Corporate Law Firm › SLIDES • Expertise

Employment & Labor Relations

UU Cipta Kerja Regulations, Employment Contracts, Termination Law, and Executive Severance

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai kerangka hukum regulasi Indonesia dan teknik perancangan dokumen transaksi korporat.
Mampu memberikan pertimbangan hukum dan memitigasi risiko hukum transaksi secara komprehensif.

Daftar Isi

BAB 01: Hukum Ketenagakerjaan PascaCipta Kerja: Hierarki Aturan dan Ketentuan Peralihan

40 pelajaran
  • 01. Hukum Ketenagakerjaan PascaCipta Kerja: Hierarki Aturan dan Ketentuan Peralihan
  • 02. Isu Pengantar: Employment rule hierarchy dan Dampaknya terhadap Regulatory mapping
  • 03. Peta Pembahasan: Employment rule hierarchy • Contract categories • Working conditions • Termination framework • Transition provisions • Regulatory mapping
  • 04. Sasaran Analisis: Pembedaan Hubungan Kerja dan Jasa Independen, Upah dan Pembayaran, dan Hierarki Aturan
  • 05. Employment rule hierarchy: Pembedaan Hubungan Kerja dan Jasa Independen
  • 06. Employment rule hierarchy: Syarat Kerja dalam Perjanjian
  • 07. Employment rule hierarchy: Upah, Waktu Kerja, dan Hak Minimum
  • 08. Employment rule hierarchy: Perubahan Syarat serta Konsultasi
  • 09. Employment rule hierarchy: Pengakhiran Hubungan dan Penyelesaian Hak
  • 10. Contract categories: Hubungan Kerja Tetap
  • 11. Contract categories: Hubungan Berjangka
  • 12. Contract categories: Alih Daya
  • 13. Contract categories: Kerja Independen
  • 14. Contract categories: Akibat Salah Klasifikasi
  • 15. Working conditions: Upah dan Pembayaran
  • 16. Working conditions: Jam Kerja
  • 17. Working conditions: Istirahat serta Cuti
  • 18. Working conditions: Keselamatan
  • 19. Working conditions: Perubahan Syarat Kerja
  • 20. Termination framework: Peristiwa Pemicu Pengakhiran
  • 21. Termination framework: Pemberitahuan dan Cure Period
  • 22. Termination framework: Perbedaan Termination for Cause dan Convenience
  • 23. Termination framework: Pembayaran serta Penyerahan setelah Pengakhiran
  • 24. Termination framework: Klausul yang Tetap Berlaku
  • 25. Transition provisions: Rezim Sebelumnya
  • 26. Transition provisions: Tanggal Efektif
  • 27. Transition provisions: Pihak yang Dikecualikan
  • 28. Transition provisions: Batas Penyesuaian
  • 29. Transition provisions: Kewajiban Sementara
  • 30. Regulatory mapping: Hierarki Aturan
  • 31. Regulatory mapping: Kewenangan Otoritas
  • 32. Regulatory mapping: Kewajiban Usaha
  • 33. Regulatory mapping: Ketentuan Peralihan
  • 34. Regulatory mapping: Pembaruan Perubahan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Hubungan Kerja Tetap pada Contract categories
  • 36. Prinsip Kunci Employment rule hierarchy: Perubahan Syarat serta Konsultasi serta Pengakhiran Hubungan dan Penyelesaian Hak
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Transition provisions: Perselisihan tentang Pihak yang Dikecualikan
  • 38. Sintesis Hukum Ketenagakerjaan PascaCipta Kerja: Hierarki Aturan dan Ketentuan Peralihan: Pembedaan Hubungan Kerja dan Jasa Independen • Upah dan Pembayaran • Hierarki Aturan
  • 39. Tugas Regulatory mapping: Susun Analisis Kewajiban Usaha dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Hukum Ketenagakerjaan PascaCipta Kerja: Hierarki Aturan dan Ketentuan Peralihan: JDIH Kementerian Ketenagakerjaan; putusan pengadilan hubungan industrial; PKB dan perjanjian kerja

BAB 02: Employment Contracts, Fixed-Term & Outsourcing Rules

40 pelajaran
  • 01. Employment Contracts, Fixed-Term & Outsourcing Rules
  • 02. Isu Pengantar: PKWT eligibility dan Dampaknya terhadap Worker protections
  • 03. Peta Pembahasan: PKWT eligibility • Employment duration • Outsourcing scope • Employment terms • Contract documentation • Worker protections
  • 04. Sasaran Analisis: Jenis Pekerjaan yang Dapat Menggunakan PKWT, Hubungan Penyedia Jasa dan Perusahaan Pengguna, dan Hak Minimum Pekerja yang Harus Dipenuhi
  • 05. PKWT eligibility: Jenis Pekerjaan yang Dapat Menggunakan PKWT
  • 06. PKWT eligibility: Dasar Jangka Waktu atau Penyelesaian Pekerjaan
  • 07. PKWT eligibility: Kelengkapan serta Pencatatan Perjanjian
  • 08. PKWT eligibility: Perpanjangan dan Penghitungan Masa Kerja
  • 09. PKWT eligibility: Hak Pekerja saat PKWT Berakhir
  • 10. Employment duration: Pembedaan Hubungan Kerja dan Jasa Independen
  • 11. Employment duration: Syarat Kerja dalam Perjanjian
  • 12. Employment duration: Upah, Waktu Kerja, dan Hak Minimum
  • 13. Employment duration: Perubahan Syarat serta Konsultasi
  • 14. Employment duration: Pengakhiran Hubungan dan Penyelesaian Hak
  • 15. Outsourcing scope: Hubungan Penyedia Jasa dan Perusahaan Pengguna
  • 16. Outsourcing scope: Status Hubungan Kerja dengan Pekerja
  • 17. Outsourcing scope: Pembagian Tanggung Jawab atas Upah serta Hak
  • 18. Outsourcing scope: Kelangsungan Perlindungan saat Vendor Berubah
  • 19. Outsourcing scope: Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Alih Daya
  • 20. Employment terms: Pembedaan Hubungan Kerja dan Jasa Independen
  • 21. Employment terms: Syarat Kerja dalam Perjanjian
  • 22. Employment terms: Upah, Waktu Kerja, dan Hak Minimum
  • 23. Employment terms: Perubahan Syarat serta Konsultasi
  • 24. Employment terms: Pengakhiran Hubungan dan Penyelesaian Hak
  • 25. Contract documentation: Identitas Para Pihak
  • 26. Contract documentation: Syarat Kerja
  • 27. Contract documentation: Bahasa Dokumen
  • 28. Contract documentation: Tanda Tangan
  • 29. Contract documentation: Pencatatan serta Penyimpanan
  • 30. Worker protections: Hak Minimum Pekerja yang Harus Dipenuhi
  • 31. Worker protections: Pembagian Tanggung Jawab Pemberi Kerja
  • 32. Worker protections: Kontrol Kepatuhan pada Penyedia Jasa
  • 33. Worker protections: Akses Pengaduan tanpa Retaliasi
  • 34. Worker protections: Pemulihan atas Pelanggaran Hak Pekerja
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pembedaan Hubungan Kerja dan Jasa Independen pada Employment duration
  • 36. Prinsip Kunci PKWT eligibility: Perpanjangan dan Penghitungan Masa Kerja serta Hak Pekerja saat PKWT Berakhir
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Contract documentation: Perselisihan tentang Bahasa Dokumen
  • 38. Sintesis Employment Contracts, Fixed-Term & Outsourcing Rules: Jenis Pekerjaan yang Dapat Menggunakan PKWT • Hubungan Penyedia Jasa dan Perusahaan Pengguna • Hak Minimum Pekerja yang Harus Dipenuhi
  • 39. Tugas Worker protections: Susun Analisis Kontrol Kepatuhan pada Penyedia Jasa dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Employment Contracts, Fixed-Term & Outsourcing Rules: JDIH Kementerian Ketenagakerjaan; putusan pengadilan hubungan industrial; PKB dan perjanjian kerja

