Think Tank › SLIDES • Foundation

Urban & Regional Planning

Smart Cities Digital Urbanism, Transit-Oriented Developments, and Municipal Finances

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai metodologi riset kebijakan tingkat lanjut dan strategic foresight.
Mampu memformulasikan analisis dan advokasi kebijakan publik secara komprehensif.

Daftar Isi

BAB 01: Smart City Frameworks & Digital Urbanism

40 pelajaran
  • 01. Smart City Frameworks & Digital Urbanism
  • 02. Why: Investasi Smart City Tidak Menjawab Masalah Layanan Warga
  • 03. Outline: Governance Kota Digital; Layanan Publik Digital; Governance Data; Inklusi Digital; Pengadaan dan Basis Industri; Monitoring dan Evaluasi
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Governance Kota Digital; Perbandingan Governance Data; Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
  • 05. Governance Kota Digital: Masalah Layanan sebelum Teknologi
  • 06. Governance Kota Digital: Arsitektur Data Perkotaan
  • 07. Governance Kota Digital: Interoperabilitas Sistem
  • 08. Governance Kota Digital: Privasi dan Keamanan
  • 09. Governance Kota Digital: Evaluasi Nilai bagi Warga
  • 10. Smart City Frameworks & Digital Urbanism: Peta Kebutuhan Pengguna
  • 11. Smart City Frameworks & Digital Urbanism: Integrasi Identitas serta Data
  • 12. Smart City Frameworks & Digital Urbanism: Pilihan Kanal Nondigital
  • 13. Smart City Frameworks & Digital Urbanism: SLA dan Mekanisme Pengaduan
  • 14. Smart City Frameworks & Digital Urbanism: Evaluasi Kualitas serta Akses
  • 15. Smart City Frameworks & Digital Urbanism: Tujuan dan Dasar Pemrosesan
  • 16. Smart City Frameworks & Digital Urbanism: Minimisasi serta Retensi Data
  • 17. Smart City Frameworks & Digital Urbanism: Hak Akses dan Keamanan
  • 18. Smart City Frameworks & Digital Urbanism: Transfer serta Pengungkapan Data
  • 19. Smart City Frameworks & Digital Urbanism: Akuntabilitas Pengendali dan Prosesor
  • 20. Smart City Frameworks & Digital Urbanism: Kesenjangan Koneksi
  • 21. Smart City Frameworks & Digital Urbanism: Keterjangkauan Perangkat
  • 22. Smart City Frameworks & Digital Urbanism: Keterampilan Pengguna
  • 23. Smart City Frameworks & Digital Urbanism: Kebijakan Last-Mile
  • 24. Smart City Frameworks & Digital Urbanism: Mutu serta Penggunaan Bermakna
  • 25. Smart City Frameworks & Digital Urbanism: Kebutuhan Operasional sebelum Pemilihan Produk
  • 26. Smart City Frameworks & Digital Urbanism: Kapasitas Produksi Domestik
  • 27. Smart City Frameworks & Digital Urbanism: Life-Cycle Cost Sistem
  • 28. Smart City Frameworks & Digital Urbanism: Ketergantungan Teknologi Asing
  • 29. Smart City Frameworks & Digital Urbanism: Evaluasi Kinerja Kontrak
  • 30. Smart City Frameworks & Digital Urbanism: Theory of Change Program
  • 31. Smart City Frameworks & Digital Urbanism: Indikator Input hingga Outcome
  • 32. Smart City Frameworks & Digital Urbanism: Baseline serta Sumber Data
  • 33. Smart City Frameworks & Digital Urbanism: Rancangan Evaluasi Dampak
  • 34. Smart City Frameworks & Digital Urbanism: Penggunaan Temuan untuk Koreksi
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Pilihan Kanal Nondigital
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Pilihan Ruang Memerlukan Pemeriksaan Dampak Antar Wilayah dan Kelompok (Smart City Frameworks & Digital Urbanism)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Investasi Smart City Tidak Menjawab Masalah Layanan Warga
  • 38. Key Takeaways: Governance Kota Digital; Governance Data; Monitoring dan Evaluasi
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Investasi Smart City Tidak Menjawab Masalah Layanan Warga
  • 40. References: UN-Habitat; rencana tata ruang; data layanan serta keuangan daerah (Smart City Frameworks & Digital Urbanism)

