Audit Firm › SLIDES • Professional

Third-Party & Supply Chain Assurance

Third-Party Risk Management, Vendor Due Diligence, Supply Chain Resilience, and ESG Assurance

Terlaris

5.0

0 peserta terdaftar

Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia

Rp50.000 Rp149.000

Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis

Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai kerangka kerja standar dan metodologi audit & asuransi Big 4.

Mampu menerapkan prosedur audit teknis secara menyeluruh sesuai yurisdiksi.

Daftar Isi

BAB 01: Third-Party Risk Management Framework

40 pelajaran

01. Third-Party Risk Management Framework
02. Konteks Third-Party Risk Management Framework: Peran third-party lifecycle dan termination governance
03. Alur Pembahasan: third-party lifecycle → vendor segmentation → risk tiering → control requirements → ongoing monitoring → termination governance
04. Hasil Belajar: Menganalisis risk tiering, Membandingkan control requirements, dan Mendokumentasikan termination governance
05. Third-party lifecycle — Identifikasi Penyedia dan Layanan yang Digunakan
06. Third-party lifecycle — Penilaian Kekritisan serta Ketergantungan
07. Third-party lifecycle — Hak Informasi dan Tanggung Jawab Kontraktual
08. Third-party lifecycle — Bukti Kinerja serta Pemantauan Berkelanjutan
09. Third-party lifecycle — Gangguan Layanan dan Kesiapan Penggantian Penyedia
10. Vendor segmentation — Identifikasi Penyedia dan Layanan yang Digunakan
11. Vendor segmentation — Penilaian Kekritisan serta Ketergantungan
12. Vendor segmentation — Hak Informasi dan Tanggung Jawab Kontraktual
13. Vendor segmentation — Bukti Kinerja serta Pemantauan Berkelanjutan
14. Vendor segmentation — Gangguan Layanan dan Kesiapan Penggantian Penyedia
15. Risk tiering — Identifikasi Sumber, Kejadian, dan Dampak Risiko
16. Risk tiering — Penilaian Kemungkinan serta Tingkat Dampak
17. Risk tiering — Konsentrasi Eksposur dan Ketergantungan
18. Risk tiering — Respons Risiko serta Penanggung Jawab
19. Risk tiering — Indikator Pemantauan dan Ambang Eskalasi
20. Control requirements — Tujuan Pengendalian dan Risiko yang Ditangani
21. Control requirements — Penilaian Desain serta Ketepatan Pelaksana
22. Control requirements — Frekuensi Pelaksanaan dan Bukti yang Dihasilkan
23. Control requirements — Pengujian Operasi serta Investigasi Penyimpangan
24. Control requirements — Evaluasi Defisiensi dan Kebutuhan Perbaikan
25. Ongoing monitoring — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
26. Ongoing monitoring — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
27. Ongoing monitoring — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
28. Ongoing monitoring — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
29. Ongoing monitoring — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
30. Termination governance — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
31. Termination governance — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
32. Termination governance — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
33. Termination governance — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
34. Termination governance — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
35. Worked Example (Hipotetis): Matriks vendor segmentation–risk tiering dengan Dasar third-party lifecycle
36. Prinsip Penting: Keterlacakan Keputusan termination governance ke Kriteria dan Bukti third-party lifecycle
37. Case Study (Hipotetis): Perbedaan Hasil risk tiering dan ongoing monitoring dalam Third-Party Risk Management Framework
38. Sintesis Bab: Hubungan third-party lifecycle, control requirements, dan termination governance
39. Tugas Penerapan: Susun Analisis termination governance dengan Bukti vendor segmentation serta Batasan ongoing monitoring
40. Dokumen Acuan untuk Third-Party Risk Management Framework: Kontrak pemasok; kebijakan third-party risk; OECD Due Diligence Guidance sesuai rantai pasok

BAB 02: Vendor Due Diligence & Assessment

40 pelajaran

01. Vendor Due Diligence & Assessment
02. Konteks Vendor Due Diligence & Assessment: Peran vendor ownership dan due diligence conclusion
03. Alur Pembahasan: vendor ownership → financial capacity → security posture → compliance history → reference checks → due diligence conclusion
04. Hasil Belajar: Menganalisis security posture, Membandingkan compliance history, dan Mendokumentasikan due diligence conclusion
05. Vendor ownership — Identifikasi Penyedia dan Layanan yang Digunakan
06. Vendor ownership — Penilaian Kekritisan serta Ketergantungan
07. Vendor ownership — Hak Informasi dan Tanggung Jawab Kontraktual
08. Vendor ownership — Bukti Kinerja serta Pemantauan Berkelanjutan
09. Vendor ownership — Gangguan Layanan dan Kesiapan Penggantian Penyedia
10. Financial capacity — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
11. Financial capacity — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
12. Financial capacity — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
13. Financial capacity — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
14. Financial capacity — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
15. Security posture — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
16. Security posture — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
17. Security posture — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
18. Security posture — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
19. Security posture — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
20. Compliance history — Penetapan Yurisdiksi dan Subjek yang Tercakup
21. Compliance history — Pemetaan Kewajiban serta Tanggal Penerapan
22. Compliance history — Penanggung Jawab dan Bukti Pemenuhan
23. Compliance history — Pemeriksaan Kesenjangan serta Potensi Pelanggaran
24. Compliance history — Rencana Perbaikan dan Pemantauan Perubahan Aturan
25. Reference checks — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
26. Reference checks — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
27. Reference checks — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
28. Reference checks — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
29. Reference checks — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
30. Due diligence conclusion — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
31. Due diligence conclusion — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
32. Due diligence conclusion — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
33. Due diligence conclusion — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
34. Due diligence conclusion — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
35. Worked Example (Hipotetis): Matriks financial capacity–security posture dengan Dasar vendor ownership
36. Prinsip Penting: Keterlacakan Keputusan due diligence conclusion ke Kriteria dan Bukti vendor ownership
37. Case Study (Hipotetis): Perbedaan Hasil security posture dan reference checks dalam Vendor Due Diligence & Assessment
38. Sintesis Bab: Hubungan vendor ownership, compliance history, dan due diligence conclusion
39. Tugas Penerapan: Susun Analisis due diligence conclusion dengan Bukti financial capacity serta Batasan reference checks
40. Dokumen Acuan untuk Vendor Due Diligence & Assessment: Kontrak pemasok; kebijakan third-party risk; OECD Due Diligence Guidance sesuai rantai pasok