BAB 03: Pemutusan Hubungan Kerja: Prosedur, Pesangon, UPMK, UPH, dan Penyelesaian Perselisihan

40 pelajaran
  • 01. Pemutusan Hubungan Kerja: Prosedur, Pesangon, UPMK, UPH, dan Penyelesaian Perselisihan
  • 02. Isu Pengantar: Termination grounds dan Dampaknya terhadap Settlement terms
  • 03. Peta Pembahasan: Termination grounds • Termination process • Compensation components • Employment evidence • Industrial dispute route • Settlement terms
  • 04. Sasaran Analisis: Fakta dan Alasan Pengakhiran Hubungan Kerja, Komponen Pembayaran dan Dasar Perolehannya, dan Ruang Lingkup Tuntutan yang Diselesaikan
  • 05. Termination grounds: Fakta dan Alasan Pengakhiran Hubungan Kerja
  • 06. Termination grounds: Dokumen Pendukung atas Alasan Pengakhiran
  • 07. Termination grounds: Kewajiban Pemberitahuan kepada Pekerja
  • 08. Termination grounds: Hak Kompensasi menurut Alasan yang Digunakan
  • 09. Termination grounds: Upaya Penyelesaian jika Pekerja Menolak
  • 10. Termination process: Peristiwa Pemicu Pengakhiran
  • 11. Termination process: Pemberitahuan dan Cure Period
  • 12. Termination process: Perbedaan Termination for Cause dan Convenience
  • 13. Termination process: Pembayaran serta Penyerahan setelah Pengakhiran
  • 14. Termination process: Klausul yang Tetap Berlaku
  • 15. Compensation components: Komponen Pembayaran dan Dasar Perolehannya
  • 16. Compensation components: Pihak yang Berwenang Menyetujui
  • 17. Compensation components: Syarat Vesting atau Pemenuhan Kinerja
  • 18. Compensation components: Pemotongan serta Kewajiban Pajak yang Relevan
  • 19. Compensation components: Keberatan dan Penyelesaian Perbedaan Perhitungan
  • 20. Employment evidence: Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 21. Employment evidence: Sumber Dokumen dan Rekaman yang Relevan
  • 22. Employment evidence: Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 23. Employment evidence: Keterkaitan Bukti dengan Unsur yang Diuji
  • 24. Employment evidence: Kesenjangan Pembuktian dan Bukti Tandingan
  • 25. Industrial dispute route: Klasifikasi Perselisihan Hubungan Industrial
  • 26. Industrial dispute route: Perundingan Bipartit sebelum Proses Lanjutan
  • 27. Industrial dispute route: Pencatatan Hasil serta Kebuntuan
  • 28. Industrial dispute route: Mediasi atau Jalur Penyelesaian yang Tersedia
  • 29. Industrial dispute route: Putusan atau Perjanjian Bersama dan Pelaksanaannya
  • 30. Settlement terms: Ruang Lingkup Tuntutan yang Diselesaikan
  • 31. Settlement terms: Nilai Pembayaran dan Jadwal Pemenuhan
  • 32. Settlement terms: Release serta Reservasi Hak Tertentu
  • 33. Settlement terms: Kerahasiaan dan Pernyataan kepada Publik
  • 34. Settlement terms: Akibat Wanprestasi atas Kesepakatan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Peristiwa Pemicu Pengakhiran pada Termination process
  • 36. Prinsip Kunci Termination grounds: Hak Kompensasi menurut Alasan yang Digunakan serta Upaya Penyelesaian jika Pekerja Menolak
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Industrial dispute route: Perselisihan tentang Pencatatan Hasil serta Kebuntuan
  • 38. Sintesis Pemutusan Hubungan Kerja: Prosedur, Pesangon, UPMK, UPH, dan Penyelesaian Perselisihan: Fakta dan Alasan Pengakhiran Hubungan Kerja • Komponen Pembayaran dan Dasar Perolehannya • Ruang Lingkup Tuntutan yang Diselesaikan
  • 39. Tugas Settlement terms: Susun Analisis Release serta Reservasi Hak Tertentu dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Pemutusan Hubungan Kerja: Prosedur, Pesangon, UPMK, UPH, dan Penyelesaian Perselisihan: JDIH Kementerian Ketenagakerjaan; putusan pengadilan hubungan industrial; PKB dan perjanjian kerja

BAB 04: Collective Labor Agreements (PKB) & Trade Unions

40 pelajaran
  • 01. Collective Labor Agreements (PKB) & Trade Unions
  • 02. Isu Pengantar: Union representation dan Dampaknya terhadap Collective agreement enforcement
  • 03. Peta Pembahasan: Union representation • Collective bargaining • PKB registration • Bargaining deadlock • Grievance procedure • Collective agreement enforcement
  • 04. Sasaran Analisis: Status Serikat dan Kewenangan Perwakilan, Subjek serta Objek yang Harus Didaftarkan, dan Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 05. Union representation: Status Serikat dan Kewenangan Perwakilan
  • 06. Union representation: Hak Berorganisasi tanpa Campur Tangan
  • 07. Union representation: Komunikasi dengan Pengurus Serikat
  • 08. Union representation: Perundingan serta Penyelesaian Keluhan
  • 09. Union representation: Pencegahan Diskriminasi terhadap Aktivitas Serikat
  • 10. Collective bargaining: Mandat Tim Perunding
  • 11. Collective bargaining: Data Ketenagakerjaan untuk Perundingan
  • 12. Collective bargaining: Agenda Upah, Manfaat, dan Kondisi Kerja
  • 13. Collective bargaining: Penanganan Kebuntuan
  • 14. Collective bargaining: Pencatatan serta Implementasi Hasil Kesepakatan
  • 15. PKB registration: Subjek serta Objek yang Harus Didaftarkan
  • 16. PKB registration: Dokumen Pembuktian Hak atau Status
  • 17. PKB registration: Otoritas Pencatat dan Tahap Pemeriksaan
  • 18. PKB registration: Akibat Pendaftaran terhadap Pihak Ketiga
  • 19. PKB registration: Perubahan Data serta Penghapusan Pendaftaran
  • 20. Bargaining deadlock: Keputusan yang Menimbulkan Kebuntuan
  • 21. Bargaining deadlock: Mekanisme Eskalasi kepada Pemegang Saham
  • 22. Bargaining deadlock: Mediasi atau Expert Determination
  • 23. Bargaining deadlock: Buy-Sell serta Opsi Keluar jika Disepakati
  • 24. Bargaining deadlock: Operasi Sementara selama Kebuntuan
  • 25. Grievance procedure: Pihak yang Dapat Mengajukan Keluhan
  • 26. Grievance procedure: Kanal serta Tata Cara Penerimaan
  • 27. Grievance procedure: Verifikasi Fakta dan Tanggapan Awal
  • 28. Grievance procedure: Pilihan Pemulihan atas Keluhan
  • 29. Grievance procedure: Penutupan Kasus serta Pencegahan Retaliasi
  • 30. Collective agreement enforcement: Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 31. Collective agreement enforcement: Notice dan Kesempatan Memenuhi Kewajiban
  • 32. Collective agreement enforcement: Forum serta Prosedur yang Tersedia
  • 33. Collective agreement enforcement: Hambatan Eksekusi terhadap Aset atau Pihak
  • 34. Collective agreement enforcement: Pencatatan Hasil Pemulihan dan Biaya
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Mandat Tim Perunding pada Collective bargaining
  • 36. Prinsip Kunci Union representation: Perundingan serta Penyelesaian Keluhan serta Pencegahan Diskriminasi terhadap Aktivitas Serikat
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Grievance procedure: Perselisihan tentang Verifikasi Fakta dan Tanggapan Awal
  • 38. Sintesis Collective Labor Agreements (PKB) & Trade Unions: Status Serikat dan Kewenangan Perwakilan • Subjek serta Objek yang Harus Didaftarkan • Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 39. Tugas Collective agreement enforcement: Susun Analisis Forum serta Prosedur yang Tersedia dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Collective Labor Agreements (PKB) & Trade Unions: JDIH Kementerian Ketenagakerjaan; putusan pengadilan hubungan industrial; PKB dan perjanjian kerja