BAB 02: Transit-Oriented Development (TOD) Policy

40 pelajaran
  • 01. Transit-Oriented Development (TOD) Policy
  • 02. Why: Transit Baru Meningkatkan Harga Hunian di Sekitarnya
  • 03. Outline: Transit-Oriented Development; Tata Guna Lahan; Perumahan Terjangkau; Keuangan Infrastruktur Daerah; Dampak Distribusional; Monitoring dan Evaluasi
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Transit-Oriented Development; Perbandingan Perumahan Terjangkau; Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
  • 05. Transit-Oriented Development: Akses Pejalan Kaki ke Transit
  • 06. Transit-Oriented Development: Kepadatan dan Campuran Guna Lahan
  • 07. Transit-Oriented Development: Koneksi First dan Last Mile
  • 08. Transit-Oriented Development: Keterjangkauan Hunian
  • 09. Transit-Oriented Development: Value Capture dan Risiko Displacement
  • 10. Transit-Oriented Development (TOD) Policy: Peruntukan serta Intensitas Ruang
  • 11. Transit-Oriented Development (TOD) Policy: Kesesuaian Pemanfaatan
  • 12. Transit-Oriented Development (TOD) Policy: Hak serta Pembatasan Pemilik
  • 13. Transit-Oriented Development (TOD) Policy: Perubahan Zonasi
  • 14. Transit-Oriented Development (TOD) Policy: Pengawasan Pelaksanaan
  • 15. Transit-Oriented Development (TOD) Policy: Kebutuhan dan Kemampuan Membayar
  • 16. Transit-Oriented Development (TOD) Policy: Pilihan Subsidi Sisi Penawaran serta Permintaan
  • 17. Transit-Oriented Development (TOD) Policy: Keamanan Bermukim
  • 18. Transit-Oriented Development (TOD) Policy: Peningkatan Permukiman Informal
  • 19. Transit-Oriented Development (TOD) Policy: Risiko Penggusuran serta Relokasi
  • 20. Transit-Oriented Development (TOD) Policy: Kapasitas Pendapatan Daerah
  • 21. Transit-Oriented Development (TOD) Policy: Transfer serta Hibah
  • 22. Transit-Oriented Development (TOD) Policy: Pinjaman dan Batas Kewenangan
  • 23. Transit-Oriented Development (TOD) Policy: PPP dan Kewajiban Kontinjensi
  • 24. Transit-Oriented Development (TOD) Policy: Prioritas Pemeliharaan Aset
  • 25. Transit-Oriented Development (TOD) Policy: Kelompok Penerima Manfaat
  • 26. Transit-Oriented Development (TOD) Policy: Kelompok Penanggung Biaya
  • 27. Transit-Oriented Development (TOD) Policy: Perbedaan Dampak Antar Wilayah
  • 28. Transit-Oriented Development (TOD) Policy: Efek Jangka Pendek dan Panjang
  • 29. Transit-Oriented Development (TOD) Policy: Pilihan Kompensasi serta Transisi
  • 30. Transit-Oriented Development (TOD) Policy: Theory of Change Program
  • 31. Transit-Oriented Development (TOD) Policy: Indikator Input hingga Outcome
  • 32. Transit-Oriented Development (TOD) Policy: Baseline serta Sumber Data
  • 33. Transit-Oriented Development (TOD) Policy: Rancangan Evaluasi Dampak
  • 34. Transit-Oriented Development (TOD) Policy: Penggunaan Temuan untuk Koreksi
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Hak serta Pembatasan Pemilik (Transit-Oriented Development (TOD) Policy)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Pilihan Ruang Memerlukan Pemeriksaan Dampak Antar Wilayah dan Kelompok (Transit-Oriented Development (TOD) Policy)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Transit Baru Meningkatkan Harga Hunian di Sekitarnya
  • 38. Key Takeaways: Transit-Oriented Development; Perumahan Terjangkau; Monitoring dan Evaluasi
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Transit Baru Meningkatkan Harga Hunian di Sekitarnya
  • 40. References: UN-Habitat; rencana tata ruang; data layanan serta keuangan daerah (Transit-Oriented Development (TOD) Policy)

BAB 03: Affordable Housing & Informal Settlement Upgrading

40 pelajaran
  • 01. Affordable Housing & Informal Settlement Upgrading
  • 02. Why: Peningkatan Permukiman Membatasi Akses Penghuni Lama
  • 03. Outline: Perumahan Terjangkau; Tenurial dan Reforma Agraria; Keuangan Infrastruktur Daerah; Kebijakan Aksesibilitas; Dampak Distribusional; Konsultasi Publik
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Perumahan Terjangkau; Perbandingan Keuangan Infrastruktur Daerah; Evaluasi Konsultasi Publik
  • 05. Affordable Housing & Informal Settlement Upgrading: Kebutuhan dan Kemampuan Membayar
  • 06. Affordable Housing & Informal Settlement Upgrading: Pilihan Subsidi Sisi Penawaran serta Permintaan
  • 07. Affordable Housing & Informal Settlement Upgrading: Keamanan Bermukim
  • 08. Affordable Housing & Informal Settlement Upgrading: Peningkatan Permukiman Informal
  • 09. Affordable Housing & Informal Settlement Upgrading: Risiko Penggusuran serta Relokasi
  • 10. Affordable Housing & Informal Settlement Upgrading: Bukti Hak serta Penguasaan
  • 11. Affordable Housing & Informal Settlement Upgrading: Tumpang Tindih Klaim
  • 12. Affordable Housing & Informal Settlement Upgrading: Akses Pengguna Aktual
  • 13. Affordable Housing & Informal Settlement Upgrading: Registrasi dan Resolusi Sengketa
  • 14. Affordable Housing & Informal Settlement Upgrading: Dukungan Pascapemberian Hak
  • 15. Affordable Housing & Informal Settlement Upgrading: Kapasitas Pendapatan Daerah
  • 16. Affordable Housing & Informal Settlement Upgrading: Transfer serta Hibah
  • 17. Affordable Housing & Informal Settlement Upgrading: Pinjaman dan Batas Kewenangan
  • 18. Affordable Housing & Informal Settlement Upgrading: PPP dan Kewajiban Kontinjensi
  • 19. Affordable Housing & Informal Settlement Upgrading: Prioritas Pemeliharaan Aset
  • 20. Affordable Housing & Informal Settlement Upgrading: Hambatan Fisik dan Digital
  • 21. Affordable Housing & Informal Settlement Upgrading: Desain Layanan Inklusif
  • 22. Affordable Housing & Informal Settlement Upgrading: Penyesuaian yang Diperlukan
  • 23. Affordable Housing & Informal Settlement Upgrading: Pelibatan Pengguna
  • 24. Affordable Housing & Informal Settlement Upgrading: Pengawasan Akses serta Pengaduan
  • 25. Affordable Housing & Informal Settlement Upgrading: Kelompok Penerima Manfaat
  • 26. Affordable Housing & Informal Settlement Upgrading: Kelompok Penanggung Biaya
  • 27. Affordable Housing & Informal Settlement Upgrading: Perbedaan Dampak Antar Wilayah
  • 28. Affordable Housing & Informal Settlement Upgrading: Efek Jangka Pendek dan Panjang
  • 29. Affordable Housing & Informal Settlement Upgrading: Pilihan Kompensasi serta Transisi
  • 30. Affordable Housing & Informal Settlement Upgrading: Pihak Terdampak yang Dilibatkan
  • 31. Affordable Housing & Informal Settlement Upgrading: Informasi sebelum Konsultasi
  • 32. Affordable Housing & Informal Settlement Upgrading: Kanal Masukan yang Aksesibel
  • 33. Affordable Housing & Informal Settlement Upgrading: Penilaian dan Respons atas Masukan
  • 34. Affordable Housing & Informal Settlement Upgrading: Jejak Perubahan Usulan
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Akses Pengguna Aktual (Affordable Housing & Informal Settlement Upgrading)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Pilihan Ruang Memerlukan Pemeriksaan Dampak Antar Wilayah dan Kelompok (Affordable Housing & Informal Settlement Upgrading)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Peningkatan Permukiman Membatasi Akses Penghuni Lama
  • 38. Key Takeaways: Perumahan Terjangkau; Keuangan Infrastruktur Daerah; Konsultasi Publik
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Peningkatan Permukiman Membatasi Akses Penghuni Lama
  • 40. References: UN-Habitat; rencana tata ruang; data layanan serta keuangan daerah (Affordable Housing & Informal Settlement Upgrading)

