Corporate Law Firm › SLIDES • Professional

Project Finance & Infrastructure

Project Structuring, Financing Security Package, and Infrastructure PPP Law

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai kerangka hukum regulasi Indonesia dan teknik perancangan dokumen transaksi korporat.
Mampu memberikan pertimbangan hukum dan memitigasi risiko hukum transaksi secara komprehensif.

Daftar Isi

BAB 01: Project Finance Structuring & Risk Allocation Matrix

40 pelajaran
  • 01. Project Finance Structuring & Risk Allocation Matrix
  • 02. Isu Pengantar: SPV structure dan Dampaknya terhadap Bankability review
  • 03. Peta Pembahasan: SPV structure • Risk allocation matrix • Limited recourse • Project cash waterfall • Lender protection • Bankability review
  • 04. Sasaran Analisis: Pemisahan Badan Usaha Proyek dari Sponsor, Batas Klaim Kreditur terhadap Sponsor, dan Kepastian Pendapatan Proyek
  • 05. SPV structure: Pemisahan Badan Usaha Proyek dari Sponsor
  • 06. SPV structure: Hak Sponsor melalui Saham dan Perjanjian
  • 07. SPV structure: Pembatasan Kegiatan di Luar Proyek
  • 08. SPV structure: Arus Dana antara Sponsor dan Perusahaan Proyek
  • 09. SPV structure: Pengendalian Perubahan Kepemilikan selama Pembiayaan
  • 10. Risk allocation matrix: Pihak yang Dapat Mengendalikan Sumber Risiko
  • 11. Risk allocation matrix: Penempatan Risiko dalam Kontrak Proyek
  • 12. Risk allocation matrix: Risiko yang Dipertahankan oleh Sponsor
  • 13. Risk allocation matrix: Mitigasi melalui Jaminan dan Asuransi
  • 14. Risk allocation matrix: Pengujian Konsistensi Antarperjanjian Proyek
  • 15. Limited recourse: Batas Klaim Kreditur terhadap Sponsor
  • 16. Limited recourse: Pengecualian Recourse atas Pelanggaran Tertentu
  • 17. Limited recourse: Dukungan Sponsor selama Konstruksi
  • 18. Limited recourse: Syarat Pelepasan Dukungan setelah Completion
  • 19. Limited recourse: Pemisahan Utang Proyek dan Utang Korporasi
  • 20. Project cash waterfall: Urutan Pembayaran dari Penerimaan Proyek
  • 21. Project cash waterfall: Biaya Operasi sebelum Pembayaran Utang
  • 22. Project cash waterfall: Pendanaan Debt Service Reserve Account
  • 23. Project cash waterfall: Tes Pembagian Dividen kepada Sponsor
  • 24. Project cash waterfall: Cash Sweep ketika Rasio Keuangan Menurun
  • 25. Lender protection: Hak Informasi Kreditur
  • 26. Lender protection: Pembatasan Utang Baru
  • 27. Lender protection: Step-In Rights
  • 28. Lender protection: Jaminan Proyek
  • 29. Lender protection: Hak pada Default
  • 30. Bankability review: Kepastian Pendapatan Proyek
  • 31. Bankability review: Alokasi Risiko yang Dapat Diterima Pendana
  • 32. Bankability review: Keberlakuan Kontrak serta Perizinan
  • 33. Bankability review: Jaminan dan Hak Step-In
  • 34. Bankability review: Kesenjangan Proteksi yang Menghambat Financial Close
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pihak yang Dapat Mengendalikan Sumber Risiko pada Risk allocation matrix
  • 36. Prinsip Kunci SPV structure: Arus Dana antara Sponsor dan Perusahaan Proyek serta Pengendalian Perubahan Kepemilikan selama Pembiayaan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Lender protection: Perselisihan tentang Step-In Rights
  • 38. Sintesis Project Finance Structuring & Risk Allocation Matrix: Pemisahan Badan Usaha Proyek dari Sponsor • Batas Klaim Kreditur terhadap Sponsor • Kepastian Pendapatan Proyek
  • 39. Tugas Bankability review: Susun Analisis Keberlakuan Kontrak serta Perizinan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Project Finance Structuring & Risk Allocation Matrix: JDIH Bappenas dan Kementerian Keuangan; perjanjian KPBU; dokumen pembiayaan; formulir resmi FIDIC

BAB 02: Concession Agreements & Kerangka KPBU: Pengadaan, Hak Pengusahaan, dan Dukungan Pemerintah

40 pelajaran
  • 01. Concession Agreements & Kerangka KPBU: Pengadaan, Hak Pengusahaan, dan Dukungan Pemerintah
  • 02. Isu Pengantar: PPP legal basis dan Dampaknya terhadap Validasi dasar hukum KPBU
  • 03. Peta Pembahasan: PPP legal basis • Concession rights • Service obligations • Authority approvals • Termination compensation • Validasi dasar hukum KPBU
  • 04. Sasaran Analisis: Pembagian Peran Pemerintah dan Badan Usaha, Penerima Layanan, dan Peraturan tentang KPBU
  • 05. PPP legal basis: Pembagian Peran Pemerintah dan Badan Usaha
  • 06. PPP legal basis: Dasar Pengadaan serta Penunjukan Mitra
  • 07. PPP legal basis: Sumber Pembayaran dan Dukungan Fiskal
  • 08. PPP legal basis: Alokasi Risiko Konstruksi serta Layanan
  • 09. PPP legal basis: Pengakhiran Kerja Sama dan Pengembalian Aset
  • 10. Concession rights: Hak Pengusahaan yang Diberikan
  • 11. Concession rights: Standar Layanan serta Investasi Wajib
  • 12. Concession rights: Tarif dan Mekanisme Pembayaran
  • 13. Concession rights: Pengawasan serta Penyesuaian Kontrak
  • 14. Concession rights: Pengakhiran dan Penyerahan Aset
  • 15. Service obligations: Penerima Layanan
  • 16. Service obligations: Standar Minimum
  • 17. Service obligations: Kontinuitas Operasi
  • 18. Service obligations: Pemantauan Kinerja
  • 19. Service obligations: Penanganan Kegagalan
  • 20. Authority approvals: Kewenangan Memberikan Persetujuan
  • 21. Authority approvals: Ambang atau Peristiwa Pemicu Pengajuan
  • 22. Authority approvals: Dokumen Pendukung Penilaian
  • 23. Authority approvals: Persetujuan Bersyarat serta Kewajiban Lanjutan
  • 24. Authority approvals: Batas Waktu Pemenuhan sebelum Pelaksanaan
  • 25. Termination compensation: Komponen Pembayaran dan Dasar Perolehannya
  • 26. Termination compensation: Pihak yang Berwenang Menyetujui
  • 27. Termination compensation: Syarat Vesting atau Pemenuhan Kinerja
  • 28. Termination compensation: Pemotongan serta Kewajiban Pajak yang Relevan
  • 29. Termination compensation: Keberatan dan Penyelesaian Perbedaan Perhitungan
  • 30. Validasi dasar hukum KPBU: Peraturan tentang KPBU
  • 31. Validasi dasar hukum KPBU: Pembedaan Aturan Jalan dan Kerangka KPBU
  • 32. Validasi dasar hukum KPBU: Kewenangan Penanggung Jawab Proyek
  • 33. Validasi dasar hukum KPBU: Dokumen Pengadaan
  • 34. Validasi dasar hukum KPBU: Versi serta Ketentuan Peralihan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Hak Pengusahaan yang Diberikan pada Concession rights
  • 36. Prinsip Kunci PPP legal basis: Alokasi Risiko Konstruksi serta Layanan serta Pengakhiran Kerja Sama dan Pengembalian Aset
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Termination compensation: Perselisihan tentang Syarat Vesting atau Pemenuhan Kinerja
  • 38. Sintesis Concession Agreements & Kerangka KPBU: Pengadaan, Hak Pengusahaan, dan Dukungan Pemerintah: Pembagian Peran Pemerintah dan Badan Usaha • Penerima Layanan • Peraturan tentang KPBU
  • 39. Tugas Validasi dasar hukum KPBU: Susun Analisis Kewenangan Penanggung Jawab Proyek dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Concession Agreements & Kerangka KPBU: Pengadaan, Hak Pengusahaan, dan Dukungan Pemerintah: JDIH Bappenas dan Kementerian Keuangan; perjanjian KPBU; dokumen pembiayaan; formulir resmi FIDIC

