Corporate Law Firm › SLIDES • Expertise

Oil & Gas Law

Production Sharing Contracts (PSC), Joint Operating Agreements, and Mid/Downstream Law

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai kerangka hukum regulasi Indonesia dan teknik perancangan dokumen transaksi korporat.
Mampu memberikan pertimbangan hukum dan memitigasi risiko hukum transaksi secara komprehensif.

Daftar Isi

BAB 01: Regulasi Hulu Migas & Skema Kontrak (PSC Gross Split vs. Cost Recovery)

40 pelajaran
  • 01. Regulasi Hulu Migas & Skema Kontrak (PSC Gross Split vs. Cost Recovery)
  • 02. Mengapa Skema PSC Mengubah Alokasi Biaya dan Risiko Ekonomi Kontraktor
  • 03. Peta Bab: Kewenangan Hulu, Struktur PSC, Pembagian Produksi, dan Evaluasi Kontrak
  • 04. Capaian: Membandingkan Klausul Gross Split dan Cost Recovery berdasarkan Teks Kontrak
  • 05. Perbedaan Kegiatan Eksplorasi, Pengembangan, dan Produksi dalam Hulu Migas
  • 06. Penguasaan Sumber Daya dan Hak Kontraktual Kontraktor: Dua Konsep Berbeda
  • 07. Peran Pemerintah, Regulator, dan Pengelola Kegiatan Hulu dalam Hubungan Kontrak
  • 08. Wilayah Kerja: Batas Geografis Hak dan Kewajiban Kontraktor
  • 09. PSC sebagai Dasar Pembagian Produksi dan Pelaksanaan Operasi
  • 10. Para Pihak PSC dan Hubungannya dengan Operator serta Pemegang Participating Interest
  • 11. Masa Eksplorasi dan Komitmen Kerja dalam Evaluasi Penawaran
  • 12. Risiko Sumur Kering dan Pendanaan Eksplorasi sebelum Produksi Komersial
  • 13. Plan of Development: Hubungan Rencana Teknis dengan Persetujuan Pengembangan
  • 14. Work Program and Budget sebagai Instrumen Perencanaan Operasi
  • 15. Cost Recovery: Konsep Pengembalian Biaya yang Memenuhi Persyaratan Kontrak
  • 16. Mengapa Pengeluaran Proyek Tidak Otomatis Menjadi Recoverable Cost
  • 17. Dokumentasi Biaya: Hubungan Kontrak Pengadaan, Invoice, dan Bukti Penerimaan
  • 18. Audit Cost Recovery dan Potensi Perbedaan Interpretasi Kelayakan Biaya
  • 19. Pembagian Produksi setelah Komponen Kontraktual yang Relevan Diperhitungkan
  • 20. Gross Split: Konsep Pembagian Produksi Bruto dan Beban Biaya Kontraktor
  • 21. Base Split dan Penyesuaian: Membaca Variabel yang Berlaku pada Kontrak Tertentu
  • 22. Efisiensi Biaya dalam Gross Split dan Dampaknya terhadap Arus Kas Kontraktor
  • 23. Membandingkan Perlakuan Cost Overrun pada Dua Skema PSC
  • 24. Membandingkan Dampak Harga Minyak terhadap Penerimaan dan Kelayakan Proyek
  • 25. Sensitivitas Produksi: Mengapa Split Nominal Tidak Cukup Menilai Daya Tarik Kontrak
  • 26. Memisahkan Mekanisme Pembagian Produksi dari Kewajiban Perpajakan
  • 27. Domestic Market Obligation: Memeriksa Kewajiban Pasokan dalam Dokumen yang Berlaku
  • 28. Participating Interest dan Perubahan Kepemilikan: Mengidentifikasi Persetujuan yang Diperlukan
  • 29. Pengadaan dan Kandungan Lokal: Menelusuri Kewajiban pada Regulasi serta Kontrak
  • 30. Kewajiban Lingkungan dan Penutupan Operasi dalam Analisis Liabilitas
  • 31. Perubahan Regulasi: Membedakan Ketentuan Baru dan Ketentuan Transisi
  • 32. Perpanjangan, Pengakhiran, dan Pengembalian Wilayah: Membaca Akibat Kontraktual
  • 33. Matriks Perbandingan PSC: Biaya, Split, Kontrol Operasi, Pajak, dan Sengketa
  • 34. Checklist Legal Review: Versi Regulasi, Tanggal Efektif, Amendemen, dan Klausul yang Berlaku
  • 35. Worked Example Hipotetis: Membandingkan Arus Kas Dua Skema dengan Asumsi Produksi dan Biaya yang Sama
  • 36. Prinsip Penting: Persentase Split Harus Dibaca Bersama Seluruh Beban dan Kewajiban Kontrak
  • 37. Case Study Hipotetis: Cost Overrun Pengembangan Lapangan dan Perselisihan Pembebanan Biaya
  • 38. Key Takeaways: Pisahkan Hak Produksi, Beban Biaya, Persetujuan Operasi, dan Kewajiban Publik
  • 39. Closing: Buat Issue List untuk Due Diligence Satu PSC berdasarkan Teks Kontrak yang Disediakan
  • 40. Rujukan Pengembangan: UU Migas beserta Perubahan dan Putusan Terkait; Peraturan Hulu dan PSC yang Berlaku; JDIH ESDM; Pedoman SKK Migas; Teks PSC dan Amendemennya

BAB 02: Negosiasi Production Sharing Contract (PSC) & Participating Interest

40 pelajaran
  • 01. Negosiasi Production Sharing Contract (PSC) & Participating Interest
  • 02. Isu Pengantar: Term sheet PSC dan Dampaknya terhadap Klausul stabilitas
  • 03. Peta Pembahasan: Term sheet PSC • Participating interest • Komitmen kerja • Mekanisme split • Persetujuan pengalihan • Klausul stabilitas
  • 04. Sasaran Analisis: Komitmen Eksplorasi, Program Eksplorasi Minimum dan Jadwal Pelaksanaan, dan Stabilisasi Regulasi dan Economic Equilibrium
  • 05. Term sheet PSC: Komitmen Eksplorasi
  • 06. Term sheet PSC: Parameter Pembagian Produksi
  • 07. Term sheet PSC: Jangka Waktu Kontrak
  • 08. Term sheet PSC: Ketentuan yang Mengikat
  • 09. Term sheet PSC: Issue List Negosiasi PSC
  • 10. Participating interest: Persentase Kepentingan dan Bagian Produksi
  • 11. Participating interest: Komitmen Pendanaan Pemegang Interest
  • 12. Participating interest: Hubungan Pemegang Interest dengan Operator
  • 13. Participating interest: Pembatasan Transfer dan Persetujuan Pengalihan
  • 14. Participating interest: Penyesuaian Hak serta Kewajiban pada Tanggal Efektif
  • 15. Komitmen kerja: Program Eksplorasi Minimum dan Jadwal Pelaksanaan
  • 16. Komitmen kerja: Nilai Komitmen serta Bentuk Jaminan Pelaksanaan
  • 17. Komitmen kerja: Pembuktian Realisasi Kegiatan dan Pengeluaran
  • 18. Komitmen kerja: Perubahan Program akibat Kendala Operasi
  • 19. Komitmen kerja: Akibat Tidak Terpenuhinya Komitmen Eksplorasi
  • 20. Mekanisme split: Dasar Volume Produksi yang Dibagi
  • 21. Mekanisme split: Komponen Pengurang sebelum Pembagian
  • 22. Mekanisme split: Persentase Bagian Negara dan Kontraktor
  • 23. Mekanisme split: Penyesuaian Split menurut Kondisi Kontrak
  • 24. Mekanisme split: Rekonsiliasi Perhitungan dan Hak Pemeriksaan
  • 25. Persetujuan pengalihan: Subjek yang Berwenang Memberikan Persetujuan
  • 26. Persetujuan pengalihan: Tindakan yang Memerlukan Persetujuan Pendahuluan
  • 27. Persetujuan pengalihan: Dokumen Dasar Penilaian Permohonan
  • 28. Persetujuan pengalihan: Syarat Tambahan sebelum Persetujuan Efektif
  • 29. Persetujuan pengalihan: Risiko Melaksanakan Tindakan tanpa Persetujuan
  • 30. Klausul stabilitas: Stabilisasi Regulasi dan Economic Equilibrium
  • 31. Klausul stabilitas: Perubahan Hukum yang Memicu Peninjauan Kontrak
  • 32. Klausul stabilitas: Batas Kewenangan Para Pihak Menjanjikan Stabilisasi
  • 33. Klausul stabilitas: Renegosiasi akibat Beban Regulasi Baru
  • 34. Klausul stabilitas: Hubungan Stabilisasi dengan Kewajiban Publik
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Persentase Kepentingan dan Bagian Produksi pada Participating interest
  • 36. Prinsip Kunci Term sheet PSC: Ketentuan yang Mengikat serta Issue List Negosiasi PSC
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Persetujuan pengalihan: Perselisihan tentang Dokumen Dasar Penilaian Permohonan
  • 38. Sintesis Negosiasi Production Sharing Contract (PSC) & Participating Interest: Komitmen Eksplorasi • Program Eksplorasi Minimum dan Jadwal Pelaksanaan • Stabilisasi Regulasi dan Economic Equilibrium
  • 39. Tugas Klausul stabilitas: Susun Analisis Batas Kewenangan Para Pihak Menjanjikan Stabilisasi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Negosiasi Production Sharing Contract (PSC) & Participating Interest: JDIH ESDM; dokumen PSC dan amendemen; pedoman SKK Migas; kontrak operasi migas

