Corporate Law Firm › SLIDES • Advanced

Competition & Antitrust Law

Indonesian Competition Law, Merger Remedies, Cartel bid-rigging, and Digital Markets

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai kerangka hukum regulasi Indonesia dan teknik perancangan dokumen transaksi korporat.
Mampu memberikan pertimbangan hukum dan memitigasi risiko hukum transaksi secara komprehensif.

Daftar Isi

BAB 01: Indonesian Competition Law (UU No. 5/1999) & Amendments

40 pelajaran
  • 01. Indonesian Competition Law (UU No. 5/1999) & Amendments
  • 02. Isu Pengantar: Competition perimeter dan Dampaknya terhadap Competition sanctions
  • 03. Peta Pembahasan: Competition perimeter • Relevant market • Prohibited agreements • Market conduct • Enforcement powers • Competition sanctions
  • 04. Sasaran Analisis: Pasar Produk dan Wilayah yang Relevan, Kesepakatan antarPelaku, dan Keterkaitan Transaksi dengan Yurisdiksi Pemberi Sanksi
  • 05. Competition perimeter: Pasar Produk dan Wilayah yang Relevan
  • 06. Competition perimeter: Perilaku atau Kesepakatan yang Diperiksa
  • 07. Competition perimeter: Kekuatan Pasar serta Hambatan Masuk
  • 08. Competition perimeter: Bukti Dampak dan Pembenaran Efisiensi
  • 09. Competition perimeter: Pemulihan serta Respons terhadap Otoritas
  • 10. Relevant market: Pembedaan Pasar Produk dan Pasar Geografis
  • 11. Relevant market: Substitusi dari Sisi Permintaan
  • 12. Relevant market: Substitusi dari Sisi Penawaran
  • 13. Relevant market: Data Harga serta Perilaku Konsumen
  • 14. Relevant market: Dampak Definisi Pasar terhadap Analisis Pangsa
  • 15. Prohibited agreements: Kesepakatan antarPelaku
  • 16. Prohibited agreements: Pembatasan Harga
  • 17. Prohibited agreements: Pembagian Pasar
  • 18. Prohibited agreements: Pembatasan Produksi
  • 19. Prohibited agreements: Pengecualian yang Diakui
  • 20. Market conduct: Perilaku Harga
  • 21. Market conduct: Pembatasan Pasokan
  • 22. Market conduct: Akses Pesaing
  • 23. Market conduct: Penggunaan Kekuatan Pasar
  • 24. Market conduct: Alasan Efisiensi
  • 25. Enforcement powers: Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 26. Enforcement powers: Notice dan Kesempatan Memenuhi Kewajiban
  • 27. Enforcement powers: Forum serta Prosedur yang Tersedia
  • 28. Enforcement powers: Hambatan Eksekusi terhadap Aset atau Pihak
  • 29. Enforcement powers: Pencatatan Hasil Pemulihan dan Biaya
  • 30. Competition sanctions: Keterkaitan Transaksi dengan Yurisdiksi Pemberi Sanksi
  • 31. Competition sanctions: Pihak, Sektor, dan Aktivitas yang Dibatasi
  • 32. Competition sanctions: Penelusuran Kepemilikan serta Kendali
  • 33. Competition sanctions: Pengecualian atau Izin untuk Transaksi Tertentu
  • 34. Competition sanctions: Keputusan Memproses, Menahan, atau Menghentikan Transaksi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pembedaan Pasar Produk dan Pasar Geografis pada Relevant market
  • 36. Prinsip Kunci Competition perimeter: Bukti Dampak dan Pembenaran Efisiensi serta Pemulihan serta Respons terhadap Otoritas
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Enforcement powers: Perselisihan tentang Forum serta Prosedur yang Tersedia
  • 38. Sintesis Indonesian Competition Law (UU No. 5/1999) & Amendments: Pasar Produk dan Wilayah yang Relevan • Kesepakatan antarPelaku • Keterkaitan Transaksi dengan Yurisdiksi Pemberi Sanksi
  • 39. Tugas Competition sanctions: Susun Analisis Penelusuran Kepemilikan serta Kendali dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Indonesian Competition Law (UU No. 5/1999) & Amendments: KPPU dan putusan terkait; aturan otoritas persaingan yurisdiksi pembanding; dokumen transaksi

BAB 02: Merger Control, KPPU Notification & Thresholds

40 pelajaran
  • 01. Merger Control, KPPU Notification & Thresholds
  • 02. Isu Pengantar: Control definition dan Dampaknya terhadap KPPU review
  • 03. Peta Pembahasan: Control definition • Transaction thresholds • Local nexus • Filing deadlines • Notification documents • KPPU review
  • 04. Sasaran Analisis: Hak Suara, Kegiatan di Wilayah Lokal, dan Dokumen Notifikasi
  • 05. Control definition: Hak Suara
  • 06. Control definition: Kendali Kontraktual
  • 07. Control definition: Kendali Bersama
  • 08. Control definition: Negative Control
  • 09. Control definition: Perubahan Pengendali
  • 10. Transaction thresholds: Unit Penghitungan Grup
  • 11. Transaction thresholds: Aset dan Penjualan
  • 12. Transaction thresholds: Ambang Domestik
  • 13. Transaction thresholds: Kurs serta Periode Data
  • 14. Transaction thresholds: Dokumentasi Uji Ambang
  • 15. Local nexus: Kegiatan di Wilayah Lokal
  • 16. Local nexus: Penjualan kepada Pelanggan Domestik
  • 17. Local nexus: Aset di Negara Tujuan
  • 18. Local nexus: Entitas Terafiliasi
  • 19. Local nexus: Hubungan dengan Kewajiban Lapor
  • 20. Filing deadlines: Jenis Pengajuan dan Pihak yang Wajib Mengajukan
  • 21. Filing deadlines: Kelengkapan Formulir serta Lampiran
  • 22. Filing deadlines: Tanggal Pemicu dan Kalender Pengajuan
  • 23. Filing deadlines: Tanggapan atas Permintaan Informasi Tambahan
  • 24. Filing deadlines: Bukti Penerimaan serta Status Pengajuan
  • 25. Notification documents: Kondisi yang Mewajibkan Pelaporan
  • 26. Notification documents: Otoritas atau Pihak Penerima
  • 27. Notification documents: Informasi dan Lampiran yang Disyaratkan
  • 28. Notification documents: Tenggat Pengajuan serta Pembaruan Informasi
  • 29. Notification documents: Akibat Notifikasi Tidak Lengkap atau Terlambat
  • 30. KPPU review: Dokumen Notifikasi
  • 31. KPPU review: Penilaian Pasar
  • 32. KPPU review: Informasi Tambahan
  • 33. KPPU review: Risiko Persaingan
  • 34. KPPU review: Tindak Lanjut Hasil Penilaian
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Unit Penghitungan Grup pada Transaction thresholds
  • 36. Prinsip Kunci Control definition: Negative Control serta Perubahan Pengendali
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Notification documents: Perselisihan tentang Informasi dan Lampiran yang Disyaratkan
  • 38. Sintesis Merger Control, KPPU Notification & Thresholds: Hak Suara • Kegiatan di Wilayah Lokal • Dokumen Notifikasi
  • 39. Tugas KPPU review: Susun Analisis Informasi Tambahan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Merger Control, KPPU Notification & Thresholds: KPPU dan putusan terkait; aturan otoritas persaingan yurisdiksi pembanding; dokumen transaksi