BAB 03: Syndicated Lending, Intercreditor & Common Terms

40 pelajaran
  • 01. Syndicated Lending, Intercreditor & Common Terms
  • 02. Isu Pengantar: Syndicate structure dan Dampaknya terhadap Enforcement voting
  • 03. Peta Pembahasan: Syndicate structure • Common terms • Facility covenants • Intercreditor priorities • Agency roles • Enforcement voting
  • 04. Sasaran Analisis: Pembagian Komitmen antarBank, Janji Melakukan atau Membatasi Tindakan, dan Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 05. Syndicate structure: Pembagian Komitmen antarBank
  • 06. Syndicate structure: Peran Arranger, Agent, dan Security Agent
  • 07. Syndicate structure: Proses Undangan serta Alokasi Pinjaman
  • 08. Syndicate structure: Voting Keputusan bersama
  • 09. Syndicate structure: Transfer Partisipasi dalam Sindikasi
  • 10. Common terms: Definisi Bersama untuk Fasilitas Paralel
  • 11. Common terms: Conditions Precedent yang Seragam
  • 12. Common terms: Covenant dan Events of Default Bersama
  • 13. Common terms: Koordinasi Pemberitahuan serta Waiver
  • 14. Common terms: Hubungan dengan Facility-Specific Terms
  • 15. Facility covenants: Janji Melakukan atau Membatasi Tindakan
  • 16. Facility covenants: Pengujian Covenant Finansial secara Berkala
  • 17. Facility covenants: Ruang Headroom serta Cure Rights
  • 18. Facility covenants: Permohonan Waiver atas Pelanggaran
  • 19. Facility covenants: Kaitan Pelanggaran dengan Events of Default
  • 20. Intercreditor priorities: Pembagian Senioritas antarKelompok Kreditur
  • 21. Intercreditor priorities: Standstill dan Pembatasan Eksekusi Terpisah
  • 22. Intercreditor priorities: Voting atas Perubahan Dokumen Pembiayaan
  • 23. Intercreditor priorities: Urutan Pembagian Hasil Eksekusi
  • 24. Intercreditor priorities: Pelepasan Jaminan dalam Restrukturisasi
  • 25. Agency roles: Kewenangan Facility Agent Mewakili Kreditur
  • 26. Agency roles: Instruksi berdasarkan Mayoritas Kreditur
  • 27. Agency roles: Penerimaan serta Distribusi Pembayaran
  • 28. Agency roles: Batas Tanggung Jawab Agen
  • 29. Agency roles: Penggantian dan Pengunduran Diri Agen
  • 30. Enforcement voting: Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 31. Enforcement voting: Notice dan Kesempatan Memenuhi Kewajiban
  • 32. Enforcement voting: Forum serta Prosedur yang Tersedia
  • 33. Enforcement voting: Hambatan Eksekusi terhadap Aset atau Pihak
  • 34. Enforcement voting: Pencatatan Hasil Pemulihan dan Biaya
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Definisi Bersama untuk Fasilitas Paralel pada Common terms
  • 36. Prinsip Kunci Syndicate structure: Voting Keputusan bersama serta Transfer Partisipasi dalam Sindikasi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Agency roles: Perselisihan tentang Penerimaan serta Distribusi Pembayaran
  • 38. Sintesis Syndicated Lending, Intercreditor & Common Terms: Pembagian Komitmen antarBank • Janji Melakukan atau Membatasi Tindakan • Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 39. Tugas Enforcement voting: Susun Analisis Forum serta Prosedur yang Tersedia dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Syndicated Lending, Intercreditor & Common Terms: JDIH Bappenas dan Kementerian Keuangan; perjanjian KPBU; dokumen pembiayaan; formulir resmi FIDIC

BAB 04: EPC Contract Drafting: FIDIC Silver Book serta Perbandingan Red dan Yellow Book

40 pelajaran
  • 01. EPC Contract Drafting: FIDIC Silver Book serta Perbandingan Red dan Yellow Book
  • 02. Isu Pengantar: FIDIC form selection dan Dampaknya terhadap Contract amendments
  • 03. Peta Pembahasan: FIDIC form selection • EPC risk allocation • Design responsibility • Variation clauses • Delay remedies • Contract amendments
  • 04. Sasaran Analisis: Pemilihan Formulir berdasarkan Pembagian Desain, Pembedaan Desain dari Pemberi Kerja dan Kontraktor, dan Klausul yang Diubah
  • 05. FIDIC form selection: Pemilihan Formulir berdasarkan Pembagian Desain
  • 06. FIDIC form selection: Peran Engineer atau Employer's Representative
  • 07. FIDIC form selection: Prosedur Instruksi dan Perubahan Pekerjaan
  • 08. FIDIC form selection: Notice Klaim serta Batas Waktu Kontraktual
  • 09. FIDIC form selection: Penyelesaian Sengketa menurut Edisi yang Digunakan
  • 10. EPC risk allocation: Pihak yang Dapat Mengendalikan Sumber Risiko
  • 11. EPC risk allocation: Penempatan Risiko dalam Kontrak Proyek
  • 12. EPC risk allocation: Risiko yang Dipertahankan oleh Sponsor
  • 13. EPC risk allocation: Mitigasi melalui Jaminan dan Asuransi
  • 14. EPC risk allocation: Pengujian Konsistensi Antarperjanjian Proyek
  • 15. Design responsibility: Pembedaan Desain dari Pemberi Kerja dan Kontraktor
  • 16. Design responsibility: Standar Kecakapan Profesional serta Fitness for Purpose
  • 17. Design responsibility: Pemeriksaan Desain tanpa Pengalihan Tanggung Jawab
  • 18. Design responsibility: Hak atas Hasil Desain dan Perubahannya
  • 19. Design responsibility: Penanganan Kesalahan Desain yang Ditemukan saat Operasi
  • 20. Variation clauses: Kewenangan Memerintahkan Perubahan Lingkup
  • 21. Variation clauses: Prosedur Persetujuan Harga dan Waktu Tambahan
  • 22. Variation clauses: Pekerjaan Tambahan tanpa Instruksi Tertulis
  • 23. Variation clauses: Penilaian Variation dengan Harga Satuan
  • 24. Variation clauses: Dampak Kumulatif Perubahan terhadap Jadwal
  • 25. Delay remedies: Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 26. Delay remedies: Syarat Pemenuhan untuk Setiap Pilihan
  • 27. Delay remedies: Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial
  • 28. Delay remedies: Pembatasan Nilai serta Larangan Pemulihan Ganda
  • 29. Delay remedies: Pelaksanaan Pemulihan yang Disepakati atau Diperintahkan
  • 30. Contract amendments: Klausul yang Diubah
  • 31. Contract amendments: Kewenangan Penandatangan
  • 32. Contract amendments: Persetujuan Pihak Ketiga
  • 33. Contract amendments: Tanggal Efektif
  • 34. Contract amendments: Konflik dengan Dokumen Lain
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pihak yang Dapat Mengendalikan Sumber Risiko pada EPC risk allocation
  • 36. Prinsip Kunci FIDIC form selection: Notice Klaim serta Batas Waktu Kontraktual serta Penyelesaian Sengketa menurut Edisi yang Digunakan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Delay remedies: Perselisihan tentang Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial
  • 38. Sintesis EPC Contract Drafting: FIDIC Silver Book serta Perbandingan Red dan Yellow Book: Pemilihan Formulir berdasarkan Pembagian Desain • Pembedaan Desain dari Pemberi Kerja dan Kontraktor • Klausul yang Diubah
  • 39. Tugas Contract amendments: Susun Analisis Persetujuan Pihak Ketiga dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan EPC Contract Drafting: FIDIC Silver Book serta Perbandingan Red dan Yellow Book: JDIH Bappenas dan Kementerian Keuangan; perjanjian KPBU; dokumen pembiayaan; formulir resmi FIDIC

