Corporate Law Firm › SLIDES • Expertise

Tax Law & Transfer Pricing

Indonesian Tax Framework, Corporate Planning, Transfer Pricing, and Dispute Resolution

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai kerangka hukum regulasi Indonesia dan teknik perancangan dokumen transaksi korporat.
Mampu memberikan pertimbangan hukum dan memitigasi risiko hukum transaksi secara komprehensif.

Daftar Isi

BAB 01: Indonesian Tax Framework (UU HPP, UU PPh, UU PPN)

40 pelajaran
  • 01. Indonesian Tax Framework (UU HPP, UU PPh, UU PPN)
  • 02. Isu Pengantar: Taxpayer status dan Dampaknya terhadap Tax dispute route
  • 03. Peta Pembahasan: Taxpayer status • Tax base • Income tax • Value-added tax • Tax administration • Tax dispute route
  • 04. Sasaran Analisis: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak, Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak, dan Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 05. Taxpayer status: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 06. Taxpayer status: Penetapan Dasar Penghitungan
  • 07. Taxpayer status: Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 08. Taxpayer status: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan
  • 09. Taxpayer status: Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 10. Tax base: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 11. Tax base: Penetapan Dasar Penghitungan
  • 12. Tax base: Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 13. Tax base: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan
  • 14. Tax base: Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 15. Income tax: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 16. Income tax: Penetapan Dasar Penghitungan
  • 17. Income tax: Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 18. Income tax: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan
  • 19. Income tax: Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 20. Value-added tax: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 21. Value-added tax: Penetapan Dasar Penghitungan
  • 22. Value-added tax: Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 23. Value-added tax: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan
  • 24. Value-added tax: Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 25. Tax administration: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 26. Tax administration: Penetapan Dasar Penghitungan
  • 27. Tax administration: Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 28. Tax administration: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan
  • 29. Tax administration: Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 30. Tax dispute route: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 31. Tax dispute route: Penetapan Dasar Penghitungan
  • 32. Tax dispute route: Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 33. Tax dispute route: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan
  • 34. Tax dispute route: Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak pada Tax base
  • 36. Prinsip Kunci Taxpayer status: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan serta Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Tax administration: Perselisihan tentang Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 38. Sintesis Indonesian Tax Framework (UU HPP, UU PPh, UU PPN): Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak • Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak • Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 39. Tugas Tax dispute route: Susun Analisis Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Indonesian Tax Framework (UU HPP, UU PPh, UU PPN): JDIH Kementerian Keuangan dan DJP; teks tax treaty; OECD; dokumen serta putusan sengketa pajak

BAB 02: Corporate Income Tax, Tax Planning & Treaty Shopping

40 pelajaran
  • 01. Corporate Income Tax, Tax Planning & Treaty Shopping
  • 02. Isu Pengantar: Corporate taxable income dan Dampaknya terhadap Tax documentation
  • 03. Peta Pembahasan: Corporate taxable income • Deductible expenses • Tax planning substance • Treaty entitlement • Anti-avoidance • Tax documentation
  • 04. Sasaran Analisis: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak, Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak, dan Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 05. Corporate taxable income: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 06. Corporate taxable income: Penetapan Dasar Penghitungan
  • 07. Corporate taxable income: Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 08. Corporate taxable income: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan
  • 09. Corporate taxable income: Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 10. Deductible expenses: Hubungan dengan Penghasilan
  • 11. Deductible expenses: Bukti Pengeluaran
  • 12. Deductible expenses: Pembatasan Pengurang
  • 13. Deductible expenses: Perbedaan Waktu
  • 14. Deductible expenses: Koreksi Fiskal
  • 15. Tax planning substance: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 16. Tax planning substance: Penetapan Dasar Penghitungan
  • 17. Tax planning substance: Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 18. Tax planning substance: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan
  • 19. Tax planning substance: Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 20. Treaty entitlement: Negara Pihak serta Cakupan Persetujuan
  • 21. Treaty entitlement: Syarat Subjek Memperoleh Manfaat
  • 22. Treaty entitlement: Pembagian Hak Pemajakan
  • 23. Treaty entitlement: Dokumen untuk Mendukung Penerapan
  • 24. Treaty entitlement: Pengecualian terhadap Penyalahgunaan Perjanjian
  • 25. Anti-avoidance: Transaksi yang Dapat Dimohonkan Pembatalannya
  • 26. Anti-avoidance: Persyaratan Kerugian bagi Kreditur
  • 27. Anti-avoidance: Periode Peninjauan menurut Hukum Terkait
  • 28. Anti-avoidance: Pembelaan Penerima Aset
  • 29. Anti-avoidance: Pengembalian Aset atau Nilai Transaksi
  • 30. Tax documentation: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 31. Tax documentation: Penetapan Dasar Penghitungan
  • 32. Tax documentation: Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 33. Tax documentation: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan
  • 34. Tax documentation: Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Hubungan dengan Penghasilan pada Deductible expenses
  • 36. Prinsip Kunci Corporate taxable income: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan serta Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Anti-avoidance: Perselisihan tentang Periode Peninjauan menurut Hukum Terkait
  • 38. Sintesis Corporate Income Tax, Tax Planning & Treaty Shopping: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak • Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak • Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 39. Tugas Tax documentation: Susun Analisis Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Corporate Income Tax, Tax Planning & Treaty Shopping: JDIH Kementerian Keuangan dan DJP; teks tax treaty; OECD; dokumen serta putusan sengketa pajak