BAB 03: Cartel, Price-Fixing & Bid-Rigging Investigations

40 pelajaran
  • 01. Cartel, Price-Fixing & Bid-Rigging Investigations
  • 02. Isu Pengantar: Cartel communications dan Dampaknya terhadap Cartel defenses
  • 03. Peta Pembahasan: Cartel communications • Price coordination • Bid rotation • Economic evidence • Dawn-raid materials • Cartel defenses
  • 04. Sasaran Analisis: Kontak antarPesaing yang Relevan, Pola Pemenang Tender yang Bergantian, dan Kontak antarPesaing yang Relevan
  • 05. Cartel communications: Kontak antarPesaing yang Relevan
  • 06. Cartel communications: Pembedaan Kesepakatan dan Perilaku Paralel
  • 07. Cartel communications: Bukti Komunikasi serta Pertukaran Informasi
  • 08. Cartel communications: Analisis Dampak pada Harga dan Output
  • 09. Cartel communications: Penanganan Bukti yang Diperoleh dalam Investigasi
  • 10. Price coordination: Kesepakatan Harga Langsung dan Tidak Langsung
  • 11. Price coordination: Pertukaran Rencana Harga Masa Depan
  • 12. Price coordination: Peran Asosiasi dalam Koordinasi
  • 13. Price coordination: Bukti Ekonomi serta Komunikasi
  • 14. Price coordination: Kebijakan Internal untuk Kontak dengan Pesaing
  • 15. Bid rotation: Pola Pemenang Tender yang Bergantian
  • 16. Bid rotation: Dokumen Penawaran yang Memiliki Kesamaan
  • 17. Bid rotation: Komunikasi Peserta Sebelum Tender
  • 18. Bid rotation: Keterlibatan Panitia atau Perantara
  • 19. Bid rotation: Uji Penjelasan Alternatif atas Pola Penawaran
  • 20. Economic evidence: Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 21. Economic evidence: Sumber Dokumen dan Rekaman yang Relevan
  • 22. Economic evidence: Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 23. Economic evidence: Keterkaitan Bukti dengan Unsur yang Diuji
  • 24. Economic evidence: Kesenjangan Pembuktian dan Bukti Tandingan
  • 25. Dawn-raid materials: Dasar Kewenangan Pemeriksaan Mendadak
  • 26. Dawn-raid materials: Penerimaan Petugas dan Pemeriksaan Surat Tugas
  • 27. Dawn-raid materials: Pengawalan Pengambilan Dokumen serta Data
  • 28. Dawn-raid materials: Penanganan Komunikasi yang Dilindungi
  • 29. Dawn-raid materials: Catatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Internal
  • 30. Cartel defenses: Kontak antarPesaing yang Relevan
  • 31. Cartel defenses: Pembedaan Kesepakatan dan Perilaku Paralel
  • 32. Cartel defenses: Bukti Komunikasi serta Pertukaran Informasi
  • 33. Cartel defenses: Analisis Dampak pada Harga dan Output
  • 34. Cartel defenses: Penanganan Bukti yang Diperoleh dalam Investigasi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kesepakatan Harga Langsung dan Tidak Langsung pada Price coordination
  • 36. Prinsip Kunci Cartel communications: Analisis Dampak pada Harga dan Output serta Penanganan Bukti yang Diperoleh dalam Investigasi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Dawn-raid materials: Perselisihan tentang Pengawalan Pengambilan Dokumen serta Data
  • 38. Sintesis Cartel, Price-Fixing & Bid-Rigging Investigations: Kontak antarPesaing yang Relevan • Pola Pemenang Tender yang Bergantian • Kontak antarPesaing yang Relevan
  • 39. Tugas Cartel defenses: Susun Analisis Bukti Komunikasi serta Pertukaran Informasi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Cartel, Price-Fixing & Bid-Rigging Investigations: KPPU dan putusan terkait; aturan otoritas persaingan yurisdiksi pembanding; dokumen transaksi

BAB 04: Abuse of Dominant Position & Exclusionary Conduct

40 pelajaran
  • 01. Abuse of Dominant Position & Exclusionary Conduct
  • 02. Isu Pengantar: Dominance assessment dan Dampaknya terhadap Efficiency defenses
  • 03. Peta Pembahasan: Dominance assessment • Exclusionary conduct • Predatory pricing • Refusal to deal • Essential facilities • Efficiency defenses
  • 04. Sasaran Analisis: Penentuan Pasar sebelum Menilai Dominasi, Harga di Bawah Ukuran Biaya yang Relevan, dan Unsur Tuntutan yang Dapat Dibantah
  • 05. Dominance assessment: Penentuan Pasar sebelum Menilai Dominasi
  • 06. Dominance assessment: Pangsa Pasar dan Hambatan Masuk
  • 07. Dominance assessment: Kekuatan Tawar Pembeli serta Pesaing
  • 08. Dominance assessment: Pembedaan Posisi Dominan dan Penyalahgunaan
  • 09. Dominance assessment: Data untuk Mendukung Penilaian Kekuatan Pasar
  • 10. Exclusionary conduct: Perilaku Menghambat Akses
  • 11. Exclusionary conduct: Posisi Pelaku
  • 12. Exclusionary conduct: Dampak pada Pesaing
  • 13. Exclusionary conduct: Kerugian terhadap Proses Persaingan
  • 14. Exclusionary conduct: Pembenaran Objektif
  • 15. Predatory pricing: Harga di Bawah Ukuran Biaya yang Relevan
  • 16. Predatory pricing: Kemampuan Menyingkirkan Pesaing
  • 17. Predatory pricing: Durasi dan Cakupan Penurunan Harga
  • 18. Predatory pricing: Prospek Pemulihan Kerugian menurut Standar yang Dipakai
  • 19. Predatory pricing: Pembedaan Strategi Predatori dan Diskon Kompetitif
  • 20. Refusal to deal: Barang atau Akses yang Tidak Diberikan
  • 21. Refusal to deal: Posisi Pihak yang Menguasai Pasokan
  • 22. Refusal to deal: Kemampuan Pesaing Mendapatkan Alternatif
  • 23. Refusal to deal: Alasan Objektif Penolakan
  • 24. Refusal to deal: Dampak Penolakan terhadap Persaingan
  • 25. Essential facilities: Infrastruktur yang Dibutuhkan untuk Bersaing
  • 26. Essential facilities: Kesulitan Mereplikasi Fasilitas
  • 27. Essential facilities: Kemampuan Pemilik Memberi Akses
  • 28. Essential facilities: Alasan Objektif Penolakan
  • 29. Essential facilities: Bentuk Kewajiban Akses menurut Yurisdiksi
  • 30. Efficiency defenses: Unsur Tuntutan yang Dapat Dibantah
  • 31. Efficiency defenses: Bukti yang Melemahkan Dalil Lawan
  • 32. Efficiency defenses: Pengecualian serta Pembatasan Tanggung Jawab
  • 33. Efficiency defenses: Keberatan Prosedural yang Harus Diajukan Dini
  • 34. Efficiency defenses: Konsistensi Posisi Pembelaan dengan Dokumen Internal
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Perilaku Menghambat Akses pada Exclusionary conduct
  • 36. Prinsip Kunci Dominance assessment: Pembedaan Posisi Dominan dan Penyalahgunaan serta Data untuk Mendukung Penilaian Kekuatan Pasar
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Essential facilities: Perselisihan tentang Kemampuan Pemilik Memberi Akses
  • 38. Sintesis Abuse of Dominant Position & Exclusionary Conduct: Penentuan Pasar sebelum Menilai Dominasi • Harga di Bawah Ukuran Biaya yang Relevan • Unsur Tuntutan yang Dapat Dibantah
  • 39. Tugas Efficiency defenses: Susun Analisis Pengecualian serta Pembatasan Tanggung Jawab dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Abuse of Dominant Position & Exclusionary Conduct: KPPU dan putusan terkait; aturan otoritas persaingan yurisdiksi pembanding; dokumen transaksi