BAB 05: Off-Take Agreements, PPA & Take-or-Pay Structures

40 pelajaran
  • 01. Off-Take Agreements, PPA & Take-or-Pay Structures
  • 02. Isu Pengantar: Offtake quantity dan Dampaknya terhadap Offtaker default
  • 03. Peta Pembahasan: Offtake quantity • Take-or-pay trigger • PPA availability • Pricing mechanism • Payment security • Offtaker default
  • 04. Sasaran Analisis: Volume yang Diperjanjikan untuk Dibeli, Kapasitas Pembangkit dan Energi yang Diperjanjikan, dan Volume yang Diperjanjikan untuk Dibeli
  • 05. Offtake quantity: Volume yang Diperjanjikan untuk Dibeli
  • 06. Offtake quantity: Kualitas dan Titik Penyerahan Produk
  • 07. Offtake quantity: Harga serta Mekanisme Penyesuaian
  • 08. Offtake quantity: Jaminan Pembayaran dari Pembeli
  • 09. Offtake quantity: Kegagalan Pembeli Mengambil Produk
  • 10. Take-or-pay trigger: Annual Contract Quantity dan Ambang Pengambilan Minimum
  • 11. Take-or-pay trigger: Deficiency Payment saat Pengambilan di Bawah Komitmen
  • 12. Take-or-pay trigger: Make-Up Gas dan Batas Waktu Pemanfaatannya
  • 13. Take-or-pay trigger: Carry-Forward atas Pengambilan Berlebih
  • 14. Take-or-pay trigger: Pengecualian Pembayaran saat Penjual Gagal Menyerahkan Gas
  • 15. PPA availability: Kapasitas Pembangkit dan Energi yang Diperjanjikan
  • 16. PPA availability: Tanggal Operasi Komersial serta Prasyaratnya
  • 17. PPA availability: Tarif, Penagihan, dan Jaminan Pembayaran
  • 18. PPA availability: Dispatch dan Pengaturan Pembatasan Energi
  • 19. PPA availability: Pengakhiran serta Kompensasi menurut Kontrak
  • 20. Pricing mechanism: Dasar Volume Tagihan
  • 21. Pricing mechanism: Komponen Harga
  • 22. Pricing mechanism: Indeks Penyesuaian
  • 23. Pricing mechanism: Koreksi Kesalahan
  • 24. Pricing mechanism: Penyelesaian Selisih Harga
  • 25. Payment security: Objek dan Hak yang Dijaminkan
  • 26. Payment security: Pembentukan serta Penyempurnaan Pengikatan
  • 27. Payment security: Peringkat terhadap Hak Pihak Lain
  • 28. Payment security: Pembatasan Pelepasan atau Pengalihan Objek
  • 29. Payment security: Pelaksanaan Hak saat Kewajiban Tidak Dipenuhi
  • 30. Offtaker default: Volume yang Diperjanjikan untuk Dibeli
  • 31. Offtaker default: Kualitas dan Titik Penyerahan Produk
  • 32. Offtaker default: Harga serta Mekanisme Penyesuaian
  • 33. Offtaker default: Jaminan Pembayaran dari Pembeli
  • 34. Offtaker default: Kegagalan Pembeli Mengambil Produk
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Annual Contract Quantity dan Ambang Pengambilan Minimum pada Take-or-pay trigger
  • 36. Prinsip Kunci Offtake quantity: Jaminan Pembayaran dari Pembeli serta Kegagalan Pembeli Mengambil Produk
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Payment security: Perselisihan tentang Peringkat terhadap Hak Pihak Lain
  • 38. Sintesis Off-Take Agreements, PPA & Take-or-Pay Structures: Volume yang Diperjanjikan untuk Dibeli • Kapasitas Pembangkit dan Energi yang Diperjanjikan • Volume yang Diperjanjikan untuk Dibeli
  • 39. Tugas Offtaker default: Susun Analisis Harga serta Mekanisme Penyesuaian dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Off-Take Agreements, PPA & Take-or-Pay Structures: JDIH Bappenas dan Kementerian Keuangan; perjanjian KPBU; dokumen pembiayaan; formulir resmi FIDIC

BAB 06: Government Support, VGF & Availability Payment

40 pelajaran
  • 01. Government Support, VGF & Availability Payment
  • 02. Isu Pengantar: Government guarantees dan Dampaknya terhadap Government default
  • 03. Peta Pembahasan: Government guarantees • Viability gap funding • Availability payments • Fiscal commitments • Support conditions • Government default
  • 04. Sasaran Analisis: Kewajiban Proyek yang Dapat Dijamin Pemerintah, Standar Ketersediaan sebagai Dasar Pembayaran, dan Kewajiban Otoritas Publik
  • 05. Government guarantees: Kewajiban Proyek yang Dapat Dijamin Pemerintah
  • 06. Government guarantees: Penjamin serta Kewenangan Memberi Jaminan
  • 07. Government guarantees: Persyaratan Penerbitan Penjaminan
  • 08. Government guarantees: Prosedur Klaim ketika Kewajiban Gagal Dipenuhi
  • 09. Government guarantees: Hak Regres setelah Jaminan Dibayarkan
  • 10. Viability gap funding: Kesenjangan Kelayakan Finansial Proyek
  • 11. Viability gap funding: Persyaratan Dukungan Konstruksi
  • 12. Viability gap funding: Pengajuan serta Evaluasi Dukungan Pemerintah
  • 13. Viability gap funding: Pencairan Dana berdasarkan Kemajuan Proyek
  • 14. Viability gap funding: Akuntabilitas Penggunaan Dukungan Fiskal
  • 15. Availability payments: Standar Ketersediaan sebagai Dasar Pembayaran
  • 16. Availability payments: Indikator Layanan dan Pengujian Kinerja
  • 17. Availability payments: Pengurangan Pembayaran atas Layanan Tidak Tersedia
  • 18. Availability payments: Mekanisme Verifikasi Tagihan Badan Usaha
  • 19. Availability payments: Komitmen Pembayaran selama Masa Konsesi
  • 20. Fiscal commitments: Komitmen Pembayaran dari Anggaran Publik
  • 21. Fiscal commitments: Kewenangan Memberikan Dukungan Fiskal
  • 22. Fiscal commitments: Alokasi Anggaran selama Masa Proyek
  • 23. Fiscal commitments: Batas serta Pengawasan Kewajiban Kontinjensi
  • 24. Fiscal commitments: Pelaporan Dampak terhadap Keuangan Pemerintah
  • 25. Support conditions: Kelayakan Proyek
  • 26. Support conditions: Persetujuan Fiskal
  • 27. Support conditions: Komitmen Penerima
  • 28. Support conditions: Bukti Realisasi
  • 29. Support conditions: Penghentian Dukungan
  • 30. Government default: Kewajiban Otoritas Publik
  • 31. Government default: Peristiwa Ingkar
  • 32. Government default: Notice dan Cure
  • 33. Government default: Dukungan Penjamin
  • 34. Government default: Kompensasi Pengakhiran
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kesenjangan Kelayakan Finansial Proyek pada Viability gap funding
  • 36. Prinsip Kunci Government guarantees: Prosedur Klaim ketika Kewajiban Gagal Dipenuhi serta Hak Regres setelah Jaminan Dibayarkan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Support conditions: Perselisihan tentang Komitmen Penerima
  • 38. Sintesis Government Support, VGF & Availability Payment: Kewajiban Proyek yang Dapat Dijamin Pemerintah • Standar Ketersediaan sebagai Dasar Pembayaran • Kewajiban Otoritas Publik
  • 39. Tugas Government default: Susun Analisis Notice dan Cure dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Government Support, VGF & Availability Payment: JDIH Bappenas dan Kementerian Keuangan; perjanjian KPBU; dokumen pembiayaan; formulir resmi FIDIC