BAB 03: Jual Beli Gas, LNG SPAs & Gas Transportation Agreements

40 pelajaran
  • 01. Jual Beli Gas, LNG SPAs & Gas Transportation Agreements
  • 02. Isu Pengantar: Delivery gas dan Dampaknya terhadap Kegagalan pasokan
  • 03. Peta Pembahasan: Delivery gas • Take-or-pay • Spesifikasi LNG • Price review • Ship-or-pay • Kegagalan pasokan
  • 04. Sasaran Analisis: Titik Serah Gas, Spesifikasi Gas Alam Cair yang Diserahkan, dan Kewajiban Volume serta Waktu Penyerahan
  • 05. Delivery gas: Titik Serah Gas
  • 06. Delivery gas: Nominasi Harian
  • 07. Delivery gas: Tekanan Penyerahan
  • 08. Delivery gas: Pengukuran Volume
  • 09. Delivery gas: Off-Spec Gas
  • 10. Take-or-pay: Annual Contract Quantity dan Ambang Pengambilan Minimum
  • 11. Take-or-pay: Deficiency Payment saat Pengambilan di Bawah Komitmen
  • 12. Take-or-pay: Make-Up Gas dan Batas Waktu Pemanfaatannya
  • 13. Take-or-pay: Carry-Forward atas Pengambilan Berlebih
  • 14. Take-or-pay: Pengecualian Pembayaran saat Penjual Gagal Menyerahkan Gas
  • 15. Spesifikasi LNG: Spesifikasi Gas Alam Cair yang Diserahkan
  • 16. Spesifikasi LNG: Nominasi Kargo dan Jadwal Pengapalan
  • 17. Spesifikasi LNG: Delivery Window serta Ketersediaan Kapal
  • 18. Spesifikasi LNG: Rumus Harga dan Peninjauan Berkala
  • 19. Spesifikasi LNG: Penolakan Kargo yang Tidak Memenuhi Spesifikasi
  • 20. Price review: Pemicu Peninjauan Harga menurut Kontrak
  • 21. Price review: Tanggal Efektif dan Periode Pembanding
  • 22. Price review: Indeks serta Data Pasar yang Relevan
  • 23. Price review: Negosiasi dan Penyelesaian Kebuntuan
  • 24. Price review: Perlakuan Tagihan selama Harga Diperselisihkan
  • 25. Ship-or-pay: Kapasitas Angkut yang Dipesan dan Digunakan
  • 26. Ship-or-pay: Tarif Reservasi dan Pembayaran Minimum
  • 27. Ship-or-pay: Ketidaktersediaan Pipa dan Pengurangan Tagihan
  • 28. Ship-or-pay: Hak Mengalihkan Kapasitas yang Tidak Terpakai
  • 29. Ship-or-pay: Penyelarasan Masa Angkut dengan Kontrak Pasokan
  • 30. Kegagalan pasokan: Kewajiban Volume serta Waktu Penyerahan
  • 31. Kegagalan pasokan: Penyebab Kekurangan dari Pemasok atau Pembeli
  • 32. Kegagalan pasokan: Notice dan Alternatif Pasokan Pengganti
  • 33. Kegagalan pasokan: Pengurangan Pembayaran atau Ganti Rugi
  • 34. Kegagalan pasokan: Hak Pengakhiran akibat Kegagalan Berulang
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Annual Contract Quantity dan Ambang Pengambilan Minimum pada Take-or-pay
  • 36. Prinsip Kunci Delivery gas: Pengukuran Volume serta Off-Spec Gas
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Ship-or-pay: Perselisihan tentang Ketidaktersediaan Pipa dan Pengurangan Tagihan
  • 38. Sintesis Jual Beli Gas, LNG SPAs & Gas Transportation Agreements: Titik Serah Gas • Spesifikasi Gas Alam Cair yang Diserahkan • Kewajiban Volume serta Waktu Penyerahan
  • 39. Tugas Kegagalan pasokan: Susun Analisis Notice dan Alternatif Pasokan Pengganti dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Jual Beli Gas, LNG SPAs & Gas Transportation Agreements: JDIH ESDM; dokumen PSC dan amendemen; pedoman SKK Migas; kontrak operasi migas

BAB 04: Downstream Oil & Gas Regulation (BBM, LPG, Pipeline, Pertamina)