BAB 03: Supply Chain Mapping & Visibility

40 pelajaran

01. Supply Chain Mapping & Visibility
02. Konteks Supply Chain Mapping & Visibility: Peran tier-one suppliers dan supply visibility
03. Alur Pembahasan: tier-one suppliers → upstream dependencies → critical nodes → geographic concentration → single-source exposure → supply visibility
04. Hasil Belajar: Menganalisis critical nodes, Membandingkan geographic concentration, dan Mendokumentasikan supply visibility
05. Tier-one suppliers — Identifikasi Penyedia dan Layanan yang Digunakan
06. Tier-one suppliers — Penilaian Kekritisan serta Ketergantungan
07. Tier-one suppliers — Hak Informasi dan Tanggung Jawab Kontraktual
08. Tier-one suppliers — Bukti Kinerja serta Pemantauan Berkelanjutan
09. Tier-one suppliers — Gangguan Layanan dan Kesiapan Penggantian Penyedia
10. Upstream dependencies — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
11. Upstream dependencies — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
12. Upstream dependencies — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
13. Upstream dependencies — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
14. Upstream dependencies — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
15. Critical nodes — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
16. Critical nodes — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
17. Critical nodes — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
18. Critical nodes — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
19. Critical nodes — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
20. Geographic concentration — Definisi Ukuran dan Tujuan Penggunaannya
21. Geographic concentration — Sumber Data, Penyebut, dan Periode Pengukuran
22. Geographic concentration — Konsistensi Perhitungan serta Keterbandingan
23. Geographic concentration — Interpretasi Tren dan Penyebab Perubahan
24. Geographic concentration — Keterbatasan Ukuran serta Risiko Insentif yang Keliru
25. Single-source exposure — Identifikasi Sumber, Kejadian, dan Dampak Risiko
26. Single-source exposure — Penilaian Kemungkinan serta Tingkat Dampak
27. Single-source exposure — Konsentrasi Eksposur dan Ketergantungan
28. Single-source exposure — Respons Risiko serta Penanggung Jawab
29. Single-source exposure — Indikator Pemantauan dan Ambang Eskalasi
30. Supply visibility — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
31. Supply visibility — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
32. Supply visibility — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
33. Supply visibility — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
34. Supply visibility — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
35. Worked Example (Hipotetis): Matriks upstream dependencies–critical nodes dengan Dasar tier-one suppliers
36. Prinsip Penting: Keterlacakan Keputusan supply visibility ke Kriteria dan Bukti tier-one suppliers
37. Case Study (Hipotetis): Perbedaan Hasil critical nodes dan single-source exposure dalam Supply Chain Mapping & Visibility
38. Sintesis Bab: Hubungan tier-one suppliers, geographic concentration, dan supply visibility
39. Tugas Penerapan: Susun Analisis supply visibility dengan Bukti upstream dependencies serta Batasan single-source exposure
40. Dokumen Acuan untuk Supply Chain Mapping & Visibility: Kontrak pemasok; kebijakan third-party risk; OECD Due Diligence Guidance sesuai rantai pasok

BAB 04: Contract Risk & Performance Monitoring

40 pelajaran

01. Contract Risk & Performance Monitoring
02. Konteks Contract Risk & Performance Monitoring: Peran contractual SLAs dan contract risk register
03. Alur Pembahasan: contractual SLAs → performance evidence → service credits → breach notices → renewal decisions → contract risk register
04. Hasil Belajar: Menganalisis service credits, Membandingkan breach notices, dan Mendokumentasikan contract risk register
05. Contractual SLAs — Identifikasi Para Pihak dan Hak Kontraktual
06. Contractual SLAs — Kewajiban, Batas Tanggung Jawab, dan Pengecualian
07. Contractual SLAs — Kondisi Pemicu serta Tenggat Pelaksanaan
08. Contractual SLAs — Kesesuaian Praktik dengan Ketentuan Tertulis
09. Contractual SLAs — Dokumentasi Sengketa dan Kebutuhan Telaah Hukum
10. Performance evidence — Hubungan Bukti dengan Tujuan Prosedur
11. Performance evidence — Keandalan Sumber dan Keaslian Dokumen
12. Performance evidence — Kecukupan Cakupan serta Periode Bukti
13. Performance evidence — Penyelesaian Bukti yang Saling Bertentangan
14. Performance evidence — Jejak Prosedur, Penelaah, dan Dasar Kesimpulan
15. Service credits — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
16. Service credits — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
17. Service credits — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
18. Service credits — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
19. Service credits — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
20. Breach notices — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
21. Breach notices — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
22. Breach notices — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
23. Breach notices — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
24. Breach notices — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
25. Renewal decisions — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
26. Renewal decisions — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
27. Renewal decisions — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
28. Renewal decisions — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
29. Renewal decisions — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
30. Contract risk register — Identifikasi Para Pihak dan Hak Kontraktual
31. Contract risk register — Kewajiban, Batas Tanggung Jawab, dan Pengecualian
32. Contract risk register — Kondisi Pemicu serta Tenggat Pelaksanaan
33. Contract risk register — Kesesuaian Praktik dengan Ketentuan Tertulis
34. Contract risk register — Dokumentasi Sengketa dan Kebutuhan Telaah Hukum
35. Worked Example (Hipotetis): Matriks performance evidence–service credits dengan Dasar contractual SLAs
36. Prinsip Penting: Keterlacakan Keputusan contract risk register ke Kriteria dan Bukti contractual SLAs
37. Case Study (Hipotetis): Perbedaan Hasil service credits dan renewal decisions dalam Contract Risk & Performance Monitoring
38. Sintesis Bab: Hubungan contractual SLAs, breach notices, dan contract risk register
39. Tugas Penerapan: Susun Analisis contract risk register dengan Bukti performance evidence serta Batasan renewal decisions
40. Dokumen Acuan untuk Contract Risk & Performance Monitoring: Kontrak pemasok; kebijakan third-party risk; OECD Due Diligence Guidance sesuai rantai pasok