BAB 07: Security Package di Indonesia: Hak Tanggungan, Fidusia, Gadai Saham, dan Jaminan Rekening

40 pelajaran
  • 01. Security Package di Indonesia: Hak Tanggungan, Fidusia, Gadai Saham, dan Jaminan Rekening
  • 02. Isu Pengantar: Fiduciary security dan Dampaknya terhadap Security enforcement
  • 03. Peta Pembahasan: Fiduciary security • Land mortgage • Share pledge • Account security • Perfection steps • Security enforcement
  • 04. Sasaran Analisis: Objek Benda yang Dibebani Jaminan Fidusia, Saham yang Menjadi Objek Gadai, dan Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 05. Fiduciary security: Objek Benda yang Dibebani Jaminan Fidusia
  • 06. Fiduciary security: Akta dan Pendaftaran Jaminan
  • 07. Fiduciary security: Kedudukan Kreditur terhadap Hasil Penjualan Objek
  • 08. Fiduciary security: Penggantian atau Pengalihan Benda Jaminan
  • 09. Fiduciary security: Syarat Pelaksanaan Eksekusi menurut Hukum yang Berlaku
  • 10. Land mortgage: Hak atas Tanah sebagai Objek Hak Tanggungan
  • 11. Land mortgage: Akta Pemberian dan Pendaftaran Hak Tanggungan
  • 12. Land mortgage: Peringkat serta Nilai Penjaminan
  • 13. Land mortgage: Janji Pembatasan Pengalihan Aset
  • 14. Land mortgage: Eksekusi serta Penghapusan Beban setelah Pelunasan
  • 15. Share pledge: Saham yang Menjadi Objek Gadai
  • 16. Share pledge: Pencatatan Gadai dalam Daftar Pemegang Saham
  • 17. Share pledge: Hak Dividen dan Hak Suara selama Penjaminan
  • 18. Share pledge: Pembatasan Transfer menurut Anggaran Dasar
  • 19. Share pledge: Pelaksanaan Hak Kreditur saat Wanprestasi
  • 20. Account security: Objek dan Hak yang Dijaminkan
  • 21. Account security: Pembentukan serta Penyempurnaan Pengikatan
  • 22. Account security: Peringkat terhadap Hak Pihak Lain
  • 23. Account security: Pembatasan Pelepasan atau Pengalihan Objek
  • 24. Account security: Pelaksanaan Hak saat Kewajiban Tidak Dipenuhi
  • 25. Perfection steps: Tindakan agar Jaminan Mengikat Pihak Ketiga
  • 26. Perfection steps: Pembedaan Penandatanganan dan Pendaftaran
  • 27. Perfection steps: Bukti Penguasaan atau Pemberitahuan yang Disyaratkan
  • 28. Perfection steps: Risiko Kesenjangan Waktu Pengikatan
  • 29. Perfection steps: Pemeriksaan Kelengkapan sebelum Pencairan
  • 30. Security enforcement: Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 31. Security enforcement: Notice dan Kesempatan Memenuhi Kewajiban
  • 32. Security enforcement: Forum serta Prosedur yang Tersedia
  • 33. Security enforcement: Hambatan Eksekusi terhadap Aset atau Pihak
  • 34. Security enforcement: Pencatatan Hasil Pemulihan dan Biaya
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Hak atas Tanah sebagai Objek Hak Tanggungan pada Land mortgage
  • 36. Prinsip Kunci Fiduciary security: Penggantian atau Pengalihan Benda Jaminan serta Syarat Pelaksanaan Eksekusi menurut Hukum yang Berlaku
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Perfection steps: Perselisihan tentang Bukti Penguasaan atau Pemberitahuan yang Disyaratkan
  • 38. Sintesis Security Package di Indonesia: Hak Tanggungan, Fidusia, Gadai Saham, dan Jaminan Rekening: Objek Benda yang Dibebani Jaminan Fidusia • Saham yang Menjadi Objek Gadai • Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 39. Tugas Security enforcement: Susun Analisis Forum serta Prosedur yang Tersedia dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Security Package di Indonesia: Hak Tanggungan, Fidusia, Gadai Saham, dan Jaminan Rekening: JDIH Bappenas dan Kementerian Keuangan; perjanjian KPBU; dokumen pembiayaan; formulir resmi FIDIC

BAB 08: Infrastructure Regulatory Clearance (OSS-RBA, BKPM)