BAB 03: Transfer Pricing Documentation & OECD Guidelines

40 pelajaran
  • 01. Transfer Pricing Documentation & OECD Guidelines
  • 02. Isu Pengantar: Related-party transactions dan Dampaknya terhadap Benchmark evidence
  • 03. Peta Pembahasan: Related-party transactions • Functional analysis • Comparability • Transfer pricing methods • Local and master files • Benchmark evidence
  • 04. Sasaran Analisis: Pemetaan Pihak Terafiliasi dan Relasi Pengendalian, Karakteristik Transaksi yang Diuji, dan Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 05. Related-party transactions: Pemetaan Pihak Terafiliasi dan Relasi Pengendalian
  • 06. Related-party transactions: Identifikasi Transaksi yang Memerlukan Prosedur Khusus
  • 07. Related-party transactions: Penilaian Kewajaran serta Kepentingan Perseroan
  • 08. Related-party transactions: Persetujuan dan Keterbukaan yang Diperlukan
  • 09. Related-party transactions: Penyimpanan Dasar Keputusan serta Bukti Transaksi
  • 10. Functional analysis: Fungsi Ekonomi Para Pihak Afiliasi
  • 11. Functional analysis: Aset Berwujud dan Tidak Berwujud yang Digunakan
  • 12. Functional analysis: Risiko yang Ditanggung serta Dikendalikan
  • 13. Functional analysis: Karakterisasi Entitas dalam Rantai Nilai
  • 14. Functional analysis: Kesesuaian Imbalan dengan Profil Fungsi
  • 15. Comparability: Karakteristik Transaksi yang Diuji
  • 16. Comparability: Pemilihan Pembanding Internal atau Eksternal
  • 17. Comparability: Kriteria Pencarian dan Penyaringan Data
  • 18. Comparability: Penyesuaian Perbedaan Material
  • 19. Comparability: Keandalan Rentang Pembanding yang Dihasilkan
  • 20. Transfer pricing methods: Pemetaan Transaksi Afiliasi dan Pihak Terkait
  • 21. Transfer pricing methods: Analisis Fungsi, Aset, serta Risiko
  • 22. Transfer pricing methods: Pemilihan Metode Harga Transfer
  • 23. Transfer pricing methods: Pembanding dan Rentang Kewajaran
  • 24. Transfer pricing methods: Dokumentasi Hasil Analisis serta Koreksi
  • 25. Local and master files: Informasi Grup dalam Master File
  • 26. Local and master files: Transaksi Entitas Lokal dalam Local File
  • 27. Local and master files: Konsistensi Analisis Fungsi dan Metode
  • 28. Local and master files: Keterkaitan dengan Country-by-Country Report
  • 29. Local and master files: Pembaruan Dokumen untuk Tahun Pajak Terkait
  • 30. Benchmark evidence: Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 31. Benchmark evidence: Sumber Dokumen dan Rekaman yang Relevan
  • 32. Benchmark evidence: Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 33. Benchmark evidence: Keterkaitan Bukti dengan Unsur yang Diuji
  • 34. Benchmark evidence: Kesenjangan Pembuktian dan Bukti Tandingan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Fungsi Ekonomi Para Pihak Afiliasi pada Functional analysis
  • 36. Prinsip Kunci Related-party transactions: Persetujuan dan Keterbukaan yang Diperlukan serta Penyimpanan Dasar Keputusan serta Bukti Transaksi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Local and master files: Perselisihan tentang Konsistensi Analisis Fungsi dan Metode
  • 38. Sintesis Transfer Pricing Documentation & OECD Guidelines: Pemetaan Pihak Terafiliasi dan Relasi Pengendalian • Karakteristik Transaksi yang Diuji • Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 39. Tugas Benchmark evidence: Susun Analisis Keaslian serta Keutuhan Bukti dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Transfer Pricing Documentation & OECD Guidelines: JDIH Kementerian Keuangan dan DJP; teks tax treaty; OECD; dokumen serta putusan sengketa pajak

BAB 04: Tax Treaty Interpretation & Mutual Agreement Procedure

40 pelajaran
  • 01. Tax Treaty Interpretation & Mutual Agreement Procedure
  • 02. Isu Pengantar: Treaty residence dan Dampaknya terhadap Double-tax relief
  • 03. Peta Pembahasan: Treaty residence • Permanent establishment • Treaty allocation • Interpretive materials • MAP eligibility • Double-tax relief
  • 04. Sasaran Analisis: Negara Pihak serta Cakupan Persetujuan, Negara Pihak serta Cakupan Persetujuan, dan Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 05. Treaty residence: Negara Pihak serta Cakupan Persetujuan
  • 06. Treaty residence: Syarat Subjek Memperoleh Manfaat
  • 07. Treaty residence: Pembagian Hak Pemajakan
  • 08. Treaty residence: Dokumen untuk Mendukung Penerapan
  • 09. Treaty residence: Pengecualian terhadap Penyalahgunaan Perjanjian
  • 10. Permanent establishment: Tempat Usaha Tetap sebagai Penghubung Pajak
  • 11. Permanent establishment: Kegiatan melalui Agen atau Personel
  • 12. Permanent establishment: Pengecualian Kegiatan Persiapan dan Penunjang
  • 13. Permanent establishment: Atribusi Laba kepada Bentuk Usaha Tetap
  • 14. Permanent establishment: Perbedaan Definisi Domestik dan Treaty
  • 15. Treaty allocation: Negara Pihak serta Cakupan Persetujuan
  • 16. Treaty allocation: Syarat Subjek Memperoleh Manfaat
  • 17. Treaty allocation: Pembagian Hak Pemajakan
  • 18. Treaty allocation: Dokumen untuk Mendukung Penerapan
  • 19. Treaty allocation: Pengecualian terhadap Penyalahgunaan Perjanjian
  • 20. Interpretive materials: Teks Treaty
  • 21. Interpretive materials: Protokol
  • 22. Interpretive materials: Konteks Perjanjian
  • 23. Interpretive materials: Komentar yang Relevan
  • 24. Interpretive materials: Batas Sumber Tambahan
  • 25. MAP eligibility: Treaty yang Berlaku
  • 26. MAP eligibility: Risiko Pajak Berganda
  • 27. MAP eligibility: Pihak Pemohon
  • 28. MAP eligibility: Batas Pengajuan
  • 29. MAP eligibility: Koordinasi Upaya Domestik
  • 30. Double-tax relief: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 31. Double-tax relief: Penetapan Dasar Penghitungan
  • 32. Double-tax relief: Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 33. Double-tax relief: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan
  • 34. Double-tax relief: Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Tempat Usaha Tetap sebagai Penghubung Pajak pada Permanent establishment
  • 36. Prinsip Kunci Treaty residence: Dokumen untuk Mendukung Penerapan serta Pengecualian terhadap Penyalahgunaan Perjanjian
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — MAP eligibility: Perselisihan tentang Pihak Pemohon
  • 38. Sintesis Tax Treaty Interpretation & Mutual Agreement Procedure: Negara Pihak serta Cakupan Persetujuan • Negara Pihak serta Cakupan Persetujuan • Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 39. Tugas Double-tax relief: Susun Analisis Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Tax Treaty Interpretation & Mutual Agreement Procedure: JDIH Kementerian Keuangan dan DJP; teks tax treaty; OECD; dokumen serta putusan sengketa pajak