BAB 05: Outsourcing Governance & Oversight

40 pelajaran

01. Outsourcing Governance & Oversight
02. Konteks Outsourcing Governance & Oversight: Peran outsourcing accountability dan exit readiness
03. Alur Pembahasan: outsourcing accountability → retained capabilities → oversight committees → provider reporting → continuity obligations → exit readiness
04. Hasil Belajar: Menganalisis oversight committees, Membandingkan provider reporting, dan Mendokumentasikan exit readiness
05. Outsourcing accountability — Substansi Transaksi dan Lingkup Standar yang Relevan
06. Outsourcing accountability — Kriteria Pengakuan serta Penentuan Unit Akun
07. Outsourcing accountability — Dasar Pengukuran Awal dan Selanjutnya
08. Outsourcing accountability — Pilihan Kebijakan, Estimasi, dan Konsistensi Penerapan
09. Outsourcing accountability — Penyajian, Pengungkapan, dan Dokumentasi Pertimbangan
10. Retained capabilities — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
11. Retained capabilities — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
12. Retained capabilities — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
13. Retained capabilities — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
14. Retained capabilities — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
15. Oversight committees — Pembagian Mandat, Wewenang, dan Tanggung Jawab
16. Oversight committees — Kompetensi, Independensi, dan Konflik Kepentingan
17. Oversight committees — Kualitas Informasi untuk Pengambilan Keputusan
18. Oversight committees — Notulen, Persetujuan, dan Penelusuran Keputusan
19. Oversight committees — Pemantauan Tindak Lanjut serta Eskalasi Masalah
20. Provider reporting — Tujuan Informasi dan Kebutuhan Pengguna
21. Provider reporting — Kelengkapan Elemen serta Konsistensi Definisi
22. Provider reporting — Penelusuran Angka dan Narasi ke Sumber
23. Provider reporting — Keseimbangan Penyajian Risiko dan Ketidakpastian
24. Provider reporting — Proses Penelaahan, Persetujuan, dan Koreksi
25. Continuity obligations — Penetapan Yurisdiksi dan Subjek yang Tercakup
26. Continuity obligations — Pemetaan Kewajiban serta Tanggal Penerapan
27. Continuity obligations — Penanggung Jawab dan Bukti Pemenuhan
28. Continuity obligations — Pemeriksaan Kesenjangan serta Potensi Pelanggaran
29. Continuity obligations — Rencana Perbaikan dan Pemantauan Perubahan Aturan
30. Exit readiness — Penetapan Sasaran dan Batas Lingkup
31. Exit readiness — Pemilihan Prioritas Berdasarkan Kebutuhan
32. Exit readiness — Alokasi Penanggung Jawab serta Sumber Daya
33. Exit readiness — Urutan Pelaksanaan dan Ketergantungan Kegiatan
34. Exit readiness — Indikator Kemajuan dan Peninjauan Rencana
35. Worked Example (Hipotetis): Matriks retained capabilities–oversight committees dengan Dasar outsourcing accountability
36. Prinsip Penting: Keterlacakan Keputusan exit readiness ke Kriteria dan Bukti outsourcing accountability
37. Case Study (Hipotetis): Perbedaan Hasil oversight committees dan continuity obligations dalam Outsourcing Governance & Oversight
38. Sintesis Bab: Hubungan outsourcing accountability, provider reporting, dan exit readiness
39. Tugas Penerapan: Susun Analisis exit readiness dengan Bukti retained capabilities serta Batasan continuity obligations
40. Dokumen Acuan untuk Outsourcing Governance & Oversight: Kontrak pemasok; kebijakan third-party risk; OECD Due Diligence Guidance sesuai rantai pasok

BAB 06: Fourth-Party & Nth-Party Risk

40 pelajaran

01. Fourth-Party & Nth-Party Risk
02. Konteks Fourth-Party & Nth-Party Risk: Peran fourth-party discovery dan nth-party monitoring
03. Alur Pembahasan: fourth-party discovery → subcontractor approval → dependency cascades → information rights → risk propagation → nth-party monitoring
04. Hasil Belajar: Menganalisis dependency cascades, Membandingkan information rights, dan Mendokumentasikan nth-party monitoring
05. Fourth-party discovery — Identifikasi Penyedia dan Layanan yang Digunakan
06. Fourth-party discovery — Penilaian Kekritisan serta Ketergantungan
07. Fourth-party discovery — Hak Informasi dan Tanggung Jawab Kontraktual
08. Fourth-party discovery — Bukti Kinerja serta Pemantauan Berkelanjutan
09. Fourth-party discovery — Gangguan Layanan dan Kesiapan Penggantian Penyedia
10. Subcontractor approval — Identifikasi Para Pihak dan Hak Kontraktual
11. Subcontractor approval — Kewajiban, Batas Tanggung Jawab, dan Pengecualian
12. Subcontractor approval — Kondisi Pemicu serta Tenggat Pelaksanaan
13. Subcontractor approval — Kesesuaian Praktik dengan Ketentuan Tertulis
14. Subcontractor approval — Dokumentasi Sengketa dan Kebutuhan Telaah Hukum
15. Dependency cascades — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
16. Dependency cascades — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
17. Dependency cascades — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
18. Dependency cascades — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
19. Dependency cascades — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
20. Information rights — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
21. Information rights — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
22. Information rights — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
23. Information rights — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
24. Information rights — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
25. Risk propagation — Identifikasi Sumber, Kejadian, dan Dampak Risiko
26. Risk propagation — Penilaian Kemungkinan serta Tingkat Dampak
27. Risk propagation — Konsentrasi Eksposur dan Ketergantungan
28. Risk propagation — Respons Risiko serta Penanggung Jawab
29. Risk propagation — Indikator Pemantauan dan Ambang Eskalasi
30. Nth-party monitoring — Identifikasi Penyedia dan Layanan yang Digunakan
31. Nth-party monitoring — Penilaian Kekritisan serta Ketergantungan
32. Nth-party monitoring — Hak Informasi dan Tanggung Jawab Kontraktual
33. Nth-party monitoring — Bukti Kinerja serta Pemantauan Berkelanjutan
34. Nth-party monitoring — Gangguan Layanan dan Kesiapan Penggantian Penyedia
35. Worked Example (Hipotetis): Matriks subcontractor approval–dependency cascades dengan Dasar fourth-party discovery
36. Prinsip Penting: Keterlacakan Keputusan nth-party monitoring ke Kriteria dan Bukti fourth-party discovery
37. Case Study (Hipotetis): Perbedaan Hasil dependency cascades dan risk propagation dalam Fourth-Party & Nth-Party Risk
38. Sintesis Bab: Hubungan fourth-party discovery, information rights, dan nth-party monitoring
39. Tugas Penerapan: Susun Analisis nth-party monitoring dengan Bukti subcontractor approval serta Batasan risk propagation
40. Dokumen Acuan untuk Fourth-Party & Nth-Party Risk: Kontrak pemasok; kebijakan third-party risk; OECD Due Diligence Guidance sesuai rantai pasok