BAB 05: Vertical Restraints, Resale Price Maintenance & Distribution

40 pelajaran
  • 01. Vertical Restraints, Resale Price Maintenance & Distribution
  • 02. Isu Pengantar: Distribution restraints dan Dampaknya terhadap Vertical efficiencies
  • 03. Peta Pembahasan: Distribution restraints • Resale pricing • Exclusive dealing • Territorial restrictions • Online sales limits • Vertical efficiencies
  • 04. Sasaran Analisis: Eksklusivitas Distributor, Pihak dan Produk yang Dikenai Eksklusivitas, dan Penghematan Biaya Distribusi yang Dapat Dibuktikan
  • 05. Distribution restraints: Eksklusivitas Distributor
  • 06. Distribution restraints: Pembatasan Wilayah
  • 07. Distribution restraints: Pembatasan Harga
  • 08. Distribution restraints: Penjualan Daring
  • 09. Distribution restraints: Analisis Efisiensi
  • 10. Resale pricing: Pembedaan Harga Rekomendasi dan Harga Wajib
  • 11. Resale pricing: Tekanan terhadap Distributor untuk Menjaga Harga
  • 12. Resale pricing: Insentif serta Penalti dalam Kontrak
  • 13. Resale pricing: Analisis Dampak pada Persaingan Intramerek
  • 14. Resale pricing: Pembenaran Efisiensi menurut Hukum yang Berlaku
  • 15. Exclusive dealing: Pihak dan Produk yang Dikenai Eksklusivitas
  • 16. Exclusive dealing: Wilayah serta Jangka Waktu Pembatasan
  • 17. Exclusive dealing: Dampak pada Akses Pesaing
  • 18. Exclusive dealing: Alasan Investasi atau Efisiensi
  • 19. Exclusive dealing: Penyesuaian Klausul untuk Mengurangi Risiko Persaingan
  • 20. Territorial restrictions: Wilayah Geografis yang Dicakup Kontrak
  • 21. Territorial restrictions: Pembatasan Penjualan Aktif dan Pasif
  • 22. Territorial restrictions: Hak Penunjukan Distributor Lain
  • 23. Territorial restrictions: Penjualan Daring Melampaui Wilayah
  • 24. Territorial restrictions: Penegakan Pembatasan menurut Hukum yang Relevan
  • 25. Online sales limits: Larangan Marketplace
  • 26. Online sales limits: Kriteria Kanal Online
  • 27. Online sales limits: Wilayah Pelanggan
  • 28. Online sales limits: Standar Mutu
  • 29. Online sales limits: Dampak pada Persaingan
  • 30. Vertical efficiencies: Penghematan Biaya Distribusi yang Dapat Dibuktikan
  • 31. Vertical efficiencies: Perlindungan Investasi Pengecer
  • 32. Vertical efficiencies: Pencegahan Free Riding
  • 33. Vertical efficiencies: Hubungan Manfaat dan Pembatasan yang Dipilih
  • 34. Vertical efficiencies: Alternatif yang Kurang Membatasi Persaingan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pembedaan Harga Rekomendasi dan Harga Wajib pada Resale pricing
  • 36. Prinsip Kunci Distribution restraints: Penjualan Daring serta Analisis Efisiensi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Online sales limits: Perselisihan tentang Wilayah Pelanggan
  • 38. Sintesis Vertical Restraints, Resale Price Maintenance & Distribution: Eksklusivitas Distributor • Pihak dan Produk yang Dikenai Eksklusivitas • Penghematan Biaya Distribusi yang Dapat Dibuktikan
  • 39. Tugas Vertical efficiencies: Susun Analisis Pencegahan Free Riding dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Vertical Restraints, Resale Price Maintenance & Distribution: KPPU dan putusan terkait; aturan otoritas persaingan yurisdiksi pembanding; dokumen transaksi

BAB 06: Leniency & Dawn Raid: Ketersediaan Mekanisme, Batas Kewenangan, dan Investigasi Internal

