stablecoin Policy: Custody serta Segregasi Aset
  • 07. Cryptocurrency Asset Regulation & Stablecoin Policy: Cadangan dan Redemption Stablecoin
  • 08. Cryptocurrency Asset Regulation & Stablecoin Policy: Risiko Pasar serta Likuiditas
  • 09. Cryptocurrency Asset Regulation & Stablecoin Policy: Pengawasan Penyedia Layanan
  • 10. Cryptocurrency Asset Regulation & Stablecoin Policy: Finality dan Settlement
  • 11. Cryptocurrency Asset Regulation & Stablecoin Policy: Peran Bank serta Nonbank
  • 12. Cryptocurrency Asset Regulation & Stablecoin Policy: Interoperabilitas
  • 13. Cryptocurrency Asset Regulation & Stablecoin Policy: Risiko Operasional
  • 14. Cryptocurrency Asset Regulation & Stablecoin Policy: Perlindungan Pengguna
  • 15. Cryptocurrency Asset Regulation & Stablecoin Policy: Fungsi Kritis
  • 16. Cryptocurrency Asset Regulation & Stablecoin Policy: Risiko Pihak Ketiga
  • 17. Cryptocurrency Asset Regulation & Stablecoin Policy: Pengujian Ketahanan
  • 18. Cryptocurrency Asset Regulation & Stablecoin Policy: Respons Gangguan Layanan
  • 19. Cryptocurrency Asset Regulation & Stablecoin Policy: Pemulihan dan Pengawasan
  • 20. Cryptocurrency Asset Regulation & Stablecoin Policy: Informasi Produk sebelum Transaksi
  • 21. Cryptocurrency Asset Regulation & Stablecoin Policy: Biaya dan Risiko
  • 22. Cryptocurrency Asset Regulation & Stablecoin Policy: Penanganan Fraud
  • 23. Cryptocurrency Asset Regulation & Stablecoin Policy: Pengaduan serta Ganti Rugi
  • 24. Cryptocurrency Asset Regulation & Stablecoin Policy: Pengawasan Perilaku Penyedia
  • 25. Cryptocurrency Asset Regulation & Stablecoin Policy: Pembedaan Standar dan Regulasi
  • 26. Cryptocurrency Asset Regulation & Stablecoin Policy: Peran Lembaga Standardisasi
  • 27. Cryptocurrency Asset Regulation & Stablecoin Policy: Conformity Assessment
  • 28. Cryptocurrency Asset Regulation & Stablecoin Policy: Interoperabilitas Lintas Negara
  • 29. Cryptocurrency Asset Regulation & Stablecoin Policy: Pilihan Penyelarasan Kebijakan
  • 30. Cryptocurrency Asset Regulation & Stablecoin Policy: Risiko Ketidakpatuhan
  • 31. Cryptocurrency Asset Regulation & Stablecoin Policy: Informasi serta Inspeksi
  • 32. Cryptocurrency Asset Regulation & Stablecoin Policy: Respons Bertingkat
  • 33. Cryptocurrency Asset Regulation & Stablecoin Policy: Proporsionalitas Sanksi
  • 34. Cryptocurrency Asset Regulation & Stablecoin Policy: Evaluasi Kepatuhan
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Interoperabilitas (Cryptocurrency Asset Regulation & Stablecoin Policy)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Inovasi Keuangan Memerlukan Kejelasan Hak serta Pembagian Risiko (Cryptocurrency Asset Regulation & Stablecoin Policy)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Redemption Stablecoin Terganggu ketika Likuiditas Cadangan Menurun
  • 38. Key Takeaways: Regulasi Aset Kripto; Ketahanan Infrastruktur Keuangan; Desain Penegakan Aturan
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Redemption Stablecoin Terganggu ketika Likuiditas Cadangan Menurun
  • 40. References: BIS dan CPMI; FSB; peraturan serta standar keuangan digital terkait (Cryptocurrency Asset Regulation & Stablecoin Policy)

