Corporate Law Firm › SLIDES • Professional

Islamic Finance & Sukuk

Shariah Compliance Contracts, Sukuk Structuring, Islamic Projects, and Takaful Insurance

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai kerangka hukum regulasi Indonesia dan teknik perancangan dokumen transaksi korporat.
Mampu memberikan pertimbangan hukum dan memitigasi risiko hukum transaksi secara komprehensif.

Daftar Isi

BAB 01: Shariah Compliance, DSN-MUI & Fatwa Framework

40 pelajaran
  • 01. Shariah Compliance, DSN-MUI & Fatwa Framework
  • 02. Isu Pengantar: Sharia principles dan Dampaknya terhadap Compliance review
  • 03. Peta Pembahasan: Sharia principles • DSN-MUI fatwa • Contract compliance • Prohibited elements • Sharia governance • Compliance review
  • 04. Sasaran Analisis: Dasar Prinsip Syariah untuk Struktur Produk, Daftar Kewajiban yang Harus Dipenuhi, dan Daftar Kewajiban yang Harus Dipenuhi
  • 05. Sharia principles: Dasar Prinsip Syariah untuk Struktur Produk
  • 06. Sharia principles: Pemetaan Akad dan Aliran Transaksi
  • 07. Sharia principles: Pencegahan Riba, Gharar, dan Maysir
  • 08. Sharia principles: Kewenangan Pengawas serta Rujukan Fatwa
  • 09. Sharia principles: Perbaikan ketika Ditemukan Ketidakpatuhan
  • 10. DSN-MUI fatwa: Lembaga Penerbit dan Ruang Lingkup Fatwa
  • 11. DSN-MUI fatwa: Akad serta Syarat yang Dirujuk
  • 12. DSN-MUI fatwa: Hubungan Fatwa dengan Regulasi Mengikat
  • 13. DSN-MUI fatwa: Penelaahan Dokumen Produk
  • 14. DSN-MUI fatwa: Pembaruan Kepatuhan ketika Fatwa Berubah
  • 15. Contract compliance: Daftar Kewajiban yang Harus Dipenuhi
  • 16. Contract compliance: Penanggung Jawab pada Setiap Fungsi
  • 17. Contract compliance: Kontrol Pencegahan serta Deteksi
  • 18. Contract compliance: Bukti Pelaksanaan dan Pengujian Efektivitas
  • 19. Contract compliance: Eskalasi Pelanggaran serta Tindakan Korektif
  • 20. Prohibited elements: Riba
  • 21. Prohibited elements: Gharar
  • 22. Prohibited elements: Maysir
  • 23. Prohibited elements: Objek Terlarang
  • 24. Prohibited elements: Perbaikan Struktur Akad
  • 25. Sharia governance: Dasar Prinsip Syariah untuk Struktur Produk
  • 26. Sharia governance: Pemetaan Akad dan Aliran Transaksi
  • 27. Sharia governance: Pencegahan Riba, Gharar, dan Maysir
  • 28. Sharia governance: Kewenangan Pengawas serta Rujukan Fatwa
  • 29. Sharia governance: Perbaikan ketika Ditemukan Ketidakpatuhan
  • 30. Compliance review: Daftar Kewajiban yang Harus Dipenuhi
  • 31. Compliance review: Penanggung Jawab pada Setiap Fungsi
  • 32. Compliance review: Kontrol Pencegahan serta Deteksi
  • 33. Compliance review: Bukti Pelaksanaan dan Pengujian Efektivitas
  • 34. Compliance review: Eskalasi Pelanggaran serta Tindakan Korektif
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Lembaga Penerbit dan Ruang Lingkup Fatwa pada DSN-MUI fatwa
  • 36. Prinsip Kunci Sharia principles: Kewenangan Pengawas serta Rujukan Fatwa serta Perbaikan ketika Ditemukan Ketidakpatuhan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Sharia governance: Perselisihan tentang Pencegahan Riba, Gharar, dan Maysir
  • 38. Sintesis Shariah Compliance, DSN-MUI & Fatwa Framework: Dasar Prinsip Syariah untuk Struktur Produk • Daftar Kewajiban yang Harus Dipenuhi • Daftar Kewajiban yang Harus Dipenuhi
  • 39. Tugas Compliance review: Susun Analisis Kontrol Pencegahan serta Deteksi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Shariah Compliance, DSN-MUI & Fatwa Framework: DSN-MUI; JDIH OJK; AAOIFI dan IFSB sesuai konteks; dokumen akad serta opini pengawas syariah

BAB 02: Sukuk Structuring: Ijarah, Mudharabah, Musyarakah & Wakalah

40 pelajaran
  • 01. Sukuk Structuring: Ijarah, Mudharabah, Musyarakah & Wakalah
  • 02. Isu Pengantar: Ijarah sukuk dan Dampaknya terhadap Investor recourse
  • 03. Peta Pembahasan: Ijarah sukuk • Mudharabah sukuk • Musyarakah sukuk • Wakalah sukuk • Underlying assets • Investor recourse
  • 04. Sasaran Analisis: Hak Manfaat Aset sebagai Dasar Penerbitan, Penyertaan Modal oleh Para Mitra, dan Hak Kontraktual Investor
  • 05. Ijarah sukuk: Hak Manfaat Aset sebagai Dasar Penerbitan
  • 06. Ijarah sukuk: Aliran Pembayaran Sewa kepada Investor
  • 07. Ijarah sukuk: Tanggung Jawab Pemeliharaan Aset
  • 08. Ijarah sukuk: Purchase Undertaking pada Akhir Jangka Waktu
  • 09. Ijarah sukuk: Akibat Aset Tidak Dapat Digunakan
  • 10. Mudharabah sukuk: Kontribusi Modal dan Pengelolaan Usaha
  • 11. Mudharabah sukuk: Nisbah Pembagian Keuntungan
  • 12. Mudharabah sukuk: Penanggungan Kerugian sesuai Prinsip Akad
  • 13. Mudharabah sukuk: Batas Jaminan oleh Pengelola
  • 14. Mudharabah sukuk: Pelaporan Hasil Usaha dan Distribusi
  • 15. Musyarakah sukuk: Penyertaan Modal oleh Para Mitra
  • 16. Musyarakah sukuk: Pembagian Laba menurut Nisbah
  • 17. Musyarakah sukuk: Pembagian Kerugian menurut Porsi Modal
  • 18. Musyarakah sukuk: Kewenangan Pengelolaan Usaha
  • 19. Musyarakah sukuk: Pengalihan Kepentingan serta Pengakhiran Kemitraan
  • 20. Wakalah sukuk: Mandat Pengelolaan kepada Wakil
  • 21. Wakalah sukuk: Aset atau Kegiatan yang Dapat Dibiayai
  • 22. Wakalah sukuk: Penetapan Imbalan Wakil
  • 23. Wakalah sukuk: Pemisahan Hasil Investasi dan Biaya Pengelolaan
  • 24. Wakalah sukuk: Pertanggungjawaban ketika Mandat Dilanggar
  • 25. Underlying assets: Kelayakan Aset
  • 26. Underlying assets: Hak atas Manfaat
  • 27. Underlying assets: Nilai Aset
  • 28. Underlying assets: Pembatasan Transfer
  • 29. Underlying assets: Penggantian Aset
  • 30. Investor recourse: Hak Kontraktual Investor
  • 31. Investor recourse: Klaim terhadap Penerbit
  • 32. Investor recourse: Hak atas Aset
  • 33. Investor recourse: Batas Jaminan
  • 34. Investor recourse: Pemulihan saat Default
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kontribusi Modal dan Pengelolaan Usaha pada Mudharabah sukuk
  • 36. Prinsip Kunci Ijarah sukuk: Purchase Undertaking pada Akhir Jangka Waktu serta Akibat Aset Tidak Dapat Digunakan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Underlying assets: Perselisihan tentang Nilai Aset
  • 38. Sintesis Sukuk Structuring: Ijarah, Mudharabah, Musyarakah & Wakalah: Hak Manfaat Aset sebagai Dasar Penerbitan • Penyertaan Modal oleh Para Mitra • Hak Kontraktual Investor
  • 39. Tugas Investor recourse: Susun Analisis Hak atas Aset dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Sukuk Structuring: Ijarah, Mudharabah, Musyarakah & Wakalah: DSN-MUI; JDIH OJK; AAOIFI dan IFSB sesuai konteks; dokumen akad serta opini pengawas syariah