40 pelajaran
  • 01. Leniency & Dawn Raid: Ketersediaan Mekanisme, Batas Kewenangan, dan Investigasi Internal
  • 02. Isu Pengantar: Leniency availability dan Dampaknya terhadap Cooperation strategy
  • 03. Peta Pembahasan: Leniency availability • Internal evidence hold • Raid response • Interview protocol • Privilege safeguards • Cooperation strategy
  • 04. Sasaran Analisis: Ketersediaan Program pada Yurisdiksi Penanganan, Dasar dan Batas Kewenangan Petugas, dan Lingkup Kerja Sama
  • 05. Leniency availability: Ketersediaan Program pada Yurisdiksi Penanganan
  • 06. Leniency availability: Urutan Pelapor dan Syarat Kerja Sama
  • 07. Leniency availability: Informasi yang Harus Diserahkan
  • 08. Leniency availability: Risiko Pengungkapan pada Perkara Paralel
  • 09. Leniency availability: Batas Imunitas serta Kewajiban Berkelanjutan
  • 10. Internal evidence hold: Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 11. Internal evidence hold: Sumber Dokumen dan Rekaman yang Relevan
  • 12. Internal evidence hold: Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 13. Internal evidence hold: Keterkaitan Bukti dengan Unsur yang Diuji
  • 14. Internal evidence hold: Kesenjangan Pembuktian dan Bukti Tandingan
  • 15. Raid response: Dasar dan Batas Kewenangan Petugas
  • 16. Raid response: Pembagian Peran Tim Respons
  • 17. Raid response: Pengamanan Dokumen serta Pengawasan Penyalinan
  • 18. Raid response: Pendampingan Wawancara Personel
  • 19. Raid response: Catatan Tindakan dan Evaluasi setelah Pemeriksaan
  • 20. Interview protocol: Mandat Pewawancara
  • 21. Interview protocol: Hak Narasumber
  • 22. Interview protocol: Pertanyaan Berbasis Fakta
  • 23. Interview protocol: Pencatatan Jawaban
  • 24. Interview protocol: Pengamanan Catatan
  • 25. Privilege safeguards: Dasar Perlindungan Komunikasi Hukum
  • 26. Privilege safeguards: Pihak dan Dokumen yang Memenuhi Syarat
  • 27. Privilege safeguards: Perbedaan Aturan Privilege Antarnegara
  • 28. Privilege safeguards: Risiko Waiver melalui Pengungkapan Sukarela
  • 29. Privilege safeguards: Privilege Log dan Pemeriksaan Dokumen
  • 30. Cooperation strategy: Lingkup Kerja Sama
  • 31. Cooperation strategy: Risiko Self-Incrimination
  • 32. Cooperation strategy: Perlindungan Privilege
  • 33. Cooperation strategy: Konsistensi Informasi
  • 34. Cooperation strategy: Komitmen Remediasi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Fakta yang Perlu Dibuktikan pada Internal evidence hold
  • 36. Prinsip Kunci Leniency availability: Risiko Pengungkapan pada Perkara Paralel serta Batas Imunitas serta Kewajiban Berkelanjutan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Privilege safeguards: Perselisihan tentang Perbedaan Aturan Privilege Antarnegara
  • 38. Sintesis Leniency & Dawn Raid: Ketersediaan Mekanisme, Batas Kewenangan, dan Investigasi Internal: Ketersediaan Program pada Yurisdiksi Penanganan • Dasar dan Batas Kewenangan Petugas • Lingkup Kerja Sama
  • 39. Tugas Cooperation strategy: Susun Analisis Perlindungan Privilege dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Leniency & Dawn Raid: Ketersediaan Mekanisme, Batas Kewenangan, dan Investigasi Internal: KPPU dan putusan terkait; aturan otoritas persaingan yurisdiksi pembanding; dokumen transaksi

BAB 07: State Aid, SOE Exemptions & Public Interest Defense

40 pelajaran
  • 01. State Aid, SOE Exemptions & Public Interest Defense
  • 02. Isu Pengantar: State measures dan Dampaknya terhadap Exemption limits
  • 03. Peta Pembahasan: State measures • SOE activities • Statutory exemptions • Public-interest rationale • Competitive neutrality • Exemption limits
  • 04. Sasaran Analisis: Kebijakan Pemerintah yang Memengaruhi Kegiatan Usaha, Kegiatan yang Memenuhi Pengecualian, dan Kegiatan yang Memenuhi Pengecualian
  • 05. State measures: Kebijakan Pemerintah yang Memengaruhi Kegiatan Usaha
  • 06. State measures: Dasar Wewenang serta Proses Pengambilan Keputusan
  • 07. State measures: Pembedaan Tindakan Regulasi dan Komitmen Komersial
  • 08. State measures: Dampak terhadap Investor atau Persaingan
  • 09. State measures: Pilihan Keberatan serta Perlindungan Hukum
  • 10. SOE activities: Kapasitas BUMN sebagai Pelaku Usaha
  • 11. SOE activities: Penugasan Publik dan Kegiatan Komersial
  • 12. SOE activities: Hubungan Kepemilikan Negara dengan Kewajiban Persaingan
  • 13. SOE activities: Batas Pengecualian yang Diakui
  • 14. SOE activities: Pencegahan Perlakuan Istimewa tanpa Dasar
  • 15. Statutory exemptions: Kegiatan yang Memenuhi Pengecualian
  • 16. Statutory exemptions: Syarat serta Batas Cakupan
  • 17. Statutory exemptions: Pihak yang Memikul Beban Pembuktian
  • 18. Statutory exemptions: Kegiatan yang Tetap Dapat Diperiksa
  • 19. Statutory exemptions: Dokumentasi Alasan Menggunakan Pengecualian
  • 20. Public-interest rationale: Tujuan Pelayanan Publik
  • 21. Public-interest rationale: Dasar Pengecualian
  • 22. Public-interest rationale: Kebutuhan Pembatasan
  • 23. Public-interest rationale: Alternatif Kurang Restriktif
  • 24. Public-interest rationale: Bukti Proporsionalitas
  • 25. Competitive neutrality: Kegiatan Publik dan Komersial
  • 26. Competitive neutrality: Akses Pembiayaan
  • 27. Competitive neutrality: Perlakuan Perpajakan
  • 28. Competitive neutrality: Akses Infrastruktur
  • 29. Competitive neutrality: Pencegahan Distorsi Pasar
  • 30. Exemption limits: Kegiatan yang Memenuhi Pengecualian
  • 31. Exemption limits: Syarat serta Batas Cakupan
  • 32. Exemption limits: Pihak yang Memikul Beban Pembuktian
  • 33. Exemption limits: Kegiatan yang Tetap Dapat Diperiksa
  • 34. Exemption limits: Dokumentasi Alasan Menggunakan Pengecualian
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kapasitas BUMN sebagai Pelaku Usaha pada SOE activities
  • 36. Prinsip Kunci State measures: Dampak terhadap Investor atau Persaingan serta Pilihan Keberatan serta Perlindungan Hukum
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Competitive neutrality: Perselisihan tentang Perlakuan Perpajakan
  • 38. Sintesis State Aid, SOE Exemptions & Public Interest Defense: Kebijakan Pemerintah yang Memengaruhi Kegiatan Usaha • Kegiatan yang Memenuhi Pengecualian • Kegiatan yang Memenuhi Pengecualian
  • 39. Tugas Exemption limits: Susun Analisis Pihak yang Memikul Beban Pembuktian dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan State Aid, SOE Exemptions & Public Interest Defense: KPPU dan putusan terkait; aturan otoritas persaingan yurisdiksi pembanding; dokumen transaksi