BAB 05: Expatriate Employment, RPTKA & KITAS/ITAP

40 pelajaran
  • 01. Expatriate Employment, RPTKA & KITAS/ITAP
  • 02. Isu Pengantar: Expatriate positions dan Dampaknya terhadap Permit renewal
  • 03. Peta Pembahasan: Expatriate positions • RPTKA approval • Immigration status • Sponsor obligations • Local workforce duties • Permit renewal
  • 04. Sasaran Analisis: Jabatan yang Dapat Diisi, Pembedaan Izin Kerja dan Izin Tinggal, dan Jenis Kegiatan dan Otoritas Pemberi Persetujuan
  • 05. Expatriate positions: Jabatan yang Dapat Diisi
  • 06. Expatriate positions: Kompetensi TKA
  • 07. Expatriate positions: Batas Masa Penugasan
  • 08. Expatriate positions: Posisi yang Dibatasi
  • 09. Expatriate positions: Kewajiban Pendampingan
  • 10. RPTKA approval: Jabatan dan Kebutuhan Penggunaan Tenaga Kerja Asing
  • 11. RPTKA approval: Persyaratan Rencana Penggunaan TKA
  • 12. RPTKA approval: Kesesuaian Posisi serta Masa Penugasan
  • 13. RPTKA approval: Kewajiban Pemberi Kerja sebagai Sponsor
  • 14. RPTKA approval: Perubahan atau Perpanjangan Rencana Penugasan
  • 15. Immigration status: Pembedaan Izin Kerja dan Izin Tinggal
  • 16. Immigration status: Kesesuaian Jenis Kegiatan dengan Status Tinggal
  • 17. Immigration status: Sponsor dan Dokumen Penjaminan
  • 18. Immigration status: Perpanjangan serta Perubahan Status
  • 19. Immigration status: Akibat Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap Izin Tinggal
  • 20. Sponsor obligations: Jaminan Keberadaan TKA
  • 21. Sponsor obligations: Kesesuaian Kegiatan
  • 22. Sponsor obligations: Pelaporan Perubahan
  • 23. Sponsor obligations: Pemenuhan Izin
  • 24. Sponsor obligations: Pengakhiran Penugasan
  • 25. Local workforce duties: Pemetaan Kelompok Pekerja yang Terdampak
  • 26. Local workforce duties: Informasi sebelum Perubahan Organisasi
  • 27. Local workforce duties: Konsultasi dengan Perwakilan Pekerja
  • 28. Local workforce duties: Penyesuaian Syarat serta Manfaat
  • 29. Local workforce duties: Dokumentasi Kesepakatan dan Implementasi
  • 30. Permit renewal: Jenis Kegiatan dan Otoritas Pemberi Persetujuan
  • 31. Permit renewal: Urutan Pengajuan dalam Tahap Pengembangan
  • 32. Permit renewal: Kesesuaian Dokumen Teknis dengan Permohonan
  • 33. Permit renewal: Komitmen yang Wajib Dipenuhi Pemegang Izin
  • 34. Permit renewal: Perubahan Kegiatan yang Memerlukan Persetujuan Baru
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Jabatan dan Kebutuhan Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada RPTKA approval
  • 36. Prinsip Kunci Expatriate positions: Posisi yang Dibatasi serta Kewajiban Pendampingan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Local workforce duties: Perselisihan tentang Konsultasi dengan Perwakilan Pekerja
  • 38. Sintesis Expatriate Employment, RPTKA & KITAS/ITAP: Jabatan yang Dapat Diisi • Pembedaan Izin Kerja dan Izin Tinggal • Jenis Kegiatan dan Otoritas Pemberi Persetujuan
  • 39. Tugas Permit renewal: Susun Analisis Kesesuaian Dokumen Teknis dengan Permohonan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Expatriate Employment, RPTKA & KITAS/ITAP: JDIH Kementerian Ketenagakerjaan; putusan pengadilan hubungan industrial; PKB dan perjanjian kerja