BAB 07: Digital Taxation & Nexus Rules for E-Commerce

40 pelajaran
  • 01. Digital Taxation & Nexus Rules for E-Commerce
  • 02. Why: Nexus Pajak Digital Memicu Risiko Pajak Berganda
  • 03. Outline: Perpajakan Ekonomi Digital; Perdagangan Digital; Pemetaan Kerangka Hukum; Kebijakan Fiskal dan Utang; Data Skala Besar; Monitoring dan Evaluasi
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Perpajakan Ekonomi Digital; Perbandingan Pemetaan Kerangka Hukum; Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
  • 05. Digital Taxation & Nexus Rules for E-Commerce: Nexus dan Kehadiran Ekonomi
  • 06. Digital Taxation & Nexus Rules for E-Commerce: Pajak Penghasilan serta Konsumsi
  • 07. Digital Taxation & Nexus Rules for E-Commerce: Data Transaksi
  • 08. Digital Taxation & Nexus Rules for E-Commerce: Risiko Pajak Berganda
  • 09. Digital Taxation & Nexus Rules for E-Commerce: Koordinasi Internasional
  • 10. Digital Taxation & Nexus Rules for E-Commerce: Transaksi Digital serta Pengiriman Layanan
  • 11. Digital Taxation & Nexus Rules for E-Commerce: Komitmen Arus Data
  • 12. Digital Taxation & Nexus Rules for E-Commerce: Persyaratan Lokalisasi
  • 13. Digital Taxation & Nexus Rules for E-Commerce: Perlindungan Konsumen
  • 14. Digital Taxation & Nexus Rules for E-Commerce: Pengecualian Kebijakan Publik
  • 15. Digital Taxation & Nexus Rules for E-Commerce: Kewenangan serta Hierarki Aturan
  • 16. Digital Taxation & Nexus Rules for E-Commerce: Hak dan Kewajiban Pihak Terkait
  • 17. Digital Taxation & Nexus Rules for E-Commerce: Tanggal Efektif serta Peralihan
  • 18. Digital Taxation & Nexus Rules for E-Commerce: Konflik AntarInstrumen
  • 19. Digital Taxation & Nexus Rules for E-Commerce: Forum Peninjauan Keputusan
  • 20. Digital Taxation & Nexus Rules for E-Commerce: Saldo Primer serta Kebutuhan Pembiayaan
  • 21. Digital Taxation & Nexus Rules for E-Commerce: Debt Dynamics
  • 22. Digital Taxation & Nexus Rules for E-Commerce: Asumsi Pertumbuhan dan Bunga
  • 23. Digital Taxation & Nexus Rules for E-Commerce: Contingent Liabilities
  • 24. Digital Taxation & Nexus Rules for E-Commerce: Stress Test Keberlanjutan Utang
  • 25. Digital Taxation & Nexus Rules for E-Commerce: Sumber Data dan Keterwakilan
  • 26. Digital Taxation & Nexus Rules for E-Commerce: Data Linkage serta Identitas
  • 27. Digital Taxation & Nexus Rules for E-Commerce: Missingness dan Bias Cakupan
  • 28. Digital Taxation & Nexus Rules for E-Commerce: Validasi terhadap Sumber Pembanding
  • 29. Digital Taxation & Nexus Rules for E-Commerce: Reproducibility Pipeline Analisis
  • 30. Digital Taxation & Nexus Rules for E-Commerce: Theory of Change Program
  • 31. Digital Taxation & Nexus Rules for E-Commerce: Indikator Input hingga Outcome
  • 32. Digital Taxation & Nexus Rules for E-Commerce: Baseline serta Sumber Data
  • 33. Digital Taxation & Nexus Rules for E-Commerce: Rancangan Evaluasi Dampak
  • 34. Digital Taxation & Nexus Rules for E-Commerce: Penggunaan Temuan untuk Koreksi
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Persyaratan Lokalisasi
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Inovasi Keuangan Memerlukan Kejelasan Hak serta Pembagian Risiko (Digital Taxation & Nexus Rules for E-Commerce)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Nexus Pajak Digital Memicu Risiko Pajak Berganda
  • 38. Key Takeaways: Perpajakan Ekonomi Digital; Pemetaan Kerangka Hukum; Monitoring dan Evaluasi
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Nexus Pajak Digital Memicu Risiko Pajak Berganda
  • 40. References: BIS dan CPMI; FSB; peraturan serta standar keuangan digital terkait (Digital Taxation & Nexus Rules for E-Commerce)