BAB 04: Urban Resilience & Disaster Risk Reduction

40 pelajaran
  • 01. Urban Resilience & Disaster Risk Reduction
  • 02. Why: Peta Risiko Tidak Dipakai dalam Pemilihan Infrastruktur
  • 03. Outline: Pengurangan Risiko Bencana; Adaptasi serta Ketahanan Iklim; Infrastruktur Hijau Perkotaan; Keuangan Infrastruktur Daerah; Analisis Risiko Kebijakan; Pelaksanaan Kebijakan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Pengurangan Risiko Bencana; Perbandingan Infrastruktur Hijau Perkotaan; Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
  • 05. Urban Resilience & Disaster Risk Reduction: Peta Bahaya serta Eksposur
  • 06. Urban Resilience & Disaster Risk Reduction: Kerentanan Infrastruktur
  • 07. Urban Resilience & Disaster Risk Reduction: Early Warning dan Evakuasi Publik
  • 08. Urban Resilience & Disaster Risk Reduction: Investasi Pencegahan
  • 09. Urban Resilience & Disaster Risk Reduction: Pemulihan yang Memperhitungkan Risiko
  • 10. Urban Resilience & Disaster Risk Reduction: Bahaya, Eksposur, dan Kerentanan
  • 11. Urban Resilience & Disaster Risk Reduction: Prioritas Adaptasi Sektoral
  • 12. Urban Resilience & Disaster Risk Reduction: Robust Decision-Making
  • 13. Urban Resilience & Disaster Risk Reduction: Risiko Maladaptasi
  • 14. Urban Resilience & Disaster Risk Reduction: Pemantauan Hasil Adaptasi
  • 15. Urban Resilience & Disaster Risk Reduction: Fungsi Resapan serta Pendinginan
  • 16. Urban Resilience & Disaster Risk Reduction: Konektivitas Habitat
  • 17. Urban Resilience & Disaster Risk Reduction: Pemilihan Lokasi
  • 18. Urban Resilience & Disaster Risk Reduction: Biaya Pemeliharaan
  • 19. Urban Resilience & Disaster Risk Reduction: Distribusi Akses Ruang Hijau
  • 20. Urban Resilience & Disaster Risk Reduction: Kapasitas Pendapatan Daerah
  • 21. Urban Resilience & Disaster Risk Reduction: Transfer serta Hibah
  • 22. Urban Resilience & Disaster Risk Reduction: Pinjaman dan Batas Kewenangan
  • 23. Urban Resilience & Disaster Risk Reduction: PPP dan Kewajiban Kontinjensi
  • 24. Urban Resilience & Disaster Risk Reduction: Prioritas Pemeliharaan Aset
  • 25. Urban Resilience & Disaster Risk Reduction: Sumber Bahaya dan Eksposur
  • 26. Urban Resilience & Disaster Risk Reduction: Probabilitas serta Besaran Dampak
  • 27. Urban Resilience & Disaster Risk Reduction: Ketidakpastian Penilaian
  • 28. Urban Resilience & Disaster Risk Reduction: Mitigasi dan Risiko Residual
  • 29. Urban Resilience & Disaster Risk Reduction: Pemicu Review serta Eskalasi
  • 30. Urban Resilience & Disaster Risk Reduction: Lembaga Penanggung Jawab
  • 31. Urban Resilience & Disaster Risk Reduction: Urutan Tindakan dan Ketergantungan
  • 32. Urban Resilience & Disaster Risk Reduction: Kebutuhan Anggaran serta Kapasitas
  • 33. Urban Resilience & Disaster Risk Reduction: Hambatan Operasional Pelaksana
  • 34. Urban Resilience & Disaster Risk Reduction: Pilot serta Kriteria Perluasan
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Robust Decision-Making (Urban Resilience & Disaster Risk Reduction)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Pilihan Ruang Memerlukan Pemeriksaan Dampak Antar Wilayah dan Kelompok (Urban Resilience & Disaster Risk Reduction)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Peta Risiko Tidak Dipakai dalam Pemilihan Infrastruktur
  • 38. Key Takeaways: Pengurangan Risiko Bencana; Infrastruktur Hijau Perkotaan; Pelaksanaan Kebijakan
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Peta Risiko Tidak Dipakai dalam Pemilihan Infrastruktur
  • 40. References: UN-Habitat; rencana tata ruang; data layanan serta keuangan daerah (Urban Resilience & Disaster Risk Reduction)