BAB 06: Executive Compensation, Severance & Golden Parachutes

40 pelajaran
  • 01. Executive Compensation, Severance & Golden Parachutes
  • 02. Isu Pengantar: Executive service contract dan Dampaknya terhadap Approval governance
  • 03. Peta Pembahasan: Executive service contract • Bonus entitlements • Termination pay • Change-of-control benefits • Clawback provisions • Approval governance
  • 04. Sasaran Analisis: Status Direksi atau Pekerja, Peristiwa Pemicu Pengakhiran, dan Kewenangan Memberikan Persetujuan
  • 05. Executive service contract: Status Direksi atau Pekerja
  • 06. Executive service contract: Mandat Jabatan
  • 07. Executive service contract: Imbalan
  • 08. Executive service contract: Pengakhiran Penugasan
  • 09. Executive service contract: Penyelesaian Hak
  • 10. Bonus entitlements: Dasar Hak Bonus
  • 11. Bonus entitlements: Indikator Kinerja
  • 12. Bonus entitlements: Diskresi Perusahaan
  • 13. Bonus entitlements: Waktu Pembayaran
  • 14. Bonus entitlements: Bonus saat Keluar
  • 15. Termination pay: Peristiwa Pemicu Pengakhiran
  • 16. Termination pay: Pemberitahuan dan Cure Period
  • 17. Termination pay: Perbedaan Termination for Cause dan Convenience
  • 18. Termination pay: Pembayaran serta Penyerahan setelah Pengakhiran
  • 19. Termination pay: Klausul yang Tetap Berlaku
  • 20. Change-of-control benefits: Sumber Hak atas Manfaat
  • 21. Change-of-control benefits: Kelayakan serta Syarat Penerima
  • 22. Change-of-control benefits: Metode Penghitungan Nilai
  • 23. Change-of-control benefits: Waktu Pembayaran atau Distribusi
  • 24. Change-of-control benefits: Penanganan Keberatan atas Hak yang Tidak Dipenuhi
  • 25. Clawback provisions: Peristiwa yang Memicu Pengembalian Pembayaran
  • 26. Clawback provisions: Pihak yang Wajib Mengembalikan
  • 27. Clawback provisions: Dasar Perhitungan Nilai yang Berlebih
  • 28. Clawback provisions: Tenggat serta Mekanisme Penagihan
  • 29. Clawback provisions: Pembatasan berdasarkan Kontrak dan Hukum Lokal
  • 30. Approval governance: Kewenangan Memberikan Persetujuan
  • 31. Approval governance: Ambang atau Peristiwa Pemicu Pengajuan
  • 32. Approval governance: Dokumen Pendukung Penilaian
  • 33. Approval governance: Persetujuan Bersyarat serta Kewajiban Lanjutan
  • 34. Approval governance: Batas Waktu Pemenuhan sebelum Pelaksanaan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Dasar Hak Bonus pada Bonus entitlements
  • 36. Prinsip Kunci Executive service contract: Pengakhiran Penugasan serta Penyelesaian Hak
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Clawback provisions: Perselisihan tentang Dasar Perhitungan Nilai yang Berlebih
  • 38. Sintesis Executive Compensation, Severance & Golden Parachutes: Status Direksi atau Pekerja • Peristiwa Pemicu Pengakhiran • Kewenangan Memberikan Persetujuan
  • 39. Tugas Approval governance: Susun Analisis Dokumen Pendukung Penilaian dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Executive Compensation, Severance & Golden Parachutes: JDIH Kementerian Ketenagakerjaan; putusan pengadilan hubungan industrial; PKB dan perjanjian kerja

BAB 07: Workplace Discrimination, Harassment & Diversity

40 pelajaran
  • 01. Workplace Discrimination, Harassment & Diversity
  • 02. Isu Pengantar: Discrimination risks dan Dampaknya terhadap Workplace remedies
  • 03. Peta Pembahasan: Discrimination risks • Harassment reporting • Investigation fairness • Reasonable accommodation • Anti-retaliation • Workplace remedies
  • 04. Sasaran Analisis: Dasar Pembedaan yang Dilarang, Mandat serta Batas Pemeriksaan Internal, dan Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 05. Discrimination risks: Dasar Pembedaan yang Dilarang
  • 06. Discrimination risks: Analisis Dampak Kebijakan terhadap Kelompok
  • 07. Discrimination risks: Bukti Perbandingan Perlakuan
  • 08. Discrimination risks: Penyesuaian yang Layak bila Diperlukan
  • 09. Discrimination risks: Perbaikan Kebijakan dan Pemulihan Hak
  • 10. Harassment reporting: Perilaku yang Masuk Lingkup Pelanggaran
  • 11. Harassment reporting: Kanal Pelaporan serta Perlindungan Korban
  • 12. Harassment reporting: Pemeriksaan yang Adil bagi Para Pihak
  • 13. Harassment reporting: Tindakan Sementara selama Penanganan
  • 14. Harassment reporting: Sanksi serta Pencegahan Kejadian Berulang
  • 15. Investigation fairness: Mandat serta Batas Pemeriksaan Internal
  • 16. Investigation fairness: Pengamanan Dokumen dan Rekaman
  • 17. Investigation fairness: Pemilihan Saksi serta Pelaksanaan Wawancara
  • 18. Investigation fairness: Penilaian Temuan dan Standar Kesimpulan
  • 19. Investigation fairness: Rekomendasi Perbaikan serta Pelaporan kepada Pengawas
  • 20. Reasonable accommodation: Kebutuhan Individu
  • 21. Reasonable accommodation: Penyesuaian Tugas
  • 22. Reasonable accommodation: Akses Fasilitas
  • 23. Reasonable accommodation: Batas Beban yang Proporsional
  • 24. Reasonable accommodation: Evaluasi Efektivitas
  • 25. Anti-retaliation: Tindakan Pembalasan yang Dilarang
  • 26. Anti-retaliation: Perlindungan bagi Pelapor dan Saksi
  • 27. Anti-retaliation: Kanal Melaporkan Dugaan Retaliasi
  • 28. Anti-retaliation: Tindakan Sementara terhadap Risiko Pembalasan
  • 29. Anti-retaliation: Pemeriksaan serta Pemulihan Hak
  • 30. Workplace remedies: Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 31. Workplace remedies: Syarat Pemenuhan untuk Setiap Pilihan
  • 32. Workplace remedies: Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial
  • 33. Workplace remedies: Pembatasan Nilai serta Larangan Pemulihan Ganda
  • 34. Workplace remedies: Pelaksanaan Pemulihan yang Disepakati atau Diperintahkan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Perilaku yang Masuk Lingkup Pelanggaran pada Harassment reporting
  • 36. Prinsip Kunci Discrimination risks: Penyesuaian yang Layak bila Diperlukan serta Perbaikan Kebijakan dan Pemulihan Hak
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Anti-retaliation: Perselisihan tentang Kanal Melaporkan Dugaan Retaliasi
  • 38. Sintesis Workplace Discrimination, Harassment & Diversity: Dasar Pembedaan yang Dilarang • Mandat serta Batas Pemeriksaan Internal • Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 39. Tugas Workplace remedies: Susun Analisis Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Workplace Discrimination, Harassment & Diversity: JDIH Kementerian Ketenagakerjaan; putusan pengadilan hubungan industrial; PKB dan perjanjian kerja