BAB 08: Cross-Border Merger & Multi-Jurisdictional Filing Strategy

40 pelajaran
  • 01. Cross-Border Merger & Multi-Jurisdictional Filing Strategy
  • 02. Isu Pengantar: Filing jurisdictions dan Dampaknya terhadap Global closing conditions
  • 03. Peta Pembahasan: Filing jurisdictions • Review calendars • Consistent submissions • Information sharing • Remedy coordination • Global closing conditions
  • 04. Sasaran Analisis: Dasar Kewenangan Mengadili Sengketa, Definisi Transaksi, dan Daftar Persetujuan
  • 05. Filing jurisdictions: Dasar Kewenangan Mengadili Sengketa
  • 06. Filing jurisdictions: Keterkaitan Subjek dan Objek dengan Forum
  • 07. Filing jurisdictions: Pengaruh Klausul Pilihan Forum
  • 08. Filing jurisdictions: Keberatan atas Kewenangan
  • 09. Filing jurisdictions: Koordinasi dengan Proses pada Forum Lain
  • 10. Review calendars: Tanggal Pengajuan
  • 11. Review calendars: Periode Penilaian
  • 12. Review calendars: Stop-the-Clock
  • 13. Review calendars: Kemungkinan Perpanjangan
  • 14. Review calendars: Penyelarasan Closing
  • 15. Consistent submissions: Definisi Transaksi
  • 16. Consistent submissions: Data Grup
  • 17. Consistent submissions: Pasar Relevan
  • 18. Consistent submissions: Penyelarasan Argumen
  • 19. Consistent submissions: Koreksi Informasi Antarnegara
  • 20. Information sharing: Informasi Material bagi Penerima
  • 21. Information sharing: Sumber serta Prosedur Verifikasi
  • 22. Information sharing: Hak Akses dan Batas Pengungkapan
  • 23. Information sharing: Pembaruan ketika Fakta Berubah
  • 24. Information sharing: Penanganan Informasi Tidak Lengkap atau Menyesatkan
  • 25. Remedy coordination: Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 26. Remedy coordination: Syarat Pemenuhan untuk Setiap Pilihan
  • 27. Remedy coordination: Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial
  • 28. Remedy coordination: Pembatasan Nilai serta Larangan Pemulihan Ganda
  • 29. Remedy coordination: Pelaksanaan Pemulihan yang Disepakati atau Diperintahkan
  • 30. Global closing conditions: Daftar Persetujuan
  • 31. Global closing conditions: Urutan Clearance
  • 32. Global closing conditions: Batas Waiver
  • 33. Global closing conditions: Long-Stop Date
  • 34. Global closing conditions: Penutupan Bertahap jika Sah
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Tanggal Pengajuan pada Review calendars
  • 36. Prinsip Kunci Filing jurisdictions: Keberatan atas Kewenangan serta Koordinasi dengan Proses pada Forum Lain
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Remedy coordination: Perselisihan tentang Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial
  • 38. Sintesis Cross-Border Merger & Multi-Jurisdictional Filing Strategy: Dasar Kewenangan Mengadili Sengketa • Definisi Transaksi • Daftar Persetujuan
  • 39. Tugas Global closing conditions: Susun Analisis Batas Waiver dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Cross-Border Merger & Multi-Jurisdictional Filing Strategy: KPPU dan putusan terkait; aturan otoritas persaingan yurisdiksi pembanding; dokumen transaksi

BAB 09: Competition Compliance Program & Training

40 pelajaran
  • 01. Competition Compliance Program & Training
  • 02. Isu Pengantar: Competition risk assessment dan Dampaknya terhadap Incident escalation
  • 03. Peta Pembahasan: Competition risk assessment • Sales training • Tender controls • Trade association conduct • Monitoring procedures • Incident escalation
  • 04. Sasaran Analisis: Pasar Produk dan Wilayah yang Relevan, Hak yang Menentukan Pengambilan Keputusan, dan Pemicu Pelaporan Internal
  • 05. Competition risk assessment: Pasar Produk dan Wilayah yang Relevan
  • 06. Competition risk assessment: Perilaku atau Kesepakatan yang Diperiksa
  • 07. Competition risk assessment: Kekuatan Pasar serta Hambatan Masuk
  • 08. Competition risk assessment: Bukti Dampak dan Pembenaran Efisiensi
  • 09. Competition risk assessment: Pemulihan serta Respons terhadap Otoritas
  • 10. Sales training: Kontak dengan Pesaing
  • 11. Sales training: Penetapan Harga
  • 12. Sales training: Pertemuan Asosiasi
  • 13. Sales training: Kebijakan Diskon
  • 14. Sales training: Eskalasi Pertanyaan
  • 15. Tender controls: Hak yang Menentukan Pengambilan Keputusan
  • 16. Tender controls: Kepemilikan Saham dan Hak Suara
  • 17. Tender controls: Pengendalian melalui Perjanjian
  • 18. Tender controls: Perubahan Kendali Tanpa Transfer Mayoritas
  • 19. Tender controls: Bukti untuk Menentukan Pihak Pengendali
  • 20. Trade association conduct: Agenda Pertemuan
  • 21. Trade association conduct: Informasi Sensitif
  • 22. Trade association conduct: Penetapan Harga Bersama
  • 23. Trade association conduct: Catatan Keberatan
  • 24. Trade association conduct: Kebijakan Partisipasi
  • 25. Monitoring procedures: Objek dan Tujuan Pemantauan
  • 26. Monitoring procedures: Parameter serta Frekuensi Pengukuran
  • 27. Monitoring procedures: Kewenangan Mengakses Data Pemantauan
  • 28. Monitoring procedures: Ambang Temuan yang Memerlukan Tindakan
  • 29. Monitoring procedures: Pelaporan Hasil serta Penutupan Temuan
  • 30. Incident escalation: Pemicu Pelaporan Internal
  • 31. Incident escalation: Penanggung Jawab
  • 32. Incident escalation: Batas Waktu
  • 33. Incident escalation: Informasi Awal
  • 34. Incident escalation: Keputusan Tindak Lanjut
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kontak dengan Pesaing pada Sales training
  • 36. Prinsip Kunci Competition risk assessment: Bukti Dampak dan Pembenaran Efisiensi serta Pemulihan serta Respons terhadap Otoritas
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Monitoring procedures: Perselisihan tentang Kewenangan Mengakses Data Pemantauan
  • 38. Sintesis Competition Compliance Program & Training: Pasar Produk dan Wilayah yang Relevan • Hak yang Menentukan Pengambilan Keputusan • Pemicu Pelaporan Internal
  • 39. Tugas Incident escalation: Susun Analisis Batas Waktu dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Competition Compliance Program & Training: KPPU dan putusan terkait; aturan otoritas persaingan yurisdiksi pembanding; dokumen transaksi