BAB 05: Metropolitan Governance & Inter-Jurisdictional Coordination

40 pelajaran
  • 01. Metropolitan Governance & Inter-Jurisdictional Coordination
  • 02. Why: Pemerintah Daerah Berbeda tentang Pembagian Biaya Layanan
  • 03. Outline: Governance Metropolitan; Hubungan Antar Pemerintahan; Desentralisasi Pemerintahan; Keuangan Infrastruktur Daerah; Pemetaan Pemangku Kepentingan; Pelaksanaan Kebijakan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Governance Metropolitan; Perbandingan Desentralisasi Pemerintahan; Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
  • 05. Metropolitan Governance & Inter-Jurisdictional Coordination: Eksternalitas Antar Daerah
  • 06. Metropolitan Governance & Inter-Jurisdictional Coordination: Mandat Otoritas Bersama
  • 07. Metropolitan Governance & Inter-Jurisdictional Coordination: Pembagian Biaya Layanan
  • 08. Metropolitan Governance & Inter-Jurisdictional Coordination: Integrasi Rencana dan Anggaran
  • 09. Metropolitan Governance & Inter-Jurisdictional Coordination: Penyelesaian Konflik Antar Pemerintah
  • 10. Metropolitan Governance & Inter-Jurisdictional Coordination: Pembagian Urusan
  • 11. Metropolitan Governance & Inter-Jurisdictional Coordination: Forum Koordinasi
  • 12. Metropolitan Governance & Inter-Jurisdictional Coordination: Transfer Informasi dan Anggaran
  • 13. Metropolitan Governance & Inter-Jurisdictional Coordination: Penanganan Tumpang Tindih
  • 14. Metropolitan Governance & Inter-Jurisdictional Coordination: Kesepakatan Pelaksanaan Bersama
  • 15. Metropolitan Governance & Inter-Jurisdictional Coordination: Pembagian Fungsi Pusat dan Daerah
  • 16. Metropolitan Governance & Inter-Jurisdictional Coordination: Kewenangan Pendapatan serta Belanja
  • 17. Metropolitan Governance & Inter-Jurisdictional Coordination: Transfer Fiskal
  • 18. Metropolitan Governance & Inter-Jurisdictional Coordination: Kapasitas Pelaksana Lokal
  • 19. Metropolitan Governance & Inter-Jurisdictional Coordination: Koordinasi dan Pertanggungjawaban
  • 20. Metropolitan Governance & Inter-Jurisdictional Coordination: Kapasitas Pendapatan Daerah
  • 21. Metropolitan Governance & Inter-Jurisdictional Coordination: Transfer serta Hibah
  • 22. Metropolitan Governance & Inter-Jurisdictional Coordination: Pinjaman dan Batas Kewenangan
  • 23. Metropolitan Governance & Inter-Jurisdictional Coordination: PPP dan Kewajiban Kontinjensi
  • 24. Metropolitan Governance & Inter-Jurisdictional Coordination: Prioritas Pemeliharaan Aset
  • 25. Metropolitan Governance & Inter-Jurisdictional Coordination: Mandat serta Kepentingan Aktor
  • 26. Metropolitan Governance & Inter-Jurisdictional Coordination: Pengaruh dalam Pengambilan Keputusan
  • 27. Metropolitan Governance & Inter-Jurisdictional Coordination: Konflik Tujuan Antar Lembaga
  • 28. Metropolitan Governance & Inter-Jurisdictional Coordination: Kanal Pelibatan dan Umpan Balik
  • 29. Metropolitan Governance & Inter-Jurisdictional Coordination: Pembagian Peran serta Akuntabilitas
  • 30. Metropolitan Governance & Inter-Jurisdictional Coordination: Lembaga Penanggung Jawab
  • 31. Metropolitan Governance & Inter-Jurisdictional Coordination: Urutan Tindakan dan Ketergantungan
  • 32. Metropolitan Governance & Inter-Jurisdictional Coordination: Kebutuhan Anggaran serta Kapasitas
  • 33. Metropolitan Governance & Inter-Jurisdictional Coordination: Hambatan Operasional Pelaksana
  • 34. Metropolitan Governance & Inter-Jurisdictional Coordination: Pilot serta Kriteria Perluasan
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Transfer Informasi dan Anggaran (Metropolitan Governance & Inter-Jurisdictional Coordination)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Pilihan Ruang Memerlukan Pemeriksaan Dampak Antar Wilayah dan Kelompok (Metropolitan Governance & Inter-Jurisdictional Coordination)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Pemerintah Daerah Berbeda tentang Pembagian Biaya Layanan
  • 38. Key Takeaways: Governance Metropolitan; Desentralisasi Pemerintahan; Pelaksanaan Kebijakan
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Pemerintah Daerah Berbeda tentang Pembagian Biaya Layanan
  • 40. References: UN-Habitat; rencana tata ruang; data layanan serta keuangan daerah (Metropolitan Governance & Inter-Jurisdictional Coordination)