BAB 08: Competition Policy in Digital Markets

40 pelajaran
  • 01. Competition Policy in Digital Markets
  • 02. Why: Tindakan Persaingan Tidak Mengatasi Ketergantungan pada Data
  • 03. Outline: Persaingan pada Pasar Digital; Global Value Chains; Governance Sistem AI; Kebijakan Open Banking; Pemetaan Kerangka Hukum; Desain Penegakan Aturan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Persaingan pada Pasar Digital; Perbandingan Governance Sistem AI; Evaluasi Desain Penegakan Aturan
  • 05. Competition Policy in Digital Markets: Definisi Pasar dan Multi-Sided Platforms
  • 06. Competition Policy in Digital Markets: Network Effects serta Switching Costs
  • 07. Competition Policy in Digital Markets: Akses Data dan Hambatan Masuk
  • 08. Competition Policy in Digital Markets: Self-Preferencing serta Eksklusi
  • 09. Competition Policy in Digital Markets: Pilihan Remedi dan Pengawasan
  • 10. Competition Policy in Digital Markets: Trade in Value Added
  • 11. Competition Policy in Digital Markets: Backward dan Forward Linkages
  • 12. Competition Policy in Digital Markets: Posisi dalam Rantai Produksi
  • 13. Competition Policy in Digital Markets: Ketergantungan Input Impor
  • 14. Competition Policy in Digital Markets: Pilihan Upgrading Industri
  • 15. Competition Policy in Digital Markets: Peran Pengembang serta Pengguna
  • 16. Competition Policy in Digital Markets: Klasifikasi Risiko menurut Penggunaan
  • 17. Competition Policy in Digital Markets: Validasi dan Dokumentasi Sistem
  • 18. Competition Policy in Digital Markets: Human Oversight
  • 19. Competition Policy in Digital Markets: Monitoring setelah Implementasi
  • 20. Competition Policy in Digital Markets: Otorisasi Nasabah
  • 21. Competition Policy in Digital Markets: Standar API
  • 22. Competition Policy in Digital Markets: Peran Pihak Ketiga
  • 23. Competition Policy in Digital Markets: Pembagian Liabilitas
  • 24. Competition Policy in Digital Markets: Kontrol Keamanan Data
  • 25. Competition Policy in Digital Markets: Kewenangan serta Hierarki Aturan
  • 26. Competition Policy in Digital Markets: Hak dan Kewajiban Pihak Terkait
  • 27. Competition Policy in Digital Markets: Tanggal Efektif serta Peralihan
  • 28. Competition Policy in Digital Markets: Konflik AntarInstrumen
  • 29. Competition Policy in Digital Markets: Forum Peninjauan Keputusan
  • 30. Competition Policy in Digital Markets: Risiko Ketidakpatuhan
  • 31. Competition Policy in Digital Markets: Informasi serta Inspeksi
  • 32. Competition Policy in Digital Markets: Respons Bertingkat
  • 33. Competition Policy in Digital Markets: Proporsionalitas Sanksi
  • 34. Competition Policy in Digital Markets: Evaluasi Kepatuhan
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Posisi dalam Rantai Produksi (Competition Policy in Digital Markets)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Inovasi Keuangan Memerlukan Kejelasan Hak serta Pembagian Risiko (Competition Policy in Digital Markets)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Tindakan Persaingan Tidak Mengatasi Ketergantungan pada Data
  • 38. Key Takeaways: Persaingan pada Pasar Digital; Governance Sistem AI; Desain Penegakan Aturan
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Tindakan Persaingan Tidak Mengatasi Ketergantungan pada Data
  • 40. References: BIS dan CPMI; FSB; peraturan serta standar keuangan digital terkait (Competition Policy in Digital Markets)