40 pelajaran
  • 01. Downstream Oil & Gas Regulation (BBM, LPG, Pipeline, Pertamina)
  • 02. Isu Pengantar: Izin hilir dan Dampaknya terhadap Pengawasan usaha hilir
  • 03. Peta Pembahasan: Izin hilir • Distribusi BBM • Distribusi LPG • Pengangkutan pipa • Kewajiban penyalur • Pengawasan usaha hilir
  • 04. Sasaran Analisis: Kegiatan Usaha yang Memerlukan Otorisasi, Klasifikasi Distribusi Gas dalam Tabung, dan Subjek Usaha yang Menjadi Objek Pengawasan
  • 05. Izin hilir: Kegiatan Usaha yang Memerlukan Otorisasi
  • 06. Izin hilir: Otoritas Penerbit dan Batas Kewenangannya
  • 07. Izin hilir: Dokumen Teknis serta Administratif Pemohon
  • 08. Izin hilir: Persyaratan yang Melekat selama Operasi
  • 09. Izin hilir: Perubahan, Perpanjangan, dan Pencabutan Otorisasi
  • 10. Distribusi BBM: Kegiatan Distribusi dan Legalitas Pelaku Usaha
  • 11. Distribusi BBM: Standar Mutu Bahan Bakar yang Disalurkan
  • 12. Distribusi BBM: Pencatatan Volume serta Rantai Penyaluran
  • 13. Distribusi BBM: Kewajiban Keselamatan Penyimpanan
  • 14. Distribusi BBM: Pengawasan atas Penyimpangan Penyaluran
  • 15. Distribusi LPG: Klasifikasi Distribusi Gas dalam Tabung
  • 16. Distribusi LPG: Kualifikasi Agen serta Pangkalan
  • 17. Distribusi LPG: Pengujian Tabung dan Keselamatan Pengisian
  • 18. Distribusi LPG: Pemisahan Distribusi Bersubsidi dan Nonsubsidi
  • 19. Distribusi LPG: Penelusuran Produk pada Insiden Keselamatan
  • 20. Pengangkutan pipa: Hak Jalur dan Akses Infrastruktur
  • 21. Pengangkutan pipa: Kapasitas serta Tekanan Operasi
  • 22. Pengangkutan pipa: Tarif Pengangkutan dan Pengukuran Volume
  • 23. Pengangkutan pipa: Pembagian Tanggung Jawab Kebocoran
  • 24. Pengangkutan pipa: Perawatan serta Penghentian Aliran Terencana
  • 25. Kewajiban penyalur: Legalitas Penunjukan dan Wilayah Distribusi
  • 26. Kewajiban penyalur: Kewajiban Mutu serta Keselamatan Produk
  • 27. Kewajiban penyalur: Pelaporan Penjualan dan Persediaan
  • 28. Kewajiban penyalur: Larangan Pengalihan di Luar Saluran Resmi
  • 29. Kewajiban penyalur: Pengawasan serta Pemutusan Hubungan Penyaluran
  • 30. Pengawasan usaha hilir: Subjek Usaha yang Menjadi Objek Pengawasan
  • 31. Pengawasan usaha hilir: Kewenangan Meminta Informasi serta Memeriksa
  • 32. Pengawasan usaha hilir: Indikator Kepatuhan dan Risiko
  • 33. Pengawasan usaha hilir: Tindak Lanjut atas Temuan Operasi
  • 34. Pengawasan usaha hilir: Upaya Menanggapi Keputusan Pengawas
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kegiatan Distribusi dan Legalitas Pelaku Usaha pada Distribusi BBM
  • 36. Prinsip Kunci Izin hilir: Persyaratan yang Melekat selama Operasi serta Perubahan, Perpanjangan, dan Pencabutan Otorisasi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Kewajiban penyalur: Perselisihan tentang Pelaporan Penjualan dan Persediaan
  • 38. Sintesis Downstream Oil & Gas Regulation (BBM, LPG, Pipeline, Pertamina): Kegiatan Usaha yang Memerlukan Otorisasi • Klasifikasi Distribusi Gas dalam Tabung • Subjek Usaha yang Menjadi Objek Pengawasan
  • 39. Tugas Pengawasan usaha hilir: Susun Analisis Indikator Kepatuhan dan Risiko dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Downstream Oil & Gas Regulation (BBM, LPG, Pipeline, Pertamina): JDIH ESDM; dokumen PSC dan amendemen; pedoman SKK Migas; kontrak operasi migas

BAB 05: Joint Operating Agreement (JOA), Farm-In & Farm-Out

40 pelajaran
  • 01. Joint Operating Agreement (JOA), Farm-In & Farm-Out
  • 02. Isu Pengantar: Operator JOA dan Dampaknya terhadap Transfer restrictions
  • 03. Peta Pembahasan: Operator JOA • Cash calls • Default partner • Farm-in conditions • Farm-out consideration • Transfer restrictions
  • 04. Sasaran Analisis: Pengangkatan Operator dan Standar Pelaksanaan Operasi, Pemicu Default atas Pendanaan Operasi Bersama, dan Hak yang Dibatasi dalam Pengalihan
  • 05. Operator JOA: Pengangkatan Operator dan Standar Pelaksanaan Operasi
  • 06. Operator JOA: Batas Kewenangan Operator terhadap Operating Committee
  • 07. Operator JOA: Pengadaan dan Pembukuan untuk Kepentingan Bersama
  • 08. Operator JOA: Pertanggungjawaban atas Gross Negligence menurut Kontrak
  • 09. Operator JOA: Penggantian Operator dan Serah Terima Operasi
  • 10. Cash calls: Anggaran Operasi sebagai Dasar Permintaan Dana
  • 11. Cash calls: Tenggat Setoran Pemegang Participating Interest
  • 12. Cash calls: Rekonsiliasi Dana dengan Pengeluaran Operator
  • 13. Cash calls: Penanganan Kelebihan dan Kekurangan Pendanaan
  • 14. Cash calls: Konsekuensi Partner Tidak Menyetor Dana
  • 15. Default partner: Pemicu Default atas Pendanaan Operasi Bersama
  • 16. Default partner: Default Notice dan Kesempatan Memperbaiki Pelanggaran
  • 17. Default partner: Penangguhan Hak Suara menurut JOA
  • 18. Default partner: Pembebanan Dana kepada Non-Defaulting Parties
  • 19. Default partner: Transfer Paksa atau Dilusi jika Disepakati dan Sah
  • 20. Farm-in conditions: Komitmen Pembiayaan untuk Memperoleh Interest
  • 21. Farm-in conditions: Kondisi Sebelum Earn-In Menjadi Efektif
  • 22. Farm-in conditions: Pembatasan Tanggung Jawab atas Kegiatan Sebelumnya
  • 23. Farm-in conditions: Persetujuan Pemerintah dan Mitra JOA
  • 24. Farm-in conditions: Penentuan Interest saat Komitmen Belum Tuntas
  • 25. Farm-out consideration: Interest yang Dialihkan dan Nilai Imbalannya
  • 26. Farm-out consideration: Carry Obligation atas Biaya Eksplorasi
  • 27. Farm-out consideration: Penyesuaian Harga pada Tanggal Efektif
  • 28. Farm-out consideration: Jaminan atas Kepemilikan dan Beban Interest
  • 29. Farm-out consideration: Penyerahan Dokumen serta Rekonsiliasi Biaya
  • 30. Transfer restrictions: Hak yang Dibatasi dalam Pengalihan
  • 31. Transfer restrictions: Lock-Up serta Transfer yang Diperbolehkan
  • 32. Transfer restrictions: Right of First Refusal atau First Offer
  • 33. Transfer restrictions: Tag-Along dan Persyaratan Pembeli Baru
  • 34. Transfer restrictions: Akibat Transfer tanpa Memenuhi Prosedur
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Anggaran Operasi sebagai Dasar Permintaan Dana pada Cash calls
  • 36. Prinsip Kunci Operator JOA: Pertanggungjawaban atas Gross Negligence menurut Kontrak serta Penggantian Operator dan Serah Terima Operasi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Farm-out consideration: Perselisihan tentang Penyesuaian Harga pada Tanggal Efektif
  • 38. Sintesis Joint Operating Agreement (JOA), Farm-In & Farm-Out: Pengangkatan Operator dan Standar Pelaksanaan Operasi • Pemicu Default atas Pendanaan Operasi Bersama • Hak yang Dibatasi dalam Pengalihan
  • 39. Tugas Transfer restrictions: Susun Analisis Right of First Refusal atau First Offer dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Joint Operating Agreement (JOA), Farm-In & Farm-Out: JDIH ESDM; dokumen PSC dan amendemen; pedoman SKK Migas; kontrak operasi migas