BAB 06: Green Infrastructure & Urban Biodiversity

40 pelajaran
  • 01. Green Infrastructure & Urban Biodiversity
  • 02. Why: Ruang Hijau Bertambah tetapi Aksesnya Tidak Merata
  • 03. Outline: Infrastruktur Hijau Perkotaan; Perlindungan Lingkungan Laut; Tata Guna Lahan; Analisis Biaya dan Manfaat; Dampak Distribusional; Monitoring dan Evaluasi
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Infrastruktur Hijau Perkotaan; Perbandingan Tata Guna Lahan; Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
  • 05. Green Infrastructure & Urban Biodiversity: Fungsi Resapan serta Pendinginan
  • 06. Green Infrastructure & Urban Biodiversity: Konektivitas Habitat
  • 07. Green Infrastructure & Urban Biodiversity: Pemilihan Lokasi
  • 08. Green Infrastructure & Urban Biodiversity: Biaya Pemeliharaan
  • 09. Green Infrastructure & Urban Biodiversity: Distribusi Akses Ruang Hijau
  • 10. Green Infrastructure & Urban Biodiversity: Sumber Pencemaran
  • 11. Green Infrastructure & Urban Biodiversity: Standar Pengendalian dari Kapal
  • 12. Green Infrastructure & Urban Biodiversity: Pemantauan Kualitas Ekosistem
  • 13. Green Infrastructure & Urban Biodiversity: Tanggung Jawab atas Kerusakan
  • 14. Green Infrastructure & Urban Biodiversity: Koordinasi Respons Lintas Batas
  • 15. Green Infrastructure & Urban Biodiversity: Peruntukan serta Intensitas Ruang
  • 16. Green Infrastructure & Urban Biodiversity: Kesesuaian Pemanfaatan
  • 17. Green Infrastructure & Urban Biodiversity: Hak serta Pembatasan Pemilik
  • 18. Green Infrastructure & Urban Biodiversity: Perubahan Zonasi
  • 19. Green Infrastructure & Urban Biodiversity: Pengawasan Pelaksanaan
  • 20. Green Infrastructure & Urban Biodiversity: Biaya Langsung serta Opportunity Cost
  • 21. Green Infrastructure & Urban Biodiversity: Manfaat yang Dapat Dimonetisasi
  • 22. Green Infrastructure & Urban Biodiversity: Discounting dan Horizon Analisis
  • 23. Green Infrastructure & Urban Biodiversity: Dampak yang Tidak Dimonetisasi
  • 24. Green Infrastructure & Urban Biodiversity: Sensitivity Analysis atas Asumsi
  • 25. Green Infrastructure & Urban Biodiversity: Kelompok Penerima Manfaat
  • 26. Green Infrastructure & Urban Biodiversity: Kelompok Penanggung Biaya
  • 27. Green Infrastructure & Urban Biodiversity: Perbedaan Dampak Antar Wilayah
  • 28. Green Infrastructure & Urban Biodiversity: Efek Jangka Pendek dan Panjang
  • 29. Green Infrastructure & Urban Biodiversity: Pilihan Kompensasi serta Transisi
  • 30. Green Infrastructure & Urban Biodiversity: Theory of Change Program
  • 31. Green Infrastructure & Urban Biodiversity: Indikator Input hingga Outcome
  • 32. Green Infrastructure & Urban Biodiversity: Baseline serta Sumber Data
  • 33. Green Infrastructure & Urban Biodiversity: Rancangan Evaluasi Dampak
  • 34. Green Infrastructure & Urban Biodiversity: Penggunaan Temuan untuk Koreksi
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Pemantauan Kualitas Ekosistem (Green Infrastructure & Urban Biodiversity)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Pilihan Ruang Memerlukan Pemeriksaan Dampak Antar Wilayah dan Kelompok (Green Infrastructure & Urban Biodiversity)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Ruang Hijau Bertambah tetapi Aksesnya Tidak Merata
  • 38. Key Takeaways: Infrastruktur Hijau Perkotaan; Tata Guna Lahan; Monitoring dan Evaluasi
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Ruang Hijau Bertambah tetapi Aksesnya Tidak Merata
  • 40. References: UN-Habitat; rencana tata ruang; data layanan serta keuangan daerah (Green Infrastructure & Urban Biodiversity)