BAB 05: VAT/GST on Cross-Border Services & Digital Goods

40 pelajaran
  • 01. VAT/GST on Cross-Border Services & Digital Goods
  • 02. Isu Pengantar: Place of supply dan Dampaknya terhadap VAT reporting
  • 03. Peta Pembahasan: Place of supply • Cross-border services • Digital goods VAT • Tax collection mechanism • Input tax evidence • VAT reporting
  • 04. Sasaran Analisis: Lokasi Penyedia, Objek Penyerahan dan Kaitan Yurisdiksi, dan Objek Penyerahan dan Kaitan Yurisdiksi
  • 05. Place of supply: Lokasi Penyedia
  • 06. Place of supply: Lokasi Penerima
  • 07. Place of supply: Jenis Jasa
  • 08. Place of supply: Kaidah Penentuan Tempat
  • 09. Place of supply: Kewajiban Pemungutan
  • 10. Cross-border services: Lokasi Penyedia
  • 11. Cross-border services: Lokasi Penerima
  • 12. Cross-border services: Tempat Pemanfaatan
  • 13. Cross-border services: Kaitan Pajak
  • 14. Cross-border services: Dokumen Transaksi
  • 15. Digital goods VAT: Objek Penyerahan dan Kaitan Yurisdiksi
  • 16. Digital goods VAT: Pihak Pemungut atau Penyetor Pajak
  • 17. Digital goods VAT: Dasar Pengenaan serta Dokumen Tagihan
  • 18. Digital goods VAT: Kredit Pajak Masukan yang Memenuhi Syarat
  • 19. Digital goods VAT: Rekonsiliasi Transaksi dan Pelaporan Pajak
  • 20. Tax collection mechanism: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 21. Tax collection mechanism: Penetapan Dasar Penghitungan
  • 22. Tax collection mechanism: Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 23. Tax collection mechanism: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan
  • 24. Tax collection mechanism: Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 25. Input tax evidence: Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 26. Input tax evidence: Sumber Dokumen dan Rekaman yang Relevan
  • 27. Input tax evidence: Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 28. Input tax evidence: Keterkaitan Bukti dengan Unsur yang Diuji
  • 29. Input tax evidence: Kesenjangan Pembuktian dan Bukti Tandingan
  • 30. VAT reporting: Objek Penyerahan dan Kaitan Yurisdiksi
  • 31. VAT reporting: Pihak Pemungut atau Penyetor Pajak
  • 32. VAT reporting: Dasar Pengenaan serta Dokumen Tagihan
  • 33. VAT reporting: Kredit Pajak Masukan yang Memenuhi Syarat
  • 34. VAT reporting: Rekonsiliasi Transaksi dan Pelaporan Pajak
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Lokasi Penyedia pada Cross-border services
  • 36. Prinsip Kunci Place of supply: Kaidah Penentuan Tempat serta Kewajiban Pemungutan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Input tax evidence: Perselisihan tentang Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 38. Sintesis VAT/GST on Cross-Border Services & Digital Goods: Lokasi Penyedia • Objek Penyerahan dan Kaitan Yurisdiksi • Objek Penyerahan dan Kaitan Yurisdiksi
  • 39. Tugas VAT reporting: Susun Analisis Dasar Pengenaan serta Dokumen Tagihan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan VAT/GST on Cross-Border Services & Digital Goods: JDIH Kementerian Keuangan dan DJP; teks tax treaty; OECD; dokumen serta putusan sengketa pajak

BAB 06: Tax Dispute: Objection, Appeal & Judicial Review

40 pelajaran
  • 01. Tax Dispute: Objection, Appeal & Judicial Review
  • 02. Isu Pengantar: Assessment review dan Dampaknya terhadap Dispute chronology
  • 03. Peta Pembahasan: Assessment review • Tax objection • Tax appeal • Judicial review • Evidence burden • Dispute chronology
  • 04. Sasaran Analisis: Objek Ketetapan, Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak, dan Tanggal Ketetapan
  • 05. Assessment review: Objek Ketetapan
  • 06. Assessment review: Dasar Koreksi
  • 07. Assessment review: Dokumen Transaksi
  • 08. Assessment review: Perhitungan Ulang
  • 09. Assessment review: Pilihan Upaya Hukum
  • 10. Tax objection: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 11. Tax objection: Penetapan Dasar Penghitungan
  • 12. Tax objection: Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 13. Tax objection: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan
  • 14. Tax objection: Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 15. Tax appeal: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 16. Tax appeal: Penetapan Dasar Penghitungan
  • 17. Tax appeal: Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 18. Tax appeal: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan
  • 19. Tax appeal: Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 20. Judicial review: Keputusan yang Diuji
  • 21. Judicial review: Dasar Kewenangan Forum
  • 22. Judicial review: Alasan Peninjauan
  • 23. Judicial review: Batas Pemeriksaan
  • 24. Judicial review: Akibat Putusan
  • 25. Evidence burden: Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 26. Evidence burden: Sumber Dokumen dan Rekaman yang Relevan
  • 27. Evidence burden: Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 28. Evidence burden: Keterkaitan Bukti dengan Unsur yang Diuji
  • 29. Evidence burden: Kesenjangan Pembuktian dan Bukti Tandingan
  • 30. Dispute chronology: Tanggal Ketetapan
  • 31. Dispute chronology: Pemberitahuan Resmi
  • 32. Dispute chronology: Pengajuan Keberatan
  • 33. Dispute chronology: Tahap Persidangan
  • 34. Dispute chronology: Kalender Tenggat
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak pada Tax objection
  • 36. Prinsip Kunci Assessment review: Perhitungan Ulang serta Pilihan Upaya Hukum
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Evidence burden: Perselisihan tentang Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 38. Sintesis Tax Dispute: Objection, Appeal & Judicial Review: Objek Ketetapan • Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak • Tanggal Ketetapan
  • 39. Tugas Dispute chronology: Susun Analisis Pengajuan Keberatan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Tax Dispute: Objection, Appeal & Judicial Review: JDIH Kementerian Keuangan dan DJP; teks tax treaty; OECD; dokumen serta putusan sengketa pajak

