Think Tank › SLIDES • Expertise

Governance & Anti-Corruption

Public Financial Reform, Anti-Corruption Agency Design, and Open Gov Transparency

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai metodologi riset kebijakan tingkat lanjut dan strategic foresight.
Mampu memformulasikan analisis dan advokasi kebijakan publik secara komprehensif.

Daftar Isi

BAB 01: Public Financial Management Reform

40 pelajaran
  • 01. Public Financial Management Reform
  • 02. Why: Realisasi Belanja Tidak Sesuai dengan Prioritas Anggaran
  • 03. Outline: Pengelolaan Keuangan Publik; Pembiayaan Kebijakan; Pengadaan dan Basis Industri; Keterbukaan Pemerintah; Desain Penegakan Aturan; Monitoring dan Evaluasi
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Pengelolaan Keuangan Publik; Perbandingan Pengadaan dan Basis Industri; Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
  • 05. Public Financial Management Reform: Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
  • 06. Public Financial Management Reform: Kredibilitas Alokasi
  • 07. Public Financial Management Reform: Eksekusi serta Pengadaan
  • 08. Public Financial Management Reform: Akuntansi dan Pelaporan
  • 09. Public Financial Management Reform: Audit serta Tindak Lanjut
  • 10. Public Financial Management Reform: Baseline Belanja
  • 11. Public Financial Management Reform: Kebutuhan Dana Multiyears
  • 12. Public Financial Management Reform: Sumber Pendanaan
  • 13. Public Financial Management Reform: Prioritas dalam Batas Anggaran
  • 14. Public Financial Management Reform: Pengawasan Realisasi Belanja
  • 15. Public Financial Management Reform: Kebutuhan Operasional sebelum Pemilihan Produk
  • 16. Public Financial Management Reform: Kapasitas Produksi Domestik
  • 17. Public Financial Management Reform: Life-Cycle Cost Sistem
  • 18. Public Financial Management Reform: Ketergantungan Teknologi Asing
  • 19. Public Financial Management Reform: Evaluasi Kinerja Kontrak
  • 20. Public Financial Management Reform: Informasi yang Wajib Diumumkan
  • 21. Public Financial Management Reform: Format Data Terbuka
  • 22. Public Financial Management Reform: Permintaan Akses Informasi
  • 23. Public Financial Management Reform: Pengecualian yang Dapat Diuji
  • 24. Public Financial Management Reform: Penggunaan Data oleh Publik
  • 25. Public Financial Management Reform: Risiko Ketidakpatuhan
  • 26. Public Financial Management Reform: Informasi serta Inspeksi
  • 27. Public Financial Management Reform: Respons Bertingkat
  • 28. Public Financial Management Reform: Proporsionalitas Sanksi
  • 29. Public Financial Management Reform: Evaluasi Kepatuhan
  • 30. Public Financial Management Reform: Theory of Change Program
  • 31. Public Financial Management Reform: Indikator Input hingga Outcome
  • 32. Public Financial Management Reform: Baseline serta Sumber Data
  • 33. Public Financial Management Reform: Rancangan Evaluasi Dampak
  • 34. Public Financial Management Reform: Penggunaan Temuan untuk Koreksi
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Sumber Pendanaan (Public Financial Management Reform)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Kewenangan Publik Memerlukan Pengawasan serta Tindak Lanjut (Public Financial Management Reform)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Realisasi Belanja Tidak Sesuai dengan Prioritas Anggaran
  • 38. Key Takeaways: Pengelolaan Keuangan Publik; Pengadaan dan Basis Industri; Monitoring dan Evaluasi
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Realisasi Belanja Tidak Sesuai dengan Prioritas Anggaran
  • 40. References: UNCAC dan UNODC; dokumen anggaran; aturan serta laporan pengawasan (Public Financial Management Reform)