BAB 08: Labor Inspection, Administrative Sanctions & Compliance

40 pelajaran
  • 01. Labor Inspection, Administrative Sanctions & Compliance
  • 02. Isu Pengantar: Inspection authority dan Dampaknya terhadap Inspection follow-up
  • 03. Peta Pembahasan: Inspection authority • Labor records • Compliance findings • Administrative measures • Corrective response • Inspection follow-up
  • 04. Sasaran Analisis: Dasar Kewenangan Pengawas, Daftar Kewajiban yang Harus Dipenuhi, dan Daftar Temuan
  • 05. Inspection authority: Dasar Kewenangan Pengawas
  • 06. Inspection authority: Lingkup Pemeriksaan
  • 07. Inspection authority: Permintaan Dokumen
  • 08. Inspection authority: Hak Pemberi Kerja
  • 09. Inspection authority: Tindak Lanjut Temuan
  • 10. Labor records: Jenis Catatan yang Wajib Dipelihara
  • 11. Labor records: Pihak Pembuat serta Penanggung Jawab Arsip
  • 12. Labor records: Masa Simpan dan Kontrol Akses
  • 13. Labor records: Pencegahan Perubahan tanpa Jejak
  • 14. Labor records: Penyediaan Catatan saat Pemeriksaan
  • 15. Compliance findings: Daftar Kewajiban yang Harus Dipenuhi
  • 16. Compliance findings: Penanggung Jawab pada Setiap Fungsi
  • 17. Compliance findings: Kontrol Pencegahan serta Deteksi
  • 18. Compliance findings: Bukti Pelaksanaan dan Pengujian Efektivitas
  • 19. Compliance findings: Eskalasi Pelanggaran serta Tindakan Korektif
  • 20. Administrative measures: Peringatan Tertulis
  • 21. Administrative measures: Perintah Perbaikan
  • 22. Administrative measures: Pembatasan Kegiatan
  • 23. Administrative measures: Prosedur Keberatan
  • 24. Administrative measures: Pemulihan Status Kepatuhan
  • 25. Corrective response: Temuan Pengawas
  • 26. Corrective response: Akar Masalah
  • 27. Corrective response: Rencana Perbaikan
  • 28. Corrective response: Bukti Realisasi
  • 29. Corrective response: Penutupan Temuan
  • 30. Inspection follow-up: Daftar Temuan
  • 31. Inspection follow-up: Rencana Koreksi
  • 32. Inspection follow-up: Batas Penyelesaian
  • 33. Inspection follow-up: Bukti Perbaikan
  • 34. Inspection follow-up: Pemeriksaan Ulang
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Jenis Catatan yang Wajib Dipelihara pada Labor records
  • 36. Prinsip Kunci Inspection authority: Hak Pemberi Kerja serta Tindak Lanjut Temuan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Corrective response: Perselisihan tentang Rencana Perbaikan
  • 38. Sintesis Labor Inspection, Administrative Sanctions & Compliance: Dasar Kewenangan Pengawas • Daftar Kewajiban yang Harus Dipenuhi • Daftar Temuan
  • 39. Tugas Inspection follow-up: Susun Analisis Batas Penyelesaian dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Labor Inspection, Administrative Sanctions & Compliance: JDIH Kementerian Ketenagakerjaan; putusan pengadilan hubungan industrial; PKB dan perjanjian kerja

BAB 09: Employee Data Privacy & Whistleblower Protection

40 pelajaran
  • 01. Employee Data Privacy & Whistleblower Protection
  • 02. Isu Pengantar: Employee data rights dan Dampaknya terhadap Data disclosure limits
  • 03. Peta Pembahasan: Employee data rights • Whistleblower identity • Reporting channels • Confidential investigations • Retaliation protections • Data disclosure limits
  • 04. Sasaran Analisis: Informasi Pemrosesan, Data yang Menjadi Dasar Pelaporan, dan Fakta yang Wajib Diungkapkan
  • 05. Employee data rights: Informasi Pemrosesan
  • 06. Employee data rights: Akses Data
  • 07. Employee data rights: Koreksi Data
  • 08. Employee data rights: Batas Penghapusan
  • 09. Employee data rights: Kanal Permintaan HR
  • 10. Whistleblower identity: Saluran Pelaporan Dugaan Pelanggaran
  • 11. Whistleblower identity: Kerahasiaan Identitas Pelapor
  • 12. Whistleblower identity: Penapisan Awal dan Pengelolaan Laporan
  • 13. Whistleblower identity: Larangan Pembalasan terhadap Pelapor
  • 14. Whistleblower identity: Umpan Balik serta Penutupan Laporan
  • 15. Reporting channels: Data yang Menjadi Dasar Pelaporan
  • 16. Reporting channels: Periode dan Batas Entitas yang Dilaporkan
  • 17. Reporting channels: Metode Verifikasi Angka serta Narasi
  • 18. Reporting channels: Persetujuan sebelum Penyampaian
  • 19. Reporting channels: Koreksi Laporan dan Jejak Perubahan
  • 20. Confidential investigations: Mandat serta Batas Pemeriksaan Internal
  • 21. Confidential investigations: Pengamanan Dokumen dan Rekaman
  • 22. Confidential investigations: Pemilihan Saksi serta Pelaksanaan Wawancara
  • 23. Confidential investigations: Penilaian Temuan dan Standar Kesimpulan
  • 24. Confidential investigations: Rekomendasi Perbaikan serta Pelaporan kepada Pengawas
  • 25. Retaliation protections: Bentuk Perlakuan Merugikan setelah Pelaporan
  • 26. Retaliation protections: Hubungan Waktu antara Laporan dan Tindakan
  • 27. Retaliation protections: Perlindungan Identitas serta Posisi Pekerja
  • 28. Retaliation protections: Proses Pemeriksaan yang Independen
  • 29. Retaliation protections: Pemulihan dan Sanksi Internal
  • 30. Data disclosure limits: Fakta yang Wajib Diungkapkan
  • 31. Data disclosure limits: Penerima dan Waktu Penyampaian
  • 32. Data disclosure limits: Ambang Materialitas Informasi
  • 33. Data disclosure limits: Verifikasi serta Persetujuan Internal
  • 34. Data disclosure limits: Koreksi ketika Pengungkapan Tidak Akurat
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Saluran Pelaporan Dugaan Pelanggaran pada Whistleblower identity
  • 36. Prinsip Kunci Employee data rights: Batas Penghapusan serta Kanal Permintaan HR
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Retaliation protections: Perselisihan tentang Perlindungan Identitas serta Posisi Pekerja
  • 38. Sintesis Employee Data Privacy & Whistleblower Protection: Informasi Pemrosesan • Data yang Menjadi Dasar Pelaporan • Fakta yang Wajib Diungkapkan
  • 39. Tugas Data disclosure limits: Susun Analisis Ambang Materialitas Informasi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Employee Data Privacy & Whistleblower Protection: JDIH Kementerian Ketenagakerjaan; putusan pengadilan hubungan industrial; PKB dan perjanjian kerja

BAB 10: Aspek Ketenagakerjaan M&A: Pengalihan Pekerja serta Perbandingan dengan Rezim TUPE