40 pelajaran
  • 01. Infrastructure Regulatory Clearance (OSS-RBA, BKPM)
  • 02. Isu Pengantar: OSS licensing dan Dampaknya terhadap Licensing conditions
  • 03. Peta Pembahasan: OSS licensing • Risk classification • Investment approvals • Sectoral clearance • Permit sequencing • Licensing conditions
  • 04. Sasaran Analisis: Kegiatan atau Hak yang Memerlukan Izin, Kewenangan Memberikan Persetujuan, dan Kegiatan atau Hak yang Memerlukan Izin
  • 05. OSS licensing: Kegiatan atau Hak yang Memerlukan Izin
  • 06. OSS licensing: Pemegang Izin dan Kualifikasi yang Disyaratkan
  • 07. OSS licensing: Cakupan Teritorial serta Masa Berlaku
  • 08. OSS licensing: Pembatasan Pengalihan atau Penggunaan oleh Pihak Lain
  • 09. OSS licensing: Pelanggaran Persyaratan dan Pengakhiran Izin
  • 10. Risk classification: Tujuan Pengklasifikasian
  • 11. Risk classification: Parameter Risiko
  • 12. Risk classification: Kategori yang Ditentukan Regulator
  • 13. Risk classification: Dokumen Penilaian
  • 14. Risk classification: Konsekuensi terhadap Kewajiban
  • 15. Investment approvals: Kewenangan Memberikan Persetujuan
  • 16. Investment approvals: Ambang atau Peristiwa Pemicu Pengajuan
  • 17. Investment approvals: Dokumen Pendukung Penilaian
  • 18. Investment approvals: Persetujuan Bersyarat serta Kewajiban Lanjutan
  • 19. Investment approvals: Batas Waktu Pemenuhan sebelum Pelaksanaan
  • 20. Sectoral clearance: Otoritas Sektoral
  • 21. Sectoral clearance: Jenis Persetujuan
  • 22. Sectoral clearance: Prasyarat Pengajuan
  • 23. Sectoral clearance: Urutan dengan OSS
  • 24. Sectoral clearance: Bukti Persetujuan Efektif
  • 25. Permit sequencing: Jenis Kegiatan dan Otoritas Pemberi Persetujuan
  • 26. Permit sequencing: Urutan Pengajuan dalam Tahap Pengembangan
  • 27. Permit sequencing: Kesesuaian Dokumen Teknis dengan Permohonan
  • 28. Permit sequencing: Komitmen yang Wajib Dipenuhi Pemegang Izin
  • 29. Permit sequencing: Perubahan Kegiatan yang Memerlukan Persetujuan Baru
  • 30. Licensing conditions: Kegiatan atau Hak yang Memerlukan Izin
  • 31. Licensing conditions: Pemegang Izin dan Kualifikasi yang Disyaratkan
  • 32. Licensing conditions: Cakupan Teritorial serta Masa Berlaku
  • 33. Licensing conditions: Pembatasan Pengalihan atau Penggunaan oleh Pihak Lain
  • 34. Licensing conditions: Pelanggaran Persyaratan dan Pengakhiran Izin
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Tujuan Pengklasifikasian pada Risk classification
  • 36. Prinsip Kunci OSS licensing: Pembatasan Pengalihan atau Penggunaan oleh Pihak Lain serta Pelanggaran Persyaratan dan Pengakhiran Izin
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Permit sequencing: Perselisihan tentang Kesesuaian Dokumen Teknis dengan Permohonan
  • 38. Sintesis Infrastructure Regulatory Clearance (OSS-RBA, BKPM): Kegiatan atau Hak yang Memerlukan Izin • Kewenangan Memberikan Persetujuan • Kegiatan atau Hak yang Memerlukan Izin
  • 39. Tugas Licensing conditions: Susun Analisis Cakupan Teritorial serta Masa Berlaku dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Infrastructure Regulatory Clearance (OSS-RBA, BKPM): JDIH Bappenas dan Kementerian Keuangan; perjanjian KPBU; dokumen pembiayaan; formulir resmi FIDIC

BAB 09: Cross-Border PF, ECAs & Multilateral Agency Finance

40 pelajaran
  • 01. Cross-Border PF, ECAs & Multilateral Agency Finance
  • 02. Isu Pengantar: ECA cover dan Dampaknya terhadap Lender coordination
  • 03. Peta Pembahasan: ECA cover • Multilateral lending • Cross-border security • Political risk • Environmental covenants • Lender coordination
  • 04. Sasaran Analisis: Pembiayaan yang Terkait Ekspor Barang atau Jasa, Lokasi Agunan, dan Hak Setiap Kelompok Pendana
  • 05. ECA cover: Pembiayaan yang Terkait Ekspor Barang atau Jasa
  • 06. ECA cover: Pihak yang Memperoleh Cover
  • 07. ECA cover: Risiko Komersial serta Politik yang Dicakup
  • 08. ECA cover: Persyaratan Kandungan Ekspor
  • 09. ECA cover: Notifikasi Kerugian dan Pembayaran Klaim
  • 10. Multilateral lending: Mandat Pembangunan Lembaga Pendana
  • 11. Multilateral lending: Kelayakan Proyek serta Penerima Dana
  • 12. Multilateral lending: Safeguard dan Ketentuan Pengadaan
  • 13. Multilateral lending: Hak Istimewa yang Perlu Diperiksa
  • 14. Multilateral lending: Koordinasi dengan Pemberi Dana Komersial
  • 15. Cross-border security: Lokasi Agunan
  • 16. Cross-border security: Hukum Pengikatan
  • 17. Cross-border security: Registrasi Lokal
  • 18. Cross-border security: Legal Opinion
  • 19. Cross-border security: Eksekusi Lintas Negara
  • 20. Political risk: Pemetaan Perubahan Kebijakan yang Material
  • 21. Political risk: Ketergantungan terhadap Keputusan Pemerintah
  • 22. Political risk: Risiko Perlakuan Diskriminatif
  • 23. Political risk: Pilihan Mitigasi Kontraktual dan Asuransi
  • 24. Political risk: Pemantauan serta Respons terhadap Perubahan Politik
  • 25. Environmental covenants: Janji Melakukan atau Membatasi Tindakan
  • 26. Environmental covenants: Pengujian Covenant Finansial secara Berkala
  • 27. Environmental covenants: Ruang Headroom serta Cure Rights
  • 28. Environmental covenants: Permohonan Waiver atas Pelanggaran
  • 29. Environmental covenants: Kaitan Pelanggaran dengan Events of Default
  • 30. Lender coordination: Hak Setiap Kelompok Pendana
  • 31. Lender coordination: Pertukaran Informasi
  • 32. Lender coordination: Keputusan Mayoritas
  • 33. Lender coordination: Koordinasi Waiver
  • 34. Lender coordination: Pelaksanaan Eksekusi Bersama
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Mandat Pembangunan Lembaga Pendana pada Multilateral lending
  • 36. Prinsip Kunci ECA cover: Persyaratan Kandungan Ekspor serta Notifikasi Kerugian dan Pembayaran Klaim
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Environmental covenants: Perselisihan tentang Ruang Headroom serta Cure Rights
  • 38. Sintesis Cross-Border PF, ECAs & Multilateral Agency Finance: Pembiayaan yang Terkait Ekspor Barang atau Jasa • Lokasi Agunan • Hak Setiap Kelompok Pendana
  • 39. Tugas Lender coordination: Susun Analisis Keputusan Mayoritas dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Cross-Border PF, ECAs & Multilateral Agency Finance: JDIH Bappenas dan Kementerian Keuangan; perjanjian KPBU; dokumen pembiayaan; formulir resmi FIDIC