BAB 03: Produk Perbankan Syariah: Akad Murabahah, Bagi Hasil, dan Persetujuan Produk

40 pelajaran
  • 01. Produk Perbankan Syariah: Akad Murabahah, Bagi Hasil, dan Persetujuan Produk
  • 02. Isu Pengantar: Islamic banking contracts dan Dampaknya terhadap Ketepatan istilah akad dan produk
  • 03. Peta Pembahasan: Islamic banking contracts • Murabahah margin • Profit sharing • Product approval • Prohibited speculation • Ketepatan istilah akad dan produk
  • 04. Sasaran Analisis: Kegiatan yang Dibiayai dan Kesesuaian Syariah, Dasar Laba yang Dapat Dibagikan, dan Murabahah sebagai Akad Jual Beli
  • 05. Islamic banking contracts: Kegiatan yang Dibiayai dan Kesesuaian Syariah
  • 06. Islamic banking contracts: Pemilihan Akad sesuai Tujuan Ekonomi
  • 07. Islamic banking contracts: Hak serta Kewajiban Para Pihak dalam Akad
  • 08. Islamic banking contracts: Pengawasan atas Pelaksanaan Transaksi
  • 09. Islamic banking contracts: Penanganan Ketidakpatuhan dan Penyelesaian Sengketa
  • 10. Murabahah margin: Harga Perolehan dan Margin yang Diungkapkan
  • 11. Murabahah margin: Kepemilikan Barang sebelum Dijual
  • 12. Murabahah margin: Urutan Pembelian dan Penjualan kepada Nasabah
  • 13. Murabahah margin: Pembayaran Tangguh serta Jaminan
  • 14. Murabahah margin: Penanganan Keterlambatan sesuai Ketentuan Syariah
  • 15. Profit sharing: Dasar Laba yang Dapat Dibagikan
  • 16. Profit sharing: Nisbah yang Disepakati dalam Akad
  • 17. Profit sharing: Pembedaan Pembagian Laba dan Beban Kerugian
  • 18. Profit sharing: Verifikasi Catatan Hasil Usaha
  • 19. Profit sharing: Penyesuaian Distribusi ketika Data Dikoreksi
  • 20. Product approval: Penelaahan Struktur Produk
  • 21. Product approval: Akad serta Aliran Dana
  • 22. Product approval: Persetujuan Pengawas Syariah
  • 23. Product approval: Persyaratan Regulator
  • 24. Product approval: Monitoring setelah Peluncuran
  • 25. Prohibited speculation: Maysir dalam Transaksi
  • 26. Prohibited speculation: Ketidakpastian Berlebih
  • 27. Prohibited speculation: Pembedaan Risiko Bisnis
  • 28. Prohibited speculation: Objek Transaksi Riil
  • 29. Prohibited speculation: Penilaian Pengawas Syariah
  • 30. Ketepatan istilah akad dan produk: Murabahah sebagai Akad Jual Beli
  • 31. Ketepatan istilah akad dan produk: Margin dan Harga Jual
  • 32. Ketepatan istilah akad dan produk: Pembedaan Margin Murabahah dan Margin Trading
  • 33. Ketepatan istilah akad dan produk: Larangan Spekulasi
  • 34. Ketepatan istilah akad dan produk: Kesesuaian Istilah dengan Produk
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Harga Perolehan dan Margin yang Diungkapkan pada Murabahah margin
  • 36. Prinsip Kunci Islamic banking contracts: Pengawasan atas Pelaksanaan Transaksi serta Penanganan Ketidakpatuhan dan Penyelesaian Sengketa
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Prohibited speculation: Perselisihan tentang Pembedaan Risiko Bisnis
  • 38. Sintesis Produk Perbankan Syariah: Akad Murabahah, Bagi Hasil, dan Persetujuan Produk: Kegiatan yang Dibiayai dan Kesesuaian Syariah • Dasar Laba yang Dapat Dibagikan • Murabahah sebagai Akad Jual Beli
  • 39. Tugas Ketepatan istilah akad dan produk: Susun Analisis Pembedaan Margin Murabahah dan Margin Trading dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Produk Perbankan Syariah: Akad Murabahah, Bagi Hasil, dan Persetujuan Produk: DSN-MUI; JDIH OJK; AAOIFI dan IFSB sesuai konteks; dokumen akad serta opini pengawas syariah