BAB 07: Land Use Planning & Zoning Regulation

40 pelajaran
  • 01. Land Use Planning & Zoning Regulation
  • 02. Why: Perubahan Zonasi Tidak Sesuai dengan Kapasitas Infrastruktur
  • 03. Outline: Tata Guna Lahan; Tenurial dan Reforma Agraria; Perumahan Terjangkau; Pemetaan Kerangka Hukum; Konsultasi Publik; Desain Penegakan Aturan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Tata Guna Lahan; Perbandingan Perumahan Terjangkau; Evaluasi Desain Penegakan Aturan
  • 05. Land Use Planning & Zoning Regulation: Peruntukan serta Intensitas Ruang
  • 06. Land Use Planning & Zoning Regulation: Kesesuaian Pemanfaatan
  • 07. Land Use Planning & Zoning Regulation: Hak serta Pembatasan Pemilik
  • 08. Land Use Planning & Zoning Regulation: Perubahan Zonasi
  • 09. Land Use Planning & Zoning Regulation: Pengawasan Pelaksanaan
  • 10. Land Use Planning & Zoning Regulation: Bukti Hak serta Penguasaan
  • 11. Land Use Planning & Zoning Regulation: Tumpang Tindih Klaim
  • 12. Land Use Planning & Zoning Regulation: Akses Pengguna Aktual
  • 13. Land Use Planning & Zoning Regulation: Registrasi dan Resolusi Sengketa
  • 14. Land Use Planning & Zoning Regulation: Dukungan Pascapemberian Hak
  • 15. Land Use Planning & Zoning Regulation: Kebutuhan dan Kemampuan Membayar
  • 16. Land Use Planning & Zoning Regulation: Pilihan Subsidi Sisi Penawaran serta Permintaan
  • 17. Land Use Planning & Zoning Regulation: Keamanan Bermukim
  • 18. Land Use Planning & Zoning Regulation: Peningkatan Permukiman Informal
  • 19. Land Use Planning & Zoning Regulation: Risiko Penggusuran serta Relokasi
  • 20. Land Use Planning & Zoning Regulation: Kewenangan serta Hierarki Aturan
  • 21. Land Use Planning & Zoning Regulation: Hak dan Kewajiban Pihak Terkait
  • 22. Land Use Planning & Zoning Regulation: Tanggal Efektif serta Peralihan
  • 23. Land Use Planning & Zoning Regulation: Konflik AntarInstrumen
  • 24. Land Use Planning & Zoning Regulation: Forum Peninjauan Keputusan
  • 25. Land Use Planning & Zoning Regulation: Pihak Terdampak yang Dilibatkan
  • 26. Land Use Planning & Zoning Regulation: Informasi sebelum Konsultasi
  • 27. Land Use Planning & Zoning Regulation: Kanal Masukan yang Aksesibel
  • 28. Land Use Planning & Zoning Regulation: Penilaian dan Respons atas Masukan
  • 29. Land Use Planning & Zoning Regulation: Jejak Perubahan Usulan
  • 30. Land Use Planning & Zoning Regulation: Risiko Ketidakpatuhan
  • 31. Land Use Planning & Zoning Regulation: Informasi serta Inspeksi
  • 32. Land Use Planning & Zoning Regulation: Respons Bertingkat
  • 33. Land Use Planning & Zoning Regulation: Proporsionalitas Sanksi
  • 34. Land Use Planning & Zoning Regulation: Evaluasi Kepatuhan
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Akses Pengguna Aktual (Land Use Planning & Zoning Regulation)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Pilihan Ruang Memerlukan Pemeriksaan Dampak Antar Wilayah dan Kelompok (Land Use Planning & Zoning Regulation)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Perubahan Zonasi Tidak Sesuai dengan Kapasitas Infrastruktur
  • 38. Key Takeaways: Tata Guna Lahan; Perumahan Terjangkau; Desain Penegakan Aturan
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Perubahan Zonasi Tidak Sesuai dengan Kapasitas Infrastruktur
  • 40. References: UN-Habitat; rencana tata ruang; data layanan serta keuangan daerah (Land Use Planning & Zoning Regulation)

BAB 08: Urban Renewal & Heritage Conservation Policy

40 pelajaran
  • 01. Urban Renewal & Heritage Conservation Policy
  • 02. Why: Revitalisasi Kawasan Menurunkan Nilai Warisan yang Dilindungi
  • 03. Outline: Konservasi Warisan Perkotaan; Tata Guna Lahan; Perumahan Terjangkau; Analisis Biaya dan Manfaat; Pelibatan Komunitas; Pelaksanaan Kebijakan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Konservasi Warisan Perkotaan; Perbandingan Perumahan Terjangkau; Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
  • 05. Konservasi Warisan Perkotaan: Identifikasi Nilai Signifikansi
  • 06. Konservasi Warisan Perkotaan: Adaptive Reuse
  • 07. Konservasi Warisan Perkotaan: Standar Intervensi Fisik
  • 08. Konservasi Warisan Perkotaan: Kepentingan Pemilik serta Komunitas
  • 09. Konservasi Warisan Perkotaan: Pembiayaan Pemeliharaan
  • 10. Urban Renewal & Heritage Conservation Policy: Peruntukan serta Intensitas Ruang
  • 11. Urban Renewal & Heritage Conservation Policy: Kesesuaian Pemanfaatan
  • 12. Urban Renewal & Heritage Conservation Policy: Hak serta Pembatasan Pemilik
  • 13. Urban Renewal & Heritage Conservation Policy: Perubahan Zonasi
  • 14. Urban Renewal & Heritage Conservation Policy: Pengawasan Pelaksanaan
  • 15. Urban Renewal & Heritage Conservation Policy: Kebutuhan dan Kemampuan Membayar
  • 16. Urban Renewal & Heritage Conservation Policy: Pilihan Subsidi Sisi Penawaran serta Permintaan
  • 17. Urban Renewal & Heritage Conservation Policy: Keamanan Bermukim
  • 18. Urban Renewal & Heritage Conservation Policy: Peningkatan Permukiman Informal
  • 19. Urban Renewal & Heritage Conservation Policy: Risiko Penggusuran serta Relokasi
  • 20. Urban Renewal & Heritage Conservation Policy: Biaya Langsung serta Opportunity Cost
  • 21. Urban Renewal & Heritage Conservation Policy: Manfaat yang Dapat Dimonetisasi
  • 22. Urban Renewal & Heritage Conservation Policy: Discounting dan Horizon Analisis
  • 23. Urban Renewal & Heritage Conservation Policy: Dampak yang Tidak Dimonetisasi
  • 24. Urban Renewal & Heritage Conservation Policy: Sensitivity Analysis atas Asumsi
  • 25. Urban Renewal & Heritage Conservation Policy: Pemetaan Pihak Terdampak
  • 26. Urban Renewal & Heritage Conservation Policy: Kebutuhan serta Prioritas Lokal
  • 27. Urban Renewal & Heritage Conservation Policy: Forum Dialog Sukarela
  • 28. Urban Renewal & Heritage Conservation Policy: Pengaduan dan Respons
  • 29. Urban Renewal & Heritage Conservation Policy: Monitoring Komitmen
  • 30. Urban Renewal & Heritage Conservation Policy: Lembaga Penanggung Jawab
  • 31. Urban Renewal & Heritage Conservation Policy: Urutan Tindakan dan Ketergantungan
  • 32. Urban Renewal & Heritage Conservation Policy: Kebutuhan Anggaran serta Kapasitas
  • 33. Urban Renewal & Heritage Conservation Policy: Hambatan Operasional Pelaksana
  • 34. Urban Renewal & Heritage Conservation Policy: Pilot serta Kriteria Perluasan
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Hak serta Pembatasan Pemilik (Urban Renewal & Heritage Conservation Policy)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Pilihan Ruang Memerlukan Pemeriksaan Dampak Antar Wilayah dan Kelompok (Urban Renewal & Heritage Conservation Policy)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Revitalisasi Kawasan Menurunkan Nilai Warisan yang Dilindungi
  • 38. Key Takeaways: Konservasi Warisan Perkotaan; Perumahan Terjangkau; Pelaksanaan Kebijakan
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Revitalisasi Kawasan Menurunkan Nilai Warisan yang Dilindungi
  • 40. References: UN-Habitat; rencana tata ruang; data layanan serta keuangan daerah (Urban Renewal & Heritage Conservation Policy)