BAB 02: Anti-Corruption Agency Design & Independence

40 pelajaran
  • 01. Anti-Corruption Agency Design & Independence
  • 02. Why: Independensi Lembaga Terganggu oleh Ketidakpastian Anggaran
  • 03. Outline: Desain Lembaga Antikorupsi; Pemetaan Kerangka Hukum; Sistem Integritas Publik; Pemetaan Pemangku Kepentingan; Pembiayaan Kebijakan; Monitoring dan Evaluasi
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Desain Lembaga Antikorupsi; Perbandingan Sistem Integritas Publik; Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
  • 05. Anti-Corruption Agency Design & Independence: Mandat Pencegahan dan Penindakan
  • 06. Anti-Corruption Agency Design & Independence: Independensi Pengangkatan Pimpinan
  • 07. Anti-Corruption Agency Design & Independence: Kecukupan Anggaran
  • 08. Anti-Corruption Agency Design & Independence: Koordinasi dengan Aparat Lain
  • 09. Anti-Corruption Agency Design & Independence: Akuntabilitas Kinerja Lembaga
  • 10. Anti-Corruption Agency Design & Independence: Kewenangan serta Hierarki Aturan
  • 11. Anti-Corruption Agency Design & Independence: Hak dan Kewajiban Pihak Terkait
  • 12. Anti-Corruption Agency Design & Independence: Tanggal Efektif serta Peralihan
  • 13. Anti-Corruption Agency Design & Independence: Konflik AntarInstrumen
  • 14. Anti-Corruption Agency Design & Independence: Forum Peninjauan Keputusan
  • 15. Anti-Corruption Agency Design & Independence: Pemetaan Titik Rawan
  • 16. Anti-Corruption Agency Design & Independence: Kode Perilaku dan Aturan Operasional
  • 17. Anti-Corruption Agency Design & Independence: Dukungan Nasihat serta Pelatihan
  • 18. Anti-Corruption Agency Design & Independence: Pengawasan dan Respons Pelanggaran
  • 19. Anti-Corruption Agency Design & Independence: Evaluasi Efektivitas Kontrol
  • 20. Anti-Corruption Agency Design & Independence: Mandat serta Kepentingan Aktor
  • 21. Anti-Corruption Agency Design & Independence: Pengaruh dalam Pengambilan Keputusan
  • 22. Anti-Corruption Agency Design & Independence: Konflik Tujuan Antar Lembaga
  • 23. Anti-Corruption Agency Design & Independence: Kanal Pelibatan dan Umpan Balik
  • 24. Anti-Corruption Agency Design & Independence: Pembagian Peran serta Akuntabilitas
  • 25. Anti-Corruption Agency Design & Independence: Baseline Belanja
  • 26. Anti-Corruption Agency Design & Independence: Kebutuhan Dana Multiyears
  • 27. Anti-Corruption Agency Design & Independence: Sumber Pendanaan
  • 28. Anti-Corruption Agency Design & Independence: Prioritas dalam Batas Anggaran
  • 29. Anti-Corruption Agency Design & Independence: Pengawasan Realisasi Belanja
  • 30. Anti-Corruption Agency Design & Independence: Theory of Change Program
  • 31. Anti-Corruption Agency Design & Independence: Indikator Input hingga Outcome
  • 32. Anti-Corruption Agency Design & Independence: Baseline serta Sumber Data
  • 33. Anti-Corruption Agency Design & Independence: Rancangan Evaluasi Dampak
  • 34. Anti-Corruption Agency Design & Independence: Penggunaan Temuan untuk Koreksi
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Tanggal Efektif serta Peralihan (Anti-Corruption Agency Design & Independence)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Kewenangan Publik Memerlukan Pengawasan serta Tindak Lanjut (Anti-Corruption Agency Design & Independence)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Independensi Lembaga Terganggu oleh Ketidakpastian Anggaran
  • 38. Key Takeaways: Desain Lembaga Antikorupsi; Sistem Integritas Publik; Monitoring dan Evaluasi
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Independensi Lembaga Terganggu oleh Ketidakpastian Anggaran
  • 40. References: UNCAC dan UNODC; dokumen anggaran; aturan serta laporan pengawasan (Anti-Corruption Agency Design & Independence)