BAB 04: Islamic Project Finance & Infrastructure Sukuk

40 pelajaran
  • 01. Islamic Project Finance & Infrastructure Sukuk
  • 02. Isu Pengantar: Islamic project SPV dan Dampaknya terhadap Infrastructure sukuk
  • 03. Peta Pembahasan: Islamic project SPV • Asset-based financing • Construction phase contracts • Lease commencement • Security arrangements • Infrastructure sukuk
  • 04. Sasaran Analisis: Pemisahan Badan Usaha Proyek dari Sponsor, Lingkup Pekerjaan serta Batas Tanggung Jawab, dan Akad yang Menjadi Dasar Penerbitan
  • 05. Islamic project SPV: Pemisahan Badan Usaha Proyek dari Sponsor
  • 06. Islamic project SPV: Hak Sponsor melalui Saham dan Perjanjian
  • 07. Islamic project SPV: Pembatasan Kegiatan di Luar Proyek
  • 08. Islamic project SPV: Arus Dana antara Sponsor dan Perusahaan Proyek
  • 09. Islamic project SPV: Pengendalian Perubahan Kepemilikan selama Pembiayaan
  • 10. Asset-based financing: Kebutuhan Dana serta Jadwal Penggunaan
  • 11. Asset-based financing: Pilihan Utang dan Penyertaan Modal
  • 12. Asset-based financing: Persetujuan serta Dokumen Pembiayaan
  • 13. Asset-based financing: Pembatasan terhadap Kegiatan Penerima Dana
  • 14. Asset-based financing: Kondisi Pelunasan atau Realisasi Investasi
  • 15. Construction phase contracts: Lingkup Pekerjaan serta Batas Tanggung Jawab
  • 16. Construction phase contracts: Harga, Jadwal, dan Tahap Pembayaran
  • 17. Construction phase contracts: Perubahan Pekerjaan serta Perpanjangan Waktu
  • 18. Construction phase contracts: Pengujian, Serah Terima, dan Cacat
  • 19. Construction phase contracts: Klaim serta Forum Penyelesaian Sengketa
  • 20. Lease commencement: Identifikasi Objek dan Kondisi Serah Terima
  • 21. Lease commencement: Masa Sewa serta Perpanjangan
  • 22. Lease commencement: Sewa, Deposit, dan Biaya Tambahan
  • 23. Lease commencement: Pemeliharaan serta Pembatasan Penggunaan
  • 24. Lease commencement: Pengakhiran dan Pengembalian Objek
  • 25. Security arrangements: Objek dan Hak yang Dijaminkan
  • 26. Security arrangements: Pembentukan serta Penyempurnaan Pengikatan
  • 27. Security arrangements: Peringkat terhadap Hak Pihak Lain
  • 28. Security arrangements: Pembatasan Pelepasan atau Pengalihan Objek
  • 29. Security arrangements: Pelaksanaan Hak saat Kewajiban Tidak Dipenuhi
  • 30. Infrastructure sukuk: Akad yang Menjadi Dasar Penerbitan
  • 31. Infrastructure sukuk: Aset atau Kegiatan yang Mendukung Struktur
  • 32. Infrastructure sukuk: Aliran Imbal Hasil kepada Investor
  • 33. Infrastructure sukuk: Recourse Investor terhadap Aset dan Penerbit
  • 34. Infrastructure sukuk: Penelaahan Syariah serta Dokumentasi Penawaran
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kebutuhan Dana serta Jadwal Penggunaan pada Asset-based financing
  • 36. Prinsip Kunci Islamic project SPV: Arus Dana antara Sponsor dan Perusahaan Proyek serta Pengendalian Perubahan Kepemilikan selama Pembiayaan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Security arrangements: Perselisihan tentang Peringkat terhadap Hak Pihak Lain
  • 38. Sintesis Islamic Project Finance & Infrastructure Sukuk: Pemisahan Badan Usaha Proyek dari Sponsor • Lingkup Pekerjaan serta Batas Tanggung Jawab • Akad yang Menjadi Dasar Penerbitan
  • 39. Tugas Infrastructure sukuk: Susun Analisis Aliran Imbal Hasil kepada Investor dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Islamic Project Finance & Infrastructure Sukuk: DSN-MUI; JDIH OJK; AAOIFI dan IFSB sesuai konteks; dokumen akad serta opini pengawas syariah

BAB 05: Takaful (Islamic Insurance) Regulation & Retakaful

40 pelajaran
  • 01. Takaful (Islamic Insurance) Regulation & Retakaful
  • 02. Isu Pengantar: Takaful participants dan Dampaknya terhadap Takaful regulation
  • 03. Peta Pembahasan: Takaful participants • Risk fund • Operator fee • Retakaful • Surplus allocation • Takaful regulation
  • 04. Sasaran Analisis: Pemisahan Dana Peserta dan Dana Pengelola, Dasar Imbalan Pengelola, dan Pemisahan Dana Peserta dan Dana Pengelola
  • 05. Takaful participants: Pemisahan Dana Peserta dan Dana Pengelola
  • 06. Takaful participants: Kontribusi Tabarru' dalam Dana Risiko
  • 07. Takaful participants: Akad dan Imbalan Pengelola
  • 08. Takaful participants: Penetapan serta Distribusi Surplus Underwriting
  • 09. Takaful participants: Penanganan Defisit dan Dukungan Retakaful
  • 10. Risk fund: Kontribusi Peserta
  • 11. Risk fund: Pemisahan Dana
  • 12. Risk fund: Pembayaran Klaim
  • 13. Risk fund: Defisit Dana
  • 14. Risk fund: Pelaporan Saldo
  • 15. Operator fee: Dasar Imbalan Pengelola
  • 16. Operator fee: Akad Wakalah
  • 17. Operator fee: Biaya Operasional
  • 18. Operator fee: Persetujuan Peserta
  • 19. Operator fee: Keterbukaan Fee
  • 20. Retakaful: Risiko yang Diserahkan
  • 21. Retakaful: Hubungan dengan Pengelola Takaful
  • 22. Retakaful: Kontribusi Retakaful
  • 23. Retakaful: Pemulihan Klaim
  • 24. Retakaful: Kesesuaian Syariah
  • 25. Surplus allocation: Definisi Surplus
  • 26. Surplus allocation: Pencadangan Risiko
  • 27. Surplus allocation: Porsi Peserta
  • 28. Surplus allocation: Hak Pengelola jika Sah
  • 29. Surplus allocation: Prosedur Distribusi
  • 30. Takaful regulation: Pemisahan Dana Peserta dan Dana Pengelola
  • 31. Takaful regulation: Kontribusi Tabarru' dalam Dana Risiko
  • 32. Takaful regulation: Akad dan Imbalan Pengelola
  • 33. Takaful regulation: Penetapan serta Distribusi Surplus Underwriting
  • 34. Takaful regulation: Penanganan Defisit dan Dukungan Retakaful
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kontribusi Peserta pada Risk fund
  • 36. Prinsip Kunci Takaful participants: Penetapan serta Distribusi Surplus Underwriting serta Penanganan Defisit dan Dukungan Retakaful
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Surplus allocation: Perselisihan tentang Porsi Peserta
  • 38. Sintesis Takaful (Islamic Insurance) Regulation & Retakaful: Pemisahan Dana Peserta dan Dana Pengelola • Dasar Imbalan Pengelola • Pemisahan Dana Peserta dan Dana Pengelola
  • 39. Tugas Takaful regulation: Susun Analisis Akad dan Imbalan Pengelola dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Takaful (Islamic Insurance) Regulation & Retakaful: DSN-MUI; JDIH OJK; AAOIFI dan IFSB sesuai konteks; dokumen akad serta opini pengawas syariah