BAB 07: Supply Chain Resilience & Continuity

40 pelajaran

01. Supply Chain Resilience & Continuity
02. Konteks Supply Chain Resilience & Continuity: Peran critical supply paths dan continuity evidence
03. Alur Pembahasan: critical supply paths → disruption scenarios → buffer policies → alternative capacity → recovery exercises → continuity evidence
04. Hasil Belajar: Menganalisis buffer policies, Membandingkan alternative capacity, dan Mendokumentasikan continuity evidence
05. Critical supply paths — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
06. Critical supply paths — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
07. Critical supply paths — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
08. Critical supply paths — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
09. Critical supply paths — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
10. Disruption scenarios — Penetapan Kondisi Dasar dan Variabel Kunci
11. Disruption scenarios — Rentang Asumsi serta Dasar Pemilihannya
12. Disruption scenarios — Konsistensi Antarvariabel dalam Skenario
13. Disruption scenarios — Perbandingan Dampak dan Titik Kerentanan
14. Disruption scenarios — Keterbatasan Model serta Interpretasi Hasil
15. Buffer policies — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
16. Buffer policies — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
17. Buffer policies — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
18. Buffer policies — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
19. Buffer policies — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
20. Alternative capacity — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
21. Alternative capacity — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
22. Alternative capacity — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
23. Alternative capacity — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
24. Alternative capacity — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
25. Recovery exercises — Kebutuhan Pemulihan dan Prioritas Layanan
26. Recovery exercises — Ketersediaan Salinan serta Ketergantungan Infrastruktur
27. Recovery exercises — Skenario Gangguan dan Urutan Pemulihan
28. Recovery exercises — Bukti Uji Pemulihan dan Waktu yang Dicapai
29. Recovery exercises — Kesenjangan Hasil Uji terhadap Target Pemulihan
30. Continuity evidence — Hubungan Bukti dengan Tujuan Prosedur
31. Continuity evidence — Keandalan Sumber dan Keaslian Dokumen
32. Continuity evidence — Kecukupan Cakupan serta Periode Bukti
33. Continuity evidence — Penyelesaian Bukti yang Saling Bertentangan
34. Continuity evidence — Jejak Prosedur, Penelaah, dan Dasar Kesimpulan
35. Worked Example (Hipotetis): Matriks disruption scenarios–buffer policies dengan Dasar critical supply paths
36. Prinsip Penting: Keterlacakan Keputusan continuity evidence ke Kriteria dan Bukti critical supply paths
37. Case Study (Hipotetis): Perbedaan Hasil buffer policies dan recovery exercises dalam Supply Chain Resilience & Continuity
38. Sintesis Bab: Hubungan critical supply paths, alternative capacity, dan continuity evidence
39. Tugas Penerapan: Susun Analisis continuity evidence dengan Bukti disruption scenarios serta Batasan recovery exercises
40. Dokumen Acuan untuk Supply Chain Resilience & Continuity: Kontrak pemasok; kebijakan third-party risk; OECD Due Diligence Guidance sesuai rantai pasok