BAB 03: Asset Declaration & Conflict of Interest Systems

40 pelajaran
  • 01. Asset Declaration & Conflict of Interest Systems
  • 02. Why: Laporan Kekayaan Lengkap tetapi Tidak Pernah Diverifikasi
  • 03. Outline: Laporan Kekayaan dan Konflik Kepentingan; Governance Data; Desain Lembaga Antikorupsi; Desain Penegakan Aturan; Sistem Integritas Publik; Pemetaan Kerangka Hukum
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Laporan Kekayaan dan Konflik Kepentingan; Perbandingan Desain Lembaga Antikorupsi; Evaluasi Pemetaan Kerangka Hukum
  • 05. Asset Declaration & Conflict of Interest Systems: Pihak yang Wajib Melapor
  • 06. Asset Declaration & Conflict of Interest Systems: Cakupan Aset serta Kepentingan
  • 07. Asset Declaration & Conflict of Interest Systems: Verifikasi Kelengkapan
  • 08. Asset Declaration & Conflict of Interest Systems: Mekanisme Recusal
  • 09. Asset Declaration & Conflict of Interest Systems: Sanksi dan Peninjauan Temuan
  • 10. Asset Declaration & Conflict of Interest Systems: Tujuan dan Dasar Pemrosesan
  • 11. Asset Declaration & Conflict of Interest Systems: Minimisasi serta Retensi Data
  • 12. Asset Declaration & Conflict of Interest Systems: Hak Akses dan Keamanan
  • 13. Asset Declaration & Conflict of Interest Systems: Transfer serta Pengungkapan Data
  • 14. Asset Declaration & Conflict of Interest Systems: Akuntabilitas Pengendali dan Prosesor
  • 15. Asset Declaration & Conflict of Interest Systems: Mandat Pencegahan dan Penindakan
  • 16. Asset Declaration & Conflict of Interest Systems: Independensi Pengangkatan Pimpinan
  • 17. Asset Declaration & Conflict of Interest Systems: Kecukupan Anggaran
  • 18. Asset Declaration & Conflict of Interest Systems: Koordinasi dengan Aparat Lain
  • 19. Asset Declaration & Conflict of Interest Systems: Akuntabilitas Kinerja Lembaga
  • 20. Asset Declaration & Conflict of Interest Systems: Risiko Ketidakpatuhan
  • 21. Asset Declaration & Conflict of Interest Systems: Informasi serta Inspeksi
  • 22. Asset Declaration & Conflict of Interest Systems: Respons Bertingkat
  • 23. Asset Declaration & Conflict of Interest Systems: Proporsionalitas Sanksi
  • 24. Asset Declaration & Conflict of Interest Systems: Evaluasi Kepatuhan
  • 25. Asset Declaration & Conflict of Interest Systems: Pemetaan Titik Rawan
  • 26. Asset Declaration & Conflict of Interest Systems: Kode Perilaku dan Aturan Operasional
  • 27. Asset Declaration & Conflict of Interest Systems: Dukungan Nasihat serta Pelatihan
  • 28. Asset Declaration & Conflict of Interest Systems: Pengawasan dan Respons Pelanggaran
  • 29. Asset Declaration & Conflict of Interest Systems: Evaluasi Efektivitas Kontrol
  • 30. Asset Declaration & Conflict of Interest Systems: Kewenangan serta Hierarki Aturan
  • 31. Asset Declaration & Conflict of Interest Systems: Hak dan Kewajiban Pihak Terkait
  • 32. Asset Declaration & Conflict of Interest Systems: Tanggal Efektif serta Peralihan
  • 33. Asset Declaration & Conflict of Interest Systems: Konflik AntarInstrumen
  • 34. Asset Declaration & Conflict of Interest Systems: Forum Peninjauan Keputusan
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Hak Akses dan Keamanan (Asset Declaration & Conflict of Interest Systems)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Kewenangan Publik Memerlukan Pengawasan serta Tindak Lanjut (Asset Declaration & Conflict of Interest Systems)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Laporan Kekayaan Lengkap tetapi Tidak Pernah Diverifikasi
  • 38. Key Takeaways: Laporan Kekayaan dan Konflik Kepentingan; Desain Lembaga Antikorupsi; Pemetaan Kerangka Hukum
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Laporan Kekayaan Lengkap tetapi Tidak Pernah Diverifikasi
  • 40. References: UNCAC dan UNODC; dokumen anggaran; aturan serta laporan pengawasan (Asset Declaration & Conflict of Interest Systems)

BAB 04: Open Government & Transparency Portals

40 pelajaran
  • 01. Open Government & Transparency Portals
  • 02. Why: Portal Data Dibuka tanpa Metadata yang Memadai
  • 03. Outline: Keterbukaan Pemerintah; Data Skala Besar; Layanan Publik Digital; Governance Data; Konsultasi Publik; Monitoring dan Evaluasi
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Keterbukaan Pemerintah; Perbandingan Layanan Publik Digital; Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
  • 05. Open Government & Transparency Portals: Informasi yang Wajib Diumumkan
  • 06. Open Government & Transparency Portals: Format Data Terbuka
  • 07. Open Government & Transparency Portals: Permintaan Akses Informasi
  • 08. Open Government & Transparency Portals: Pengecualian yang Dapat Diuji
  • 09. Open Government & Transparency Portals: Penggunaan Data oleh Publik
  • 10. Open Government & Transparency Portals: Sumber Data dan Keterwakilan
  • 11. Open Government & Transparency Portals: Data Linkage serta Identitas
  • 12. Open Government & Transparency Portals: Missingness dan Bias Cakupan
  • 13. Open Government & Transparency Portals: Validasi terhadap Sumber Pembanding
  • 14. Open Government & Transparency Portals: Reproducibility Pipeline Analisis
  • 15. Open Government & Transparency Portals: Peta Kebutuhan Pengguna
  • 16. Open Government & Transparency Portals: Integrasi Identitas serta Data
  • 17. Open Government & Transparency Portals: Pilihan Kanal Nondigital
  • 18. Open Government & Transparency Portals: SLA dan Mekanisme Pengaduan
  • 19. Open Government & Transparency Portals: Evaluasi Kualitas serta Akses
  • 20. Open Government & Transparency Portals: Tujuan dan Dasar Pemrosesan
  • 21. Open Government & Transparency Portals: Minimisasi serta Retensi Data
  • 22. Open Government & Transparency Portals: Hak Akses dan Keamanan
  • 23. Open Government & Transparency Portals: Transfer serta Pengungkapan Data
  • 24. Open Government & Transparency Portals: Akuntabilitas Pengendali dan Prosesor
  • 25. Open Government & Transparency Portals: Pihak Terdampak yang Dilibatkan
  • 26. Open Government & Transparency Portals: Informasi sebelum Konsultasi
  • 27. Open Government & Transparency Portals: Kanal Masukan yang Aksesibel
  • 28. Open Government & Transparency Portals: Penilaian dan Respons atas Masukan
  • 29. Open Government & Transparency Portals: Jejak Perubahan Usulan
  • 30. Open Government & Transparency Portals: Theory of Change Program
  • 31. Open Government & Transparency Portals: Indikator Input hingga Outcome
  • 32. Open Government & Transparency Portals: Baseline serta Sumber Data
  • 33. Open Government & Transparency Portals: Rancangan Evaluasi Dampak
  • 34. Open Government & Transparency Portals: Penggunaan Temuan untuk Koreksi
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Missingness dan Bias Cakupan (Open Government & Transparency Portals)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Kewenangan Publik Memerlukan Pengawasan serta Tindak Lanjut (Open Government & Transparency Portals)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Portal Data Dibuka tanpa Metadata yang Memadai
  • 38. Key Takeaways: Keterbukaan Pemerintah; Layanan Publik Digital; Monitoring dan Evaluasi
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Portal Data Dibuka tanpa Metadata yang Memadai
  • 40. References: UNCAC dan UNODC; dokumen anggaran; aturan serta laporan pengawasan (Open Government & Transparency Portals)