BAB 07: M&A Tax Structuring, Step-Up & Tax Due Diligence

40 pelajaran
  • 01. M&A Tax Structuring, Step-Up & Tax Due Diligence
  • 02. Isu Pengantar: Share deal tax dan Dampaknya terhadap Post-deal tax integration
  • 03. Peta Pembahasan: Share deal tax • Asset deal tax • Tax basis step-up • Historic tax exposures • Tax warranties • Post-deal tax integration
  • 04. Sasaran Analisis: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak, Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak, dan Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 05. Share deal tax: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 06. Share deal tax: Penetapan Dasar Penghitungan
  • 07. Share deal tax: Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 08. Share deal tax: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan
  • 09. Share deal tax: Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 10. Asset deal tax: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 11. Asset deal tax: Penetapan Dasar Penghitungan
  • 12. Asset deal tax: Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 13. Asset deal tax: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan
  • 14. Asset deal tax: Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 15. Tax basis step-up: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 16. Tax basis step-up: Penetapan Dasar Penghitungan
  • 17. Tax basis step-up: Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 18. Tax basis step-up: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan
  • 19. Tax basis step-up: Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 20. Historic tax exposures: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 21. Historic tax exposures: Penetapan Dasar Penghitungan
  • 22. Historic tax exposures: Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 23. Historic tax exposures: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan
  • 24. Historic tax exposures: Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 25. Tax warranties: Pernyataan Fakta pada Signing dan Closing
  • 26. Tax warranties: Knowledge Qualifier serta Materiality Threshold
  • 27. Tax warranties: Pengungkapan yang Membatasi Cakupan Jaminan
  • 28. Tax warranties: Batas Nilai dan Jangka Waktu Tuntutan
  • 29. Tax warranties: Pembuktian Pelanggaran serta Kerugian Pembeli
  • 30. Post-deal tax integration: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 31. Post-deal tax integration: Penetapan Dasar Penghitungan
  • 32. Post-deal tax integration: Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 33. Post-deal tax integration: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan
  • 34. Post-deal tax integration: Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak pada Asset deal tax
  • 36. Prinsip Kunci Share deal tax: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan serta Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Tax warranties: Perselisihan tentang Pengungkapan yang Membatasi Cakupan Jaminan
  • 38. Sintesis M&A Tax Structuring, Step-Up & Tax Due Diligence: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak • Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak • Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 39. Tugas Post-deal tax integration: Susun Analisis Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan M&A Tax Structuring, Step-Up & Tax Due Diligence: JDIH Kementerian Keuangan dan DJP; teks tax treaty; OECD; dokumen serta putusan sengketa pajak

BAB 08: International Tax, BEPS Action Plans & Pillar Two

40 pelajaran
  • 01. International Tax, BEPS Action Plans & Pillar Two
  • 02. Isu Pengantar: BEPS risks dan Dampaknya terhadap Pillar Two reporting
  • 03. Peta Pembahasan: BEPS risks • Minimum tax scope • Effective tax rate • Top-up tax • Jurisdictional computation • Pillar Two reporting
  • 04. Sasaran Analisis: Erosi Basis Pajak melalui Struktur Lintas Negara, Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak, dan Kelompok Usaha dalam Ruang Lingkup Pajak Minimum
  • 05. BEPS risks: Erosi Basis Pajak melalui Struktur Lintas Negara
  • 06. BEPS risks: Ketidaksesuaian Penghasilan dan Substansi Ekonomi
  • 07. BEPS risks: Risiko Penyalahgunaan Treaty
  • 08. BEPS risks: Dokumentasi Transaksi serta Pelaporan Grup
  • 09. BEPS risks: Pemetaan Implementasi Rekomendasi ke Hukum Lokal
  • 10. Minimum tax scope: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 11. Minimum tax scope: Penetapan Dasar Penghitungan
  • 12. Minimum tax scope: Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 13. Minimum tax scope: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan
  • 14. Minimum tax scope: Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 15. Effective tax rate: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 16. Effective tax rate: Penetapan Dasar Penghitungan
  • 17. Effective tax rate: Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 18. Effective tax rate: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan
  • 19. Effective tax rate: Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 20. Top-up tax: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 21. Top-up tax: Penetapan Dasar Penghitungan
  • 22. Top-up tax: Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 23. Top-up tax: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan
  • 24. Top-up tax: Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 25. Jurisdictional computation: Laba per Yurisdiksi
  • 26. Jurisdictional computation: Covered Taxes
  • 27. Jurisdictional computation: Effective Tax Rate
  • 28. Jurisdictional computation: Top-Up Tax
  • 29. Jurisdictional computation: Rekonsiliasi Data Grup
  • 30. Pillar Two reporting: Kelompok Usaha dalam Ruang Lingkup Pajak Minimum
  • 31. Pillar Two reporting: Perhitungan Laba dan Pajak per Yurisdiksi
  • 32. Pillar Two reporting: Effective Tax Rate serta Top-Up Tax
  • 33. Pillar Two reporting: Koordinasi IIR, UTPR, dan Pajak Minimum Domestik
  • 34. Pillar Two reporting: Kewajiban Pelaporan serta Ketentuan Transisi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak pada Minimum tax scope
  • 36. Prinsip Kunci BEPS risks: Dokumentasi Transaksi serta Pelaporan Grup serta Pemetaan Implementasi Rekomendasi ke Hukum Lokal
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Jurisdictional computation: Perselisihan tentang Effective Tax Rate
  • 38. Sintesis International Tax, BEPS Action Plans & Pillar Two: Erosi Basis Pajak melalui Struktur Lintas Negara • Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak • Kelompok Usaha dalam Ruang Lingkup Pajak Minimum
  • 39. Tugas Pillar Two reporting: Susun Analisis Effective Tax Rate serta Top-Up Tax dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan International Tax, BEPS Action Plans & Pillar Two: JDIH Kementerian Keuangan dan DJP; teks tax treaty; OECD; dokumen serta putusan sengketa pajak