BAB 10: Financial Close, Completion Tests & Refinancing

40 pelajaran
  • 01. Financial Close, Completion Tests & Refinancing
  • 02. Isu Pengantar: Conditions precedent dan Dampaknya terhadap Security release
  • 03. Peta Pembahasan: Conditions precedent • Financial close • Completion tests • Debt service coverage • Refinancing consents • Security release
  • 04. Sasaran Analisis: Syarat Sebelum Closing, Kriteria Penyelesaian Teknis Proyek, dan Prasyarat Pelunasan atau Pemenuhan Kewajiban
  • 05. Conditions precedent: Syarat Sebelum Closing
  • 06. Conditions precedent: Pihak Pemenuh
  • 07. Conditions precedent: Bukti Pemenuhan
  • 08. Conditions precedent: Waiver
  • 09. Conditions precedent: Long-Stop Date
  • 10. Financial close: Dokumen Pembiayaan yang Harus Ditandatangani
  • 11. Financial close: Conditions Precedent sebelum Penarikan Dana
  • 12. Financial close: Konfirmasi Perizinan dan Dokumen Jaminan
  • 13. Financial close: Pendanaan Ekuitas Sponsor pada Saat Penutupan
  • 14. Financial close: Closing Memorandum dan Bukti Pemenuhan Syarat
  • 15. Completion tests: Kriteria Penyelesaian Teknis Proyek
  • 16. Completion tests: Uji Kapasitas dan Keandalan Operasi
  • 17. Completion tests: Tes Rasio Keuangan setelah Operasi Komersial
  • 18. Completion tests: Penetapan Completion oleh Pemberi Dana
  • 19. Completion tests: Akibat Kegagalan Memenuhi Tes Penyelesaian
  • 20. Debt service coverage: Definisi Cash Available for Debt Service
  • 21. Debt service coverage: Perbandingan dengan Angsuran serta Bunga
  • 22. Debt service coverage: Jadwal Pengujian Rasio
  • 23. Debt service coverage: Pembatasan Distribusi ketika Coverage Menurun
  • 24. Debt service coverage: Dukungan Sponsor atau Cash Sweep
  • 25. Refinancing consents: Pelunasan Fasilitas Lama dari Pinjaman Baru
  • 26. Refinancing consents: Pembatasan Pembiayaan Ulang dalam Kontrak
  • 27. Refinancing consents: Persetujuan Kreditur dan Pemberi Konsesi
  • 28. Refinancing consents: Kelangsungan serta Peringkat Jaminan
  • 29. Refinancing consents: Alokasi Keuntungan dan Biaya Pembiayaan Ulang
  • 30. Security release: Prasyarat Pelunasan atau Pemenuhan Kewajiban
  • 31. Security release: Pihak yang Berwenang Memberikan Pelepasan
  • 32. Security release: Dokumen Penghapusan Hak atau Beban
  • 33. Security release: Kewajiban yang Tetap Berlaku setelah Pelepasan
  • 34. Security release: Bukti Pencatatan Pelepasan pada Register
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Dokumen Pembiayaan yang Harus Ditandatangani pada Financial close
  • 36. Prinsip Kunci Conditions precedent: Waiver serta Long-Stop Date
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Refinancing consents: Perselisihan tentang Persetujuan Kreditur dan Pemberi Konsesi
  • 38. Sintesis Financial Close, Completion Tests & Refinancing: Syarat Sebelum Closing • Kriteria Penyelesaian Teknis Proyek • Prasyarat Pelunasan atau Pemenuhan Kewajiban
  • 39. Tugas Security release: Susun Analisis Dokumen Penghapusan Hak atau Beban dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Financial Close, Completion Tests & Refinancing: JDIH Bappenas dan Kementerian Keuangan; perjanjian KPBU; dokumen pembiayaan; formulir resmi FIDIC

BAB 11: Social Infrastructure PPP (Hospitals, Schools, Prisons)

40 pelajaran
  • 01. Social Infrastructure PPP (Hospitals, Schools, Prisons)
  • 02. Isu Pengantar: Social PPP scope dan Dampaknya terhadap Social PPP termination
  • 03. Peta Pembahasan: Social PPP scope • Service quality standards • Availability deductions • Public service obligations • Demand allocation • Social PPP termination
  • 04. Sasaran Analisis: Pembagian Peran Pemerintah dan Badan Usaha, Indikator Layanan, dan Pembagian Peran Pemerintah dan Badan Usaha
  • 05. Social PPP scope: Pembagian Peran Pemerintah dan Badan Usaha
  • 06. Social PPP scope: Dasar Pengadaan serta Penunjukan Mitra
  • 07. Social PPP scope: Sumber Pembayaran dan Dukungan Fiskal
  • 08. Social PPP scope: Alokasi Risiko Konstruksi serta Layanan
  • 09. Social PPP scope: Pengakhiran Kerja Sama dan Pengembalian Aset
  • 10. Service quality standards: Indikator Mutu
  • 11. Service quality standards: Ambang Minimum
  • 12. Service quality standards: Metode Pengukuran
  • 13. Service quality standards: Hak Pengguna
  • 14. Service quality standards: Perbaikan Kinerja
  • 15. Availability deductions: Indikator Layanan
  • 16. Availability deductions: Ambang Tidak Tersedia
  • 17. Availability deductions: Bobot Pengurangan
  • 18. Availability deductions: Pengecualian Kontraktual
  • 19. Availability deductions: Verifikasi Tagihan
  • 20. Public service obligations: Penerima Layanan Publik
  • 21. Public service obligations: Standar Minimum
  • 22. Public service obligations: Tarif Terjangkau
  • 23. Public service obligations: Kontinuitas Pelayanan
  • 24. Public service obligations: Pengawasan Pemenuhan
  • 25. Demand allocation: Proyeksi Pengguna
  • 26. Demand allocation: Risiko Volume Aktual
  • 27. Demand allocation: Pendapatan Minimum jika Disepakati
  • 28. Demand allocation: Penyesuaian Kapasitas
  • 29. Demand allocation: Dukungan ketika Permintaan Turun
  • 30. Social PPP termination: Pembagian Peran Pemerintah dan Badan Usaha
  • 31. Social PPP termination: Dasar Pengadaan serta Penunjukan Mitra
  • 32. Social PPP termination: Sumber Pembayaran dan Dukungan Fiskal
  • 33. Social PPP termination: Alokasi Risiko Konstruksi serta Layanan
  • 34. Social PPP termination: Pengakhiran Kerja Sama dan Pengembalian Aset
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Indikator Mutu pada Service quality standards
  • 36. Prinsip Kunci Social PPP scope: Alokasi Risiko Konstruksi serta Layanan serta Pengakhiran Kerja Sama dan Pengembalian Aset
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Demand allocation: Perselisihan tentang Pendapatan Minimum jika Disepakati
  • 38. Sintesis Social Infrastructure PPP (Hospitals, Schools, Prisons): Pembagian Peran Pemerintah dan Badan Usaha • Indikator Layanan • Pembagian Peran Pemerintah dan Badan Usaha
  • 39. Tugas Social PPP termination: Susun Analisis Sumber Pembayaran dan Dukungan Fiskal dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Social Infrastructure PPP (Hospitals, Schools, Prisons): JDIH Bappenas dan Kementerian Keuangan; perjanjian KPBU; dokumen pembiayaan; formulir resmi FIDIC