BAB 09: Cybersecurity Standards for Financial Infrastructure

40 pelajaran
  • 01. Cybersecurity Standards for Financial Infrastructure
  • 02. Why: Gangguan Penyedia Pihak Ketiga Melumpuhkan Layanan Keuangan
  • 03. Outline: Ketahanan Infrastruktur Keuangan; Kerangka Kebijakan Keamanan Siber; Keamanan Rantai Pasok Teknologi; Respons Insiden Siber; Standar serta Koordinasi Teknologi; Monitoring dan Evaluasi
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Ketahanan Infrastruktur Keuangan; Perbandingan Keamanan Rantai Pasok Teknologi; Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
  • 05. Cybersecurity Standards for Financial Infrastructure: Fungsi Kritis
  • 06. Cybersecurity Standards for Financial Infrastructure: Risiko Pihak Ketiga
  • 07. Cybersecurity Standards for Financial Infrastructure: Pengujian Ketahanan
  • 08. Cybersecurity Standards for Financial Infrastructure: Respons Gangguan Layanan
  • 09. Cybersecurity Standards for Financial Infrastructure: Pemulihan dan Pengawasan
  • 10. Cybersecurity Standards for Financial Infrastructure: Govern serta Akuntabilitas Risiko
  • 11. Cybersecurity Standards for Financial Infrastructure: Identify dan Inventaris Aset
  • 12. Cybersecurity Standards for Financial Infrastructure: Protect dan Detect
  • 13. Cybersecurity Standards for Financial Infrastructure: Respond dan Recover
  • 14. Cybersecurity Standards for Financial Infrastructure: Profil Target serta Penilaian Kesenjangan
  • 15. Cybersecurity Standards for Financial Infrastructure: Ketergantungan Pemasok Kritis
  • 16. Cybersecurity Standards for Financial Infrastructure: Due Diligence Penyedia
  • 17. Cybersecurity Standards for Financial Infrastructure: Jaminan Keamanan dalam Pengadaan
  • 18. Cybersecurity Standards for Financial Infrastructure: Monitoring Risiko Pihak Ketiga
  • 19. Cybersecurity Standards for Financial Infrastructure: Rencana Pergantian Penyedia
  • 20. Cybersecurity Standards for Financial Infrastructure: Klasifikasi Dampak Insiden
  • 21. Cybersecurity Standards for Financial Infrastructure: Mandat Tim serta Jalur Eskalasi
  • 22. Cybersecurity Standards for Financial Infrastructure: Koordinasi Antar Operator
  • 23. Cybersecurity Standards for Financial Infrastructure: Komunikasi kepada Pihak Terdampak
  • 24. Cybersecurity Standards for Financial Infrastructure: Evaluasi Pascainsiden
  • 25. Cybersecurity Standards for Financial Infrastructure: Pembedaan Standar dan Regulasi
  • 26. Cybersecurity Standards for Financial Infrastructure: Peran Lembaga Standardisasi
  • 27. Cybersecurity Standards for Financial Infrastructure: Conformity Assessment
  • 28. Cybersecurity Standards for Financial Infrastructure: Interoperabilitas Lintas Negara
  • 29. Cybersecurity Standards for Financial Infrastructure: Pilihan Penyelarasan Kebijakan
  • 30. Cybersecurity Standards for Financial Infrastructure: Theory of Change Program
  • 31. Cybersecurity Standards for Financial Infrastructure: Indikator Input hingga Outcome
  • 32. Cybersecurity Standards for Financial Infrastructure: Baseline serta Sumber Data
  • 33. Cybersecurity Standards for Financial Infrastructure: Rancangan Evaluasi Dampak
  • 34. Cybersecurity Standards for Financial Infrastructure: Penggunaan Temuan untuk Koreksi
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Protect dan Detect (Cybersecurity Standards for Financial Infrastructure)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Inovasi Keuangan Memerlukan Kejelasan Hak serta Pembagian Risiko (Cybersecurity Standards for Financial Infrastructure)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Gangguan Penyedia Pihak Ketiga Melumpuhkan Layanan Keuangan
  • 38. Key Takeaways: Ketahanan Infrastruktur Keuangan; Keamanan Rantai Pasok Teknologi; Monitoring dan Evaluasi
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Gangguan Penyedia Pihak Ketiga Melumpuhkan Layanan Keuangan
  • 40. References: BIS dan CPMI; FSB; peraturan serta standar keuangan digital terkait (Cybersecurity Standards for Financial Infrastructure)