BAB 08: ESG in Supply Chain Assurance

40 pelajaran

01. ESG in Supply Chain Assurance
02. Konteks ESG in Supply Chain Assurance: Peran supplier ESG criteria dan ESG escalation
03. Alur Pembahasan: supplier ESG criteria → labor due diligence → environmental data → supplier improvement → traceability evidence → ESG escalation
04. Hasil Belajar: Menganalisis environmental data, Membandingkan supplier improvement, dan Mendokumentasikan ESG escalation
05. Supplier ESG criteria — Identifikasi Penyedia dan Layanan yang Digunakan
06. Supplier ESG criteria — Penilaian Kekritisan serta Ketergantungan
07. Supplier ESG criteria — Hak Informasi dan Tanggung Jawab Kontraktual
08. Supplier ESG criteria — Bukti Kinerja serta Pemantauan Berkelanjutan
09. Supplier ESG criteria — Gangguan Layanan dan Kesiapan Penggantian Penyedia
10. Labor due diligence — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
11. Labor due diligence — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
12. Labor due diligence — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
13. Labor due diligence — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
14. Labor due diligence — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
15. Environmental data — Sumber Data, Pemilik, dan Batas Cakupan
16. Environmental data — Kelengkapan Populasi serta Rekonsiliasi Total
17. Environmental data — Akurasi Transformasi dan Pemetaan Kolom
18. Environmental data — Jejak Perubahan, Hak Akses, dan Retensi
19. Environmental data — Penanganan Data Hilang serta Pengecualian Kualitas
20. Supplier improvement — Perumusan Akar Masalah yang Memerlukan Perbaikan
21. Supplier improvement — Penetapan Pemilik Tindakan dan Tenggat
22. Supplier improvement — Kecukupan Rancangan Tindakan Korektif
23. Supplier improvement — Bukti Implementasi dan Pengujian Ulang
24. Supplier improvement — Kriteria Penutupan serta Risiko yang Tersisa
25. Traceability evidence — Hubungan Bukti dengan Tujuan Prosedur
26. Traceability evidence — Keandalan Sumber dan Keaslian Dokumen
27. Traceability evidence — Kecukupan Cakupan serta Periode Bukti
28. Traceability evidence — Penyelesaian Bukti yang Saling Bertentangan
29. Traceability evidence — Jejak Prosedur, Penelaah, dan Dasar Kesimpulan
30. ESG escalation — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
31. ESG escalation — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
32. ESG escalation — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
33. ESG escalation — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
34. ESG escalation — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
35. Worked Example (Hipotetis): Matriks labor due diligence–environmental data dengan Dasar supplier ESG criteria
36. Prinsip Penting: Keterlacakan Keputusan ESG escalation ke Kriteria dan Bukti supplier ESG criteria
37. Case Study (Hipotetis): Perbedaan Hasil environmental data dan traceability evidence dalam ESG in Supply Chain Assurance
38. Sintesis Bab: Hubungan supplier ESG criteria, supplier improvement, dan ESG escalation
39. Tugas Penerapan: Susun Analisis ESG escalation dengan Bukti labor due diligence serta Batasan traceability evidence
40. Dokumen Acuan untuk ESG in Supply Chain Assurance: Kontrak pemasok; kebijakan third-party risk; OECD Due Diligence Guidance sesuai rantai pasok

BAB 09: Supply Chain Cybersecurity Risk

40 pelajaran

01. Supply Chain Cybersecurity Risk
02. Konteks Supply Chain Cybersecurity Risk: Peran software supply chain dan cyber supplier controls
03. Alur Pembahasan: software supply chain → supplier access → product integrity → security attestations → incident sharing → cyber supplier controls
04. Hasil Belajar: Menganalisis product integrity, Membandingkan security attestations, dan Mendokumentasikan cyber supplier controls
05. Software supply chain — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
06. Software supply chain — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
07. Software supply chain — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
08. Software supply chain — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
09. Software supply chain — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
10. Supplier access — Inventaris Akun, Hak Istimewa, dan Pemilik Akses
11. Supplier access — Persetujuan Pemberian dan Perubahan Hak
12. Supplier access — Pemisahan Tugas dan Pembatasan Hak Berlebih
13. Supplier access — Peninjauan Akses serta Pencabutan Akun
14. Supplier access — Log Aktivitas dan Penelusuran Penyalahgunaan Hak
15. Product integrity — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
16. Product integrity — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
17. Product integrity — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
18. Product integrity — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
19. Product integrity — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
20. Security attestations — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
21. Security attestations — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
22. Security attestations — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
23. Security attestations — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
24. Security attestations — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
25. Incident sharing — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
26. Incident sharing — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
27. Incident sharing — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
28. Incident sharing — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
29. Incident sharing — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
30. Cyber supplier controls — Tujuan Pengendalian dan Risiko yang Ditangani
31. Cyber supplier controls — Penilaian Desain serta Ketepatan Pelaksana
32. Cyber supplier controls — Frekuensi Pelaksanaan dan Bukti yang Dihasilkan
33. Cyber supplier controls — Pengujian Operasi serta Investigasi Penyimpangan
34. Cyber supplier controls — Evaluasi Defisiensi dan Kebutuhan Perbaikan
35. Worked Example (Hipotetis): Matriks supplier access–product integrity dengan Dasar software supply chain
36. Prinsip Penting: Keterlacakan Keputusan cyber supplier controls ke Kriteria dan Bukti software supply chain
37. Case Study (Hipotetis): Perbedaan Hasil product integrity dan incident sharing dalam Supply Chain Cybersecurity Risk
38. Sintesis Bab: Hubungan software supply chain, security attestations, dan cyber supplier controls
39. Tugas Penerapan: Susun Analisis cyber supplier controls dengan Bukti supplier access serta Batasan incident sharing
40. Dokumen Acuan untuk Supply Chain Cybersecurity Risk: Kontrak pemasok; kebijakan third-party risk; OECD Due Diligence Guidance sesuai rantai pasok