BAB 09: Tax Incentives: Tax Holiday, Allowance & Super Deduction

40 pelajaran
  • 01. Tax Incentives: Tax Holiday, Allowance & Super Deduction
  • 02. Isu Pengantar: Tax holiday eligibility dan Dampaknya terhadap Incentive revocation
  • 03. Peta Pembahasan: Tax holiday eligibility • Tax allowance • Super deduction • Application commitments • Utilization evidence • Incentive revocation
  • 04. Sasaran Analisis: Kegiatan Usaha yang Memenuhi Syarat, Kegiatan yang Dapat Memperoleh Tambahan Pengurang, dan Tujuan Insentif serta Kelompok Penerima
  • 05. Tax holiday eligibility: Kegiatan Usaha yang Memenuhi Syarat
  • 06. Tax holiday eligibility: Komitmen Investasi dalam Permohonan
  • 07. Tax holiday eligibility: Masa Pemanfaatan sesuai Persetujuan
  • 08. Tax holiday eligibility: Laporan Realisasi serta Kepatuhan
  • 09. Tax holiday eligibility: Risiko Pencabutan akibat Tidak Memenuhi Komitmen
  • 10. Tax allowance: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 11. Tax allowance: Penetapan Dasar Penghitungan
  • 12. Tax allowance: Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 13. Tax allowance: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan
  • 14. Tax allowance: Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 15. Super deduction: Kegiatan yang Dapat Memperoleh Tambahan Pengurang
  • 16. Super deduction: Pembedaan Biaya yang Memenuhi Syarat
  • 17. Super deduction: Perjanjian Kerja Sama dan Bukti Pelaksanaan
  • 18. Super deduction: Pencatatan Biaya serta Pengajuan Fasilitas
  • 19. Super deduction: Rekonsiliasi Pemanfaatan dalam Pelaporan Pajak
  • 20. Application commitments: Nilai Investasi
  • 21. Application commitments: Jadwal Realisasi
  • 22. Application commitments: Dokumen Janji
  • 23. Application commitments: Monitoring Pemenuhan
  • 24. Application commitments: Akibat Komitmen Gagal
  • 25. Utilization evidence: Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 26. Utilization evidence: Sumber Dokumen dan Rekaman yang Relevan
  • 27. Utilization evidence: Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 28. Utilization evidence: Keterkaitan Bukti dengan Unsur yang Diuji
  • 29. Utilization evidence: Kesenjangan Pembuktian dan Bukti Tandingan
  • 30. Incentive revocation: Tujuan Insentif serta Kelompok Penerima
  • 31. Incentive revocation: Kinerja dan Masa Pengabdian sebagai Syarat
  • 32. Incentive revocation: Saham atau Imbalan Tunai yang Dialokasikan
  • 33. Incentive revocation: Dilusi dan Persetujuan Korporasi
  • 34. Incentive revocation: Perlakuan ketika Penerima Meninggalkan Perusahaan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak pada Tax allowance
  • 36. Prinsip Kunci Tax holiday eligibility: Laporan Realisasi serta Kepatuhan serta Risiko Pencabutan akibat Tidak Memenuhi Komitmen
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Utilization evidence: Perselisihan tentang Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 38. Sintesis Tax Incentives: Tax Holiday, Allowance & Super Deduction: Kegiatan Usaha yang Memenuhi Syarat • Kegiatan yang Dapat Memperoleh Tambahan Pengurang • Tujuan Insentif serta Kelompok Penerima
  • 39. Tugas Incentive revocation: Susun Analisis Saham atau Imbalan Tunai yang Dialokasikan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Tax Incentives: Tax Holiday, Allowance & Super Deduction: JDIH Kementerian Keuangan dan DJP; teks tax treaty; OECD; dokumen serta putusan sengketa pajak

BAB 10: Customs, Excise & Import Duty Optimization

40 pelajaran
  • 01. Customs, Excise & Import Duty Optimization
  • 02. Isu Pengantar: HS classification dan Dampaknya terhadap Customs audit
  • 03. Peta Pembahasan: HS classification • Customs valuation • Origin rules • Excise exposure • Duty facilities • Customs audit
  • 04. Sasaran Analisis: Deskripsi Barang dan Karakteristik Teknis, Kriteria Asal menurut FTA yang Digunakan, dan Mandat Pemeriksaan dan Ruang Lingkup
  • 05. HS classification: Deskripsi Barang dan Karakteristik Teknis
  • 06. HS classification: Aturan Interpretasi untuk Menentukan Pos Tarif
  • 07. HS classification: Pembedaan Barang Utuh, Komponen, dan Campuran
  • 08. HS classification: Dokumen Pendukung Klasifikasi
  • 09. HS classification: Koreksi Klasifikasi dan Konsekuensi Pungutan
  • 10. Customs valuation: Nilai Transaksi sebagai Dasar Utama
  • 11. Customs valuation: Penyesuaian Freight, Insurance, dan Royalty
  • 12. Customs valuation: Pengaruh Hubungan Istimewa terhadap Harga
  • 13. Customs valuation: Metode Penilaian saat Nilai Transaksi Ditolak
  • 14. Customs valuation: Bukti Pembayaran dan Rekonsiliasi Dokumen Impor
  • 15. Origin rules: Kriteria Asal menurut FTA yang Digunakan
  • 16. Origin rules: Perubahan Klasifikasi Tarif
  • 17. Origin rules: Regional Value Content serta Kumulasi
  • 18. Origin rules: Dokumen Pendukung dari Pemasok
  • 19. Origin rules: Verifikasi Keabsahan Bukti Asal
  • 20. Excise exposure: Barang atau Kegiatan sebagai Objek Cukai
  • 21. Excise exposure: Pihak yang Wajib Membayar
  • 22. Excise exposure: Pita atau Dokumen Pelunasan
  • 23. Excise exposure: Pengawasan Produksi serta Distribusi
  • 24. Excise exposure: Kekurangan Pembayaran dan Penindakan
  • 25. Duty facilities: Persyaratan Fasilitas Pembebasan atau Penundaan
  • 26. Duty facilities: Barang serta Kegiatan yang Memenuhi Syarat
  • 27. Duty facilities: Pengajuan sebelum Impor Dilaksanakan
  • 28. Duty facilities: Bukti Pemanfaatan sesuai Tujuan
  • 29. Duty facilities: Penagihan Pungutan jika Syarat Dilanggar
  • 30. Customs audit: Mandat Pemeriksaan dan Ruang Lingkup
  • 31. Customs audit: Kriteria serta Dokumen Pembanding
  • 32. Customs audit: Pemilihan Sampel dan Penelusuran Bukti
  • 33. Customs audit: Pembahasan Temuan dengan Pihak yang Diperiksa
  • 34. Customs audit: Tindakan Korektif serta Verifikasi Penyelesaian
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Nilai Transaksi sebagai Dasar Utama pada Customs valuation
  • 36. Prinsip Kunci HS classification: Dokumen Pendukung Klasifikasi serta Koreksi Klasifikasi dan Konsekuensi Pungutan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Duty facilities: Perselisihan tentang Pengajuan sebelum Impor Dilaksanakan
  • 38. Sintesis Customs, Excise & Import Duty Optimization: Deskripsi Barang dan Karakteristik Teknis • Kriteria Asal menurut FTA yang Digunakan • Mandat Pemeriksaan dan Ruang Lingkup
  • 39. Tugas Customs audit: Susun Analisis Pemilihan Sampel dan Penelusuran Bukti dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Customs, Excise & Import Duty Optimization: JDIH Kementerian Keuangan dan DJP; teks tax treaty; OECD; dokumen serta putusan sengketa pajak