40 pelajaran
  • 01. Aspek Ketenagakerjaan M&A: Pengalihan Pekerja serta Perbandingan dengan Rezim TUPE
  • 02. Isu Pengantar: Employee transfer dan Dampaknya terhadap Policy harmonization
  • 03. Peta Pembahasan: Employee transfer • Business sale consequences • Consent requirements • Benefit continuity • Workforce consultation • Policy harmonization
  • 04. Sasaran Analisis: Dasar Pengalihan Pekerja dalam Transaksi, Pihak Pemberi Persetujuan, dan Pemetaan Kebijakan Lama
  • 05. Employee transfer: Dasar Pengalihan Pekerja dalam Transaksi
  • 06. Employee transfer: Informasi dan Persetujuan yang Diperlukan
  • 07. Employee transfer: Kelanjutan Masa Kerja serta Manfaat
  • 08. Employee transfer: Pembagian Kewajiban Pemberi Kerja Lama dan Baru
  • 09. Employee transfer: Penanganan Pekerja yang Tidak Bersedia Beralih
  • 10. Business sale consequences: Pihak Pemberi Kerja
  • 11. Business sale consequences: Status Pekerja
  • 12. Business sale consequences: Perubahan Syarat
  • 13. Business sale consequences: Hak Menolak jika Diakui
  • 14. Business sale consequences: Pembagian Liabilitas
  • 15. Consent requirements: Pihak Pemberi Persetujuan
  • 16. Consent requirements: Pemicu Permohonan
  • 17. Consent requirements: Informasi yang Diperlukan
  • 18. Consent requirements: Batas Waktu
  • 19. Consent requirements: Akibat Tanpa Persetujuan
  • 20. Benefit continuity: Sumber Hak atas Manfaat
  • 21. Benefit continuity: Kelayakan serta Syarat Penerima
  • 22. Benefit continuity: Metode Penghitungan Nilai
  • 23. Benefit continuity: Waktu Pembayaran atau Distribusi
  • 24. Benefit continuity: Penanganan Keberatan atas Hak yang Tidak Dipenuhi
  • 25. Workforce consultation: Pemetaan Kelompok Pekerja yang Terdampak
  • 26. Workforce consultation: Informasi sebelum Perubahan Organisasi
  • 27. Workforce consultation: Konsultasi dengan Perwakilan Pekerja
  • 28. Workforce consultation: Penyesuaian Syarat serta Manfaat
  • 29. Workforce consultation: Dokumentasi Kesepakatan dan Implementasi
  • 30. Policy harmonization: Pemetaan Kebijakan Lama
  • 31. Policy harmonization: Hak yang Sudah Diperoleh
  • 32. Policy harmonization: Konsultasi Karyawan
  • 33. Policy harmonization: Dokumen Perubahan
  • 34. Policy harmonization: Implementasi Seragam
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pihak Pemberi Kerja pada Business sale consequences
  • 36. Prinsip Kunci Employee transfer: Pembagian Kewajiban Pemberi Kerja Lama dan Baru serta Penanganan Pekerja yang Tidak Bersedia Beralih
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Workforce consultation: Perselisihan tentang Konsultasi dengan Perwakilan Pekerja
  • 38. Sintesis Aspek Ketenagakerjaan M&A: Pengalihan Pekerja serta Perbandingan dengan Rezim TUPE: Dasar Pengalihan Pekerja dalam Transaksi • Pihak Pemberi Persetujuan • Pemetaan Kebijakan Lama
  • 39. Tugas Policy harmonization: Susun Analisis Konsultasi Karyawan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Aspek Ketenagakerjaan M&A: Pengalihan Pekerja serta Perbandingan dengan Rezim TUPE: JDIH Kementerian Ketenagakerjaan; putusan pengadilan hubungan industrial; PKB dan perjanjian kerja

BAB 11: Executive Compensation & Golden Parachutes

40 pelajaran
  • 01. Executive Compensation & Golden Parachutes
  • 02. Isu Pengantar: Executive remuneration dan Dampaknya terhadap Compensation disputes
  • 03. Peta Pembahasan: Executive remuneration • Golden parachute triggers • Shareholder approval • Severance drafting • Tax interface • Compensation disputes
  • 04. Sasaran Analisis: Gaji, Bonus, dan Insentif Jangka Panjang, Hak Suara serta Hak Ekonomi Pemegang Saham, dan Komponen Pembayaran dan Dasar Perolehannya
  • 05. Executive remuneration: Gaji, Bonus, dan Insentif Jangka Panjang
  • 06. Executive remuneration: Indikator Kinerja untuk Pembayaran Variabel
  • 07. Executive remuneration: Pengendalian Konflik dalam Penetapan Imbalan
  • 08. Executive remuneration: Persetujuan Organ Perseroan
  • 09. Executive remuneration: Clawback atas Pembayaran yang Tidak Layak
  • 10. Golden parachute triggers: Pemicu Pembayaran karena Perubahan Pengendalian
  • 11. Golden parachute triggers: Single Trigger dan Double Trigger
  • 12. Golden parachute triggers: Komponen Manfaat bagi Eksekutif
  • 13. Golden parachute triggers: Persetujuan serta Pengungkapan
  • 14. Golden parachute triggers: Batas Pembayaran dalam Kondisi Distress
  • 15. Shareholder approval: Hak Suara serta Hak Ekonomi Pemegang Saham
  • 16. Shareholder approval: Penyelenggaraan Rapat dan Agenda Keputusan
  • 17. Shareholder approval: Akses Informasi Perseroan
  • 18. Shareholder approval: Pembatasan Transfer serta Perjanjian Pemegang Saham
  • 19. Shareholder approval: Penyelesaian Perselisihan antarPemegang
  • 20. Severance drafting: Komponen Pembayaran pada Pengakhiran Kerja
  • 21. Severance drafting: Dasar Upah dan Masa Kerja
  • 22. Severance drafting: Pengaruh Alasan PHK terhadap Perhitungan
  • 23. Severance drafting: Hak yang Bersumber dari Kontrak atau PKB
  • 24. Severance drafting: Rekonsiliasi Pembayaran dalam Kesepakatan Akhir
  • 25. Tax interface: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 26. Tax interface: Penetapan Dasar Penghitungan
  • 27. Tax interface: Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 28. Tax interface: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan
  • 29. Tax interface: Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 30. Compensation disputes: Komponen Pembayaran dan Dasar Perolehannya
  • 31. Compensation disputes: Pihak yang Berwenang Menyetujui
  • 32. Compensation disputes: Syarat Vesting atau Pemenuhan Kinerja
  • 33. Compensation disputes: Pemotongan serta Kewajiban Pajak yang Relevan
  • 34. Compensation disputes: Keberatan dan Penyelesaian Perbedaan Perhitungan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pemicu Pembayaran karena Perubahan Pengendalian pada Golden parachute triggers
  • 36. Prinsip Kunci Executive remuneration: Persetujuan Organ Perseroan serta Clawback atas Pembayaran yang Tidak Layak
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Tax interface: Perselisihan tentang Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 38. Sintesis Executive Compensation & Golden Parachutes: Gaji, Bonus, dan Insentif Jangka Panjang • Hak Suara serta Hak Ekonomi Pemegang Saham • Komponen Pembayaran dan Dasar Perolehannya
  • 39. Tugas Compensation disputes: Susun Analisis Syarat Vesting atau Pemenuhan Kinerja dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Executive Compensation & Golden Parachutes: JDIH Kementerian Ketenagakerjaan; putusan pengadilan hubungan industrial; PKB dan perjanjian kerja