BAB 10: Supplier Financial Health Assessment

40 pelajaran

01. Supplier Financial Health Assessment
02. Konteks Supplier Financial Health Assessment: Peran supplier liquidity dan supplier mitigation
03. Alur Pembahasan: supplier liquidity → leverage ratios → cash-flow trends → payment distress → going-concern signals → supplier mitigation
04. Hasil Belajar: Menganalisis cash-flow trends, Membandingkan payment distress, dan Mendokumentasikan supplier mitigation
05. Supplier liquidity — Sumber Dana, Penggunaan, dan Jangka Waktu
06. Supplier liquidity — Kondisi Kontraktual serta Pembatasan Penggunaan
07. Supplier liquidity — Rekonsiliasi Saldo dengan Bukti Eksternal
08. Supplier liquidity — Kecukupan Pendanaan dalam Kondisi Tertekan
09. Supplier liquidity — Pemantauan Batas dan Eskalasi Kekurangan Dana
10. Leverage ratios — Definisi Ukuran dan Tujuan Penggunaannya
11. Leverage ratios — Sumber Data, Penyebut, dan Periode Pengukuran
12. Leverage ratios — Konsistensi Perhitungan serta Keterbandingan
13. Leverage ratios — Interpretasi Tren dan Penyebab Perubahan
14. Leverage ratios — Keterbatasan Ukuran serta Risiko Insentif yang Keliru
15. Cash-flow trends — Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Kas
16. Cash-flow trends — Konsistensi Periode, Mata Uang, dan Asumsi
17. Cash-flow trends — Perbedaan Arus Kas Operasi, Investasi, dan Pendanaan
18. Cash-flow trends — Perbandingan Proyeksi dengan Realisasi
19. Cash-flow trends — Sensitivitas Arus Kas terhadap Perubahan Asumsi
20. Payment distress — Penetapan Kondisi Dasar dan Variabel Kunci
21. Payment distress — Rentang Asumsi serta Dasar Pemilihannya
22. Payment distress — Konsistensi Antarvariabel dalam Skenario
23. Payment distress — Perbandingan Dampak dan Titik Kerentanan
24. Payment distress — Keterbatasan Model serta Interpretasi Hasil
25. Going-concern signals — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
26. Going-concern signals — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
27. Going-concern signals — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
28. Going-concern signals — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
29. Going-concern signals — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
30. Supplier mitigation — Identifikasi Penyedia dan Layanan yang Digunakan
31. Supplier mitigation — Penilaian Kekritisan serta Ketergantungan
32. Supplier mitigation — Hak Informasi dan Tanggung Jawab Kontraktual
33. Supplier mitigation — Bukti Kinerja serta Pemantauan Berkelanjutan
34. Supplier mitigation — Gangguan Layanan dan Kesiapan Penggantian Penyedia
35. Worked Example (Hipotetis): Matriks leverage ratios–cash-flow trends dengan Dasar supplier liquidity
36. Prinsip Penting: Keterlacakan Keputusan supplier mitigation ke Kriteria dan Bukti supplier liquidity
37. Case Study (Hipotetis): Perbedaan Hasil cash-flow trends dan going-concern signals dalam Supplier Financial Health Assessment
38. Sintesis Bab: Hubungan supplier liquidity, payment distress, dan supplier mitigation
39. Tugas Penerapan: Susun Analisis supplier mitigation dengan Bukti leverage ratios serta Batasan going-concern signals
40. Dokumen Acuan untuk Supplier Financial Health Assessment: Kontrak pemasok; kebijakan third-party risk; OECD Due Diligence Guidance sesuai rantai pasok

BAB 11: Anti-Slavery & Human Rights in Supply Chain

40 pelajaran

01. Anti-Slavery & Human Rights in Supply Chain
02. Konteks Anti-Slavery & Human Rights in Supply Chain: Peran forced labor indicators dan human-rights evidence
03. Alur Pembahasan: forced labor indicators → recruitment fees → worker interviews → grievance channels → remediation safeguards → human-rights evidence
04. Hasil Belajar: Menganalisis worker interviews, Membandingkan grievance channels, dan Mendokumentasikan human-rights evidence
05. Forced labor indicators — Definisi Ukuran dan Tujuan Penggunaannya
06. Forced labor indicators — Sumber Data, Penyebut, dan Periode Pengukuran
07. Forced labor indicators — Konsistensi Perhitungan serta Keterbandingan
08. Forced labor indicators — Interpretasi Tren dan Penyebab Perubahan
09. Forced labor indicators — Keterbatasan Ukuran serta Risiko Insentif yang Keliru
10. Recruitment fees — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
11. Recruitment fees — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
12. Recruitment fees — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
13. Recruitment fees — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
14. Recruitment fees — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
15. Worker interviews — Tujuan Pengumpulan Keterangan dan Pemilihan Responden
16. Worker interviews — Pertanyaan Terbuka serta Pencegahan Pertanyaan Mengarahkan
17. Worker interviews — Kerahasiaan dan Pencatatan Jawaban
18. Worker interviews — Pengujian Konsistensi terhadap Kronologi serta Dokumen
19. Worker interviews — Batas Keandalan Keterangan dan Kebutuhan Koroborasi
20. Grievance channels — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
21. Grievance channels — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
22. Grievance channels — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
23. Grievance channels — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
24. Grievance channels — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
25. Remediation safeguards — Perumusan Akar Masalah yang Memerlukan Perbaikan
26. Remediation safeguards — Penetapan Pemilik Tindakan dan Tenggat
27. Remediation safeguards — Kecukupan Rancangan Tindakan Korektif
28. Remediation safeguards — Bukti Implementasi dan Pengujian Ulang
29. Remediation safeguards — Kriteria Penutupan serta Risiko yang Tersisa
30. Human-rights evidence — Hubungan Bukti dengan Tujuan Prosedur
31. Human-rights evidence — Keandalan Sumber dan Keaslian Dokumen
32. Human-rights evidence — Kecukupan Cakupan serta Periode Bukti
33. Human-rights evidence — Penyelesaian Bukti yang Saling Bertentangan
34. Human-rights evidence — Jejak Prosedur, Penelaah, dan Dasar Kesimpulan
35. Worked Example (Hipotetis): Matriks recruitment fees–worker interviews dengan Dasar forced labor indicators
36. Prinsip Penting: Keterlacakan Keputusan human-rights evidence ke Kriteria dan Bukti forced labor indicators
37. Case Study (Hipotetis): Perbedaan Hasil worker interviews dan remediation safeguards dalam Anti-Slavery & Human Rights in Supply Chain
38. Sintesis Bab: Hubungan forced labor indicators, grievance channels, dan human-rights evidence
39. Tugas Penerapan: Susun Analisis human-rights evidence dengan Bukti recruitment fees serta Batasan remediation safeguards
40. Dokumen Acuan untuk Anti-Slavery & Human Rights in Supply Chain: Kontrak pemasok; kebijakan third-party risk; OECD Due Diligence Guidance sesuai rantai pasok