BAB 05: Judicial Independence & Court Administration

40 pelajaran
  • 01. Judicial Independence & Court Administration
  • 02. Why: Backlog Perkara Bertambah meskipun Digitalisasi Diterapkan
  • 03. Outline: Administrasi dan Independensi Peradilan; Hukum Administrasi; Pembiayaan Kebijakan; Kebijakan Aksesibilitas; Data Skala Besar; Monitoring dan Evaluasi
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Administrasi dan Independensi Peradilan; Perbandingan Pembiayaan Kebijakan; Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
  • 05. Judicial Independence & Court Administration: Pengangkatan serta Penugasan Hakim
  • 06. Judicial Independence & Court Administration: Manajemen Perkara
  • 07. Judicial Independence & Court Administration: Beban Kerja dan Akses
  • 08. Judicial Independence & Court Administration: Transparansi Putusan
  • 09. Judicial Independence & Court Administration: Akuntabilitas tanpa Intervensi Putusan
  • 10. Judicial Independence & Court Administration: Dasar Kewenangan Keputusan
  • 11. Judicial Independence & Court Administration: Delegasi serta Mandat
  • 12. Judicial Independence & Court Administration: Hak Didengar
  • 13. Judicial Independence & Court Administration: Alasan Keputusan
  • 14. Judicial Independence & Court Administration: Upaya Administratif dan Pengadilan
  • 15. Judicial Independence & Court Administration: Baseline Belanja
  • 16. Judicial Independence & Court Administration: Kebutuhan Dana Multiyears
  • 17. Judicial Independence & Court Administration: Sumber Pendanaan
  • 18. Judicial Independence & Court Administration: Prioritas dalam Batas Anggaran
  • 19. Judicial Independence & Court Administration: Pengawasan Realisasi Belanja
  • 20. Judicial Independence & Court Administration: Hambatan Fisik dan Digital
  • 21. Judicial Independence & Court Administration: Desain Layanan Inklusif
  • 22. Judicial Independence & Court Administration: Penyesuaian yang Diperlukan
  • 23. Judicial Independence & Court Administration: Pelibatan Pengguna
  • 24. Judicial Independence & Court Administration: Pengawasan Akses serta Pengaduan
  • 25. Judicial Independence & Court Administration: Sumber Data dan Keterwakilan
  • 26. Judicial Independence & Court Administration: Data Linkage serta Identitas
  • 27. Judicial Independence & Court Administration: Missingness dan Bias Cakupan
  • 28. Judicial Independence & Court Administration: Validasi terhadap Sumber Pembanding
  • 29. Judicial Independence & Court Administration: Reproducibility Pipeline Analisis
  • 30. Judicial Independence & Court Administration: Theory of Change Program
  • 31. Judicial Independence & Court Administration: Indikator Input hingga Outcome
  • 32. Judicial Independence & Court Administration: Baseline serta Sumber Data
  • 33. Judicial Independence & Court Administration: Rancangan Evaluasi Dampak
  • 34. Judicial Independence & Court Administration: Penggunaan Temuan untuk Koreksi
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Hak Didengar
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Kewenangan Publik Memerlukan Pengawasan serta Tindak Lanjut (Judicial Independence & Court Administration)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Backlog Perkara Bertambah meskipun Digitalisasi Diterapkan
  • 38. Key Takeaways: Administrasi dan Independensi Peradilan; Pembiayaan Kebijakan; Monitoring dan Evaluasi
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Backlog Perkara Bertambah meskipun Digitalisasi Diterapkan
  • 40. References: UNCAC dan UNODC; dokumen anggaran; aturan serta laporan pengawasan (Judicial Independence & Court Administration)