BAB 12: Trade Secrets & Restrictive Covenants

40 pelajaran
  • 01. Trade Secrets & Restrictive Covenants
  • 02. Isu Pengantar: Confidential information dan Dampaknya terhadap Restrictive covenant remedies
  • 03. Peta Pembahasan: Confidential information • Noncompete enforceability • Nonsolicitation • Employee inventions • Exit obligations • Restrictive covenant remedies
  • 04. Sasaran Analisis: Informasi yang Masuk Kategori Rahasia, Pihak Pelanggan atau Karyawan yang Dicakup, dan Keberlakuan Pembatasan
  • 05. Confidential information: Informasi yang Masuk Kategori Rahasia
  • 06. Confidential information: Penerima dengan Kebutuhan Akses
  • 07. Confidential information: Langkah Pengamanan serta Pembatasan Penyalinan
  • 08. Confidential information: Pengungkapan Wajib kepada Otoritas
  • 09. Confidential information: Pengembalian Informasi setelah Tujuan Berakhir
  • 10. Noncompete enforceability: Kepentingan Usaha yang Hendak Dilindungi
  • 11. Noncompete enforceability: Batas Wilayah, Jangka Waktu, dan Jenis Kegiatan
  • 12. Noncompete enforceability: Kebebasan Bekerja serta Kepatutan Pembatasan
  • 13. Noncompete enforceability: Perbedaan Keberlakuan AntarYurisdiksi
  • 14. Noncompete enforceability: Alternatif Perlindungan melalui Kerahasiaan dan Nonsolicitation
  • 15. Nonsolicitation: Pihak Pelanggan atau Karyawan yang Dicakup
  • 16. Nonsolicitation: Pembedaan Ajakan Aktif dan Kontak Pasif
  • 17. Nonsolicitation: Jangka Waktu Pembatasan setelah Keluar
  • 18. Nonsolicitation: Pembuktian Pengalihan Relasi Usaha
  • 19. Nonsolicitation: Pemulihan atas Pelanggaran jika Klausul Berlaku
  • 20. Employee inventions: Karya atau Invensi dalam Hubungan Kerja
  • 21. Employee inventions: Ketentuan Kepemilikan pada Kontrak
  • 22. Employee inventions: Kewajiban Pengalihan kepada Pemberi Kerja
  • 23. Employee inventions: Imbalan dan Pengakuan Pencipta jika Relevan
  • 24. Employee inventions: Penanganan Hak setelah Karyawan Keluar
  • 25. Exit obligations: Peristiwa dan Jadwal Realisasi Investasi
  • 26. Exit obligations: Persetujuan Pemegang Hak sebelum Penjualan
  • 27. Exit obligations: Kesiapan Dokumen serta Pembersihan Struktur
  • 28. Exit obligations: Pembagian Hasil kepada Para Investor
  • 29. Exit obligations: Pembatasan Keluar ketika Kondisi Pasar Berubah
  • 30. Restrictive covenant remedies: Keberlakuan Pembatasan
  • 31. Restrictive covenant remedies: Bukti Pelanggaran
  • 32. Restrictive covenant remedies: Kerugian Pemberi Kerja
  • 33. Restrictive covenant remedies: Pemulihan yang Diizinkan
  • 34. Restrictive covenant remedies: Batas Kebebasan Bekerja
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kepentingan Usaha yang Hendak Dilindungi pada Noncompete enforceability
  • 36. Prinsip Kunci Confidential information: Pengungkapan Wajib kepada Otoritas serta Pengembalian Informasi setelah Tujuan Berakhir
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Exit obligations: Perselisihan tentang Kesiapan Dokumen serta Pembersihan Struktur
  • 38. Sintesis Trade Secrets & Restrictive Covenants: Informasi yang Masuk Kategori Rahasia • Pihak Pelanggan atau Karyawan yang Dicakup • Keberlakuan Pembatasan
  • 39. Tugas Restrictive covenant remedies: Susun Analisis Kerugian Pemberi Kerja dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Trade Secrets & Restrictive Covenants: JDIH Kementerian Ketenagakerjaan; putusan pengadilan hubungan industrial; PKB dan perjanjian kerja

BAB 13: Gig Economy, Platform Workers & Classification

40 pelajaran
  • 01. Gig Economy, Platform Workers & Classification
  • 02. Isu Pengantar: Worker classification dan Dampaknya terhadap Classification disputes
  • 03. Peta Pembahasan: Worker classification • Platform control • Economic dependence • Contract labels • Benefit entitlements • Classification disputes
  • 04. Sasaran Analisis: Fakta Pengendalian atas Cara Kerja, Konsentrasi Pendapatan, dan Fakta Cara Kerja
  • 05. Worker classification: Fakta Pengendalian atas Cara Kerja
  • 06. Worker classification: Hubungan Upah dan Ketergantungan Ekonomi
  • 07. Worker classification: Pembedaan Label Kontrak dan Kondisi Aktual
  • 08. Worker classification: Indikator Hubungan Kerja pada Platform
  • 09. Worker classification: Akibat Salah Klasifikasi terhadap Hak Pekerja
  • 10. Platform control: Penetapan Tarif
  • 11. Platform control: Pembagian Tugas
  • 12. Platform control: Pemantauan Kinerja
  • 13. Platform control: Sanksi Akun
  • 14. Platform control: Implikasi Hubungan Kerja
  • 15. Economic dependence: Konsentrasi Pendapatan
  • 16. Economic dependence: Kendali Tarif
  • 17. Economic dependence: Kebebasan Menerima Pekerjaan
  • 18. Economic dependence: Biaya Peralatan
  • 19. Economic dependence: Implikasi Klasifikasi
  • 20. Contract labels: Sebutan Mitra atau Pekerja
  • 21. Contract labels: Fakta Kendali
  • 22. Contract labels: Sistem Pembayaran
  • 23. Contract labels: Integrasi ke Usaha
  • 24. Contract labels: Batas Daya Bukti Label
  • 25. Benefit entitlements: Sumber Hak atas Manfaat
  • 26. Benefit entitlements: Kelayakan serta Syarat Penerima
  • 27. Benefit entitlements: Metode Penghitungan Nilai
  • 28. Benefit entitlements: Waktu Pembayaran atau Distribusi
  • 29. Benefit entitlements: Penanganan Keberatan atas Hak yang Tidak Dipenuhi
  • 30. Classification disputes: Fakta Cara Kerja
  • 31. Classification disputes: Label dalam Kontrak
  • 32. Classification disputes: Bukti Kendali Platform
  • 33. Classification disputes: Hak yang Dituntut
  • 34. Classification disputes: Forum Penyelesaian
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Penetapan Tarif pada Platform control
  • 36. Prinsip Kunci Worker classification: Indikator Hubungan Kerja pada Platform serta Akibat Salah Klasifikasi terhadap Hak Pekerja
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Benefit entitlements: Perselisihan tentang Metode Penghitungan Nilai
  • 38. Sintesis Gig Economy, Platform Workers & Classification: Fakta Pengendalian atas Cara Kerja • Konsentrasi Pendapatan • Fakta Cara Kerja
  • 39. Tugas Classification disputes: Susun Analisis Bukti Kendali Platform dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Gig Economy, Platform Workers & Classification: JDIH Kementerian Ketenagakerjaan; putusan pengadilan hubungan industrial; PKB dan perjanjian kerja