BAB 12: Supply Chain Data Integrity & Traceability

40 pelajaran

01. Supply Chain Data Integrity & Traceability
02. Konteks Supply Chain Data Integrity & Traceability: Peran product identifiers dan data assurance
03. Alur Pembahasan: product identifiers → chain-of-custody data → transaction matching → origin evidence → traceability gaps → data assurance
04. Hasil Belajar: Menganalisis transaction matching, Membandingkan origin evidence, dan Mendokumentasikan data assurance
05. Product identifiers — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
06. Product identifiers — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
07. Product identifiers — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
08. Product identifiers — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
09. Product identifiers — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
10. Chain-of-custody data — Identifikasi Sumber dan Petugas Pengambil Bukti
11. Chain-of-custody data — Pencatatan Waktu, Lokasi, dan Metode Akuisisi
12. Chain-of-custody data — Hash dan Pemeriksaan Integritas Salinan Digital
13. Chain-of-custody data — Riwayat Pemindahan dan Pembatasan Akses
14. Chain-of-custody data — Penyimpanan Bukti Asli dan Salinan Kerja
15. Transaction matching — Identifikasi Dua Sumber yang Direkonsiliasi
16. Transaction matching — Kesetaraan Periode, Cakupan, dan Satuan
17. Transaction matching — Analisis Selisih Waktu dan Selisih Pencatatan
18. Transaction matching — Penelusuran Pos Tidak Cocok ke Bukti Sumber
19. Transaction matching — Persetujuan Penyesuaian dan Penyelesaian Selisih
20. Origin evidence — Hubungan Bukti dengan Tujuan Prosedur
21. Origin evidence — Keandalan Sumber dan Keaslian Dokumen
22. Origin evidence — Kecukupan Cakupan serta Periode Bukti
23. Origin evidence — Penyelesaian Bukti yang Saling Bertentangan
24. Origin evidence — Jejak Prosedur, Penelaah, dan Dasar Kesimpulan
25. Traceability gaps — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
26. Traceability gaps — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
27. Traceability gaps — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
28. Traceability gaps — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
29. Traceability gaps — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
30. Data assurance — Sumber Data, Pemilik, dan Batas Cakupan
31. Data assurance — Kelengkapan Populasi serta Rekonsiliasi Total
32. Data assurance — Akurasi Transformasi dan Pemetaan Kolom
33. Data assurance — Jejak Perubahan, Hak Akses, dan Retensi
34. Data assurance — Penanganan Data Hilang serta Pengecualian Kualitas
35. Worked Example (Hipotetis): Matriks chain-of-custody data–transaction matching dengan Dasar product identifiers
36. Prinsip Penting: Keterlacakan Keputusan data assurance ke Kriteria dan Bukti product identifiers
37. Case Study (Hipotetis): Perbedaan Hasil transaction matching dan traceability gaps dalam Supply Chain Data Integrity & Traceability
38. Sintesis Bab: Hubungan product identifiers, origin evidence, dan data assurance
39. Tugas Penerapan: Susun Analisis data assurance dengan Bukti chain-of-custody data serta Batasan traceability gaps
40. Dokumen Acuan untuk Supply Chain Data Integrity & Traceability: Kontrak pemasok; kebijakan third-party risk; OECD Due Diligence Guidance sesuai rantai pasok

BAB 13: Logistics & Distribution Risk Audit

40 pelajaran

01. Logistics & Distribution Risk Audit
02. Konteks Logistics & Distribution Risk Audit: Peran shipment handoffs dan distribution resilience
03. Alur Pembahasan: shipment handoffs → transport damage → warehouse controls → delivery reconciliation → loss claims → distribution resilience
04. Hasil Belajar: Menganalisis warehouse controls, Membandingkan delivery reconciliation, dan Mendokumentasikan distribution resilience
05. Shipment handoffs — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
06. Shipment handoffs — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
07. Shipment handoffs — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
08. Shipment handoffs — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
09. Shipment handoffs — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
10. Transport damage — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
11. Transport damage — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
12. Transport damage — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
13. Transport damage — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
14. Transport damage — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
15. Warehouse controls — Tujuan Pengendalian dan Risiko yang Ditangani
16. Warehouse controls — Penilaian Desain serta Ketepatan Pelaksana
17. Warehouse controls — Frekuensi Pelaksanaan dan Bukti yang Dihasilkan
18. Warehouse controls — Pengujian Operasi serta Investigasi Penyimpangan
19. Warehouse controls — Evaluasi Defisiensi dan Kebutuhan Perbaikan
20. Delivery reconciliation — Identifikasi Dua Sumber yang Direkonsiliasi
21. Delivery reconciliation — Kesetaraan Periode, Cakupan, dan Satuan
22. Delivery reconciliation — Analisis Selisih Waktu dan Selisih Pencatatan
23. Delivery reconciliation — Penelusuran Pos Tidak Cocok ke Bukti Sumber
24. Delivery reconciliation — Persetujuan Penyesuaian dan Penyelesaian Selisih
25. Loss claims — Definisi Populasi, Eksposur, dan Periode Pengamatan
26. Loss claims — Kelengkapan Data Pengalaman serta Rekonsiliasi
27. Loss claims — Pemilihan Metode dan Asumsi Estimasi
28. Loss claims — Perbandingan Hasil Aktual dengan Ekspektasi
29. Loss claims — Ketidakpastian Hasil dan Kebutuhan Penelaahan Spesialis
30. Distribution resilience — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
31. Distribution resilience — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
32. Distribution resilience — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
33. Distribution resilience — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
34. Distribution resilience — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
35. Worked Example (Hipotetis): Matriks transport damage–warehouse controls dengan Dasar shipment handoffs
36. Prinsip Penting: Keterlacakan Keputusan distribution resilience ke Kriteria dan Bukti shipment handoffs
37. Case Study (Hipotetis): Perbedaan Hasil warehouse controls dan loss claims dalam Logistics & Distribution Risk Audit
38. Sintesis Bab: Hubungan shipment handoffs, delivery reconciliation, dan distribution resilience
39. Tugas Penerapan: Susun Analisis distribution resilience dengan Bukti transport damage serta Batasan loss claims
40. Dokumen Acuan untuk Logistics & Distribution Risk Audit: Kontrak pemasok; kebijakan third-party risk; OECD Due Diligence Guidance sesuai rantai pasok