BAB 06: Islamic Capital Markets, Sovereign Sukuk & Corporate Sukuk

40 pelajaran
  • 01. Islamic Capital Markets, Sovereign Sukuk & Corporate Sukuk
  • 02. Isu Pengantar: Sovereign sukuk dan Dampaknya terhadap Secondary trading
  • 03. Peta Pembahasan: Sovereign sukuk • Corporate sukuk • Issuance approvals • Asset linkage • Investor disclosures • Secondary trading
  • 04. Sasaran Analisis: Akad yang Menjadi Dasar Penerbitan, Kewenangan Memberikan Persetujuan, dan Objek yang Diperdagangkan
  • 05. Sovereign sukuk: Akad yang Menjadi Dasar Penerbitan
  • 06. Sovereign sukuk: Aset atau Kegiatan yang Mendukung Struktur
  • 07. Sovereign sukuk: Aliran Imbal Hasil kepada Investor
  • 08. Sovereign sukuk: Recourse Investor terhadap Aset dan Penerbit
  • 09. Sovereign sukuk: Penelaahan Syariah serta Dokumentasi Penawaran
  • 10. Corporate sukuk: Akad yang Menjadi Dasar Penerbitan
  • 11. Corporate sukuk: Aset atau Kegiatan yang Mendukung Struktur
  • 12. Corporate sukuk: Aliran Imbal Hasil kepada Investor
  • 13. Corporate sukuk: Recourse Investor terhadap Aset dan Penerbit
  • 14. Corporate sukuk: Penelaahan Syariah serta Dokumentasi Penawaran
  • 15. Issuance approvals: Kewenangan Memberikan Persetujuan
  • 16. Issuance approvals: Ambang atau Peristiwa Pemicu Pengajuan
  • 17. Issuance approvals: Dokumen Pendukung Penilaian
  • 18. Issuance approvals: Persetujuan Bersyarat serta Kewajiban Lanjutan
  • 19. Issuance approvals: Batas Waktu Pemenuhan sebelum Pelaksanaan
  • 20. Asset linkage: Keterkaitan dengan Transaksi Riil
  • 21. Asset linkage: Hak Manfaat
  • 22. Asset linkage: Aliran Imbal Hasil
  • 23. Asset linkage: Recourse Investor
  • 24. Asset linkage: Risiko Aset Dasar
  • 25. Investor disclosures: Fakta yang Wajib Diungkapkan
  • 26. Investor disclosures: Penerima dan Waktu Penyampaian
  • 27. Investor disclosures: Ambang Materialitas Informasi
  • 28. Investor disclosures: Verifikasi serta Persetujuan Internal
  • 29. Investor disclosures: Koreksi ketika Pengungkapan Tidak Akurat
  • 30. Secondary trading: Objek yang Diperdagangkan
  • 31. Secondary trading: Komposisi Aset
  • 32. Secondary trading: Batas Jual Beli Piutang
  • 33. Secondary trading: Harga Transaksi
  • 34. Secondary trading: Pengawasan Syariah
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Akad yang Menjadi Dasar Penerbitan pada Corporate sukuk
  • 36. Prinsip Kunci Sovereign sukuk: Recourse Investor terhadap Aset dan Penerbit serta Penelaahan Syariah serta Dokumentasi Penawaran
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Investor disclosures: Perselisihan tentang Ambang Materialitas Informasi
  • 38. Sintesis Islamic Capital Markets, Sovereign Sukuk & Corporate Sukuk: Akad yang Menjadi Dasar Penerbitan • Kewenangan Memberikan Persetujuan • Objek yang Diperdagangkan
  • 39. Tugas Secondary trading: Susun Analisis Batas Jual Beli Piutang dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Islamic Capital Markets, Sovereign Sukuk & Corporate Sukuk: DSN-MUI; JDIH OJK; AAOIFI dan IFSB sesuai konteks; dokumen akad serta opini pengawas syariah

BAB 07: Islamic Fintech, Crowdfunding & Digital Waqf

40 pelajaran
  • 01. Islamic Fintech, Crowdfunding & Digital Waqf
  • 02. Isu Pengantar: Islamic crowdfunding dan Dampaknya terhadap Sharia review
  • 03. Peta Pembahasan: Islamic crowdfunding • Platform contracts • Digital waqf • Investor protection • Fund segregation • Sharia review
  • 04. Sasaran Analisis: Kegiatan yang Dibiayai dan Kesesuaian Syariah, Harta yang Ditetapkan sebagai Wakaf, dan Dasar Prinsip Syariah untuk Struktur Produk
  • 05. Islamic crowdfunding: Kegiatan yang Dibiayai dan Kesesuaian Syariah
  • 06. Islamic crowdfunding: Pemilihan Akad sesuai Tujuan Ekonomi
  • 07. Islamic crowdfunding: Hak serta Kewajiban Para Pihak dalam Akad
  • 08. Islamic crowdfunding: Pengawasan atas Pelaksanaan Transaksi
  • 09. Islamic crowdfunding: Penanganan Ketidakpatuhan dan Penyelesaian Sengketa
  • 10. Platform contracts: Peran Platform dan Pelaku Usaha Pengguna
  • 11. Platform contracts: Syarat Akses serta Penggunaan Layanan
  • 12. Platform contracts: Tanggung Jawab atas Konten atau Transaksi
  • 13. Platform contracts: Penanganan Pengaduan dan Pelanggaran
  • 14. Platform contracts: Perubahan Ketentuan serta Pengakhiran Akun
  • 15. Digital waqf: Harta yang Ditetapkan sebagai Wakaf
  • 16. Digital waqf: Ikrar serta Dokumen Pembentukan Wakaf
  • 17. Digital waqf: Kewenangan Nazhir dalam Pengelolaan
  • 18. Digital waqf: Hak Penerima Manfaat dan Peruntukan
  • 19. Digital waqf: Pelaporan serta Perlindungan Pokok Harta Wakaf
  • 20. Investor protection: Informasi Material
  • 21. Investor protection: Kesesuaian Penawaran
  • 22. Investor protection: Pemisahan Aset
  • 23. Investor protection: Penanganan Pengaduan
  • 24. Investor protection: Hak Pemulihan
  • 25. Fund segregation: Rekening Terpisah
  • 26. Fund segregation: Hak Pemilik Dana
  • 27. Fund segregation: Kontrol Pengeluaran
  • 28. Fund segregation: Rekonsiliasi
  • 29. Fund segregation: Perlindungan saat Pengelola Gagal
  • 30. Sharia review: Dasar Prinsip Syariah untuk Struktur Produk
  • 31. Sharia review: Pemetaan Akad dan Aliran Transaksi
  • 32. Sharia review: Pencegahan Riba, Gharar, dan Maysir
  • 33. Sharia review: Kewenangan Pengawas serta Rujukan Fatwa
  • 34. Sharia review: Perbaikan ketika Ditemukan Ketidakpatuhan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Peran Platform dan Pelaku Usaha Pengguna pada Platform contracts
  • 36. Prinsip Kunci Islamic crowdfunding: Pengawasan atas Pelaksanaan Transaksi serta Penanganan Ketidakpatuhan dan Penyelesaian Sengketa
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Fund segregation: Perselisihan tentang Kontrol Pengeluaran
  • 38. Sintesis Islamic Fintech, Crowdfunding & Digital Waqf: Kegiatan yang Dibiayai dan Kesesuaian Syariah • Harta yang Ditetapkan sebagai Wakaf • Dasar Prinsip Syariah untuk Struktur Produk
  • 39. Tugas Sharia review: Susun Analisis Pencegahan Riba, Gharar, dan Maysir dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Islamic Fintech, Crowdfunding & Digital Waqf: DSN-MUI; JDIH OJK; AAOIFI dan IFSB sesuai konteks; dokumen akad serta opini pengawas syariah