BAB 06: Decentralization & Local Governance Autonomy

40 pelajaran
  • 01. Decentralization & Local Governance Autonomy
  • 02. Why: Fungsi Didelegasikan tanpa Pendanaan yang Memadai
  • 03. Outline: Desentralisasi Pemerintahan; Hubungan Antar Pemerintahan; Pengelolaan Keuangan Publik; Keuangan Infrastruktur Daerah; Dampak Distribusional; Monitoring dan Evaluasi
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Desentralisasi Pemerintahan; Perbandingan Pengelolaan Keuangan Publik; Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
  • 05. Decentralization & Local Governance Autonomy: Pembagian Fungsi Pusat dan Daerah
  • 06. Decentralization & Local Governance Autonomy: Kewenangan Pendapatan serta Belanja
  • 07. Decentralization & Local Governance Autonomy: Transfer Fiskal
  • 08. Decentralization & Local Governance Autonomy: Kapasitas Pelaksana Lokal
  • 09. Decentralization & Local Governance Autonomy: Koordinasi dan Pertanggungjawaban
  • 10. Decentralization & Local Governance Autonomy: Pembagian Urusan
  • 11. Decentralization & Local Governance Autonomy: Forum Koordinasi
  • 12. Decentralization & Local Governance Autonomy: Transfer Informasi dan Anggaran
  • 13. Decentralization & Local Governance Autonomy: Penanganan Tumpang Tindih
  • 14. Decentralization & Local Governance Autonomy: Kesepakatan Pelaksanaan Bersama
  • 15. Decentralization & Local Governance Autonomy: Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
  • 16. Decentralization & Local Governance Autonomy: Kredibilitas Alokasi
  • 17. Decentralization & Local Governance Autonomy: Eksekusi serta Pengadaan
  • 18. Decentralization & Local Governance Autonomy: Akuntansi dan Pelaporan
  • 19. Decentralization & Local Governance Autonomy: Audit serta Tindak Lanjut
  • 20. Decentralization & Local Governance Autonomy: Kapasitas Pendapatan Daerah
  • 21. Decentralization & Local Governance Autonomy: Transfer serta Hibah
  • 22. Decentralization & Local Governance Autonomy: Pinjaman dan Batas Kewenangan
  • 23. Decentralization & Local Governance Autonomy: PPP dan Kewajiban Kontinjensi
  • 24. Decentralization & Local Governance Autonomy: Prioritas Pemeliharaan Aset
  • 25. Decentralization & Local Governance Autonomy: Kelompok Penerima Manfaat
  • 26. Decentralization & Local Governance Autonomy: Kelompok Penanggung Biaya
  • 27. Decentralization & Local Governance Autonomy: Perbedaan Dampak Antar Wilayah
  • 28. Decentralization & Local Governance Autonomy: Efek Jangka Pendek dan Panjang
  • 29. Decentralization & Local Governance Autonomy: Pilihan Kompensasi serta Transisi
  • 30. Decentralization & Local Governance Autonomy: Theory of Change Program
  • 31. Decentralization & Local Governance Autonomy: Indikator Input hingga Outcome
  • 32. Decentralization & Local Governance Autonomy: Baseline serta Sumber Data
  • 33. Decentralization & Local Governance Autonomy: Rancangan Evaluasi Dampak
  • 34. Decentralization & Local Governance Autonomy: Penggunaan Temuan untuk Koreksi
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Transfer Informasi dan Anggaran (Decentralization & Local Governance Autonomy)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Kewenangan Publik Memerlukan Pengawasan serta Tindak Lanjut (Decentralization & Local Governance Autonomy)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Fungsi Didelegasikan tanpa Pendanaan yang Memadai
  • 38. Key Takeaways: Desentralisasi Pemerintahan; Pengelolaan Keuangan Publik; Monitoring dan Evaluasi
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Fungsi Didelegasikan tanpa Pendanaan yang Memadai
  • 40. References: UNCAC dan UNODC; dokumen anggaran; aturan serta laporan pengawasan (Decentralization & Local Governance Autonomy)