BAB 12: Infrastructure Bonds, Municipal Finance & Green Sukuk

40 pelajaran
  • 01. Infrastructure Bonds, Municipal Finance & Green Sukuk
  • 02. Isu Pengantar: Infrastructure bonds dan Dampaknya terhadap Bond security
  • 03. Peta Pembahasan: Infrastructure bonds • Municipal authority • Green sukuk assets • Investor disclosure • Debt repayment source • Bond security
  • 04. Sasaran Analisis: Karakter Utang dan Hak Pemegang Efek, Akad yang Menjadi Dasar Penerbitan, dan Karakter Utang dan Hak Pemegang Efek
  • 05. Infrastructure bonds: Karakter Utang dan Hak Pemegang Efek
  • 06. Infrastructure bonds: Kupon, Jatuh Tempo, dan Pembayaran Pokok
  • 07. Infrastructure bonds: Covenant serta Peristiwa Default
  • 08. Infrastructure bonds: Wali Amanat dan Keputusan Pemegang Obligasi
  • 09. Infrastructure bonds: Penggunaan Dana serta Pengungkapan Risiko
  • 10. Municipal authority: Kewenangan Pemerintah Daerah Mengambil Kewajiban
  • 11. Municipal authority: Sumber Pendapatan sebagai Dasar Pembayaran
  • 12. Municipal authority: Persetujuan Anggaran dan Batas Utang
  • 13. Municipal authority: Jaminan serta Dukungan yang Diperbolehkan
  • 14. Municipal authority: Remedi Kreditur terhadap Gagal Bayar
  • 15. Green sukuk assets: Akad yang Menjadi Dasar Penerbitan
  • 16. Green sukuk assets: Aset atau Kegiatan yang Mendukung Struktur
  • 17. Green sukuk assets: Aliran Imbal Hasil kepada Investor
  • 18. Green sukuk assets: Recourse Investor terhadap Aset dan Penerbit
  • 19. Green sukuk assets: Penelaahan Syariah serta Dokumentasi Penawaran
  • 20. Investor disclosure: Fakta yang Wajib Diungkapkan
  • 21. Investor disclosure: Penerima dan Waktu Penyampaian
  • 22. Investor disclosure: Ambang Materialitas Informasi
  • 23. Investor disclosure: Verifikasi serta Persetujuan Internal
  • 24. Investor disclosure: Koreksi ketika Pengungkapan Tidak Akurat
  • 25. Debt repayment source: Jenis Utang dan Pihak Kreditur
  • 26. Debt repayment source: Pokok, Bunga, serta Jadwal Pembayaran
  • 27. Debt repayment source: Peringkat dan Hak Jaminan
  • 28. Debt repayment source: Persetujuan untuk Perubahan Syarat
  • 29. Debt repayment source: Pelunasan, Konversi, atau Penukaran Kewajiban
  • 30. Bond security: Karakter Utang dan Hak Pemegang Efek
  • 31. Bond security: Kupon, Jatuh Tempo, dan Pembayaran Pokok
  • 32. Bond security: Covenant serta Peristiwa Default
  • 33. Bond security: Wali Amanat dan Keputusan Pemegang Obligasi
  • 34. Bond security: Penggunaan Dana serta Pengungkapan Risiko
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Mengambil Kewajiban pada Municipal authority
  • 36. Prinsip Kunci Infrastructure bonds: Wali Amanat dan Keputusan Pemegang Obligasi serta Penggunaan Dana serta Pengungkapan Risiko
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Debt repayment source: Perselisihan tentang Peringkat dan Hak Jaminan
  • 38. Sintesis Infrastructure Bonds, Municipal Finance & Green Sukuk: Karakter Utang dan Hak Pemegang Efek • Akad yang Menjadi Dasar Penerbitan • Karakter Utang dan Hak Pemegang Efek
  • 39. Tugas Bond security: Susun Analisis Covenant serta Peristiwa Default dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Infrastructure Bonds, Municipal Finance & Green Sukuk: JDIH Bappenas dan Kementerian Keuangan; perjanjian KPBU; dokumen pembiayaan; formulir resmi FIDIC

BAB 13: Water, Sanitation & Waste Management Project Finance

40 pelajaran
  • 01. Water, Sanitation & Waste Management Project Finance
  • 02. Isu Pengantar: Water concession dan Dampaknya terhadap Municipal credit risk
  • 03. Peta Pembahasan: Water concession • Waste supply • Tariff collection • Service performance • Environmental duties • Municipal credit risk
  • 04. Sasaran Analisis: Hak Pengelolaan serta Penyediaan Air, Komponen Harga dan Dasar Perhitungannya, dan Kewenangan Pemerintah Daerah Mengambil Kewajiban
  • 05. Water concession: Hak Pengelolaan serta Penyediaan Air
  • 06. Water concession: Standar Kualitas dan Kontinuitas Layanan
  • 07. Water concession: Tarif serta Mekanisme Penagihan
  • 08. Water concession: Kewajiban Pemeliharaan Infrastruktur
  • 09. Water concession: Penanganan Kegagalan Pasokan kepada Masyarakat
  • 10. Waste supply: Jenis Limbah dan Persyaratan Penanganannya
  • 11. Waste supply: Pihak Penghasil, Pengangkut, dan Pengolah
  • 12. Waste supply: Perizinan serta Ketertelusuran Aliran Limbah
  • 13. Waste supply: Pembiayaan Pengelolaan dan Pemulihan
  • 14. Waste supply: Penanganan Residu setelah Pengolahan
  • 15. Tariff collection: Komponen Harga dan Dasar Perhitungannya
  • 16. Tariff collection: Otoritas atau Pihak yang Menetapkan Tarif
  • 17. Tariff collection: Penyesuaian terhadap Biaya serta Indeks
  • 18. Tariff collection: Persetujuan atas Perubahan Tarif
  • 19. Tariff collection: Penyelesaian Selisih Perhitungan Tagihan
  • 20. Service performance: KPI Layanan
  • 21. Service performance: Metode Pengukuran
  • 22. Service performance: Data Gangguan
  • 23. Service performance: Tindakan Perbaikan
  • 24. Service performance: Konsekuensi Kegagalan Berulang
  • 25. Environmental duties: Dampak Kegiatan terhadap Media Lingkungan
  • 26. Environmental duties: Persyaratan Pengelolaan dan Pemantauan
  • 27. Environmental duties: Bukti Pelaksanaan Komitmen
  • 28. Environmental duties: Tindakan ketika Terjadi Pelampauan Standar
  • 29. Environmental duties: Pertanggungjawaban serta Pemulihan Dampak
  • 30. Municipal credit risk: Kewenangan Pemerintah Daerah Mengambil Kewajiban
  • 31. Municipal credit risk: Sumber Pendapatan sebagai Dasar Pembayaran
  • 32. Municipal credit risk: Persetujuan Anggaran dan Batas Utang
  • 33. Municipal credit risk: Jaminan serta Dukungan yang Diperbolehkan
  • 34. Municipal credit risk: Remedi Kreditur terhadap Gagal Bayar
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Jenis Limbah dan Persyaratan Penanganannya pada Waste supply
  • 36. Prinsip Kunci Water concession: Kewajiban Pemeliharaan Infrastruktur serta Penanganan Kegagalan Pasokan kepada Masyarakat
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Environmental duties: Perselisihan tentang Bukti Pelaksanaan Komitmen
  • 38. Sintesis Water, Sanitation & Waste Management Project Finance: Hak Pengelolaan serta Penyediaan Air • Komponen Harga dan Dasar Perhitungannya • Kewenangan Pemerintah Daerah Mengambil Kewajiban
  • 39. Tugas Municipal credit risk: Susun Analisis Persetujuan Anggaran dan Batas Utang dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Water, Sanitation & Waste Management Project Finance: JDIH Bappenas dan Kementerian Keuangan; perjanjian KPBU; dokumen pembiayaan; formulir resmi FIDIC