BAB 08: Shariah Governance, Board Advisory & Compliance Audit

40 pelajaran
  • 01. Shariah Governance, Board Advisory & Compliance Audit
  • 02. Isu Pengantar: Dewan Pengawas Syariah dan Dampaknya terhadap Rectification process
  • 03. Peta Pembahasan: Dewan Pengawas Syariah • Product review • Fatwa mapping • Sharia audit • Noncompliance income • Rectification process
  • 04. Sasaran Analisis: Dasar Prinsip Syariah untuk Struktur Produk, Produk, dan Temuan Ketidakpatuhan
  • 05. Dewan Pengawas Syariah: Dasar Prinsip Syariah untuk Struktur Produk
  • 06. Dewan Pengawas Syariah: Pemetaan Akad dan Aliran Transaksi
  • 07. Dewan Pengawas Syariah: Pencegahan Riba, Gharar, dan Maysir
  • 08. Dewan Pengawas Syariah: Kewenangan Pengawas serta Rujukan Fatwa
  • 09. Dewan Pengawas Syariah: Perbaikan ketika Ditemukan Ketidakpatuhan
  • 10. Product review: Struktur Produk
  • 11. Product review: Akad yang Digunakan
  • 12. Product review: Aliran Dana
  • 13. Product review: Kesesuaian Fatwa
  • 14. Product review: Persetujuan Pengawas
  • 15. Fatwa mapping: Produk
  • 16. Fatwa mapping: Akad
  • 17. Fatwa mapping: Fatwa Rujukan
  • 18. Fatwa mapping: Syarat Pelaksanaan
  • 19. Fatwa mapping: Kesenjangan Dokumen
  • 20. Sharia audit: Dasar Prinsip Syariah untuk Struktur Produk
  • 21. Sharia audit: Pemetaan Akad dan Aliran Transaksi
  • 22. Sharia audit: Pencegahan Riba, Gharar, dan Maysir
  • 23. Sharia audit: Kewenangan Pengawas serta Rujukan Fatwa
  • 24. Sharia audit: Perbaikan ketika Ditemukan Ketidakpatuhan
  • 25. Noncompliance income: Penghasilan yang Masuk Basis Pajak
  • 26. Noncompliance income: Pengurang yang Memenuhi Persyaratan
  • 27. Noncompliance income: Pengakuan Periode dan Dokumentasi
  • 28. Noncompliance income: Perhitungan Kewajiban atas Penghasilan Bersih
  • 29. Noncompliance income: Perbedaan Perlakuan Domestik dan Lintas Negara
  • 30. Rectification process: Temuan Ketidakpatuhan
  • 31. Rectification process: Koreksi Akad
  • 32. Rectification process: Penanganan Pendapatan Nonhalal
  • 33. Rectification process: Persetujuan Pengawas
  • 34. Rectification process: Verifikasi Penyelesaian
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Struktur Produk pada Product review
  • 36. Prinsip Kunci Dewan Pengawas Syariah: Kewenangan Pengawas serta Rujukan Fatwa serta Perbaikan ketika Ditemukan Ketidakpatuhan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Noncompliance income: Perselisihan tentang Pengakuan Periode dan Dokumentasi
  • 38. Sintesis Shariah Governance, Board Advisory & Compliance Audit: Dasar Prinsip Syariah untuk Struktur Produk • Produk • Temuan Ketidakpatuhan
  • 39. Tugas Rectification process: Susun Analisis Penanganan Pendapatan Nonhalal dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Shariah Governance, Board Advisory & Compliance Audit: DSN-MUI; JDIH OJK; AAOIFI dan IFSB sesuai konteks; dokumen akad serta opini pengawas syariah

BAB 09: Islamic Wealth Management, Waqf & Estate Planning

40 pelajaran
  • 01. Islamic Wealth Management, Waqf & Estate Planning
  • 02. Isu Pengantar: Islamic estate planning dan Dampaknya terhadap Fiduciary duties
  • 03. Peta Pembahasan: Islamic estate planning • Waqf assets • Beneficiary rights • Wealth management mandate • Inheritance interface • Fiduciary duties
  • 04. Sasaran Analisis: Kegiatan yang Dibiayai dan Kesesuaian Syariah, Identitas Penerima Manfaat, dan Objek Benda yang Dibebani Jaminan Fidusia
  • 05. Islamic estate planning: Kegiatan yang Dibiayai dan Kesesuaian Syariah
  • 06. Islamic estate planning: Pemilihan Akad sesuai Tujuan Ekonomi
  • 07. Islamic estate planning: Hak serta Kewajiban Para Pihak dalam Akad
  • 08. Islamic estate planning: Pengawasan atas Pelaksanaan Transaksi
  • 09. Islamic estate planning: Penanganan Ketidakpatuhan dan Penyelesaian Sengketa
  • 10. Waqf assets: Harta yang Ditetapkan sebagai Wakaf
  • 11. Waqf assets: Ikrar serta Dokumen Pembentukan Wakaf
  • 12. Waqf assets: Kewenangan Nazhir dalam Pengelolaan
  • 13. Waqf assets: Hak Penerima Manfaat dan Peruntukan
  • 14. Waqf assets: Pelaporan serta Perlindungan Pokok Harta Wakaf
  • 15. Beneficiary rights: Identitas Penerima Manfaat
  • 16. Beneficiary rights: Dasar Hak atas Aset atau Penghasilan
  • 17. Beneficiary rights: Syarat serta Waktu Distribusi
  • 18. Beneficiary rights: Kewajiban Pengelola terhadap Penerima
  • 19. Beneficiary rights: Perubahan Penerima dan Penyelesaian Keberatan
  • 20. Wealth management mandate: Pemisahan Kekayaan Pribadi dan Aset Investasi
  • 21. Wealth management mandate: Struktur Kepemilikan serta Penerima Manfaat
  • 22. Wealth management mandate: Mandat Pengelolaan dan Pembatasan Investasi
  • 23. Wealth management mandate: Dokumen Suksesi Pemilik
  • 24. Wealth management mandate: Risiko Lintas Negara terhadap Pengalihan Kekayaan
  • 25. Inheritance interface: Status Harta Pewaris
  • 26. Inheritance interface: Ahli Waris
  • 27. Inheritance interface: Wasiat atau Hibah
  • 28. Inheritance interface: Harta Wakaf yang Terpisah
  • 29. Inheritance interface: Konflik Yurisdiksi
  • 30. Fiduciary duties: Objek Benda yang Dibebani Jaminan Fidusia
  • 31. Fiduciary duties: Akta dan Pendaftaran Jaminan
  • 32. Fiduciary duties: Kedudukan Kreditur terhadap Hasil Penjualan Objek
  • 33. Fiduciary duties: Penggantian atau Pengalihan Benda Jaminan
  • 34. Fiduciary duties: Syarat Pelaksanaan Eksekusi menurut Hukum yang Berlaku
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Harta yang Ditetapkan sebagai Wakaf pada Waqf assets
  • 36. Prinsip Kunci Islamic estate planning: Pengawasan atas Pelaksanaan Transaksi serta Penanganan Ketidakpatuhan dan Penyelesaian Sengketa
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Inheritance interface: Perselisihan tentang Wasiat atau Hibah
  • 38. Sintesis Islamic Wealth Management, Waqf & Estate Planning: Kegiatan yang Dibiayai dan Kesesuaian Syariah • Identitas Penerima Manfaat • Objek Benda yang Dibebani Jaminan Fidusia
  • 39. Tugas Fiduciary duties: Susun Analisis Kedudukan Kreditur terhadap Hasil Penjualan Objek dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Islamic Wealth Management, Waqf & Estate Planning: DSN-MUI; JDIH OJK; AAOIFI dan IFSB sesuai konteks; dokumen akad serta opini pengawas syariah

BAB 10: Dispute Resolution in Islamic Finance (Shariah Arbitration)