BAB 07: Whistleblower Protection & Reporting Mechanisms

40 pelajaran
  • 01. Whistleblower Protection & Reporting Mechanisms
  • 02. Why: Pelapor Mengalami Retaliasi setelah Identitasnya Terungkap
  • 03. Outline: Sistem Pelaporan Pelanggaran; Governance Data; Sistem Integritas Publik; Pemetaan Kerangka Hukum; Desain Penegakan Aturan; Monitoring dan Evaluasi
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Sistem Pelaporan Pelanggaran; Perbandingan Sistem Integritas Publik; Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
  • 05. Whistleblower Protection & Reporting Mechanisms: Kanal Internal dan Eksternal
  • 06. Whistleblower Protection & Reporting Mechanisms: Perlindungan Identitas Pelapor
  • 07. Whistleblower Protection & Reporting Mechanisms: Penapisan serta Pemeriksaan Laporan
  • 08. Whistleblower Protection & Reporting Mechanisms: Pencegahan Retaliasi
  • 09. Whistleblower Protection & Reporting Mechanisms: Umpan Balik dan Pemulihan
  • 10. Whistleblower Protection & Reporting Mechanisms: Tujuan dan Dasar Pemrosesan
  • 11. Whistleblower Protection & Reporting Mechanisms: Minimisasi serta Retensi Data
  • 12. Whistleblower Protection & Reporting Mechanisms: Hak Akses dan Keamanan
  • 13. Whistleblower Protection & Reporting Mechanisms: Transfer serta Pengungkapan Data
  • 14. Whistleblower Protection & Reporting Mechanisms: Akuntabilitas Pengendali dan Prosesor
  • 15. Whistleblower Protection & Reporting Mechanisms: Pemetaan Titik Rawan
  • 16. Whistleblower Protection & Reporting Mechanisms: Kode Perilaku dan Aturan Operasional
  • 17. Whistleblower Protection & Reporting Mechanisms: Dukungan Nasihat serta Pelatihan
  • 18. Whistleblower Protection & Reporting Mechanisms: Pengawasan dan Respons Pelanggaran
  • 19. Whistleblower Protection & Reporting Mechanisms: Evaluasi Efektivitas Kontrol
  • 20. Whistleblower Protection & Reporting Mechanisms: Kewenangan serta Hierarki Aturan
  • 21. Whistleblower Protection & Reporting Mechanisms: Hak dan Kewajiban Pihak Terkait
  • 22. Whistleblower Protection & Reporting Mechanisms: Tanggal Efektif serta Peralihan
  • 23. Whistleblower Protection & Reporting Mechanisms: Konflik AntarInstrumen
  • 24. Whistleblower Protection & Reporting Mechanisms: Forum Peninjauan Keputusan
  • 25. Whistleblower Protection & Reporting Mechanisms: Risiko Ketidakpatuhan
  • 26. Whistleblower Protection & Reporting Mechanisms: Informasi serta Inspeksi
  • 27. Whistleblower Protection & Reporting Mechanisms: Respons Bertingkat
  • 28. Whistleblower Protection & Reporting Mechanisms: Proporsionalitas Sanksi
  • 29. Whistleblower Protection & Reporting Mechanisms: Evaluasi Kepatuhan
  • 30. Whistleblower Protection & Reporting Mechanisms: Theory of Change Program
  • 31. Whistleblower Protection & Reporting Mechanisms: Indikator Input hingga Outcome
  • 32. Whistleblower Protection & Reporting Mechanisms: Baseline serta Sumber Data
  • 33. Whistleblower Protection & Reporting Mechanisms: Rancangan Evaluasi Dampak
  • 34. Whistleblower Protection & Reporting Mechanisms: Penggunaan Temuan untuk Koreksi
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Hak Akses dan Keamanan (Whistleblower Protection & Reporting Mechanisms)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Kewenangan Publik Memerlukan Pengawasan serta Tindak Lanjut (Whistleblower Protection & Reporting Mechanisms)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Pelapor Mengalami Retaliasi setelah Identitasnya Terungkap
  • 38. Key Takeaways: Sistem Pelaporan Pelanggaran; Sistem Integritas Publik; Monitoring dan Evaluasi
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Pelapor Mengalami Retaliasi setelah Identitasnya Terungkap
  • 40. References: UNCAC dan UNODC; dokumen anggaran; aturan serta laporan pengawasan (Whistleblower Protection & Reporting Mechanisms)

BAB 08: Political Finance Regulation & Party Oversight

40 pelajaran
  • 01. Political Finance Regulation & Party Oversight
  • 02. Why: Laporan Dana Politik Tidak Menunjukkan Sumber Akhir Kontribusi
  • 03. Outline: Pendanaan Politik; Desain Lembaga Antikorupsi; Keterbukaan Pemerintah; Desain Penegakan Aturan; Pemetaan Kerangka Hukum; Monitoring dan Evaluasi
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Pendanaan Politik; Perbandingan Keterbukaan Pemerintah; Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
  • 05. Political Finance Regulation & Party Oversight: Sumber Dana yang Diperbolehkan
  • 06. Political Finance Regulation & Party Oversight: Batas Kontribusi dan Belanja
  • 07. Political Finance Regulation & Party Oversight: Pelaporan Donor serta Penerima
  • 08. Political Finance Regulation & Party Oversight: Pengawasan dan Audit
  • 09. Political Finance Regulation & Party Oversight: Sanksi serta Penegakan yang Konsisten
  • 10. Political Finance Regulation & Party Oversight: Mandat Pencegahan dan Penindakan
  • 11. Political Finance Regulation & Party Oversight: Independensi Pengangkatan Pimpinan
  • 12. Political Finance Regulation & Party Oversight: Kecukupan Anggaran
  • 13. Political Finance Regulation & Party Oversight: Koordinasi dengan Aparat Lain
  • 14. Political Finance Regulation & Party Oversight: Akuntabilitas Kinerja Lembaga
  • 15. Political Finance Regulation & Party Oversight: Informasi yang Wajib Diumumkan
  • 16. Political Finance Regulation & Party Oversight: Format Data Terbuka
  • 17. Political Finance Regulation & Party Oversight: Permintaan Akses Informasi
  • 18. Political Finance Regulation & Party Oversight: Pengecualian yang Dapat Diuji
  • 19. Political Finance Regulation & Party Oversight: Penggunaan Data oleh Publik
  • 20. Political Finance Regulation & Party Oversight: Risiko Ketidakpatuhan
  • 21. Political Finance Regulation & Party Oversight: Informasi serta Inspeksi
  • 22. Political Finance Regulation & Party Oversight: Respons Bertingkat
  • 23. Political Finance Regulation & Party Oversight: Proporsionalitas Sanksi
  • 24. Political Finance Regulation & Party Oversight: Evaluasi Kepatuhan
  • 25. Political Finance Regulation & Party Oversight: Kewenangan serta Hierarki Aturan
  • 26. Political Finance Regulation & Party Oversight: Hak dan Kewajiban Pihak Terkait
  • 27. Political Finance Regulation & Party Oversight: Tanggal Efektif serta Peralihan
  • 28. Political Finance Regulation & Party Oversight: Konflik AntarInstrumen
  • 29. Political Finance Regulation & Party Oversight: Forum Peninjauan Keputusan
  • 30. Political Finance Regulation & Party Oversight: Theory of Change Program
  • 31. Political Finance Regulation & Party Oversight: Indikator Input hingga Outcome
  • 32. Political Finance Regulation & Party Oversight: Baseline serta Sumber Data
  • 33. Political Finance Regulation & Party Oversight: Rancangan Evaluasi Dampak
  • 34. Political Finance Regulation & Party Oversight: Penggunaan Temuan untuk Koreksi
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Kecukupan Anggaran
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Kewenangan Publik Memerlukan Pengawasan serta Tindak Lanjut (Political Finance Regulation & Party Oversight)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Laporan Dana Politik Tidak Menunjukkan Sumber Akhir Kontribusi
  • 38. Key Takeaways: Pendanaan Politik; Keterbukaan Pemerintah; Monitoring dan Evaluasi
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Laporan Dana Politik Tidak Menunjukkan Sumber Akhir Kontribusi
  • 40. References: UNCAC dan UNODC; dokumen anggaran; aturan serta laporan pengawasan (Political Finance Regulation & Party Oversight)