BAB 10: Sectoral Regulation: Telecommunications, Aviation & Energy

40 pelajaran
  • 01. Sectoral Regulation: Telecommunications, Aviation & Energy
  • 02. Isu Pengantar: Sector access rules dan Dampaknya terhadap Sector enforcement
  • 03. Peta Pembahasan: Sector access rules • Network bottlenecks • Tariff regulation • Competition overlap • Interconnection duties • Sector enforcement
  • 04. Sasaran Analisis: Hak Memasuki Pasar, Komponen Harga dan Dasar Perhitungannya, dan Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 05. Sector access rules: Hak Memasuki Pasar
  • 06. Sector access rules: Kewajiban Memberi Akses
  • 07. Sector access rules: Tarif Infrastruktur
  • 08. Sector access rules: Larangan Diskriminasi
  • 09. Sector access rules: Pengawasan Sektoral
  • 10. Network bottlenecks: Fasilitas Sulit Direplikasi
  • 11. Network bottlenecks: Kapasitas Terbatas
  • 12. Network bottlenecks: Kekuatan Pengelola
  • 13. Network bottlenecks: Syarat Akses
  • 14. Network bottlenecks: Pilihan Intervensi
  • 15. Tariff regulation: Komponen Harga dan Dasar Perhitungannya
  • 16. Tariff regulation: Otoritas atau Pihak yang Menetapkan Tarif
  • 17. Tariff regulation: Penyesuaian terhadap Biaya serta Indeks
  • 18. Tariff regulation: Persetujuan atas Perubahan Tarif
  • 19. Tariff regulation: Penyelesaian Selisih Perhitungan Tagihan
  • 20. Competition overlap: Pasar Produk dan Wilayah yang Relevan
  • 21. Competition overlap: Perilaku atau Kesepakatan yang Diperiksa
  • 22. Competition overlap: Kekuatan Pasar serta Hambatan Masuk
  • 23. Competition overlap: Bukti Dampak dan Pembenaran Efisiensi
  • 24. Competition overlap: Pemulihan serta Respons terhadap Otoritas
  • 25. Interconnection duties: Pihak Wajib Terhubung
  • 26. Interconnection duties: Standar Teknis
  • 27. Interconnection duties: Tarif Interkoneksi
  • 28. Interconnection duties: Larangan Diskriminasi
  • 29. Interconnection duties: Penyelesaian Sengketa Akses
  • 30. Sector enforcement: Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 31. Sector enforcement: Notice dan Kesempatan Memenuhi Kewajiban
  • 32. Sector enforcement: Forum serta Prosedur yang Tersedia
  • 33. Sector enforcement: Hambatan Eksekusi terhadap Aset atau Pihak
  • 34. Sector enforcement: Pencatatan Hasil Pemulihan dan Biaya
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Fasilitas Sulit Direplikasi pada Network bottlenecks
  • 36. Prinsip Kunci Sector access rules: Larangan Diskriminasi serta Pengawasan Sektoral
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Interconnection duties: Perselisihan tentang Tarif Interkoneksi
  • 38. Sintesis Sectoral Regulation: Telecommunications, Aviation & Energy: Hak Memasuki Pasar • Komponen Harga dan Dasar Perhitungannya • Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 39. Tugas Sector enforcement: Susun Analisis Forum serta Prosedur yang Tersedia dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Sectoral Regulation: Telecommunications, Aviation & Energy: KPPU dan putusan terkait; aturan otoritas persaingan yurisdiksi pembanding; dokumen transaksi

BAB 11: Merger Remedies, Divestiture & Hold-Separate

40 pelajaran
  • 01. Merger Remedies, Divestiture & Hold-Separate
  • 02. Isu Pengantar: Structural remedies dan Dampaknya terhadap Remedy implementation
  • 03. Peta Pembahasan: Structural remedies • Divestiture package • Buyer suitability • Hold-separate duties • Monitoring trustee • Remedy implementation
  • 04. Sasaran Analisis: Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak, Independensi Pembeli, dan Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 05. Structural remedies: Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 06. Structural remedies: Syarat Pemenuhan untuk Setiap Pilihan
  • 07. Structural remedies: Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial
  • 08. Structural remedies: Pembatasan Nilai serta Larangan Pemulihan Ganda
  • 09. Structural remedies: Pelaksanaan Pemulihan yang Disepakati atau Diperintahkan
  • 10. Divestiture package: Bisnis atau Aset dalam Paket Pelepasan
  • 11. Divestiture package: Kelayakan Pembeli yang Independen
  • 12. Divestiture package: Pemisahan Operasional sebelum Penjualan
  • 13. Divestiture package: Persetujuan Otoritas atas Pembeli
  • 14. Divestiture package: Pemantauan Kelangsungan Bisnis yang Dilepas
  • 15. Buyer suitability: Independensi Pembeli
  • 16. Buyer suitability: Sumber Dana
  • 17. Buyer suitability: Kompetensi Operasional
  • 18. Buyer suitability: Risiko Persaingan Baru
  • 19. Buyer suitability: Persetujuan Otoritas
  • 20. Hold-separate duties: Pemisahan Operasi Bisnis sebelum Divestasi
  • 21. Hold-separate duties: Pembatasan Pertukaran Informasi
  • 22. Hold-separate duties: Penunjukan Pengelola Independen
  • 23. Hold-separate duties: Pemeliharaan Nilai serta Daya Saing Bisnis
  • 24. Hold-separate duties: Pelaporan Kepatuhan kepada Pengawas
  • 25. Monitoring trustee: Objek dan Tujuan Pemantauan
  • 26. Monitoring trustee: Parameter serta Frekuensi Pengukuran
  • 27. Monitoring trustee: Kewenangan Mengakses Data Pemantauan
  • 28. Monitoring trustee: Ambang Temuan yang Memerlukan Tindakan
  • 29. Monitoring trustee: Pelaporan Hasil serta Penutupan Temuan
  • 30. Remedy implementation: Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 31. Remedy implementation: Syarat Pemenuhan untuk Setiap Pilihan
  • 32. Remedy implementation: Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial
  • 33. Remedy implementation: Pembatasan Nilai serta Larangan Pemulihan Ganda
  • 34. Remedy implementation: Pelaksanaan Pemulihan yang Disepakati atau Diperintahkan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Bisnis atau Aset dalam Paket Pelepasan pada Divestiture package
  • 36. Prinsip Kunci Structural remedies: Pembatasan Nilai serta Larangan Pemulihan Ganda serta Pelaksanaan Pemulihan yang Disepakati atau Diperintahkan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Monitoring trustee: Perselisihan tentang Kewenangan Mengakses Data Pemantauan
  • 38. Sintesis Merger Remedies, Divestiture & Hold-Separate: Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak • Independensi Pembeli • Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 39. Tugas Remedy implementation: Susun Analisis Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Merger Remedies, Divestiture & Hold-Separate: KPPU dan putusan terkait; aturan otoritas persaingan yurisdiksi pembanding; dokumen transaksi