40 pelajaran
  • 01. Dispute Resolution in Islamic Finance (Shariah Arbitration)
  • 02. Isu Pengantar: Sharia dispute clauses dan Dampaknya terhadap Award enforcement
  • 03. Peta Pembahasan: Sharia dispute clauses • Arbitration consent • Forum competence • Applicable principles • Expert evidence • Award enforcement
  • 04. Sasaran Analisis: Dasar Prinsip Syariah untuk Struktur Produk, Pembedaan Pengadilan, Arbitrase, dan Forum Khusus, dan Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 05. Sharia dispute clauses: Dasar Prinsip Syariah untuk Struktur Produk
  • 06. Sharia dispute clauses: Pemetaan Akad dan Aliran Transaksi
  • 07. Sharia dispute clauses: Pencegahan Riba, Gharar, dan Maysir
  • 08. Sharia dispute clauses: Kewenangan Pengawas serta Rujukan Fatwa
  • 09. Sharia dispute clauses: Perbaikan ketika Ditemukan Ketidakpatuhan
  • 10. Arbitration consent: Persetujuan Tertulis untuk Berarbitrase
  • 11. Arbitration consent: Pihak yang Terikat oleh Klausul
  • 12. Arbitration consent: Cakupan Sengketa yang Dirujuk
  • 13. Arbitration consent: Perluasan Persetujuan kepada Non-Signatories
  • 14. Arbitration consent: Akibat Klausul yang Tidak Jelas
  • 15. Forum competence: Pembedaan Pengadilan, Arbitrase, dan Forum Khusus
  • 16. Forum competence: Dasar Kewenangan Masing-masing Forum
  • 17. Forum competence: Kesesuaian Forum dengan Jenis Tuntutan
  • 18. Forum competence: Dampak Proses Paralel
  • 19. Forum competence: Pelaksanaan Hasil Penyelesaian
  • 20. Applicable principles: Sumber Hukum
  • 21. Applicable principles: Akad yang Disepakati
  • 22. Applicable principles: Rujukan Syariah
  • 23. Applicable principles: Norma Memaksa
  • 24. Applicable principles: Penanganan Perbedaan Interpretasi
  • 25. Expert evidence: Batas Keahlian dan Mandat Ahli
  • 26. Expert evidence: Asumsi serta Sumber Data Pendapat Ahli
  • 27. Expert evidence: Independensi dan Konflik Kepentingan
  • 28. Expert evidence: Pengujian Metode serta Kesimpulan
  • 29. Expert evidence: Bobot Pendapat Ahli dalam Pengambilan Keputusan
  • 30. Award enforcement: Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 31. Award enforcement: Notice dan Kesempatan Memenuhi Kewajiban
  • 32. Award enforcement: Forum serta Prosedur yang Tersedia
  • 33. Award enforcement: Hambatan Eksekusi terhadap Aset atau Pihak
  • 34. Award enforcement: Pencatatan Hasil Pemulihan dan Biaya
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Persetujuan Tertulis untuk Berarbitrase pada Arbitration consent
  • 36. Prinsip Kunci Sharia dispute clauses: Kewenangan Pengawas serta Rujukan Fatwa serta Perbaikan ketika Ditemukan Ketidakpatuhan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Expert evidence: Perselisihan tentang Independensi dan Konflik Kepentingan
  • 38. Sintesis Dispute Resolution in Islamic Finance (Shariah Arbitration): Dasar Prinsip Syariah untuk Struktur Produk • Pembedaan Pengadilan, Arbitrase, dan Forum Khusus • Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 39. Tugas Award enforcement: Susun Analisis Forum serta Prosedur yang Tersedia dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Dispute Resolution in Islamic Finance (Shariah Arbitration): DSN-MUI; JDIH OJK; AAOIFI dan IFSB sesuai konteks; dokumen akad serta opini pengawas syariah

BAB 11: Keuangan Mikro Syariah dan Koperasi: Struktur BMT serta Pengawasan Kegiatan Usaha

40 pelajaran
  • 01. Keuangan Mikro Syariah dan Koperasi: Struktur BMT serta Pengawasan Kegiatan Usaha
  • 02. Isu Pengantar: BMT structure dan Dampaknya terhadap Microfinance compliance
  • 03. Peta Pembahasan: BMT structure • Cooperative membership • Microfinance contracts • Depositor protection • Sharia supervision • Microfinance compliance
  • 04. Sasaran Analisis: Kegiatan Sosial dan Komersial, Jenis Akad, dan Daftar Kewajiban yang Harus Dipenuhi
  • 05. BMT structure: Kegiatan Sosial dan Komersial
  • 06. BMT structure: Bentuk Badan Hukum
  • 07. BMT structure: Keanggotaan
  • 08. BMT structure: Pengawasan Syariah
  • 09. BMT structure: Pemisahan Dana
  • 10. Cooperative membership: Syarat Menjadi Anggota
  • 11. Cooperative membership: Hak Suara
  • 12. Cooperative membership: Simpanan Anggota
  • 13. Cooperative membership: Kewajiban Partisipasi
  • 14. Cooperative membership: Pengakhiran Keanggotaan
  • 15. Microfinance contracts: Jenis Akad
  • 16. Microfinance contracts: Tujuan Pembiayaan
  • 17. Microfinance contracts: Hak Anggota
  • 18. Microfinance contracts: Imbal Hasil
  • 19. Microfinance contracts: Penanganan Gagal Bayar
  • 20. Depositor protection: Status Simpanan
  • 21. Depositor protection: Risiko Lembaga
  • 22. Depositor protection: Pemisahan Dana
  • 23. Depositor protection: Keterbukaan kepada Penyimpan
  • 24. Depositor protection: Batas Penjaminan yang Tersedia
  • 25. Sharia supervision: Dasar Prinsip Syariah untuk Struktur Produk
  • 26. Sharia supervision: Pemetaan Akad dan Aliran Transaksi
  • 27. Sharia supervision: Pencegahan Riba, Gharar, dan Maysir
  • 28. Sharia supervision: Kewenangan Pengawas serta Rujukan Fatwa
  • 29. Sharia supervision: Perbaikan ketika Ditemukan Ketidakpatuhan
  • 30. Microfinance compliance: Daftar Kewajiban yang Harus Dipenuhi
  • 31. Microfinance compliance: Penanggung Jawab pada Setiap Fungsi
  • 32. Microfinance compliance: Kontrol Pencegahan serta Deteksi
  • 33. Microfinance compliance: Bukti Pelaksanaan dan Pengujian Efektivitas
  • 34. Microfinance compliance: Eskalasi Pelanggaran serta Tindakan Korektif
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Syarat Menjadi Anggota pada Cooperative membership
  • 36. Prinsip Kunci BMT structure: Pengawasan Syariah serta Pemisahan Dana
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Sharia supervision: Perselisihan tentang Pencegahan Riba, Gharar, dan Maysir
  • 38. Sintesis Keuangan Mikro Syariah dan Koperasi: Struktur BMT serta Pengawasan Kegiatan Usaha: Kegiatan Sosial dan Komersial • Jenis Akad • Daftar Kewajiban yang Harus Dipenuhi
  • 39. Tugas Microfinance compliance: Susun Analisis Kontrol Pencegahan serta Deteksi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Keuangan Mikro Syariah dan Koperasi: Struktur BMT serta Pengawasan Kegiatan Usaha: DSN-MUI; JDIH OJK; AAOIFI dan IFSB sesuai konteks; dokumen akad serta opini pengawas syariah