BAB 06: Abandonment & Site Restoration (ASR) Obligations

40 pelajaran
  • 01. Abandonment & Site Restoration (ASR) Obligations
  • 02. Isu Pengantar: Kewajiban ASR dan Dampaknya terhadap Pelepasan kewajiban
  • 03. Peta Pembahasan: Kewajiban ASR • Rencana penutupan • Dana pencadangan • Pemulihan lokasi • Tanggung jawab operator • Pelepasan kewajiban
  • 04. Sasaran Analisis: Aset dan Fasilitas yang Wajib Ditutup, Estimasi Kewajiban yang Harus Didanai, dan Kegiatan atau Pembayaran yang Harus Dipenuhi
  • 05. Kewajiban ASR: Aset dan Fasilitas yang Wajib Ditutup
  • 06. Kewajiban ASR: Perkiraan Biaya Pembongkaran dan Pemulihan
  • 07. Kewajiban ASR: Mekanisme Pendanaan Sepanjang Masa Produksi
  • 08. Kewajiban ASR: Persetujuan Pelaksanaan Penutupan Lapangan
  • 09. Kewajiban ASR: Pembuktian Pemenuhan dan Liabilitas Tersisa
  • 10. Rencana penutupan: Kondisi yang Memicu Berakhirnya Operasi
  • 11. Rencana penutupan: Inventaris Fasilitas serta Kewajiban Tersisa
  • 12. Rencana penutupan: Rencana Pembongkaran dan Pemulihan
  • 13. Rencana penutupan: Pendanaan serta Persetujuan Pelaksanaan
  • 14. Rencana penutupan: Bukti Penyelesaian Kewajiban Pascapenutupan
  • 15. Dana pencadangan: Estimasi Kewajiban yang Harus Didanai
  • 16. Dana pencadangan: Dasar Perhitungan Nilai Cadangan
  • 17. Dana pencadangan: Waktu serta Besaran Setoran
  • 18. Dana pencadangan: Pemisahan Dana dari Operasi Harian
  • 19. Dana pencadangan: Penggunaan Dana ketika Kewajiban Jatuh Tempo
  • 20. Pemulihan lokasi: Kondisi Awal dan Target Pemulihan Lokasi
  • 21. Pemulihan lokasi: Pilihan Metode serta Standar Keberhasilan
  • 22. Pemulihan lokasi: Pelaksana dan Pembiayaan Pekerjaan
  • 23. Pemulihan lokasi: Verifikasi Hasil serta Monitoring Lanjutan
  • 24. Pemulihan lokasi: Liabilitas atas Dampak yang Belum Terselesaikan
  • 25. Tanggung jawab operator: Mandat Pengoperasian
  • 26. Tanggung jawab operator: Standar Kehati-hatian
  • 27. Tanggung jawab operator: Pengawasan Mitra
  • 28. Tanggung jawab operator: Pelaporan Insiden
  • 29. Tanggung jawab operator: Pertanggungjawaban Kelalaian
  • 30. Pelepasan kewajiban: Kegiatan atau Pembayaran yang Harus Dipenuhi
  • 31. Pelepasan kewajiban: Pihak Penanggung Jawab Pelaksanaan
  • 32. Pelepasan kewajiban: Tenggat serta Standar Pemenuhan
  • 33. Pelepasan kewajiban: Bukti yang Menunjukkan Kepatuhan
  • 34. Pelepasan kewajiban: Akibat Kewajiban Tidak Dilaksanakan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kondisi yang Memicu Berakhirnya Operasi pada Rencana penutupan
  • 36. Prinsip Kunci Kewajiban ASR: Persetujuan Pelaksanaan Penutupan Lapangan serta Pembuktian Pemenuhan dan Liabilitas Tersisa
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Tanggung jawab operator: Perselisihan tentang Pengawasan Mitra
  • 38. Sintesis Abandonment & Site Restoration (ASR) Obligations: Aset dan Fasilitas yang Wajib Ditutup • Estimasi Kewajiban yang Harus Didanai • Kegiatan atau Pembayaran yang Harus Dipenuhi
  • 39. Tugas Pelepasan kewajiban: Susun Analisis Tenggat serta Standar Pemenuhan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Abandonment & Site Restoration (ASR) Obligations: JDIH ESDM; dokumen PSC dan amendemen; pedoman SKK Migas; kontrak operasi migas

BAB 07: Oil & Gas Taxation, Cost Recovery Audit & Incentives

40 pelajaran
  • 01. Oil & Gas Taxation, Cost Recovery Audit & Incentives
  • 02. Isu Pengantar: Pajak kontraktor dan Dampaknya terhadap Sengketa koreksi
  • 03. Peta Pembahasan: Pajak kontraktor • Biaya recoverable • Audit biaya • Insentif migas • Bukti pengeluaran • Sengketa koreksi
  • 04. Sasaran Analisis: Subjek dan Objek Pengenaan Pajak, Mandat Pemeriksaan dan Ruang Lingkup, dan Perbuatan dan Hak yang Diperselisihkan
  • 05. Pajak kontraktor: Subjek dan Objek Pengenaan Pajak
  • 06. Pajak kontraktor: Dasar Penghitungan Kewajiban
  • 07. Pajak kontraktor: Dokumen Pemotongan atau Pembayaran
  • 08. Pajak kontraktor: Pelaporan dan Rekonsiliasi
  • 09. Pajak kontraktor: Keberatan atas Koreksi Otoritas Pajak
  • 10. Biaya recoverable: Kategori Biaya yang Dapat Dipulihkan
  • 11. Biaya recoverable: Persetujuan WP&B
  • 12. Biaya recoverable: Bukti Pengadaan
  • 13. Biaya recoverable: Audit Kelayakan
  • 14. Biaya recoverable: Koreksi Biaya
  • 15. Audit biaya: Mandat Pemeriksaan dan Ruang Lingkup
  • 16. Audit biaya: Kriteria serta Dokumen Pembanding
  • 17. Audit biaya: Pemilihan Sampel dan Penelusuran Bukti
  • 18. Audit biaya: Pembahasan Temuan dengan Pihak yang Diperiksa
  • 19. Audit biaya: Tindakan Korektif serta Verifikasi Penyelesaian
  • 20. Insentif migas: Kegiatan yang Memenuhi Syarat
  • 21. Insentif migas: Bentuk Dukungan
  • 22. Insentif migas: Persetujuan Pemerintah
  • 23. Insentif migas: Realisasi Komitmen
  • 24. Insentif migas: Penghentian Fasilitas
  • 25. Bukti pengeluaran: Dokumen Dasar Pengeluaran Operasi
  • 26. Bukti pengeluaran: Otorisasi dan Kesesuaian dengan Anggaran
  • 27. Bukti pengeluaran: Bukti Penerimaan Barang atau Jasa
  • 28. Bukti pengeluaran: Pencatatan pada Periode yang Tepat
  • 29. Bukti pengeluaran: Rekonsiliasi Bukti dengan Klaim Biaya
  • 30. Sengketa koreksi: Perbuatan dan Hak yang Diperselisihkan
  • 31. Sengketa koreksi: Dokumen yang Menentukan Posisi Para Pihak
  • 32. Sengketa koreksi: Bukti untuk Mendukung Tuntutan
  • 33. Sengketa koreksi: Forum Penyelesaian yang Disepakati atau Berwenang
  • 34. Sengketa koreksi: Pilihan Perdamaian serta Pelaksanaan Hasil
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kategori Biaya yang Dapat Dipulihkan pada Biaya recoverable
  • 36. Prinsip Kunci Pajak kontraktor: Pelaporan dan Rekonsiliasi serta Keberatan atas Koreksi Otoritas Pajak
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Bukti pengeluaran: Perselisihan tentang Bukti Penerimaan Barang atau Jasa
  • 38. Sintesis Oil & Gas Taxation, Cost Recovery Audit & Incentives: Subjek dan Objek Pengenaan Pajak • Mandat Pemeriksaan dan Ruang Lingkup • Perbuatan dan Hak yang Diperselisihkan
  • 39. Tugas Sengketa koreksi: Susun Analisis Bukti untuk Mendukung Tuntutan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Oil & Gas Taxation, Cost Recovery Audit & Incentives: JDIH ESDM; dokumen PSC dan amendemen; pedoman SKK Migas; kontrak operasi migas