BAB 09: Regional Economic Corridors & Spatial Planning

40 pelajaran
  • 01. Regional Economic Corridors & Spatial Planning
  • 02. Why: Koridor Ekonomi Tidak Menghubungkan Produsen Lokal
  • 03. Outline: Koridor Ekonomi dan Wilayah; Global Value Chains; Logistik Pangan; Tata Guna Lahan; Dampak Distribusional; Monitoring dan Evaluasi
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Koridor Ekonomi dan Wilayah; Perbandingan Logistik Pangan; Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
  • 05. Regional Economic Corridors & Spatial Planning: Keterkaitan Simpul Ekonomi
  • 06. Regional Economic Corridors & Spatial Planning: Infrastruktur Penghubung
  • 07. Regional Economic Corridors & Spatial Planning: Akses Pasar dan Logistik
  • 08. Regional Economic Corridors & Spatial Planning: Dampak pada Wilayah Sekitar
  • 09. Regional Economic Corridors & Spatial Planning: Koordinasi Ruang serta Investasi
  • 10. Regional Economic Corridors & Spatial Planning: Trade in Value Added
  • 11. Regional Economic Corridors & Spatial Planning: Backward dan Forward Linkages
  • 12. Regional Economic Corridors & Spatial Planning: Posisi dalam Rantai Produksi
  • 13. Regional Economic Corridors & Spatial Planning: Ketergantungan Input Impor
  • 14. Regional Economic Corridors & Spatial Planning: Pilihan Upgrading Industri
  • 15. Regional Economic Corridors & Spatial Planning: Pemetaan Titik Hambatan
  • 16. Regional Economic Corridors & Spatial Planning: Penyimpanan dan Cold Chain
  • 17. Regional Economic Corridors & Spatial Planning: Transportasi serta Akses Pasar
  • 18. Regional Economic Corridors & Spatial Planning: Susut dan Kehilangan Pangan
  • 19. Regional Economic Corridors & Spatial Planning: Rencana Gangguan Pasokan
  • 20. Regional Economic Corridors & Spatial Planning: Peruntukan serta Intensitas Ruang
  • 21. Regional Economic Corridors & Spatial Planning: Kesesuaian Pemanfaatan
  • 22. Regional Economic Corridors & Spatial Planning: Hak serta Pembatasan Pemilik
  • 23. Regional Economic Corridors & Spatial Planning: Perubahan Zonasi
  • 24. Regional Economic Corridors & Spatial Planning: Pengawasan Pelaksanaan
  • 25. Regional Economic Corridors & Spatial Planning: Kelompok Penerima Manfaat
  • 26. Regional Economic Corridors & Spatial Planning: Kelompok Penanggung Biaya
  • 27. Regional Economic Corridors & Spatial Planning: Perbedaan Dampak Antar Wilayah
  • 28. Regional Economic Corridors & Spatial Planning: Efek Jangka Pendek dan Panjang
  • 29. Regional Economic Corridors & Spatial Planning: Pilihan Kompensasi serta Transisi
  • 30. Regional Economic Corridors & Spatial Planning: Theory of Change Program
  • 31. Regional Economic Corridors & Spatial Planning: Indikator Input hingga Outcome
  • 32. Regional Economic Corridors & Spatial Planning: Baseline serta Sumber Data
  • 33. Regional Economic Corridors & Spatial Planning: Rancangan Evaluasi Dampak
  • 34. Regional Economic Corridors & Spatial Planning: Penggunaan Temuan untuk Koreksi
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Posisi dalam Rantai Produksi (Regional Economic Corridors & Spatial Planning)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Pilihan Ruang Memerlukan Pemeriksaan Dampak Antar Wilayah dan Kelompok (Regional Economic Corridors & Spatial Planning)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Koridor Ekonomi Tidak Menghubungkan Produsen Lokal
  • 38. Key Takeaways: Koridor Ekonomi dan Wilayah; Logistik Pangan; Monitoring dan Evaluasi
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Koridor Ekonomi Tidak Menghubungkan Produsen Lokal
  • 40. References: UN-Habitat; rencana tata ruang; data layanan serta keuangan daerah (Regional Economic Corridors & Spatial Planning)