BAB 12: Islamic Capital Markets & ETF

40 pelajaran
  • 01. Islamic Capital Markets & ETF
  • 02. Isu Pengantar: Sharia stock screening dan Dampaknya terhadap Trading constraints
  • 03. Peta Pembahasan: Sharia stock screening • Islamic ETF • Index methodology • Portfolio purification • Fund disclosures • Trading constraints
  • 04. Sasaran Analisis: Dasar Prinsip Syariah untuk Struktur Produk, Kriteria Kelayakan Anggota Indeks, dan Instrumen yang Diperbolehkan
  • 05. Sharia stock screening: Dasar Prinsip Syariah untuk Struktur Produk
  • 06. Sharia stock screening: Pemetaan Akad dan Aliran Transaksi
  • 07. Sharia stock screening: Pencegahan Riba, Gharar, dan Maysir
  • 08. Sharia stock screening: Kewenangan Pengawas serta Rujukan Fatwa
  • 09. Sharia stock screening: Perbaikan ketika Ditemukan Ketidakpatuhan
  • 10. Islamic ETF: Kegiatan yang Dibiayai dan Kesesuaian Syariah
  • 11. Islamic ETF: Pemilihan Akad sesuai Tujuan Ekonomi
  • 12. Islamic ETF: Hak serta Kewajiban Para Pihak dalam Akad
  • 13. Islamic ETF: Pengawasan atas Pelaksanaan Transaksi
  • 14. Islamic ETF: Penanganan Ketidakpatuhan dan Penyelesaian Sengketa
  • 15. Index methodology: Kriteria Kelayakan Anggota Indeks
  • 16. Index methodology: Bobot serta Jadwal Peninjauan
  • 17. Index methodology: Data yang Dipakai dalam Pemilihan
  • 18. Index methodology: Perubahan Komposisi dan Dampaknya
  • 19. Index methodology: Pengungkapan Metodologi kepada Pengguna
  • 20. Portfolio purification: Pendapatan Tidak Sesuai Syariah
  • 21. Portfolio purification: Metode Penghitungan
  • 22. Portfolio purification: Pemisahan Dana
  • 23. Portfolio purification: Penyaluran
  • 24. Portfolio purification: Laporan kepada Investor
  • 25. Fund disclosures: Fakta yang Wajib Diungkapkan
  • 26. Fund disclosures: Penerima dan Waktu Penyampaian
  • 27. Fund disclosures: Ambang Materialitas Informasi
  • 28. Fund disclosures: Verifikasi serta Persetujuan Internal
  • 29. Fund disclosures: Koreksi ketika Pengungkapan Tidak Akurat
  • 30. Trading constraints: Instrumen yang Diperbolehkan
  • 31. Trading constraints: Larangan Spekulasi
  • 32. Trading constraints: Batas Penjualan Aset
  • 33. Trading constraints: Kepemilikan sebelum Penyerahan
  • 34. Trading constraints: Pengawasan Transaksi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kegiatan yang Dibiayai dan Kesesuaian Syariah pada Islamic ETF
  • 36. Prinsip Kunci Sharia stock screening: Kewenangan Pengawas serta Rujukan Fatwa serta Perbaikan ketika Ditemukan Ketidakpatuhan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Fund disclosures: Perselisihan tentang Ambang Materialitas Informasi
  • 38. Sintesis Islamic Capital Markets & ETF: Dasar Prinsip Syariah untuk Struktur Produk • Kriteria Kelayakan Anggota Indeks • Instrumen yang Diperbolehkan
  • 39. Tugas Trading constraints: Susun Analisis Batas Penjualan Aset dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Islamic Capital Markets & ETF: DSN-MUI; JDIH OJK; AAOIFI dan IFSB sesuai konteks; dokumen akad serta opini pengawas syariah

BAB 13: Islamic Fintech, Crowdfunding & P2P

40 pelajaran
  • 01. Islamic Fintech, Crowdfunding & P2P
  • 02. Isu Pengantar: Islamic P2P dan Dampaknya terhadap Sharia platform governance
  • 03. Peta Pembahasan: Islamic P2P • Funding contracts • Platform licensing • Risk disclosures • Payment flows • Sharia platform governance
  • 04. Sasaran Analisis: Kegiatan yang Dibiayai dan Kesesuaian Syariah, Kegiatan atau Hak yang Memerlukan Izin, dan Dasar Prinsip Syariah untuk Struktur Produk
  • 05. Islamic P2P: Kegiatan yang Dibiayai dan Kesesuaian Syariah
  • 06. Islamic P2P: Pemilihan Akad sesuai Tujuan Ekonomi
  • 07. Islamic P2P: Hak serta Kewajiban Para Pihak dalam Akad
  • 08. Islamic P2P: Pengawasan atas Pelaksanaan Transaksi
  • 09. Islamic P2P: Penanganan Ketidakpatuhan dan Penyelesaian Sengketa
  • 10. Funding contracts: Pihak Pemodal dan Penerima
  • 11. Funding contracts: Akad Pembiayaan
  • 12. Funding contracts: Penggunaan Dana
  • 13. Funding contracts: Distribusi Hasil
  • 14. Funding contracts: Risiko Gagal Bayar
  • 15. Platform licensing: Kegiatan atau Hak yang Memerlukan Izin
  • 16. Platform licensing: Pemegang Izin dan Kualifikasi yang Disyaratkan
  • 17. Platform licensing: Cakupan Teritorial serta Masa Berlaku
  • 18. Platform licensing: Pembatasan Pengalihan atau Penggunaan oleh Pihak Lain
  • 19. Platform licensing: Pelanggaran Persyaratan dan Pengakhiran Izin
  • 20. Risk disclosures: Fakta yang Wajib Diungkapkan
  • 21. Risk disclosures: Penerima dan Waktu Penyampaian
  • 22. Risk disclosures: Ambang Materialitas Informasi
  • 23. Risk disclosures: Verifikasi serta Persetujuan Internal
  • 24. Risk disclosures: Koreksi ketika Pengungkapan Tidak Akurat
  • 25. Payment flows: Rekening Penerima
  • 26. Payment flows: Urutan Pembayaran
  • 27. Payment flows: Pemisahan Fee
  • 28. Payment flows: Penyaluran kepada Pemodal
  • 29. Payment flows: Rekonsiliasi Transaksi
  • 30. Sharia platform governance: Dasar Prinsip Syariah untuk Struktur Produk
  • 31. Sharia platform governance: Pemetaan Akad dan Aliran Transaksi
  • 32. Sharia platform governance: Pencegahan Riba, Gharar, dan Maysir
  • 33. Sharia platform governance: Kewenangan Pengawas serta Rujukan Fatwa
  • 34. Sharia platform governance: Perbaikan ketika Ditemukan Ketidakpatuhan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pihak Pemodal dan Penerima pada Funding contracts
  • 36. Prinsip Kunci Islamic P2P: Pengawasan atas Pelaksanaan Transaksi serta Penanganan Ketidakpatuhan dan Penyelesaian Sengketa
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Payment flows: Perselisihan tentang Pemisahan Fee
  • 38. Sintesis Islamic Fintech, Crowdfunding & P2P: Kegiatan yang Dibiayai dan Kesesuaian Syariah • Kegiatan atau Hak yang Memerlukan Izin • Dasar Prinsip Syariah untuk Struktur Produk
  • 39. Tugas Sharia platform governance: Susun Analisis Pencegahan Riba, Gharar, dan Maysir dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Islamic Fintech, Crowdfunding & P2P: DSN-MUI; JDIH OJK; AAOIFI dan IFSB sesuai konteks; dokumen akad serta opini pengawas syariah