BAB 08: Regulatory Compliance, SKK Migas Relations & Reporting

40 pelajaran
  • 01. Regulatory Compliance, SKK Migas Relations & Reporting
  • 02. Isu Pengantar: Obligations register dan Dampaknya terhadap Remediasi pelanggaran
  • 03. Peta Pembahasan: Obligations register • Persetujuan SKK Migas • Pelaporan operasi • Kepatuhan pengadaan • Pemeriksaan regulator • Remediasi pelanggaran
  • 04. Sasaran Analisis: Inventaris Kewajiban per Instrumen Hukum, Data Operasional yang Wajib Disampaikan, dan Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 05. Obligations register: Inventaris Kewajiban per Instrumen Hukum
  • 06. Obligations register: Pemetaan Tenggat serta Penanggung Jawab
  • 07. Obligations register: Bukti Pemenuhan Setiap Kewajiban
  • 08. Obligations register: Pembaruan ketika Regulasi Berubah
  • 09. Obligations register: Eskalasi Kewajiban Lewat Tenggat
  • 10. Persetujuan SKK Migas: Subjek yang Berwenang Memberikan Persetujuan
  • 11. Persetujuan SKK Migas: Tindakan yang Memerlukan Persetujuan Pendahuluan
  • 12. Persetujuan SKK Migas: Dokumen Dasar Penilaian Permohonan
  • 13. Persetujuan SKK Migas: Syarat Tambahan sebelum Persetujuan Efektif
  • 14. Persetujuan SKK Migas: Risiko Melaksanakan Tindakan tanpa Persetujuan
  • 15. Pelaporan operasi: Data Operasional yang Wajib Disampaikan
  • 16. Pelaporan operasi: Pihak Penanggung Jawab Penyusunan
  • 17. Pelaporan operasi: Periode dan Tenggat Penyampaian
  • 18. Pelaporan operasi: Verifikasi Data terhadap Dokumen Sumber
  • 19. Pelaporan operasi: Koreksi atas Laporan Tidak Lengkap atau Keliru
  • 20. Kepatuhan pengadaan: Rencana Kebutuhan dan Kewenangan Persetujuan
  • 21. Kepatuhan pengadaan: Kriteria Pemilihan Penyedia
  • 22. Kepatuhan pengadaan: Penilaian Penawaran serta Konflik Kepentingan
  • 23. Kepatuhan pengadaan: Dokumen Kontrak dan Bukti Penyerahan
  • 24. Kepatuhan pengadaan: Audit Jejak Keputusan Pengadaan
  • 25. Pemeriksaan regulator: Dasar Kewenangan Melakukan Pemeriksaan
  • 26. Pemeriksaan regulator: Dokumen yang Dapat Diminta Petugas
  • 27. Pemeriksaan regulator: Hak serta Kewajiban Pihak yang Diperiksa
  • 28. Pemeriksaan regulator: Pencatatan Temuan dan Tanggapan
  • 29. Pemeriksaan regulator: Penutupan Temuan melalui Tindakan Perbaikan
  • 30. Remediasi pelanggaran: Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 31. Remediasi pelanggaran: Syarat Pemenuhan untuk Setiap Pilihan
  • 32. Remediasi pelanggaran: Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial
  • 33. Remediasi pelanggaran: Pembatasan Nilai serta Larangan Pemulihan Ganda
  • 34. Remediasi pelanggaran: Pelaksanaan Pemulihan yang Disepakati atau Diperintahkan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Subjek yang Berwenang Memberikan Persetujuan pada Persetujuan SKK Migas
  • 36. Prinsip Kunci Obligations register: Pembaruan ketika Regulasi Berubah serta Eskalasi Kewajiban Lewat Tenggat
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Pemeriksaan regulator: Perselisihan tentang Hak serta Kewajiban Pihak yang Diperiksa
  • 38. Sintesis Regulatory Compliance, SKK Migas Relations & Reporting: Inventaris Kewajiban per Instrumen Hukum • Data Operasional yang Wajib Disampaikan • Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 39. Tugas Remediasi pelanggaran: Susun Analisis Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Regulatory Compliance, SKK Migas Relations & Reporting: JDIH ESDM; dokumen PSC dan amendemen; pedoman SKK Migas; kontrak operasi migas

BAB 09: Cross-Border Oil & Gas Transactions & JOAs

40 pelajaran
  • 01. Cross-Border Oil & Gas Transactions & JOAs
  • 02. Isu Pengantar: Struktur investasi migas dan Dampaknya terhadap Closing approvals
  • 03. Peta Pembahasan: Struktur investasi migas • Governing law JOA • Transfer interest • Pajak lintas negara • Sanksi perdagangan • Closing approvals
  • 04. Sasaran Analisis: Badan Usaha Pemegang PSC, Objek Hak atau Aset yang Dialihkan, dan Kewenangan Memberikan Persetujuan
  • 05. Struktur investasi migas: Badan Usaha Pemegang PSC
  • 06. Struktur investasi migas: Kepentingan Investor
  • 07. Struktur investasi migas: Pendanaan Eksplorasi
  • 08. Struktur investasi migas: Persetujuan Perubahan Pemilik
  • 09. Struktur investasi migas: Pembagian Hasil Investasi
  • 10. Governing law JOA: Hukum yang Mengatur Hak Kontraktual
  • 11. Governing law JOA: Pemisahan Hukum Kontrak dan Hukum Klausul Arbitrase
  • 12. Governing law JOA: Ketentuan Memaksa di Luar Pilihan Para Pihak
  • 13. Governing law JOA: Penentuan Hukum saat Pilihan Tidak Lengkap
  • 14. Governing law JOA: Pembuktian Hukum Asing jika Diperlukan
  • 15. Transfer interest: Objek Hak atau Aset yang Dialihkan
  • 16. Transfer interest: Persetujuan Sebelum Pemindahan
  • 17. Transfer interest: Instrumen Pengalihan dan Tanggal Efektif
  • 18. Transfer interest: Pemberitahuan kepada Pihak Terkait
  • 19. Transfer interest: Liabilitas yang Tetap pada Pemegang Lama
  • 20. Pajak lintas negara: Subjek dan Objek Pengenaan Pajak
  • 21. Pajak lintas negara: Dasar Penghitungan Kewajiban
  • 22. Pajak lintas negara: Dokumen Pemotongan atau Pembayaran
  • 23. Pajak lintas negara: Pelaporan dan Rekonsiliasi
  • 24. Pajak lintas negara: Keberatan atas Koreksi Otoritas Pajak
  • 25. Sanksi perdagangan: Perbuatan yang Dapat Dikenai Penindakan
  • 26. Sanksi perdagangan: Kewenangan Otoritas Menjatuhkan Tindakan
  • 27. Sanksi perdagangan: Prosedur Pemeriksaan dan Hak Menanggapi
  • 28. Sanksi perdagangan: Pembedaan Sanksi Administratif serta Konsekuensi Lain
  • 29. Sanksi perdagangan: Keberatan dan Pemulihan Kepatuhan
  • 30. Closing approvals: Kewenangan Memberikan Persetujuan
  • 31. Closing approvals: Ambang atau Peristiwa Pemicu Pengajuan
  • 32. Closing approvals: Dokumen Pendukung Penilaian
  • 33. Closing approvals: Persetujuan Bersyarat serta Kewajiban Lanjutan
  • 34. Closing approvals: Batas Waktu Pemenuhan sebelum Pelaksanaan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Hukum yang Mengatur Hak Kontraktual pada Governing law JOA
  • 36. Prinsip Kunci Struktur investasi migas: Persetujuan Perubahan Pemilik serta Pembagian Hasil Investasi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Sanksi perdagangan: Perselisihan tentang Prosedur Pemeriksaan dan Hak Menanggapi
  • 38. Sintesis Cross-Border Oil & Gas Transactions & JOAs: Badan Usaha Pemegang PSC • Objek Hak atau Aset yang Dialihkan • Kewenangan Memberikan Persetujuan
  • 39. Tugas Closing approvals: Susun Analisis Dokumen Pendukung Penilaian dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Cross-Border Oil & Gas Transactions & JOAs: JDIH ESDM; dokumen PSC dan amendemen; pedoman SKK Migas; kontrak operasi migas

BAB 10: Oil & Gas Dispute Resolution (BANI, ICC, ICSID)