BAB 11: Indirect Tax & Digital Economy VAT

40 pelajaran
  • 01. Indirect Tax & Digital Economy VAT
  • 02. Isu Pengantar: Digital supply nexus dan Dampaknya terhadap Indirect tax reconciliation
  • 03. Peta Pembahasan: Digital supply nexus • VAT platform duties • Tax registration • Invoice requirements • Consumer location • Indirect tax reconciliation
  • 04. Sasaran Analisis: Lokasi Konsumen, Subjek serta Objek yang Harus Didaftarkan, dan Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 05. Digital supply nexus: Lokasi Konsumen
  • 06. Digital supply nexus: Jenis Produk Digital
  • 07. Digital supply nexus: Kaitan Yurisdiksi
  • 08. Digital supply nexus: Identitas Pemungut
  • 09. Digital supply nexus: Bukti Transaksi
  • 10. VAT platform duties: Objek Penyerahan dan Kaitan Yurisdiksi
  • 11. VAT platform duties: Pihak Pemungut atau Penyetor Pajak
  • 12. VAT platform duties: Dasar Pengenaan serta Dokumen Tagihan
  • 13. VAT platform duties: Kredit Pajak Masukan yang Memenuhi Syarat
  • 14. VAT platform duties: Rekonsiliasi Transaksi dan Pelaporan Pajak
  • 15. Tax registration: Subjek serta Objek yang Harus Didaftarkan
  • 16. Tax registration: Dokumen Pembuktian Hak atau Status
  • 17. Tax registration: Otoritas Pencatat dan Tahap Pemeriksaan
  • 18. Tax registration: Akibat Pendaftaran terhadap Pihak Ketiga
  • 19. Tax registration: Perubahan Data serta Penghapusan Pendaftaran
  • 20. Invoice requirements: Identitas serta Informasi Minimum Tagihan
  • 21. Invoice requirements: Waktu Penerbitan dan Pembetulan
  • 22. Invoice requirements: Kesesuaian dengan Barang atau Jasa
  • 23. Invoice requirements: Bukti Pembayaran serta Pencatatan
  • 24. Invoice requirements: Rekonsiliasi Dokumen dengan Pelaporan
  • 25. Consumer location: Informasi Material sebelum Pembelian
  • 26. Consumer location: Ketentuan Kontrak yang Dapat Merugikan Pengguna
  • 27. Consumer location: Hak atas Kesesuaian Produk atau Layanan
  • 28. Consumer location: Prosedur Pengaduan dan Pengembalian
  • 29. Consumer location: Pemulihan ketika Hak Konsumen Dilanggar
  • 30. Indirect tax reconciliation: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 31. Indirect tax reconciliation: Penetapan Dasar Penghitungan
  • 32. Indirect tax reconciliation: Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 33. Indirect tax reconciliation: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan
  • 34. Indirect tax reconciliation: Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Objek Penyerahan dan Kaitan Yurisdiksi pada VAT platform duties
  • 36. Prinsip Kunci Digital supply nexus: Identitas Pemungut serta Bukti Transaksi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Consumer location: Perselisihan tentang Hak atas Kesesuaian Produk atau Layanan
  • 38. Sintesis Indirect Tax & Digital Economy VAT: Lokasi Konsumen • Subjek serta Objek yang Harus Didaftarkan • Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 39. Tugas Indirect tax reconciliation: Susun Analisis Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Indirect Tax & Digital Economy VAT: JDIH Kementerian Keuangan dan DJP; teks tax treaty; OECD; dokumen serta putusan sengketa pajak