BAB 14: Islamic Wealth, Waqf & Estate Planning

40 pelajaran
  • 01. Islamic Wealth, Waqf & Estate Planning
  • 02. Isu Pengantar: Wealth segregation dan Dampaknya terhadap Waqf reporting
  • 03. Peta Pembahasan: Wealth segregation • Waqf deed • Nazhir duties • Succession planning • Benefit distribution • Waqf reporting
  • 04. Sasaran Analisis: Pemisahan Kekayaan Pribadi dan Aset Investasi, Pengamanan Harta Wakaf, dan Harta yang Ditetapkan sebagai Wakaf
  • 05. Wealth segregation: Pemisahan Kekayaan Pribadi dan Aset Investasi
  • 06. Wealth segregation: Struktur Kepemilikan serta Penerima Manfaat
  • 07. Wealth segregation: Mandat Pengelolaan dan Pembatasan Investasi
  • 08. Wealth segregation: Dokumen Suksesi Pemilik
  • 09. Wealth segregation: Risiko Lintas Negara terhadap Pengalihan Kekayaan
  • 10. Waqf deed: Harta yang Ditetapkan sebagai Wakaf
  • 11. Waqf deed: Ikrar serta Dokumen Pembentukan Wakaf
  • 12. Waqf deed: Kewenangan Nazhir dalam Pengelolaan
  • 13. Waqf deed: Hak Penerima Manfaat dan Peruntukan
  • 14. Waqf deed: Pelaporan serta Perlindungan Pokok Harta Wakaf
  • 15. Nazhir duties: Pengamanan Harta Wakaf
  • 16. Nazhir duties: Pengelolaan Produktif
  • 17. Nazhir duties: Distribusi Manfaat
  • 18. Nazhir duties: Pelaporan
  • 19. Nazhir duties: Batas Pengalihan Aset
  • 20. Succession planning: Jabatan Kritis yang Memerlukan Rencana Pengganti
  • 21. Succession planning: Kriteria Kesiapan Calon Pengganti
  • 22. Succession planning: Transfer Pengetahuan dan Kewenangan
  • 23. Succession planning: Rencana Suksesi Darurat
  • 24. Succession planning: Peninjauan Rencana saat Struktur Berubah
  • 25. Benefit distribution: Sumber Hak atas Manfaat
  • 26. Benefit distribution: Kelayakan serta Syarat Penerima
  • 27. Benefit distribution: Metode Penghitungan Nilai
  • 28. Benefit distribution: Waktu Pembayaran atau Distribusi
  • 29. Benefit distribution: Penanganan Keberatan atas Hak yang Tidak Dipenuhi
  • 30. Waqf reporting: Harta yang Ditetapkan sebagai Wakaf
  • 31. Waqf reporting: Ikrar serta Dokumen Pembentukan Wakaf
  • 32. Waqf reporting: Kewenangan Nazhir dalam Pengelolaan
  • 33. Waqf reporting: Hak Penerima Manfaat dan Peruntukan
  • 34. Waqf reporting: Pelaporan serta Perlindungan Pokok Harta Wakaf
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Harta yang Ditetapkan sebagai Wakaf pada Waqf deed
  • 36. Prinsip Kunci Wealth segregation: Dokumen Suksesi Pemilik serta Risiko Lintas Negara terhadap Pengalihan Kekayaan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Benefit distribution: Perselisihan tentang Metode Penghitungan Nilai
  • 38. Sintesis Islamic Wealth, Waqf & Estate Planning: Pemisahan Kekayaan Pribadi dan Aset Investasi • Pengamanan Harta Wakaf • Harta yang Ditetapkan sebagai Wakaf
  • 39. Tugas Waqf reporting: Susun Analisis Kewenangan Nazhir dalam Pengelolaan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Islamic Wealth, Waqf & Estate Planning: DSN-MUI; JDIH OJK; AAOIFI dan IFSB sesuai konteks; dokumen akad serta opini pengawas syariah

BAB 15: Standardization & Global Regulatory Convergence

40 pelajaran
  • 01. Standardization & Global Regulatory Convergence
  • 02. Isu Pengantar: AAOIFI standards dan Dampaknya terhadap Regulatory convergence
  • 03. Peta Pembahasan: AAOIFI standards • IFSB standards • Local fatwa rules • Cross-border differences • Product harmonization • Regulatory convergence
  • 04. Sasaran Analisis: Cakupan Standar Akuntansi serta Syariah, Lembaga Penerbit dan Ruang Lingkup Fatwa, dan Mandat Lembaga Standar
  • 05. AAOIFI standards: Cakupan Standar Akuntansi serta Syariah
  • 06. AAOIFI standards: Pembedaan Standar dan Hukum yang Mengikat
  • 07. AAOIFI standards: Adopsi oleh Regulator atau Lembaga Keuangan
  • 08. AAOIFI standards: Perbedaan dengan Fatwa Lokal
  • 09. AAOIFI standards: Penggunaan Standar dalam Struktur Lintas Negara
  • 10. IFSB standards: Standar Kehati-hatian untuk Keuangan Syariah
  • 11. IFSB standards: Manajemen Risiko dan Kecukupan Modal
  • 12. IFSB standards: Pengawasan pada Lembaga Keuangan Syariah
  • 13. IFSB standards: Hubungan Standar dengan Implementasi Lokal
  • 14. IFSB standards: Pemetaan Kesenjangan Praktik Lembaga
  • 15. Local fatwa rules: Lembaga Penerbit dan Ruang Lingkup Fatwa
  • 16. Local fatwa rules: Akad serta Syarat yang Dirujuk
  • 17. Local fatwa rules: Hubungan Fatwa dengan Regulasi Mengikat
  • 18. Local fatwa rules: Penelaahan Dokumen Produk
  • 19. Local fatwa rules: Pembaruan Kepatuhan ketika Fatwa Berubah
  • 20. Cross-border differences: Perbedaan Fatwa
  • 21. Cross-border differences: Adopsi Standar
  • 22. Cross-border differences: Ketentuan Regulator
  • 23. Cross-border differences: Dokumen Akad
  • 24. Cross-border differences: Kebutuhan Penyesuaian
  • 25. Product harmonization: Perbedaan Standar
  • 26. Product harmonization: Akad yang Sejajar
  • 27. Product harmonization: Persetujuan Pengawas
  • 28. Product harmonization: Dokumen Lintas Negara
  • 29. Product harmonization: Batas Penyeragaman
  • 30. Regulatory convergence: Mandat Lembaga Standar
  • 31. Regulatory convergence: Adopsi Domestik
  • 32. Regulatory convergence: Perbedaan Fatwa
  • 33. Regulatory convergence: Kerja Sama Pengawasan
  • 34. Regulatory convergence: Batas Konvergensi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Standar Kehati-hatian untuk Keuangan Syariah pada IFSB standards
  • 36. Prinsip Kunci AAOIFI standards: Perbedaan dengan Fatwa Lokal serta Penggunaan Standar dalam Struktur Lintas Negara
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Product harmonization: Perselisihan tentang Persetujuan Pengawas
  • 38. Sintesis Standardization & Global Regulatory Convergence: Cakupan Standar Akuntansi serta Syariah • Lembaga Penerbit dan Ruang Lingkup Fatwa • Mandat Lembaga Standar
  • 39. Tugas Regulatory convergence: Susun Analisis Perbedaan Fatwa dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Standardization & Global Regulatory Convergence: DSN-MUI; JDIH OJK; AAOIFI dan IFSB sesuai konteks; dokumen akad serta opini pengawas syariah

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang hukum dagang atau hukum bisnis Indonesia.

Deskripsi

Kerangka fatwa DSN-MUI, strukturisasi Sukuk Ijarah/Mudharabah, regulasi Takaful (asuransi syariah), dan arbitrase syariah (Basyarnas).

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

Oil & Gas Law
-66%
SLIDES Terlaris Expertise

Oil & Gas Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Mining & Mineral Law
-66%
SLIDES Terlaris Essential

Mining & Mineral Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Geothermal & Renewable Energy Law
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

Geothermal & Renewable Energy Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000