40 pelajaran
  • 01. Oil & Gas Dispute Resolution (BANI, ICC, ICSID)
  • 02. Isu Pengantar: Klausul arbitrase migas dan Dampaknya terhadap Eksekusi putusan
  • 03. Peta Pembahasan: Klausul arbitrase migas • Persetujuan negara • Forum kontraktual • Yurisdiksi investasi • Bukti kerugian • Eksekusi putusan
  • 04. Sasaran Analisis: Cakupan Sengketa, Pembedaan Pengadilan, Arbitrase, dan Forum Khusus, dan Status Final Putusan
  • 05. Klausul arbitrase migas: Cakupan Sengketa
  • 06. Klausul arbitrase migas: Lembaga atau Ad Hoc
  • 07. Klausul arbitrase migas: Seat serta Bahasa
  • 08. Klausul arbitrase migas: Jumlah Arbiter
  • 09. Klausul arbitrase migas: Pengakuan Putusan
  • 10. Persetujuan negara: Subjek yang Berwenang Memberikan Persetujuan
  • 11. Persetujuan negara: Tindakan yang Memerlukan Persetujuan Pendahuluan
  • 12. Persetujuan negara: Dokumen Dasar Penilaian Permohonan
  • 13. Persetujuan negara: Syarat Tambahan sebelum Persetujuan Efektif
  • 14. Persetujuan negara: Risiko Melaksanakan Tindakan tanpa Persetujuan
  • 15. Forum kontraktual: Pembedaan Pengadilan, Arbitrase, dan Forum Khusus
  • 16. Forum kontraktual: Dasar Kewenangan Masing-masing Forum
  • 17. Forum kontraktual: Kesesuaian Forum dengan Jenis Tuntutan
  • 18. Forum kontraktual: Dampak Proses Paralel
  • 19. Forum kontraktual: Pelaksanaan Hasil Penyelesaian
  • 20. Yurisdiksi investasi: Persetujuan Negara
  • 21. Yurisdiksi investasi: Investor yang Dilindungi
  • 22. Yurisdiksi investasi: Investasi yang Dicakup
  • 23. Yurisdiksi investasi: Batas Temporal
  • 24. Yurisdiksi investasi: Keberatan Yurisdiksi
  • 25. Bukti kerugian: Catatan Keuangan
  • 26. Bukti kerugian: Asumsi Kontrafaktual
  • 27. Bukti kerugian: Kausalitas
  • 28. Bukti kerugian: Mitigasi Kerugian
  • 29. Bukti kerugian: Pengujian Nilai Klaim
  • 30. Eksekusi putusan: Status Final Putusan
  • 31. Eksekusi putusan: Pengadilan Berwenang
  • 32. Eksekusi putusan: Identifikasi Aset
  • 33. Eksekusi putusan: Keberatan Termohon
  • 34. Eksekusi putusan: Realisasi Pemulihan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Subjek yang Berwenang Memberikan Persetujuan pada Persetujuan negara
  • 36. Prinsip Kunci Klausul arbitrase migas: Jumlah Arbiter serta Pengakuan Putusan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Bukti kerugian: Perselisihan tentang Kausalitas
  • 38. Sintesis Oil & Gas Dispute Resolution (BANI, ICC, ICSID): Cakupan Sengketa • Pembedaan Pengadilan, Arbitrase, dan Forum Khusus • Status Final Putusan
  • 39. Tugas Eksekusi putusan: Susun Analisis Identifikasi Aset dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Oil & Gas Dispute Resolution (BANI, ICC, ICSID): JDIH ESDM; dokumen PSC dan amendemen; pedoman SKK Migas; kontrak operasi migas

BAB 11: LNG Value Chain, Liquefaction & Sales Agreements

40 pelajaran
  • 01. LNG Value Chain, Liquefaction & Sales Agreements
  • 02. Isu Pengantar: Liquefaction tolling dan Dampaknya terhadap LNG price adjustment
  • 03. Peta Pembahasan: Liquefaction tolling • Feedgas supply • LNG delivery terms • Shipping interface • Destination clauses • LNG price adjustment
  • 04. Sasaran Analisis: Kapasitas Pencairan yang Dipesan Pengguna, Spesifikasi Gas Alam Cair yang Diserahkan, dan Spesifikasi Gas Alam Cair yang Diserahkan
  • 05. Liquefaction tolling: Kapasitas Pencairan yang Dipesan Pengguna
  • 06. Liquefaction tolling: Tolling Fee dan Biaya Operasi
  • 07. Liquefaction tolling: Feedgas yang Diserahkan ke Fasilitas
  • 08. Liquefaction tolling: Jaminan Kinerja serta Kehilangan Proses
  • 09. Liquefaction tolling: Koordinasi Jadwal Pencairan dan Pengapalan
  • 10. Feedgas supply: Komposisi Gas Masuk dan Batas Pengotor
  • 11. Feedgas supply: Volume serta Tekanan Pasokan
  • 12. Feedgas supply: Titik Ukur sebelum Fasilitas Pencairan
  • 13. Feedgas supply: Alokasi Gas Tidak Sesuai Spesifikasi
  • 14. Feedgas supply: Kompensasi akibat Gangguan Pasokan
  • 15. LNG delivery terms: Spesifikasi Gas Alam Cair yang Diserahkan
  • 16. LNG delivery terms: Nominasi Kargo dan Jadwal Pengapalan
  • 17. LNG delivery terms: Delivery Window serta Ketersediaan Kapal
  • 18. LNG delivery terms: Rumus Harga dan Peninjauan Berkala
  • 19. LNG delivery terms: Penolakan Kargo yang Tidak Memenuhi Spesifikasi
  • 20. Shipping interface: Jadwal Kargo LNG
  • 21. Shipping interface: Kompatibilitas Kapal-Terminal
  • 22. Shipping interface: Laycan dan Berthing
  • 23. Shipping interface: Pemuatan LNG
  • 24. Shipping interface: Keterlambatan Kapal
  • 25. Destination clauses: Pembatasan Tujuan Kargo
  • 26. Destination clauses: Hak Diversion
  • 27. Destination clauses: Profit Sharing Diversion
  • 28. Destination clauses: Persetujuan Penjual
  • 29. Destination clauses: Risiko Persaingan
  • 30. LNG price adjustment: Spesifikasi Gas Alam Cair yang Diserahkan
  • 31. LNG price adjustment: Nominasi Kargo dan Jadwal Pengapalan
  • 32. LNG price adjustment: Delivery Window serta Ketersediaan Kapal
  • 33. LNG price adjustment: Rumus Harga dan Peninjauan Berkala
  • 34. LNG price adjustment: Penolakan Kargo yang Tidak Memenuhi Spesifikasi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Komposisi Gas Masuk dan Batas Pengotor pada Feedgas supply
  • 36. Prinsip Kunci Liquefaction tolling: Jaminan Kinerja serta Kehilangan Proses serta Koordinasi Jadwal Pencairan dan Pengapalan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Destination clauses: Perselisihan tentang Profit Sharing Diversion
  • 38. Sintesis LNG Value Chain, Liquefaction & Sales Agreements: Kapasitas Pencairan yang Dipesan Pengguna • Spesifikasi Gas Alam Cair yang Diserahkan • Spesifikasi Gas Alam Cair yang Diserahkan
  • 39. Tugas LNG price adjustment: Susun Analisis Delivery Window serta Ketersediaan Kapal dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan LNG Value Chain, Liquefaction & Sales Agreements: JDIH ESDM; dokumen PSC dan amendemen; pedoman SKK Migas; kontrak operasi migas