BAB 14: Occupational Health, Safety & Workplace Fatality

40 pelajaran
  • 01. Occupational Health, Safety & Workplace Fatality
  • 02. Isu Pengantar: Employer safety duties dan Dampaknya terhadap Criminal exposure
  • 03. Peta Pembahasan: Employer safety duties • Workplace risk • Incident notification • Fatality investigation • Compensation obligations • Criminal exposure
  • 04. Sasaran Analisis: Bahaya yang Perlu Dikendalikan, Kondisi yang Mewajibkan Pelaporan, dan Unsur Delik
  • 05. Employer safety duties: Bahaya yang Perlu Dikendalikan
  • 06. Employer safety duties: Kewajiban Pelaku Usaha dan Pengawas
  • 07. Employer safety duties: Standar Teknis serta Prosedur Kerja
  • 08. Employer safety duties: Pelaporan dan Pemeriksaan Insiden
  • 09. Employer safety duties: Tindakan Korektif untuk Mencegah Kejadian Berulang
  • 10. Workplace risk: Bahaya Proses Kerja
  • 11. Workplace risk: Kelompok Terpapar
  • 12. Workplace risk: Penilaian Tingkat Risiko
  • 13. Workplace risk: Kontrol Keselamatan
  • 14. Workplace risk: Pemantauan Insiden
  • 15. Incident notification: Kondisi yang Mewajibkan Pelaporan
  • 16. Incident notification: Otoritas atau Pihak Penerima
  • 17. Incident notification: Informasi dan Lampiran yang Disyaratkan
  • 18. Incident notification: Tenggat Pengajuan serta Pembaruan Informasi
  • 19. Incident notification: Akibat Notifikasi Tidak Lengkap atau Terlambat
  • 20. Fatality investigation: Mandat serta Batas Pemeriksaan Internal
  • 21. Fatality investigation: Pengamanan Dokumen dan Rekaman
  • 22. Fatality investigation: Pemilihan Saksi serta Pelaksanaan Wawancara
  • 23. Fatality investigation: Penilaian Temuan dan Standar Kesimpulan
  • 24. Fatality investigation: Rekomendasi Perbaikan serta Pelaporan kepada Pengawas
  • 25. Compensation obligations: Komponen Pembayaran dan Dasar Perolehannya
  • 26. Compensation obligations: Pihak yang Berwenang Menyetujui
  • 27. Compensation obligations: Syarat Vesting atau Pemenuhan Kinerja
  • 28. Compensation obligations: Pemotongan serta Kewajiban Pajak yang Relevan
  • 29. Compensation obligations: Keberatan dan Penyelesaian Perbedaan Perhitungan
  • 30. Criminal exposure: Unsur Delik
  • 31. Criminal exposure: Peran Individu
  • 32. Criminal exposure: Atribusi kepada Korporasi
  • 33. Criminal exposure: Bukti Pengetahuan atau Maksud
  • 34. Criminal exposure: Pilihan Respons Investigasi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Bahaya Proses Kerja pada Workplace risk
  • 36. Prinsip Kunci Employer safety duties: Pelaporan dan Pemeriksaan Insiden serta Tindakan Korektif untuk Mencegah Kejadian Berulang
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Compensation obligations: Perselisihan tentang Syarat Vesting atau Pemenuhan Kinerja
  • 38. Sintesis Occupational Health, Safety & Workplace Fatality: Bahaya yang Perlu Dikendalikan • Kondisi yang Mewajibkan Pelaporan • Unsur Delik
  • 39. Tugas Criminal exposure: Susun Analisis Atribusi kepada Korporasi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Occupational Health, Safety & Workplace Fatality: JDIH Kementerian Ketenagakerjaan; putusan pengadilan hubungan industrial; PKB dan perjanjian kerja

BAB 15: Labor-Management Relations & Industrial Action

40 pelajaran
  • 01. Labor-Management Relations & Industrial Action
  • 02. Isu Pengantar: Union consultation dan Dampaknya terhadap Industrial settlement
  • 03. Peta Pembahasan: Union consultation • Industrial disputes • Strike requirements • Lockout limits • Essential services • Industrial settlement
  • 04. Sasaran Analisis: Status Serikat dan Kewenangan Perwakilan, Perselisihan yang Melatarbelakangi Mogok, dan Ruang Lingkup Tuntutan yang Diselesaikan
  • 05. Union consultation: Status Serikat dan Kewenangan Perwakilan
  • 06. Union consultation: Hak Berorganisasi tanpa Campur Tangan
  • 07. Union consultation: Komunikasi dengan Pengurus Serikat
  • 08. Union consultation: Perundingan serta Penyelesaian Keluhan
  • 09. Union consultation: Pencegahan Diskriminasi terhadap Aktivitas Serikat
  • 10. Industrial disputes: Klasifikasi Perselisihan Hubungan Industrial
  • 11. Industrial disputes: Perundingan Bipartit sebelum Proses Lanjutan
  • 12. Industrial disputes: Pencatatan Hasil serta Kebuntuan
  • 13. Industrial disputes: Mediasi atau Jalur Penyelesaian yang Tersedia
  • 14. Industrial disputes: Putusan atau Perjanjian Bersama dan Pelaksanaannya
  • 15. Strike requirements: Perselisihan yang Melatarbelakangi Mogok
  • 16. Strike requirements: Kewajiban Pemberitahuan dan Prosedur
  • 17. Strike requirements: Batas Tindakan selama Aksi Berlangsung
  • 18. Strike requirements: Perlindungan Pekerja dan Layanan Esensial
  • 19. Strike requirements: Penyelesaian Perselisihan setelah Aksi
  • 20. Lockout limits: Alasan dan Syarat Penutupan Perusahaan
  • 21. Lockout limits: Pihak yang Berwenang Menetapkan Tindakan
  • 22. Lockout limits: Prosedur Pemberitahuan kepada Pekerja
  • 23. Lockout limits: Pembatasan pada Layanan yang Menyangkut Kepentingan Umum
  • 24. Lockout limits: Pemulihan Hubungan Kerja setelah Penutupan
  • 25. Essential services: Layanan Menyangkut Kepentingan Umum
  • 26. Essential services: Batas Penghentian Kegiatan
  • 27. Essential services: Kontinuitas Layanan
  • 28. Essential services: Hak Pekerja
  • 29. Essential services: Penyelesaian Perselisihan
  • 30. Industrial settlement: Ruang Lingkup Tuntutan yang Diselesaikan
  • 31. Industrial settlement: Nilai Pembayaran dan Jadwal Pemenuhan
  • 32. Industrial settlement: Release serta Reservasi Hak Tertentu
  • 33. Industrial settlement: Kerahasiaan dan Pernyataan kepada Publik
  • 34. Industrial settlement: Akibat Wanprestasi atas Kesepakatan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Klasifikasi Perselisihan Hubungan Industrial pada Industrial disputes
  • 36. Prinsip Kunci Union consultation: Perundingan serta Penyelesaian Keluhan serta Pencegahan Diskriminasi terhadap Aktivitas Serikat
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Essential services: Perselisihan tentang Kontinuitas Layanan
  • 38. Sintesis Labor-Management Relations & Industrial Action: Status Serikat dan Kewenangan Perwakilan • Perselisihan yang Melatarbelakangi Mogok • Ruang Lingkup Tuntutan yang Diselesaikan
  • 39. Tugas Industrial settlement: Susun Analisis Release serta Reservasi Hak Tertentu dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Labor-Management Relations & Industrial Action: JDIH Kementerian Ketenagakerjaan; putusan pengadilan hubungan industrial; PKB dan perjanjian kerja

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang hukum dagang atau hukum bisnis Indonesia.

Deskripsi

Dinamika ketenagakerjaan pasca-UU Cipta Kerja, penyusunan PKB, hukum pemutusan hubungan kerja (PHK), dan penempatan TKA.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

Oil & Gas Law
-66%
SLIDES Terlaris Expertise

Oil & Gas Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Mining & Mineral Law
-66%
SLIDES Terlaris Essential

Mining & Mineral Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Geothermal & Renewable Energy Law
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

Geothermal & Renewable Energy Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000