BAB 12: Intellectual Property & Competition Interface

40 pelajaran
  • 01. Intellectual Property & Competition Interface
  • 02. Isu Pengantar: IP licensing restraints dan Dampaknya terhadap Innovation effects
  • 03. Peta Pembahasan: IP licensing restraints • Patent pools • Refusal to license • SEP obligations • Technology tying • Innovation effects
  • 04. Sasaran Analisis: Identifikasi Jenis Hak Kekayaan Intelektual, Barang atau Akses yang Tidak Diberikan, dan Persaingan Riset
  • 05. IP licensing restraints: Identifikasi Jenis Hak Kekayaan Intelektual
  • 06. IP licensing restraints: Status Pendaftaran serta Pemegang Hak
  • 07. IP licensing restraints: Pembatasan Lisensi dan Pengalihan
  • 08. IP licensing restraints: Beban atau Sengketa atas Hak
  • 09. IP licensing restraints: Dokumen Penyelesaian Temuan dalam Transaksi
  • 10. Patent pools: Status Hak dan Klaim yang Dilindungi
  • 11. Patent pools: Cakupan Teritorial serta Masa Perlindungan
  • 12. Patent pools: Lisensi dan Pembatasan Penggunaan Invensi
  • 13. Patent pools: Validitas Hak serta Risiko Sengketa
  • 14. Patent pools: Perlindungan terhadap Pelanggaran
  • 15. Refusal to license: Barang atau Akses yang Tidak Diberikan
  • 16. Refusal to license: Posisi Pihak yang Menguasai Pasokan
  • 17. Refusal to license: Kemampuan Pesaing Mendapatkan Alternatif
  • 18. Refusal to license: Alasan Objektif Penolakan
  • 19. Refusal to license: Dampak Penolakan terhadap Persaingan
  • 20. SEP obligations: Deklarasi Esensialitas
  • 21. SEP obligations: Komitmen FRAND
  • 22. SEP obligations: Negosiasi Lisensi
  • 23. SEP obligations: Ketersediaan Injunction
  • 24. SEP obligations: Batas Pembatasan Pesaing
  • 25. Technology tying: Produk yang Diikat
  • 26. Technology tying: Kekuatan Pasar Produk Pengikat
  • 27. Technology tying: Kebutuhan Integrasi Teknis
  • 28. Technology tying: Efek Eksklusi
  • 29. Technology tying: Alternatif Lisensi Terpisah
  • 30. Innovation effects: Persaingan Riset
  • 31. Innovation effects: Produk Pipeline
  • 32. Innovation effects: Hambatan Inovasi
  • 33. Innovation effects: Manfaat Integrasi
  • 34. Innovation effects: Bukti Potensi Pengembangan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Status Hak dan Klaim yang Dilindungi pada Patent pools
  • 36. Prinsip Kunci IP licensing restraints: Beban atau Sengketa atas Hak serta Dokumen Penyelesaian Temuan dalam Transaksi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Technology tying: Perselisihan tentang Kebutuhan Integrasi Teknis
  • 38. Sintesis Intellectual Property & Competition Interface: Identifikasi Jenis Hak Kekayaan Intelektual • Barang atau Akses yang Tidak Diberikan • Persaingan Riset
  • 39. Tugas Innovation effects: Susun Analisis Hambatan Inovasi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Intellectual Property & Competition Interface: KPPU dan putusan terkait; aturan otoritas persaingan yurisdiksi pembanding; dokumen transaksi

BAB 13: Digital Markets, Platforms & Killer Acquisitions

40 pelajaran
  • 01. Digital Markets, Platforms & Killer Acquisitions
  • 02. Isu Pengantar: Platform markets dan Dampaknya terhadap Digital remedies
  • 03. Peta Pembahasan: Platform markets • Network effects • Data advantages • Self-preferencing • Nascent acquisitions • Digital remedies
  • 04. Sasaran Analisis: Peran Platform dan Pelaku Usaha Pengguna, Sumber Data Eksklusif, dan Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 05. Platform markets: Peran Platform dan Pelaku Usaha Pengguna
  • 06. Platform markets: Syarat Akses serta Penggunaan Layanan
  • 07. Platform markets: Tanggung Jawab atas Konten atau Transaksi
  • 08. Platform markets: Penanganan Pengaduan dan Pelanggaran
  • 09. Platform markets: Perubahan Ketentuan serta Pengakhiran Akun
  • 10. Network effects: Manfaat Platform yang Bertambah karena Jumlah Pengguna
  • 11. Network effects: Perbedaan Efek Langsung dan Tidak Langsung
  • 12. Network effects: Multi-Homing serta Biaya Berpindah
  • 13. Network effects: Pengaruh Efek Jaringan pada Hambatan Masuk
  • 14. Network effects: Implikasi bagi Analisis Pasar Digital
  • 15. Data advantages: Sumber Data Eksklusif
  • 16. Data advantages: Skala serta Keragaman Data
  • 17. Data advantages: Hambatan Replikasi
  • 18. Data advantages: Portabilitas Pengguna
  • 19. Data advantages: Efek terhadap Pesaing
  • 20. Self-preferencing: Perlakuan terhadap Produk Platform Sendiri
  • 21. Self-preferencing: Pengurutan Hasil dan Akses Data Pengguna
  • 22. Self-preferencing: Pembedaan Keunggulan Produk dan Diskriminasi
  • 23. Self-preferencing: Dampak pada Pelaku Usaha Pengguna Platform
  • 24. Self-preferencing: Pilihan Pemulihan Akses serta Transparansi
  • 25. Nascent acquisitions: Struktur Pembelian Saham atau Aset
  • 26. Nascent acquisitions: Pendanaan Harga serta Biaya Transaksi
  • 27. Nascent acquisitions: Persetujuan Kreditur dan Regulator
  • 28. Nascent acquisitions: Kondisi sebelum Penutupan Pembelian
  • 29. Nascent acquisitions: Penyelarasan Kewajiban Pembeli serta Pemberi Dana
  • 30. Digital remedies: Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 31. Digital remedies: Syarat Pemenuhan untuk Setiap Pilihan
  • 32. Digital remedies: Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial
  • 33. Digital remedies: Pembatasan Nilai serta Larangan Pemulihan Ganda
  • 34. Digital remedies: Pelaksanaan Pemulihan yang Disepakati atau Diperintahkan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Manfaat Platform yang Bertambah karena Jumlah Pengguna pada Network effects
  • 36. Prinsip Kunci Platform markets: Penanganan Pengaduan dan Pelanggaran serta Perubahan Ketentuan serta Pengakhiran Akun
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Nascent acquisitions: Perselisihan tentang Persetujuan Kreditur dan Regulator
  • 38. Sintesis Digital Markets, Platforms & Killer Acquisitions: Peran Platform dan Pelaku Usaha Pengguna • Sumber Data Eksklusif • Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 39. Tugas Digital remedies: Susun Analisis Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Digital Markets, Platforms & Killer Acquisitions: KPPU dan putusan terkait; aturan otoritas persaingan yurisdiksi pembanding; dokumen transaksi

BAB 14: Simulasi Respons Pemeriksaan Persaingan serta Perbandingan Leniency dan Imunitas