BAB 10: Municipal Finance & Infrastructure Funding

40 pelajaran
  • 01. Municipal Finance & Infrastructure Funding
  • 02. Why: Pembiayaan Infrastruktur Menambah Beban Fiskal Tersembunyi
  • 03. Outline: Keuangan Infrastruktur Daerah; Kebijakan Fiskal dan Utang; Pembiayaan Kebijakan; Pengadaan dan Basis Industri; Analisis Biaya dan Manfaat; Analisis Risiko Kebijakan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Keuangan Infrastruktur Daerah; Perbandingan Pembiayaan Kebijakan; Evaluasi Analisis Risiko Kebijakan
  • 05. Municipal Finance & Infrastructure Funding: Kapasitas Pendapatan Daerah
  • 06. Municipal Finance & Infrastructure Funding: Transfer serta Hibah
  • 07. Municipal Finance & Infrastructure Funding: Pinjaman dan Batas Kewenangan
  • 08. Municipal Finance & Infrastructure Funding: PPP dan Kewajiban Kontinjensi
  • 09. Municipal Finance & Infrastructure Funding: Prioritas Pemeliharaan Aset
  • 10. Municipal Finance & Infrastructure Funding: Saldo Primer serta Kebutuhan Pembiayaan
  • 11. Municipal Finance & Infrastructure Funding: Debt Dynamics
  • 12. Municipal Finance & Infrastructure Funding: Asumsi Pertumbuhan dan Bunga
  • 13. Municipal Finance & Infrastructure Funding: Contingent Liabilities
  • 14. Municipal Finance & Infrastructure Funding: Stress Test Keberlanjutan Utang
  • 15. Municipal Finance & Infrastructure Funding: Baseline Belanja
  • 16. Municipal Finance & Infrastructure Funding: Kebutuhan Dana Multiyears
  • 17. Municipal Finance & Infrastructure Funding: Sumber Pendanaan
  • 18. Municipal Finance & Infrastructure Funding: Prioritas dalam Batas Anggaran
  • 19. Municipal Finance & Infrastructure Funding: Pengawasan Realisasi Belanja
  • 20. Municipal Finance & Infrastructure Funding: Kebutuhan Operasional sebelum Pemilihan Produk
  • 21. Municipal Finance & Infrastructure Funding: Kapasitas Produksi Domestik
  • 22. Municipal Finance & Infrastructure Funding: Life-Cycle Cost Sistem
  • 23. Municipal Finance & Infrastructure Funding: Ketergantungan Teknologi Asing
  • 24. Municipal Finance & Infrastructure Funding: Evaluasi Kinerja Kontrak
  • 25. Municipal Finance & Infrastructure Funding: Biaya Langsung serta Opportunity Cost
  • 26. Municipal Finance & Infrastructure Funding: Manfaat yang Dapat Dimonetisasi
  • 27. Municipal Finance & Infrastructure Funding: Discounting dan Horizon Analisis
  • 28. Municipal Finance & Infrastructure Funding: Dampak yang Tidak Dimonetisasi
  • 29. Municipal Finance & Infrastructure Funding: Sensitivity Analysis atas Asumsi
  • 30. Municipal Finance & Infrastructure Funding: Sumber Bahaya dan Eksposur
  • 31. Municipal Finance & Infrastructure Funding: Probabilitas serta Besaran Dampak
  • 32. Municipal Finance & Infrastructure Funding: Ketidakpastian Penilaian
  • 33. Municipal Finance & Infrastructure Funding: Mitigasi dan Risiko Residual
  • 34. Municipal Finance & Infrastructure Funding: Pemicu Review serta Eskalasi
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Asumsi Pertumbuhan dan Bunga (Municipal Finance & Infrastructure Funding)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Pilihan Ruang Memerlukan Pemeriksaan Dampak Antar Wilayah dan Kelompok (Municipal Finance & Infrastructure Funding)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Pembiayaan Infrastruktur Menambah Beban Fiskal Tersembunyi
  • 38. Key Takeaways: Keuangan Infrastruktur Daerah; Pembiayaan Kebijakan; Analisis Risiko Kebijakan
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Pembiayaan Infrastruktur Menambah Beban Fiskal Tersembunyi
  • 40. References: UN-Habitat; rencana tata ruang; data layanan serta keuangan daerah (Municipal Finance & Infrastructure Funding)

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang kebijakan publik atau riset sosial.

Deskripsi

Perencanaan kota cerdas, transit-oriented development (TOD), mitigasi risiko bencana kota, dan pembiayaan infrastruktur daerah.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

Policy Research & Analytics
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

Policy Research & Analytics

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Cybersecurity Policy
-66%
SLIDES Terlaris Professional

Cybersecurity Policy

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Defense & National Security
-66%
SLIDES Terlaris Advanced

Defense & National Security

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000