BAB 12: Refinery, Petrochemical & Downstream Licensing

40 pelajaran
  • 01. Refinery, Petrochemical & Downstream Licensing
  • 02. Isu Pengantar: Izin kilang dan Dampaknya terhadap Persyaratan operasi
  • 03. Peta Pembahasan: Izin kilang • Izin petrokimia • Persetujuan lingkungan • Hak lahan • Izin penyimpanan • Persyaratan operasi
  • 04. Sasaran Analisis: Kegiatan Usaha yang Memerlukan Otorisasi, Sumber Dampak pada Kegiatan Usaha, dan Kesiapan Fasilitas
  • 05. Izin kilang: Kegiatan Usaha yang Memerlukan Otorisasi
  • 06. Izin kilang: Otoritas Penerbit dan Batas Kewenangannya
  • 07. Izin kilang: Dokumen Teknis serta Administratif Pemohon
  • 08. Izin kilang: Persyaratan yang Melekat selama Operasi
  • 09. Izin kilang: Perubahan, Perpanjangan, dan Pencabutan Otorisasi
  • 10. Izin petrokimia: Kegiatan Usaha yang Memerlukan Otorisasi
  • 11. Izin petrokimia: Otoritas Penerbit dan Batas Kewenangannya
  • 12. Izin petrokimia: Dokumen Teknis serta Administratif Pemohon
  • 13. Izin petrokimia: Persyaratan yang Melekat selama Operasi
  • 14. Izin petrokimia: Perubahan, Perpanjangan, dan Pencabutan Otorisasi
  • 15. Persetujuan lingkungan: Sumber Dampak pada Kegiatan Usaha
  • 16. Persetujuan lingkungan: Persetujuan serta Standar Pengelolaan
  • 17. Persetujuan lingkungan: Rencana Pemantauan Kualitas Lingkungan
  • 18. Persetujuan lingkungan: Pelaporan Hasil dan Penanganan Pelampauan
  • 19. Persetujuan lingkungan: Pertanggungjawaban atas Pencemaran atau Kerusakan
  • 20. Hak lahan: Objek dan Ruang Lingkup Hak yang Diakui
  • 21. Hak lahan: Pihak Pemegang serta Dasar Perolehannya
  • 22. Hak lahan: Batas Penggunaan menurut Dokumen atau Regulasi
  • 23. Hak lahan: Pengalihan dan Persetujuan yang Diperlukan
  • 24. Hak lahan: Perlindungan ketika Hak Dilanggar
  • 25. Izin penyimpanan: Kegiatan Usaha yang Memerlukan Otorisasi
  • 26. Izin penyimpanan: Otoritas Penerbit dan Batas Kewenangannya
  • 27. Izin penyimpanan: Dokumen Teknis serta Administratif Pemohon
  • 28. Izin penyimpanan: Persyaratan yang Melekat selama Operasi
  • 29. Izin penyimpanan: Perubahan, Perpanjangan, dan Pencabutan Otorisasi
  • 30. Persyaratan operasi: Kesiapan Fasilitas
  • 31. Persyaratan operasi: Izin serta Sertifikat
  • 32. Persyaratan operasi: Personel Berkualifikasi
  • 33. Persyaratan operasi: Standar Keselamatan
  • 34. Persyaratan operasi: Pemantauan Berkelanjutan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kegiatan Usaha yang Memerlukan Otorisasi pada Izin petrokimia
  • 36. Prinsip Kunci Izin kilang: Persyaratan yang Melekat selama Operasi serta Perubahan, Perpanjangan, dan Pencabutan Otorisasi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Izin penyimpanan: Perselisihan tentang Dokumen Teknis serta Administratif Pemohon
  • 38. Sintesis Refinery, Petrochemical & Downstream Licensing: Kegiatan Usaha yang Memerlukan Otorisasi • Sumber Dampak pada Kegiatan Usaha • Kesiapan Fasilitas
  • 39. Tugas Persyaratan operasi: Susun Analisis Personel Berkualifikasi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Refinery, Petrochemical & Downstream Licensing: JDIH ESDM; dokumen PSC dan amendemen; pedoman SKK Migas; kontrak operasi migas

BAB 13: Asset Retirement, Decommissioning & Legacy Liability

40 pelajaran
  • 01. Asset Retirement, Decommissioning & Legacy Liability
  • 02. Isu Pengantar: Asset retirement duties dan Dampaknya terhadap Post-closure monitoring
  • 03. Peta Pembahasan: Asset retirement duties • Decommissioning security • Legacy contamination • Liability allocation • Transfer of assets • Post-closure monitoring
  • 04. Sasaran Analisis: Aset yang Akan Dikeluarkan dari Operasi, Penelusuran Sumber Pencemaran Sebelum Akuisisi, dan Parameter Pemantauan setelah Kegiatan Berakhir
  • 05. Asset retirement duties: Aset yang Akan Dikeluarkan dari Operasi
  • 06. Asset retirement duties: Jadwal Penghentian serta Kewajiban Lanjutan
  • 07. Asset retirement duties: Pembiayaan Penutupan dan Pembongkaran
  • 08. Asset retirement duties: Penyelesaian Kontrak Operasi yang Terdampak
  • 09. Asset retirement duties: Verifikasi Fasilitas Tidak Lagi Dioperasikan
  • 10. Decommissioning security: Inventaris Fasilitas yang Akan Dinonaktifkan
  • 11. Decommissioning security: Persyaratan Teknis Pembongkaran dan Penanganan Limbah
  • 12. Decommissioning security: Jaminan Keuangan untuk Biaya Penutupan
  • 13. Decommissioning security: Alokasi Kewajiban antara Pemilik Lama dan Baru
  • 14. Decommissioning security: Pemantauan Lokasi setelah Pembongkaran
  • 15. Legacy contamination: Penelusuran Sumber Pencemaran Sebelum Akuisisi
  • 16. Legacy contamination: Baseline Lingkungan pada Tanggal Pengalihan
  • 17. Legacy contamination: Pembuktian Kausalitas dan Riwayat Operasi
  • 18. Legacy contamination: Indemnity untuk Biaya Pemulihan Historis
  • 19. Legacy contamination: Liabilitas Publik di Luar Pembagian Kontraktual
  • 20. Liability allocation: Perbuatan atau Keadaan yang Menimbulkan Tanggung Jawab
  • 21. Liability allocation: Pihak yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban
  • 22. Liability allocation: Hubungan Kesalahan, Kausalitas, dan Kerugian
  • 23. Liability allocation: Batas Tanggung Jawab serta Pengecualiannya
  • 24. Liability allocation: Pembagian Kewajiban ketika Lebih dari Satu Pihak Terlibat
  • 25. Transfer of assets: Objek Hak atau Aset yang Dialihkan
  • 26. Transfer of assets: Persetujuan Sebelum Pemindahan
  • 27. Transfer of assets: Instrumen Pengalihan dan Tanggal Efektif
  • 28. Transfer of assets: Pemberitahuan kepada Pihak Terkait
  • 29. Transfer of assets: Liabilitas yang Tetap pada Pemegang Lama
  • 30. Post-closure monitoring: Parameter Pemantauan setelah Kegiatan Berakhir
  • 31. Post-closure monitoring: Durasi dan Pembiayaan Pengawasan Lokasi
  • 32. Post-closure monitoring: Akses Regulator terhadap Data Pascapenutupan
  • 33. Post-closure monitoring: Pemulihan Tambahan bila Kontaminasi Ditemukan
  • 34. Post-closure monitoring: Syarat Pengakhiran Pemantauan dan Pelepasan Jaminan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Inventaris Fasilitas yang Akan Dinonaktifkan pada Decommissioning security
  • 36. Prinsip Kunci Asset retirement duties: Penyelesaian Kontrak Operasi yang Terdampak serta Verifikasi Fasilitas Tidak Lagi Dioperasikan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Transfer of assets: Perselisihan tentang Instrumen Pengalihan dan Tanggal Efektif
  • 38. Sintesis Asset Retirement, Decommissioning & Legacy Liability: Aset yang Akan Dikeluarkan dari Operasi • Penelusuran Sumber Pencemaran Sebelum Akuisisi • Parameter Pemantauan setelah Kegiatan Berakhir
  • 39. Tugas Post-closure monitoring: Susun Analisis Akses Regulator terhadap Data Pascapenutupan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Asset Retirement, Decommissioning & Legacy Liability: JDIH ESDM; dokumen PSC dan amendemen; pedoman SKK Migas; kontrak operasi migas