BAB 12: Tax Treaty Shopping & Beneficial Ownership

40 pelajaran
  • 01. Tax Treaty Shopping & Beneficial Ownership
  • 02. Isu Pengantar: Beneficial ownership dan Dampaknya terhadap Treaty denial
  • 03. Peta Pembahasan: Beneficial ownership • Conduit structures • Principal purpose test • Substance evidence • Treaty forms • Treaty denial
  • 04. Sasaran Analisis: Pembedaan Pemilik Formal dan Penerima Manfaat, Tujuan Utama Struktur untuk Memperoleh Manfaat Treaty, dan Negara Pihak serta Cakupan Persetujuan
  • 05. Beneficial ownership: Pembedaan Pemilik Formal dan Penerima Manfaat
  • 06. Beneficial ownership: Penelusuran Kendali melalui Rantai Kepemilikan
  • 07. Beneficial ownership: Hak Menggunakan dan Menikmati Penghasilan
  • 08. Beneficial ownership: Indikasi Entitas Perantara atau Conduit
  • 09. Beneficial ownership: Dokumen untuk Mendukung Identitas Penerima Manfaat
  • 10. Conduit structures: Aliran Penghasilan
  • 11. Conduit structures: Fungsi Entitas Perantara
  • 12. Conduit structures: Hak atas Pendapatan
  • 13. Conduit structures: Substansi Bisnis
  • 14. Conduit structures: Risiko Penolakan Treaty
  • 15. Principal purpose test: Tujuan Utama Struktur untuk Memperoleh Manfaat Treaty
  • 16. Principal purpose test: Fakta Komersial yang Mendukung Struktur
  • 17. Principal purpose test: Kesesuaian Manfaat dengan Maksud Treaty
  • 18. Principal purpose test: Pembuktian Substansi dan Pengambilan Keputusan
  • 19. Principal purpose test: Akibat Penolakan Manfaat Treaty
  • 20. Substance evidence: Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 21. Substance evidence: Sumber Dokumen dan Rekaman yang Relevan
  • 22. Substance evidence: Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 23. Substance evidence: Keterkaitan Bukti dengan Unsur yang Diuji
  • 24. Substance evidence: Kesenjangan Pembuktian dan Bukti Tandingan
  • 25. Treaty forms: Negara Pihak serta Cakupan Persetujuan
  • 26. Treaty forms: Syarat Subjek Memperoleh Manfaat
  • 27. Treaty forms: Pembagian Hak Pemajakan
  • 28. Treaty forms: Dokumen untuk Mendukung Penerapan
  • 29. Treaty forms: Pengecualian terhadap Penyalahgunaan Perjanjian
  • 30. Treaty denial: Negara Pihak serta Cakupan Persetujuan
  • 31. Treaty denial: Syarat Subjek Memperoleh Manfaat
  • 32. Treaty denial: Pembagian Hak Pemajakan
  • 33. Treaty denial: Dokumen untuk Mendukung Penerapan
  • 34. Treaty denial: Pengecualian terhadap Penyalahgunaan Perjanjian
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Aliran Penghasilan pada Conduit structures
  • 36. Prinsip Kunci Beneficial ownership: Indikasi Entitas Perantara atau Conduit serta Dokumen untuk Mendukung Identitas Penerima Manfaat
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Treaty forms: Perselisihan tentang Pembagian Hak Pemajakan
  • 38. Sintesis Tax Treaty Shopping & Beneficial Ownership: Pembedaan Pemilik Formal dan Penerima Manfaat • Tujuan Utama Struktur untuk Memperoleh Manfaat Treaty • Negara Pihak serta Cakupan Persetujuan
  • 39. Tugas Treaty denial: Susun Analisis Pembagian Hak Pemajakan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Tax Treaty Shopping & Beneficial Ownership: JDIH Kementerian Keuangan dan DJP; teks tax treaty; OECD; dokumen serta putusan sengketa pajak

BAB 13: Tax Amnesty & Voluntary Disclosure: Program Historis, Finalitas, dan Kepatuhan Berkelanjutan

40 pelajaran
  • 01. Tax Amnesty & Voluntary Disclosure: Program Historis, Finalitas, dan Kepatuhan Berkelanjutan
  • 02. Isu Pengantar: Disclosure program scope dan Dampaknya terhadap Program availability
  • 03. Peta Pembahasan: Disclosure program scope • Eligibility periods • Undeclared assets • Settlement payments • Finality conditions • Program availability
  • 04. Sasaran Analisis: Fakta yang Wajib Diungkapkan, Identifikasi Aset yang Belum Dilaporkan, dan Dasar Hukum Program
  • 05. Disclosure program scope: Fakta yang Wajib Diungkapkan
  • 06. Disclosure program scope: Penerima dan Waktu Penyampaian
  • 07. Disclosure program scope: Ambang Materialitas Informasi
  • 08. Disclosure program scope: Verifikasi serta Persetujuan Internal
  • 09. Disclosure program scope: Koreksi ketika Pengungkapan Tidak Akurat
  • 10. Eligibility periods: Tanggal Pembukaan Program
  • 11. Eligibility periods: Periode Aset Dicakup
  • 12. Eligibility periods: Batas Pendaftaran
  • 13. Eligibility periods: Ketentuan Peralihan
  • 14. Eligibility periods: Ketersediaan Program Historis
  • 15. Undeclared assets: Identifikasi Aset yang Belum Dilaporkan
  • 16. Undeclared assets: Nilai serta Sumber Perolehan
  • 17. Undeclared assets: Kelayakan Mengikuti Program Pengungkapan
  • 18. Undeclared assets: Pembayaran dan Dokumen Pernyataan
  • 19. Undeclared assets: Batas Perlindungan setelah Pengungkapan
  • 20. Settlement payments: Ruang Lingkup Tuntutan yang Diselesaikan
  • 21. Settlement payments: Nilai Pembayaran dan Jadwal Pemenuhan
  • 22. Settlement payments: Release serta Reservasi Hak Tertentu
  • 23. Settlement payments: Kerahasiaan dan Pernyataan kepada Publik
  • 24. Settlement payments: Akibat Wanprestasi atas Kesepakatan
  • 25. Finality conditions: Kelengkapan Pengungkapan
  • 26. Finality conditions: Pembayaran yang Disyaratkan
  • 27. Finality conditions: Bukti Penyelesaian
  • 28. Finality conditions: Kondisi Pembatalan Manfaat
  • 29. Finality conditions: Kewajiban yang Tetap Ada
  • 30. Program availability: Dasar Hukum Program
  • 31. Program availability: Masa Pembukaan
  • 32. Program availability: Peserta yang Berhak
  • 33. Program availability: Status Penutupan Program
  • 34. Program availability: Alternatif Kepatuhan Biasa
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Tanggal Pembukaan Program pada Eligibility periods
  • 36. Prinsip Kunci Disclosure program scope: Verifikasi serta Persetujuan Internal serta Koreksi ketika Pengungkapan Tidak Akurat
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Finality conditions: Perselisihan tentang Bukti Penyelesaian
  • 38. Sintesis Tax Amnesty & Voluntary Disclosure: Program Historis, Finalitas, dan Kepatuhan Berkelanjutan: Fakta yang Wajib Diungkapkan • Identifikasi Aset yang Belum Dilaporkan • Dasar Hukum Program
  • 39. Tugas Program availability: Susun Analisis Peserta yang Berhak dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Tax Amnesty & Voluntary Disclosure: Program Historis, Finalitas, dan Kepatuhan Berkelanjutan: JDIH Kementerian Keuangan dan DJP; teks tax treaty; OECD; dokumen serta putusan sengketa pajak

BAB 14: State & Local Tax (Pajak Daerah, Retribusi)