BAB 14: Digital Infrastructure (Data Center, Fiber, Tower) Finance

40 pelajaran
  • 01. Digital Infrastructure (Data Center, Fiber, Tower) Finance
  • 02. Isu Pengantar: Data center contracts dan Dampaknya terhadap Digital asset security
  • 03. Peta Pembahasan: Data center contracts • Fiber rights-of-way • Tower tenancy • Power availability • Anchor customers • Digital asset security
  • 04. Sasaran Analisis: Hak atas Lokasi serta Fasilitas Pusat Data, Hak Lokasi serta Kepemilikan Menara, dan Objek dan Hak yang Dijaminkan
  • 05. Data center contracts: Hak atas Lokasi serta Fasilitas Pusat Data
  • 06. Data center contracts: Kebutuhan Daya dan Kontinuitas Listrik
  • 07. Data center contracts: Colocation serta Layanan kepada Pelanggan
  • 08. Data center contracts: Keamanan Fisik dan Akses Peralatan
  • 09. Data center contracts: Risiko Penghentian Layanan terhadap Kontrak Pelanggan
  • 10. Fiber rights-of-way: Hak Jalur untuk Pemasangan Serat Optik
  • 11. Fiber rights-of-way: Persetujuan Pengelola Tanah atau Jalan
  • 12. Fiber rights-of-way: Kepemilikan serta Pemeliharaan Jaringan
  • 13. Fiber rights-of-way: IRU dan Hak Penggunaan Kapasitas
  • 14. Fiber rights-of-way: Relokasi Jaringan akibat Perubahan Infrastruktur
  • 15. Tower tenancy: Hak Lokasi serta Kepemilikan Menara
  • 16. Tower tenancy: Persyaratan Teknis dan Persetujuan Pembangunan
  • 17. Tower tenancy: Kontrak Tenancy dan Colocation
  • 18. Tower tenancy: Akses Pemeliharaan bagi Operator
  • 19. Tower tenancy: Pengalihan Aset serta Kelanjutan Kontrak Penyewa
  • 20. Power availability: Kebutuhan Daya Pelanggan
  • 21. Power availability: Redundansi Pasokan
  • 22. Power availability: Backup Generator
  • 23. Power availability: Gangguan Listrik
  • 24. Power availability: Kompensasi Downtime
  • 25. Anchor customers: Komitmen Pelanggan Utama
  • 26. Anchor customers: Jangka Waktu Kontrak
  • 27. Anchor customers: Minimum Revenue
  • 28. Anchor customers: Konsentrasi Pendapatan
  • 29. Anchor customers: Risiko Pengakhiran
  • 30. Digital asset security: Objek dan Hak yang Dijaminkan
  • 31. Digital asset security: Pembentukan serta Penyempurnaan Pengikatan
  • 32. Digital asset security: Peringkat terhadap Hak Pihak Lain
  • 33. Digital asset security: Pembatasan Pelepasan atau Pengalihan Objek
  • 34. Digital asset security: Pelaksanaan Hak saat Kewajiban Tidak Dipenuhi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Hak Jalur untuk Pemasangan Serat Optik pada Fiber rights-of-way
  • 36. Prinsip Kunci Data center contracts: Keamanan Fisik dan Akses Peralatan serta Risiko Penghentian Layanan terhadap Kontrak Pelanggan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Anchor customers: Perselisihan tentang Minimum Revenue
  • 38. Sintesis Digital Infrastructure (Data Center, Fiber, Tower) Finance: Hak atas Lokasi serta Fasilitas Pusat Data • Hak Lokasi serta Kepemilikan Menara • Objek dan Hak yang Dijaminkan
  • 39. Tugas Digital asset security: Susun Analisis Peringkat terhadap Hak Pihak Lain dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Digital Infrastructure (Data Center, Fiber, Tower) Finance: JDIH Bappenas dan Kementerian Keuangan; perjanjian KPBU; dokumen pembiayaan; formulir resmi FIDIC

BAB 15: Refinancing, Secondary Loan Trading & Portfolio Restructuring

40 pelajaran
  • 01. Refinancing, Secondary Loan Trading & Portfolio Restructuring
  • 02. Isu Pengantar: Refinancing structure dan Dampaknya terhadap Restructuring implementation
  • 03. Peta Pembahasan: Refinancing structure • Secondary loan sale • Consent requirements • Portfolio covenants • Security continuity • Restructuring implementation
  • 04. Sasaran Analisis: Pelunasan Fasilitas Lama dari Pinjaman Baru, Pihak Pemberi Persetujuan, dan Pemetaan Utang dan Kemampuan Membayar
  • 05. Refinancing structure: Pelunasan Fasilitas Lama dari Pinjaman Baru
  • 06. Refinancing structure: Pembatasan Pembiayaan Ulang dalam Kontrak
  • 07. Refinancing structure: Persetujuan Kreditur dan Pemberi Konsesi
  • 08. Refinancing structure: Kelangsungan serta Peringkat Jaminan
  • 09. Refinancing structure: Alokasi Keuntungan dan Biaya Pembiayaan Ulang
  • 10. Secondary loan sale: Jumlah Pokok dan Ketersediaan Fasilitas
  • 11. Secondary loan sale: Dasar Perhitungan Bunga serta Biaya
  • 12. Secondary loan sale: Syarat Penarikan dan Jadwal Pembayaran
  • 13. Secondary loan sale: Jaminan serta Covenant Peminjam
  • 14. Secondary loan sale: Peristiwa Default dan Hak Percepatan
  • 15. Consent requirements: Pihak Pemberi Persetujuan
  • 16. Consent requirements: Pemicu Permohonan
  • 17. Consent requirements: Informasi yang Diperlukan
  • 18. Consent requirements: Batas Waktu
  • 19. Consent requirements: Akibat Tanpa Persetujuan
  • 20. Portfolio covenants: Janji Melakukan atau Membatasi Tindakan
  • 21. Portfolio covenants: Pengujian Covenant Finansial secara Berkala
  • 22. Portfolio covenants: Ruang Headroom serta Cure Rights
  • 23. Portfolio covenants: Permohonan Waiver atas Pelanggaran
  • 24. Portfolio covenants: Kaitan Pelanggaran dengan Events of Default
  • 25. Security continuity: Objek dan Hak yang Dijaminkan
  • 26. Security continuity: Pembentukan serta Penyempurnaan Pengikatan
  • 27. Security continuity: Peringkat terhadap Hak Pihak Lain
  • 28. Security continuity: Pembatasan Pelepasan atau Pengalihan Objek
  • 29. Security continuity: Pelaksanaan Hak saat Kewajiban Tidak Dipenuhi
  • 30. Restructuring implementation: Pemetaan Utang dan Kemampuan Membayar
  • 31. Restructuring implementation: Perubahan Jatuh Tempo serta Tingkat Bunga
  • 32. Restructuring implementation: Persetujuan Kreditur yang Diperlukan
  • 33. Restructuring implementation: Perlakuan Jaminan dan Covenant
  • 34. Restructuring implementation: Pelaksanaan Rencana serta Pengawasan Kepatuhan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Jumlah Pokok dan Ketersediaan Fasilitas pada Secondary loan sale
  • 36. Prinsip Kunci Refinancing structure: Kelangsungan serta Peringkat Jaminan serta Alokasi Keuntungan dan Biaya Pembiayaan Ulang
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Security continuity: Perselisihan tentang Peringkat terhadap Hak Pihak Lain
  • 38. Sintesis Refinancing, Secondary Loan Trading & Portfolio Restructuring: Pelunasan Fasilitas Lama dari Pinjaman Baru • Pihak Pemberi Persetujuan • Pemetaan Utang dan Kemampuan Membayar
  • 39. Tugas Restructuring implementation: Susun Analisis Persetujuan Kreditur yang Diperlukan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Refinancing, Secondary Loan Trading & Portfolio Restructuring: JDIH Bappenas dan Kementerian Keuangan; perjanjian KPBU; dokumen pembiayaan; formulir resmi FIDIC

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang hukum dagang atau hukum bisnis Indonesia.

Deskripsi

Strukturisasi pembiayaan proyek (project finance), perjanjian konsesi KPBU, penyusunan kontrak EPC (FIDIC), sindikasi kredit, dan jaminan keamanan.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

Oil & Gas Law
-66%
SLIDES Terlaris Expertise

Oil & Gas Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Mining & Mineral Law
-66%
SLIDES Terlaris Essential

Mining & Mineral Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Geothermal & Renewable Energy Law
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

Geothermal & Renewable Energy Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000