BAB 14: Geoscience Data, Seismic Confidentiality & Data Rooms

40 pelajaran
  • 01. Geoscience Data, Seismic Confidentiality & Data Rooms
  • 02. Isu Pengantar: Kepemilikan data geosains dan Dampaknya terhadap Pengembalian data
  • 03. Peta Pembahasan: Kepemilikan data geosains • Lisensi data seismik • NDA data room • Akses investor • Hak penggunaan ulang • Pengembalian data
  • 04. Sasaran Analisis: Pembedaan Data Mentah dan Hasil Interpretasi, Definisi Informasi Rahasia dan Pengecualiannya, dan Daftar Data Diterima
  • 05. Kepemilikan data geosains: Pembedaan Data Mentah dan Hasil Interpretasi
  • 06. Kepemilikan data geosains: Kepemilikan Data dari Kegiatan Eksplorasi
  • 07. Kepemilikan data geosains: Kewenangan Memberi Akses kepada Investor
  • 08. Kepemilikan data geosains: Pembatasan Pemanfaatan di Luar Wilayah Kerja
  • 09. Kepemilikan data geosains: Penyerahan Data ketika Kontrak Berakhir
  • 10. Lisensi data seismik: Dataset yang Diizinkan
  • 11. Lisensi data seismik: Penerima Akses
  • 12. Lisensi data seismik: Interpretasi Turunan
  • 13. Lisensi data seismik: Larangan Pengalihan
  • 14. Lisensi data seismik: Penghapusan Salinan
  • 15. NDA data room: Definisi Informasi Rahasia dan Pengecualiannya
  • 16. NDA data room: Penerima yang Diperbolehkan Mengakses Informasi
  • 17. NDA data room: Penggunaan Terbatas untuk Evaluasi Transaksi
  • 18. NDA data room: Pengungkapan Wajib kepada Otoritas
  • 19. NDA data room: Kewajiban Penghapusan dan Kelangsungan Kerahasiaan
  • 20. Akses investor: Pihak yang Dapat Memasuki Lokasi atau Membuka Data
  • 21. Akses investor: Tujuan serta Batas Akses yang Diberikan
  • 22. Akses investor: Syarat Keamanan sebelum Akses Diaktifkan
  • 23. Akses investor: Pencatatan Penggunaan dan Pengawasan
  • 24. Akses investor: Penghentian Akses ketika Dasar Hak Berakhir
  • 25. Hak penggunaan ulang: Objek dan Ruang Lingkup Hak yang Diakui
  • 26. Hak penggunaan ulang: Pihak Pemegang serta Dasar Perolehannya
  • 27. Hak penggunaan ulang: Batas Penggunaan menurut Dokumen atau Regulasi
  • 28. Hak penggunaan ulang: Pengalihan dan Persetujuan yang Diperlukan
  • 29. Hak penggunaan ulang: Perlindungan ketika Hak Dilanggar
  • 30. Pengembalian data: Daftar Data Diterima
  • 31. Pengembalian data: Batas Waktu Pengembalian
  • 32. Pengembalian data: Salinan Cadangan
  • 33. Pengembalian data: Pengecualian Retensi Wajib
  • 34. Pengembalian data: Konfirmasi Penghapusan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Dataset yang Diizinkan pada Lisensi data seismik
  • 36. Prinsip Kunci Kepemilikan data geosains: Pembatasan Pemanfaatan di Luar Wilayah Kerja serta Penyerahan Data ketika Kontrak Berakhir
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Hak penggunaan ulang: Perselisihan tentang Batas Penggunaan menurut Dokumen atau Regulasi
  • 38. Sintesis Geoscience Data, Seismic Confidentiality & Data Rooms: Pembedaan Data Mentah dan Hasil Interpretasi • Definisi Informasi Rahasia dan Pengecualiannya • Daftar Data Diterima
  • 39. Tugas Pengembalian data: Susun Analisis Salinan Cadangan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Geoscience Data, Seismic Confidentiality & Data Rooms: JDIH ESDM; dokumen PSC dan amendemen; pedoman SKK Migas; kontrak operasi migas

BAB 15: Energy Security, SPR & National Oil Policy

40 pelajaran
  • 01. Energy Security, SPR & National Oil Policy
  • 02. Isu Pengantar: Security of supply dan Dampaknya terhadap Kewenangan darurat
  • 03. Peta Pembahasan: Security of supply • Strategic reserves • Kewajiban stok • Intervensi pasar • Prioritas domestik • Kewenangan darurat
  • 04. Sasaran Analisis: Ketahanan Pasokan Energi, Kategori Persediaan yang Harus Dipertahankan, dan Dasar Hukum dan Batas Kompetensi
  • 05. Security of supply: Ketahanan Pasokan Energi
  • 06. Security of supply: Diversifikasi Sumber
  • 07. Security of supply: Kebutuhan Stok
  • 08. Security of supply: Kesiapan Infrastruktur
  • 09. Security of supply: Respons Gangguan Pasokan
  • 10. Strategic reserves: Pembedaan Cadangan Strategis dan Stok Komersial
  • 11. Strategic reserves: Kewenangan Menetapkan Tingkat Cadangan
  • 12. Strategic reserves: Pengadaan dan Penyimpanan Minyak Cadangan
  • 13. Strategic reserves: Pemicu Pelepasan Cadangan dalam Krisis
  • 14. Strategic reserves: Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Cadangan
  • 15. Kewajiban stok: Kategori Persediaan yang Harus Dipertahankan
  • 16. Kewajiban stok: Dasar Penentuan Jumlah Minimum
  • 17. Kewajiban stok: Lokasi serta Standar Penyimpanan
  • 18. Kewajiban stok: Bukti Ketersediaan melalui Laporan Persediaan
  • 19. Kewajiban stok: Respons ketika Stok di Bawah Ketentuan
  • 20. Intervensi pasar: Pemicu Gangguan Pasokan
  • 21. Intervensi pasar: Kewenangan Pemerintah
  • 22. Intervensi pasar: Instrumen Pengendalian Harga
  • 23. Intervensi pasar: Batas Masa Intervensi
  • 24. Intervensi pasar: Perlindungan Hak Kontraktual
  • 25. Prioritas domestik: Kebutuhan Konsumen Domestik
  • 26. Prioritas domestik: Penetapan Alokasi Pasokan
  • 27. Prioritas domestik: Hubungan dengan Ekspor
  • 28. Prioritas domestik: Harga Penyerahan Domestik
  • 29. Prioritas domestik: Perubahan Alokasi
  • 30. Kewenangan darurat: Dasar Hukum dan Batas Kompetensi
  • 31. Kewenangan darurat: Pihak yang Berhak Mengambil Keputusan
  • 32. Kewenangan darurat: Prosedur Penggunaan Wewenang
  • 33. Kewenangan darurat: Pengawasan atas Penyalahgunaan Kewenangan
  • 34. Kewenangan darurat: Keberatan terhadap Keputusan di Luar Kompetensi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pembedaan Cadangan Strategis dan Stok Komersial pada Strategic reserves
  • 36. Prinsip Kunci Security of supply: Kesiapan Infrastruktur serta Respons Gangguan Pasokan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Prioritas domestik: Perselisihan tentang Hubungan dengan Ekspor
  • 38. Sintesis Energy Security, SPR & National Oil Policy: Ketahanan Pasokan Energi • Kategori Persediaan yang Harus Dipertahankan • Dasar Hukum dan Batas Kompetensi
  • 39. Tugas Kewenangan darurat: Susun Analisis Prosedur Penggunaan Wewenang dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Energy Security, SPR & National Oil Policy: JDIH ESDM; dokumen PSC dan amendemen; pedoman SKK Migas; kontrak operasi migas

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang hukum dagang atau hukum bisnis Indonesia.

Deskripsi

Kajian komprehensif hukum minyak dan gas bumi mulai dari hulu (PSC Gross Split & Cost Recovery) hingga hilir (hukum pipa dan distribusi).

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

Mining & Mineral Law
-66%
SLIDES Terlaris Essential

Mining & Mineral Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Geothermal & Renewable Energy Law
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

Geothermal & Renewable Energy Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Project Finance & Infrastructure
-66%
SLIDES Terlaris Professional

Project Finance & Infrastructure

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000