BAB 14: Supply Chain Cost Optimization Review

40 pelajaran

01. Supply Chain Cost Optimization Review
02. Konteks Supply Chain Cost Optimization Review: Peran total cost of ownership dan cost-service trade-offs
03. Alur Pembahasan: total cost of ownership → freight spend → inventory holding cost → demand variability → supplier consolidation → cost-service trade-offs
04. Hasil Belajar: Menganalisis inventory holding cost, Membandingkan demand variability, dan Mendokumentasikan cost-service trade-offs
05. Total cost of ownership — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
06. Total cost of ownership — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
07. Total cost of ownership — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
08. Total cost of ownership — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
09. Total cost of ownership — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
10. Freight spend — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
11. Freight spend — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
12. Freight spend — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
13. Freight spend — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
14. Freight spend — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
15. Inventory holding cost — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
16. Inventory holding cost — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
17. Inventory holding cost — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
18. Inventory holding cost — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
19. Inventory holding cost — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
20. Demand variability — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
21. Demand variability — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
22. Demand variability — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
23. Demand variability — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
24. Demand variability — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
25. Supplier consolidation — Identifikasi Penyedia dan Layanan yang Digunakan
26. Supplier consolidation — Penilaian Kekritisan serta Ketergantungan
27. Supplier consolidation — Hak Informasi dan Tanggung Jawab Kontraktual
28. Supplier consolidation — Bukti Kinerja serta Pemantauan Berkelanjutan
29. Supplier consolidation — Gangguan Layanan dan Kesiapan Penggantian Penyedia
30. Cost-service trade-offs — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
31. Cost-service trade-offs — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
32. Cost-service trade-offs — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
33. Cost-service trade-offs — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
34. Cost-service trade-offs — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
35. Worked Example (Hipotetis): Matriks freight spend–inventory holding cost dengan Dasar total cost of ownership
36. Prinsip Penting: Keterlacakan Keputusan cost-service trade-offs ke Kriteria dan Bukti total cost of ownership
37. Case Study (Hipotetis): Perbedaan Hasil inventory holding cost dan supplier consolidation dalam Supply Chain Cost Optimization Review
38. Sintesis Bab: Hubungan total cost of ownership, demand variability, dan cost-service trade-offs
39. Tugas Penerapan: Susun Analisis cost-service trade-offs dengan Bukti freight spend serta Batasan supplier consolidation
40. Dokumen Acuan untuk Supply Chain Cost Optimization Review: Kontrak pemasok; kebijakan third-party risk; OECD Due Diligence Guidance sesuai rantai pasok

BAB 15: Integrated Supply Chain Assurance Strategy

40 pelajaran

01. Integrated Supply Chain Assurance Strategy
02. Konteks Integrated Supply Chain Assurance Strategy: Peran supply assurance map dan assurance reporting
03. Alur Pembahasan: supply assurance map → risk-based coverage → cross-functional testing → consolidated findings → supplier action plans → assurance reporting
04. Hasil Belajar: Menganalisis cross-functional testing, Membandingkan consolidated findings, dan Mendokumentasikan assurance reporting
05. Supply assurance map — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
06. Supply assurance map — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
07. Supply assurance map — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
08. Supply assurance map — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
09. Supply assurance map — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
10. Risk-based coverage — Identifikasi Sumber, Kejadian, dan Dampak Risiko
11. Risk-based coverage — Penilaian Kemungkinan serta Tingkat Dampak
12. Risk-based coverage — Konsentrasi Eksposur dan Ketergantungan
13. Risk-based coverage — Respons Risiko serta Penanggung Jawab
14. Risk-based coverage — Indikator Pemantauan dan Ambang Eskalasi
15. Cross-functional testing — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
16. Cross-functional testing — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
17. Cross-functional testing — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
18. Cross-functional testing — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
19. Cross-functional testing — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
20. Consolidated findings — Posisi Pihak Terkait dalam Rantai Pasok
21. Consolidated findings — Ketergantungan Layanan, Produk, dan Informasi
22. Consolidated findings — Kriteria Evaluasi serta Bukti dari Pemasok
23. Consolidated findings — Dampak Gangguan terhadap Operasi Pelanggan
24. Consolidated findings — Tindakan Mitigasi dan Pemantauan Penyedia
25. Supplier action plans — Penetapan Sasaran dan Batas Lingkup
26. Supplier action plans — Pemilihan Prioritas Berdasarkan Kebutuhan
27. Supplier action plans — Alokasi Penanggung Jawab serta Sumber Daya
28. Supplier action plans — Urutan Pelaksanaan dan Ketergantungan Kegiatan
29. Supplier action plans — Indikator Kemajuan dan Peninjauan Rencana
30. Assurance reporting — Tujuan Informasi dan Kebutuhan Pengguna
31. Assurance reporting — Kelengkapan Elemen serta Konsistensi Definisi
32. Assurance reporting — Penelusuran Angka dan Narasi ke Sumber
33. Assurance reporting — Keseimbangan Penyajian Risiko dan Ketidakpastian
34. Assurance reporting — Proses Penelaahan, Persetujuan, dan Koreksi
35. Worked Example (Hipotetis): Matriks risk-based coverage–cross-functional testing dengan Dasar supply assurance map
36. Prinsip Penting: Keterlacakan Keputusan assurance reporting ke Kriteria dan Bukti supply assurance map
37. Case Study (Hipotetis): Perbedaan Hasil cross-functional testing dan supplier action plans dalam Integrated Supply Chain Assurance Strategy
38. Sintesis Bab: Hubungan supply assurance map, consolidated findings, dan assurance reporting
39. Tugas Penerapan: Susun Analisis assurance reporting dengan Bukti risk-based coverage serta Batasan supplier action plans
40. Dokumen Acuan untuk Integrated Supply Chain Assurance Strategy: Kontrak pemasok; kebijakan third-party risk; OECD Due Diligence Guidance sesuai rantai pasok

Persyaratan

Memiliki pemahaman dasar tentang akuntansi dan audit keuangan.

Deskripsi

Pengelolaan risiko pihak ketiga, uji tuntas vendor, pemetaan ketahanan rantai pasok, kepatuhan HAM, dan audit biaya logistik.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.