40 pelajaran
  • 01. Simulasi Respons Pemeriksaan Persaingan serta Perbandingan Leniency dan Imunitas
  • 02. Isu Pengantar: Raid simulation dan Dampaknya terhadap Post-raid response
  • 03. Peta Pembahasan: Raid simulation • Document preservation • Staff interviews • Immunity conditions • Leniency chronology • Post-raid response
  • 04. Sasaran Analisis: Dasar dan Batas Kewenangan Petugas, Pemilihan Narasumber, dan Dasar dan Batas Kewenangan Petugas
  • 05. Raid simulation: Dasar dan Batas Kewenangan Petugas
  • 06. Raid simulation: Pembagian Peran Tim Respons
  • 07. Raid simulation: Pengamanan Dokumen serta Pengawasan Penyalinan
  • 08. Raid simulation: Pendampingan Wawancara Personel
  • 09. Raid simulation: Catatan Tindakan dan Evaluasi setelah Pemeriksaan
  • 10. Document preservation: Pemicu Legal Hold
  • 11. Document preservation: Kustodian
  • 12. Document preservation: Penghentian Penghapusan
  • 13. Document preservation: Salinan Aman
  • 14. Document preservation: Audit Kepatuhan
  • 15. Staff interviews: Pemilihan Narasumber
  • 16. Staff interviews: Hak Pendampingan
  • 17. Staff interviews: Pertanyaan tentang Dokumen
  • 18. Staff interviews: Konsistensi Jawaban
  • 19. Staff interviews: Pencatatan Hasil
  • 20. Immunity conditions: Dasar Program Imunitas yang Tersedia
  • 21. Immunity conditions: Pihak yang Memenuhi Syarat
  • 22. Immunity conditions: Kewajiban Pengungkapan serta Kerja Sama
  • 23. Immunity conditions: Pelanggaran yang Tetap di Luar Perlindungan
  • 24. Immunity conditions: Akibat Tidak Memenuhi Komitmen
  • 25. Leniency chronology: Ketersediaan Program pada Yurisdiksi Penanganan
  • 26. Leniency chronology: Urutan Pelapor dan Syarat Kerja Sama
  • 27. Leniency chronology: Informasi yang Harus Diserahkan
  • 28. Leniency chronology: Risiko Pengungkapan pada Perkara Paralel
  • 29. Leniency chronology: Batas Imunitas serta Kewajiban Berkelanjutan
  • 30. Post-raid response: Dasar dan Batas Kewenangan Petugas
  • 31. Post-raid response: Pembagian Peran Tim Respons
  • 32. Post-raid response: Pengamanan Dokumen serta Pengawasan Penyalinan
  • 33. Post-raid response: Pendampingan Wawancara Personel
  • 34. Post-raid response: Catatan Tindakan dan Evaluasi setelah Pemeriksaan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pemicu Legal Hold pada Document preservation
  • 36. Prinsip Kunci Raid simulation: Pendampingan Wawancara Personel serta Catatan Tindakan dan Evaluasi setelah Pemeriksaan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Leniency chronology: Perselisihan tentang Informasi yang Harus Diserahkan
  • 38. Sintesis Simulasi Respons Pemeriksaan Persaingan serta Perbandingan Leniency dan Imunitas: Dasar dan Batas Kewenangan Petugas • Pemilihan Narasumber • Dasar dan Batas Kewenangan Petugas
  • 39. Tugas Post-raid response: Susun Analisis Pengamanan Dokumen serta Pengawasan Penyalinan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Simulasi Respons Pemeriksaan Persaingan serta Perbandingan Leniency dan Imunitas: KPPU dan putusan terkait; aturan otoritas persaingan yurisdiksi pembanding; dokumen transaksi

BAB 15: Extraterritoriality & Comity in Enforcement

40 pelajaran
  • 01. Extraterritoriality & Comity in Enforcement
  • 02. Isu Pengantar: Effects doctrine dan Dampaknya terhadap Conflicting remedies
  • 03. Peta Pembahasan: Effects doctrine • Foreign conduct • Jurisdictional nexus • Comity considerations • Parallel enforcement • Conflicting remedies
  • 04. Sasaran Analisis: Perbuatan di Luar Negara, Dasar Kewenangan Mengadili Sengketa, dan Identifikasi Kepentingan Pribadi atau Afiliasi
  • 05. Effects doctrine: Perbuatan di Luar Negara
  • 06. Effects doctrine: Dampak pada Pasar Lokal
  • 07. Effects doctrine: Standar Keterkaitan
  • 08. Effects doctrine: Keberatan Ekstrateritorial
  • 09. Effects doctrine: Koordinasi Penegakan
  • 10. Foreign conduct: Lokasi Perbuatan
  • 11. Foreign conduct: Pihak Pelaku
  • 12. Foreign conduct: Efek Domestik
  • 13. Foreign conduct: Konflik Kewajiban
  • 14. Foreign conduct: Pilihan Forum Penegakan
  • 15. Jurisdictional nexus: Dasar Kewenangan Mengadili Sengketa
  • 16. Jurisdictional nexus: Keterkaitan Subjek dan Objek dengan Forum
  • 17. Jurisdictional nexus: Pengaruh Klausul Pilihan Forum
  • 18. Jurisdictional nexus: Keberatan atas Kewenangan
  • 19. Jurisdictional nexus: Koordinasi dengan Proses pada Forum Lain
  • 20. Comity considerations: Tempat Pusat Pengurusan Kepentingan Debitur
  • 21. Comity considerations: Fakta Operasional yang Dapat Diketahui Kreditur
  • 22. Comity considerations: Pembedaan Kantor Terdaftar dan Pusat Aktual
  • 23. Comity considerations: Waktu Penilaian serta Risiko Perpindahan Forum
  • 24. Comity considerations: Dampak Penentuan COMI pada Pengakuan Asing
  • 25. Parallel enforcement: Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 26. Parallel enforcement: Notice dan Kesempatan Memenuhi Kewajiban
  • 27. Parallel enforcement: Forum serta Prosedur yang Tersedia
  • 28. Parallel enforcement: Hambatan Eksekusi terhadap Aset atau Pihak
  • 29. Parallel enforcement: Pencatatan Hasil Pemulihan dan Biaya
  • 30. Conflicting remedies: Identifikasi Kepentingan Pribadi atau Afiliasi
  • 31. Conflicting remedies: Pengungkapan sebelum Keputusan Diambil
  • 32. Conflicting remedies: Recusal dan Penunjukan Pengambil Keputusan Independen
  • 33. Conflicting remedies: Pencatatan Alasan serta Proses Persetujuan
  • 34. Conflicting remedies: Penanganan Transaksi yang Terlanjur Dilaksanakan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Lokasi Perbuatan pada Foreign conduct
  • 36. Prinsip Kunci Effects doctrine: Keberatan Ekstrateritorial serta Koordinasi Penegakan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Parallel enforcement: Perselisihan tentang Forum serta Prosedur yang Tersedia
  • 38. Sintesis Extraterritoriality & Comity in Enforcement: Perbuatan di Luar Negara • Dasar Kewenangan Mengadili Sengketa • Identifikasi Kepentingan Pribadi atau Afiliasi
  • 39. Tugas Conflicting remedies: Susun Analisis Recusal dan Penunjukan Pengambil Keputusan Independen dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Extraterritoriality & Comity in Enforcement: KPPU dan putusan terkait; aturan otoritas persaingan yurisdiksi pembanding; dokumen transaksi

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang hukum dagang atau hukum bisnis Indonesia.

Deskripsi

Kajian UU Larangan Praktik Monopoli (UU No. 5/1999), investigasi kartel, mitigasi penyalahgunaan posisi dominan, dan kepatuhan antitrust.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

Oil & Gas Law
-66%
SLIDES Terlaris Expertise

Oil & Gas Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Mining & Mineral Law
-66%
SLIDES Terlaris Essential

Mining & Mineral Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Geothermal & Renewable Energy Law
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

Geothermal & Renewable Energy Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000