BAB 09: E-Government & Digital Service Delivery

40 pelajaran
  • 01. E-Government & Digital Service Delivery
  • 02. Why: Layanan Digital Memperpendek Proses bagi Sebagian Warga Saja
  • 03. Outline: Layanan Publik Digital; Governance Data; Kebijakan Aksesibilitas; Integrasi Layanan Publik; Standar serta Koordinasi Teknologi; Monitoring dan Evaluasi
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Layanan Publik Digital; Perbandingan Kebijakan Aksesibilitas; Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
  • 05. E-Government & Digital Service Delivery: Peta Kebutuhan Pengguna
  • 06. E-Government & Digital Service Delivery: Integrasi Identitas serta Data
  • 07. E-Government & Digital Service Delivery: Pilihan Kanal Nondigital
  • 08. E-Government & Digital Service Delivery: SLA dan Mekanisme Pengaduan
  • 09. E-Government & Digital Service Delivery: Evaluasi Kualitas serta Akses
  • 10. E-Government & Digital Service Delivery: Tujuan dan Dasar Pemrosesan
  • 11. E-Government & Digital Service Delivery: Minimisasi serta Retensi Data
  • 12. E-Government & Digital Service Delivery: Hak Akses dan Keamanan
  • 13. E-Government & Digital Service Delivery: Transfer serta Pengungkapan Data
  • 14. E-Government & Digital Service Delivery: Akuntabilitas Pengendali dan Prosesor
  • 15. E-Government & Digital Service Delivery: Hambatan Fisik dan Digital
  • 16. E-Government & Digital Service Delivery: Desain Layanan Inklusif
  • 17. E-Government & Digital Service Delivery: Penyesuaian yang Diperlukan
  • 18. E-Government & Digital Service Delivery: Pelibatan Pengguna
  • 19. E-Government & Digital Service Delivery: Pengawasan Akses serta Pengaduan
  • 20. Integrasi Layanan Publik: Kebutuhan Pertukaran Data
  • 21. Integrasi Layanan Publik: Sumber Acuan Identitas
  • 22. Integrasi Layanan Publik: Interoperabilitas Antar Sistem
  • 23. Integrasi Layanan Publik: Pembagian Tanggung Jawab
  • 24. Integrasi Layanan Publik: Kontinuitas saat Gangguan
  • 25. E-Government & Digital Service Delivery: Pembedaan Standar dan Regulasi
  • 26. E-Government & Digital Service Delivery: Peran Lembaga Standardisasi
  • 27. E-Government & Digital Service Delivery: Conformity Assessment
  • 28. E-Government & Digital Service Delivery: Interoperabilitas Lintas Negara
  • 29. E-Government & Digital Service Delivery: Pilihan Penyelarasan Kebijakan
  • 30. E-Government & Digital Service Delivery: Theory of Change Program
  • 31. E-Government & Digital Service Delivery: Indikator Input hingga Outcome
  • 32. E-Government & Digital Service Delivery: Baseline serta Sumber Data
  • 33. E-Government & Digital Service Delivery: Rancangan Evaluasi Dampak
  • 34. E-Government & Digital Service Delivery: Penggunaan Temuan untuk Koreksi
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Hak Akses dan Keamanan (E-Government & Digital Service Delivery)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Kewenangan Publik Memerlukan Pengawasan serta Tindak Lanjut (E-Government & Digital Service Delivery)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Layanan Digital Memperpendek Proses bagi Sebagian Warga Saja
  • 38. Key Takeaways: Layanan Publik Digital; Kebijakan Aksesibilitas; Monitoring dan Evaluasi
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Layanan Digital Memperpendek Proses bagi Sebagian Warga Saja
  • 40. References: UNCAC dan UNODC; dokumen anggaran; aturan serta laporan pengawasan (E-Government & Digital Service Delivery)