40 pelajaran
  • 01. State & Local Tax (Pajak Daerah, Retribusi)
  • 02. Isu Pengantar: Local taxing powers dan Dampaknya terhadap Local compliance
  • 03. Peta Pembahasan: Local taxing powers • Regional tax objects • Local levies • Assessment procedures • Regional disputes • Local compliance
  • 04. Sasaran Analisis: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak, Kewenangan Pemungutan, dan Daftar Kewajiban yang Harus Dipenuhi
  • 05. Local taxing powers: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 06. Local taxing powers: Penetapan Dasar Penghitungan
  • 07. Local taxing powers: Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 08. Local taxing powers: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan
  • 09. Local taxing powers: Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 10. Regional tax objects: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 11. Regional tax objects: Penetapan Dasar Penghitungan
  • 12. Regional tax objects: Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 13. Regional tax objects: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan
  • 14. Regional tax objects: Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 15. Local levies: Kewenangan Pemungutan
  • 16. Local levies: Jasa atau Izin sebagai Objek
  • 17. Local levies: Dasar Tarif
  • 18. Local levies: Bukti Pembayaran
  • 19. Local levies: Keberatan Pungutan
  • 20. Assessment procedures: Data Objek Pajak
  • 21. Assessment procedures: Penetapan Kewajiban
  • 22. Assessment procedures: Pemberitahuan kepada Wajib Pajak
  • 23. Assessment procedures: Pembayaran
  • 24. Assessment procedures: Koreksi Ketetapan
  • 25. Regional disputes: Jenis Pungutan Daerah
  • 26. Regional disputes: Keberatan Awal
  • 27. Regional disputes: Forum Banding
  • 28. Regional disputes: Bukti Perhitungan
  • 29. Regional disputes: Pelaksanaan Putusan
  • 30. Local compliance: Daftar Kewajiban yang Harus Dipenuhi
  • 31. Local compliance: Penanggung Jawab pada Setiap Fungsi
  • 32. Local compliance: Kontrol Pencegahan serta Deteksi
  • 33. Local compliance: Bukti Pelaksanaan dan Pengujian Efektivitas
  • 34. Local compliance: Eskalasi Pelanggaran serta Tindakan Korektif
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak pada Regional tax objects
  • 36. Prinsip Kunci Local taxing powers: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan serta Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Regional disputes: Perselisihan tentang Forum Banding
  • 38. Sintesis State & Local Tax (Pajak Daerah, Retribusi): Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak • Kewenangan Pemungutan • Daftar Kewajiban yang Harus Dipenuhi
  • 39. Tugas Local compliance: Susun Analisis Kontrol Pencegahan serta Deteksi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan State & Local Tax (Pajak Daerah, Retribusi): JDIH Kementerian Keuangan dan DJP; teks tax treaty; OECD; dokumen serta putusan sengketa pajak

BAB 15: Tax Technology, e-Filing & AI Audit Defense

40 pelajaran
  • 01. Tax Technology, e-Filing & AI Audit Defense
  • 02. Isu Pengantar: Tax data architecture dan Dampaknya terhadap Tax system reconciliation
  • 03. Peta Pembahasan: Tax data architecture • E-filing controls • Electronic evidence • AI risk scoring • Audit response • Tax system reconciliation
  • 04. Sasaran Analisis: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak, Fakta yang Perlu Dibuktikan, dan Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 05. Tax data architecture: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 06. Tax data architecture: Penetapan Dasar Penghitungan
  • 07. Tax data architecture: Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 08. Tax data architecture: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan
  • 09. Tax data architecture: Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 10. E-filing controls: Hak yang Menentukan Pengambilan Keputusan
  • 11. E-filing controls: Kepemilikan Saham dan Hak Suara
  • 12. E-filing controls: Pengendalian melalui Perjanjian
  • 13. E-filing controls: Perubahan Kendali Tanpa Transfer Mayoritas
  • 14. E-filing controls: Bukti untuk Menentukan Pihak Pengendali
  • 15. Electronic evidence: Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 16. Electronic evidence: Sumber Dokumen dan Rekaman yang Relevan
  • 17. Electronic evidence: Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 18. Electronic evidence: Keterkaitan Bukti dengan Unsur yang Diuji
  • 19. Electronic evidence: Kesenjangan Pembuktian dan Bukti Tandingan
  • 20. AI risk scoring: Penentuan Peran Penyedia dan Pengguna Sistem
  • 21. AI risk scoring: Klasifikasi Risiko menurut Penggunaan
  • 22. AI risk scoring: Dasar Pemanfaatan Data Pelatihan
  • 23. AI risk scoring: Transparansi serta Pengawasan Manusia
  • 24. AI risk scoring: Pembagian Tanggung Jawab atas Keluaran Sistem
  • 25. Audit response: Mandat Pemeriksaan dan Ruang Lingkup
  • 26. Audit response: Kriteria serta Dokumen Pembanding
  • 27. Audit response: Pemilihan Sampel dan Penelusuran Bukti
  • 28. Audit response: Pembahasan Temuan dengan Pihak yang Diperiksa
  • 29. Audit response: Tindakan Korektif serta Verifikasi Penyelesaian
  • 30. Tax system reconciliation: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 31. Tax system reconciliation: Penetapan Dasar Penghitungan
  • 32. Tax system reconciliation: Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 33. Tax system reconciliation: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan
  • 34. Tax system reconciliation: Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Hak yang Menentukan Pengambilan Keputusan pada E-filing controls
  • 36. Prinsip Kunci Tax data architecture: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan serta Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Audit response: Perselisihan tentang Pemilihan Sampel dan Penelusuran Bukti
  • 38. Sintesis Tax Technology, e-Filing & AI Audit Defense: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak • Fakta yang Perlu Dibuktikan • Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 39. Tugas Tax system reconciliation: Susun Analisis Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Tax Technology, e-Filing & AI Audit Defense: JDIH Kementerian Keuangan dan DJP; teks tax treaty; OECD; dokumen serta putusan sengketa pajak

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang hukum dagang atau hukum bisnis Indonesia.

Deskripsi

Kerangka hukum pajak korporasi, dokumentasi transfer pricing, penyelesaian sengketa pajak (banding/PK), dan optimalisasi tax holiday.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

Oil & Gas Law
-66%
SLIDES Terlaris Expertise

Oil & Gas Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Mining & Mineral Law
-66%
SLIDES Terlaris Essential

Mining & Mineral Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Geothermal & Renewable Energy Law
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

Geothermal & Renewable Energy Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000