BAB 10: Digital Inclusion & Last-Mile Connectivity Policy

40 pelajaran
  • 01. Digital Inclusion & Last-Mile Connectivity Policy
  • 02. Why: Cakupan Jaringan Tinggi tetapi Penggunaan Layanan Tetap Rendah
  • 03. Outline: Inklusi Digital; Kebijakan Aksesibilitas; Integrasi EdTech; Layanan Publik Digital; Pembiayaan Kebijakan; Monitoring dan Evaluasi
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Inklusi Digital; Perbandingan Integrasi EdTech; Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
  • 05. Digital Inclusion & Last-Mile Connectivity Policy: Kesenjangan Koneksi
  • 06. Digital Inclusion & Last-Mile Connectivity Policy: Keterjangkauan Perangkat
  • 07. Digital Inclusion & Last-Mile Connectivity Policy: Keterampilan Pengguna
  • 08. Digital Inclusion & Last-Mile Connectivity Policy: Kebijakan Last-Mile
  • 09. Digital Inclusion & Last-Mile Connectivity Policy: Mutu serta Penggunaan Bermakna
  • 10. Digital Inclusion & Last-Mile Connectivity Policy: Hambatan Fisik dan Digital
  • 11. Digital Inclusion & Last-Mile Connectivity Policy: Desain Layanan Inklusif
  • 12. Digital Inclusion & Last-Mile Connectivity Policy: Penyesuaian yang Diperlukan
  • 13. Digital Inclusion & Last-Mile Connectivity Policy: Pelibatan Pengguna
  • 14. Digital Inclusion & Last-Mile Connectivity Policy: Pengawasan Akses serta Pengaduan
  • 15. Digital Inclusion & Last-Mile Connectivity Policy: Tujuan Pembelajaran sebelum Pemilihan Platform
  • 16. Digital Inclusion & Last-Mile Connectivity Policy: Akses Perangkat dan Koneksi
  • 17. Digital Inclusion & Last-Mile Connectivity Policy: Kesiapan Pengajar
  • 18. Digital Inclusion & Last-Mile Connectivity Policy: Privasi Data Peserta Didik
  • 19. Digital Inclusion & Last-Mile Connectivity Policy: Evaluasi Hasil Belajar
  • 20. Digital Inclusion & Last-Mile Connectivity Policy: Peta Kebutuhan Pengguna
  • 21. Digital Inclusion & Last-Mile Connectivity Policy: Integrasi Identitas serta Data
  • 22. Digital Inclusion & Last-Mile Connectivity Policy: Pilihan Kanal Nondigital
  • 23. Digital Inclusion & Last-Mile Connectivity Policy: SLA dan Mekanisme Pengaduan
  • 24. Digital Inclusion & Last-Mile Connectivity Policy: Evaluasi Kualitas serta Akses
  • 25. Digital Inclusion & Last-Mile Connectivity Policy: Baseline Belanja
  • 26. Digital Inclusion & Last-Mile Connectivity Policy: Kebutuhan Dana Multiyears
  • 27. Digital Inclusion & Last-Mile Connectivity Policy: Sumber Pendanaan
  • 28. Digital Inclusion & Last-Mile Connectivity Policy: Prioritas dalam Batas Anggaran
  • 29. Digital Inclusion & Last-Mile Connectivity Policy: Pengawasan Realisasi Belanja
  • 30. Digital Inclusion & Last-Mile Connectivity Policy: Theory of Change Program
  • 31. Digital Inclusion & Last-Mile Connectivity Policy: Indikator Input hingga Outcome
  • 32. Digital Inclusion & Last-Mile Connectivity Policy: Baseline serta Sumber Data
  • 33. Digital Inclusion & Last-Mile Connectivity Policy: Rancangan Evaluasi Dampak
  • 34. Digital Inclusion & Last-Mile Connectivity Policy: Penggunaan Temuan untuk Koreksi
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Penyesuaian yang Diperlukan (Digital Inclusion & Last-Mile Connectivity Policy)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Inovasi Keuangan Memerlukan Kejelasan Hak serta Pembagian Risiko (Digital Inclusion & Last-Mile Connectivity Policy)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Cakupan Jaringan Tinggi tetapi Penggunaan Layanan Tetap Rendah
  • 38. Key Takeaways: Inklusi Digital; Integrasi EdTech; Monitoring dan Evaluasi
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Cakupan Jaringan Tinggi tetapi Penggunaan Layanan Tetap Rendah
  • 40. References: BIS dan CPMI; FSB; peraturan serta standar keuangan digital terkait (Digital Inclusion & Last-Mile Connectivity Policy)

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang kebijakan publik atau riset sosial.

Deskripsi

Regulasi pembayaran digital & CBDC, standar open banking, perlindungan pekerja gig platform, dan pengawasan aset kripto.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

Policy Research & Analytics
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

Policy Research & Analytics

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Cybersecurity Policy
-66%
SLIDES Terlaris Professional

Cybersecurity Policy

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Defense & National Security
-66%
SLIDES Terlaris Advanced

Defense & National Security

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000