BAB 10: Integrity Systems & Ethics Infrastructure

40 pelajaran
  • 01. Integrity Systems & Ethics Infrastructure
  • 02. Why: Kode Integritas Tidak Mengubah Titik Rawan Proses
  • 03. Outline: Sistem Integritas Publik; Laporan Kekayaan dan Konflik Kepentingan; Sistem Pelaporan Pelanggaran; Desain Lembaga Antikorupsi; Pengadaan dan Basis Industri; Monitoring dan Evaluasi
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Sistem Integritas Publik; Perbandingan Sistem Pelaporan Pelanggaran; Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
  • 05. Integrity Systems & Ethics Infrastructure: Pemetaan Titik Rawan
  • 06. Integrity Systems & Ethics Infrastructure: Kode Perilaku dan Aturan Operasional
  • 07. Integrity Systems & Ethics Infrastructure: Dukungan Nasihat serta Pelatihan
  • 08. Integrity Systems & Ethics Infrastructure: Pengawasan dan Respons Pelanggaran
  • 09. Integrity Systems & Ethics Infrastructure: Evaluasi Efektivitas Kontrol
  • 10. Integrity Systems & Ethics Infrastructure: Pihak yang Wajib Melapor
  • 11. Integrity Systems & Ethics Infrastructure: Cakupan Aset serta Kepentingan
  • 12. Integrity Systems & Ethics Infrastructure: Verifikasi Kelengkapan
  • 13. Integrity Systems & Ethics Infrastructure: Mekanisme Recusal
  • 14. Integrity Systems & Ethics Infrastructure: Sanksi dan Peninjauan Temuan
  • 15. Integrity Systems & Ethics Infrastructure: Kanal Internal dan Eksternal
  • 16. Integrity Systems & Ethics Infrastructure: Perlindungan Identitas Pelapor
  • 17. Integrity Systems & Ethics Infrastructure: Penapisan serta Pemeriksaan Laporan
  • 18. Integrity Systems & Ethics Infrastructure: Pencegahan Retaliasi
  • 19. Integrity Systems & Ethics Infrastructure: Umpan Balik dan Pemulihan
  • 20. Integrity Systems & Ethics Infrastructure: Mandat Pencegahan dan Penindakan
  • 21. Integrity Systems & Ethics Infrastructure: Independensi Pengangkatan Pimpinan
  • 22. Integrity Systems & Ethics Infrastructure: Kecukupan Anggaran
  • 23. Integrity Systems & Ethics Infrastructure: Koordinasi dengan Aparat Lain
  • 24. Integrity Systems & Ethics Infrastructure: Akuntabilitas Kinerja Lembaga
  • 25. Integrity Systems & Ethics Infrastructure: Kebutuhan Operasional sebelum Pemilihan Produk
  • 26. Integrity Systems & Ethics Infrastructure: Kapasitas Produksi Domestik
  • 27. Integrity Systems & Ethics Infrastructure: Life-Cycle Cost Sistem
  • 28. Integrity Systems & Ethics Infrastructure: Ketergantungan Teknologi Asing
  • 29. Integrity Systems & Ethics Infrastructure: Evaluasi Kinerja Kontrak
  • 30. Integrity Systems & Ethics Infrastructure: Theory of Change Program
  • 31. Integrity Systems & Ethics Infrastructure: Indikator Input hingga Outcome
  • 32. Integrity Systems & Ethics Infrastructure: Baseline serta Sumber Data
  • 33. Integrity Systems & Ethics Infrastructure: Rancangan Evaluasi Dampak
  • 34. Integrity Systems & Ethics Infrastructure: Penggunaan Temuan untuk Koreksi
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Verifikasi Kelengkapan
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Kewenangan Publik Memerlukan Pengawasan serta Tindak Lanjut (Integrity Systems & Ethics Infrastructure)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Kode Integritas Tidak Mengubah Titik Rawan Proses
  • 38. Key Takeaways: Sistem Integritas Publik; Sistem Pelaporan Pelanggaran; Monitoring dan Evaluasi
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Kode Integritas Tidak Mengubah Titik Rawan Proses
  • 40. References: UNCAC dan UNODC; dokumen anggaran; aturan serta laporan pengawasan (Integrity Systems & Ethics Infrastructure)

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang kebijakan publik atau riset sosial.

Deskripsi

Reformasi manajemen keuangan publik, tata kelola lembaga antirasuah, perlindungan whistleblower, dan integritas birokrasi.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

Policy Research & Analytics
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

Policy Research & Analytics

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Cybersecurity Policy
-66%
SLIDES Terlaris Professional

Cybersecurity Policy

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Defense & National Security
-66%
SLIDES Terlaris Advanced

Defense & National Security

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000